Rakyat Hanya Ingin Mubarak Hengkang
Selasa, 01 Februari 2011 , 13:35:00 WIB
Laporan: Dessie Amelia
RMOL. Presiden Mesir menunjuk kabinet baru dalam upaya untuk mengatasi protes dari rakyatnya yang berkelanjutan terhadap pemerintahannya.
Mahmoud Wagdi, seorang jenderal pensiunan polisi, ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri yang baru, menggantikan Habib el-Adli, yang dikritik karena kebrutalan yang terhadap para demonstran. Wagdi sebelumnya merupakan kepala Departemen Investigasi Kriminal Kairo dan juga mantan kepala penjara. Para pengunjuk rasa menuntut Habib al-Adli, dipecat setelah polisi menggunakan kekerasan terhadap para demonstran termasuk pemukulan, penembakan gas air mata dan peluru karet.
Seperti dikutip dari Al Jazeera, Wakil perdana menteri, menteri keuangan dan menteri perdagangan yang baru juga telah ditunjuk Mubarak. Meskipun dijanjikan reformasi kelembagaan politik dan ekonomi, puluhan ribu orang terus protes di jalan-jalan Mesir.
"Kami tidak akan menerima perubahan selain kepergian Mubarak," seru salah seorang demonstran.
Demonstran lain berkata, "Kami ingin perubahan lengkap pemerintah, dengan otoritas sipil."
Tampaknya. demonstrasi akan tetap dilakukan selama Mubarok masih tetap berkuasa di Mesir.[ald]
Besok, Aksi Sejuta Orang Siap Guncang Kairo
Mereka mengabaikan larangan keluar rumah yang diberlakukan pemerintah Jumat pekan lalu.
Senin, 31 Januari 2011, 16:37 WIB
Renne R.A Kawilarang
VIVAnews - Gelombang demonstrasi anti Presiden Hosni Mubarak terus berlanjut di Mesir. Bahkan muncul rencana untuk menggelar aksi lebih dari sejuta orang di Ibukota Kairo pada Selasa esok.
Seruan itu dilancarkan kelompok "Gerakan 6 April" seperti dikutip stasiun berita Al Jazeera, Senin 31 Januari 2011. Ratusan demonstran memilih menginap di Lapangan Tahrir, Kairo, sejak Senin dini hari. Mereka mengabaikan larangan keluar rumah (jam malam) yang diberlakukan pemerintah Mesir sejak Jumat pekan lalu.
"Mereka seolah-olah ingin berkata, 'Kami tinggal di sini. Kami memperkuat kembali gerakan, dan tidak akan ke mana-mana," ujar salah seorang koresponden Al Jazeera di Kairo.
Para pemrotes pun mengabaikan janji Mubarak Sabtu pekan lalu, untuk melakukan reformasi ekonomi dan politik. Mereka menganggap janji-janji itu sudah terlambat, dan terlalu kecil. Para demonstran tetap menuntut agar Mubarak mundur dari jabatan yang direngkuhnya selama 30 tahun saat krisis ekonomi melanda Mesir.
• VIVAnews
Bawa 100 Kopor, Keluarga Mubarak Terbang ke London
Senin, 31 Januari 2011 | 08:53 WIB
TEMPO Interaktif, Kairo - Presiden Mesir Hosni Mubarak tampaknya tengah memasuki hari-hari akhir kekuasaannya. Istrinya, Suzanne Mubarak, dan anak perempuannya telah diterbangkan ke London dengan menggunakan pesawat jet pribadi kemarin malam.
Press TV melaporkan keluarga Mubarak itu terlihat membawa lebih dari 100 kopor. Mereka akan bergabung dengan Gamal Mubarak, anak lelaki Presiden yang telah lebih dulu sampai di London pekan lalu.
Beberapa tweet Twitter menyebutkan pesawat jet pribadi itu mendarat mulus di Bandara Heathrow London. Mereka kemungkinan menuju Wilton Place, Westminster.
Situs Al Jazeera mendapat informasi bahwa keluarga Mubarak tinggal di kawasan elit di pusat London itu. Tapi wartawan Al Jazeera yang mendatangi kawasan itu tak menemukan rumah penguasa Mesir tersebut.
Gamal Mubarak juga diketahui memiliki properti mewah di Knightsbridge, Inggris. "Dia dan istrinya sempat terlihat tengah berjalan-jalan di keramaian London," tulis Al Jazeera.
Selain Gamal, Menteri Pertahanan Mesir Mohamed Hussein Tantawi juga terbang dengan jet pribadi. Ia dilaporkan menuju Washington untuk melakukan lobi khusus dengan pemerintah Amerika Serikat.
Press TV | YR
Kekayaan Hosni Mubarak Rp 287 Triliun
Senin, 31 Januari 2011 | 19:56 WIB
REUTERS
TEMPO Interaktif, Presiden Mesir Hosni Mubarak telah berkuasa selama 30 tahun di Mesir. Selama itulah dia memumpuk kekayaan, menurut situs Daily Telegraph, kekayaan Mubarak mencapai 20 miliar pounds atau sekitar Rp 287 triliun.
Kekayaan Mubarak ini sebagian disimpan di sejumlah rekening bank di Swiss, Amerika Serikat dan Inggris. Sebagian lagi hartanya berupa properti yang tersebar di Los Angeles, Washington dan New York.
Sejak berkuasa pada 1981, Mubarak mampu membuat negara di Afrika Utara itu stabil. Rahasianya, dia membangun hubungan baik dengan negara-negara Barat dan Israel. Namun di balik kestabilan, korupsi, kemiskinan dan kekerasan oleh negara tumbuh subur di Mesir.
Mubarak lahir 1982 di desa Kahel-el-Meselha. Dia tamat dari Akademi Militer pada 1949. Setelah perang Arab-Israel, Mubarak mendapat promosi menjadi Kepala Angkatan Udara Mesir, inilah pintu pertama dia masuk ke lingkaran elit politik.
Mubarak dikenal seorang pembantu setia Presiden Mesir Anwar Sadat. Dia diangkat jadi Wakil Presiden oleh Anwar Sadat pada 1975. Sejak itu dia memainkan peranan penting: membangun hubungan dengan negara-negara barat. Pada 1981, Sadat dibunuh, Mubarak naik menjadi orang nomor satu di Mesir.
Satu bukti kedekatan Mubarak dengan negara Barat, yakni ketika bekas Perdana Menteri Inggris Tony Blair menghabiskan liburan di vila mewah Mubarak di Laut Merah. Blair bersama keluarganya menginap di vila bernama Sharm-el-Sheikh.
Mubarak menikah dengan Suzanne, yang berdarah campuran, Mesir-Inggris. Ayah Suzanne, Saleh Thabet, yang berprofesi sebagai dokter anak bertemu dengan Lily May Palmer, suster yang tumbuh dewasa di Wales. Mereka bertemu di London. Saleh kemudian menikah dengan Lily, dan lahirlah Suzanne.
Dalam sebuah wawancara dua tahun lalu, Suzanne mengatakan masih memiliki saudara sepupu di Inggris. "Aku sangat nyaman dengan dua budaya ini, dua bahasa, dua dunia yang berbeda," kata ibu negara berusia 69 tahun tersebut.
Mubarak dan Suzanne memiliki dua anak laki-laki, Alaa dan Gamal. Keduanya berkarir di bidang keuangan. Alaa, si sulung, jarang muncul dan tidak tertarik politik. Sedangkan Gamal, 47, lebih sering terlihat dan lebih dikenal orang.
Gamal terjun ke dunia politik pada 2000. Ayahnya menunjuk dia menjadi Sekretaris Jenderal partai berkuasa, National Democratic Party.
Gamal lulusan American University di Kairo, dia bekerja di Bank of America, Mesir lalu pindah ke London. Dia tinggal di sebuah rumah mewah 5 lantai di kawasan elit London, Knightsbridge.
Di rumah bergaya Georgian seharga 8,5 juta pounds atau sekitar Rp 122 miliar, Suzanne kini tinggal. Dia dikabarkan telah terbang ke Inggris dengan membawa 100 kopor.
POERNOMO G. RIDHO
Senin, 31/01/2011 17:29 WIB
Istana: Tak Ada Alasan Krisis Mesir Terjadi di Indonesia
Anwar Khumaini - detikNews
Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan krisis di Mesir dan Tunisia bisa menjalar ke Indonesia karena masih banyak KKN, kemiskinan dan gejolak harga pangan. Istana mengatakan tak ada alasan krisis Mesir bisa menjalar, karena keamanan di Indonesia terjamin.
"Di Indonesia situasi sektor ekonomi dan keuangan tidak rawan dan mengkhawatirkan. Dari segi politik, ekonomi dan hankam, dalam kondisi cukup stabil. Jadi tidak ada alasan untuk itu terjadi di Indonesia," ujar juru bicara Presiden bidang dalam negeri Julian Aldrin Pasha.
Hal itu dikatakan Julian saat diminta tanggapan atas komentar JK di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (31/1/2011).
Pemerintah dan warga negara Indonesia, imbuhnya, tidak perlu mengkhawatirkan krisis tersebut akan terjadi di sini. Karena hingga saat ini keamanan yang dibutuhkan rakyat terjamin.
"Karena bagaimana pun yang dibutuhkan oleh rakyat adalah keamanan, dan rasa aman itu sampai sejauh ini masih terkendali. Indonesia adalah negara besar, variatif dari sisi etnis, tapi
kita punya social capital yang kuat yakni kebersamaan," jelas Julian.
Baik pemerintah dan rakyat Indonesia, imbuhnya, sama-sama tidak menginginkan adanya kerusuhan seperti di Mesir. Krisis itu sudah dialami Indonesia tahun 1998, karena krisis finansial global.
Julian menambahkan, Presiden SBY mengatakan kepentingan rakyat harus didahulukan. Dan pemerintah berharap kondisi di Mesir segera pulih.
"Kita tahu perkembangan di sana tidak lebih baik, oleh karena itu Presiden mengatakan kepentingan rayat lebih didahulukan. Kondisi di Mesir memang sulit, Pemerintah cuma bisa
berharap kondisi di Mesir segera pulih," jelasnya.
Krisis di Mesir terjadi terinspirasi Tunisia yang rakyatnya berhasil menggulingkan presidennya yang korup. Sebanyak 6.100 WNI berada di Mesir akan dievakuasi lewat udara karena krisis di negeri Cleopatra itu semakin memburuk.
(nwk/nrl)
CAIRO, Jan 31, 2011 (AFP)
Egyptian protesters have called for a "million man march" on Tuesday in Cairo to mark one week since the start of the biggest anti-government protests in three decades, organisers told AFP.
BEIJING, Jan 31, 2011 (AFP)
Chinese censors are apparently blocking online discussion and sanitising news reports about the unrest in Egypt, in a sign of official unease that the uprising could fuel calls for reform at home.
Keyword searches on the protests returned no results Monday on microblogs and the reader comment function on news reports about Egypt was disabled on major portals as China's pervasive censorship apparatus swung into full gear.
News coverage of the demonstrations against the 30-year rule of Egyptian President Hosni Mubarak was limited to sparse accounts that largely glossed over the underlying political factors and calls for democracy.
The coverage tended to emphasise the lawlessness in Cairo and the need to restore order -- a message hammered home by the foreign ministry.
Major Chinese newspapers on Monday ran no photos from Egypt, while the main midday news omitted footage of street protests, instead showing Mubarak meeting top officials.
"I would imagine the government put out some sort of order for all outlets to use only copy from (state-run news agency) Xinhua. That's the standard procedure," said Jeremy Goldkorn, editor of the Beijing-based China media website danwei.org, which also is blocked by censors.
"That way they can sterilise the depiction of the situation or portray it as something negative or a product of Western influence."
China maintains a tight grip on its online and traditional media, actively blocking content seen as a potential challenge to the legitimacy of the ruling Communist Party.
China's leaders have faced mounting public discontent in recent years over a range of political hot-button issues including persistent reports of abusive government officials, dangerous environmental damage and now surging inflation.
China suppressed violent ethnic uprisings in Tibet and the mainly Muslim Xinjiang region of northwestern China in 2008 and 2009, while the Nobel Peace Prize won by dissident writer Liu Xiaobo in October also rattled Beijing.
Coverage of Liu's honour was limited to government denunciations of the decision by the Oslo-based Nobel committee, and foreign TV coverage of the ceremony honouring Liu in December was blacked out.
Beijing's reaction to the Egypt situation recalls similar curbs put in place during the so-called "colour revolutions" in Eastern Europe a decade ago.
The Global Times, a party-linked newspaper known for its nationalist views, ran an editorial Sunday entitled "Colour revolutions will not bring about real democracy," that warned of the chaos that could stem from such revolts.
"As a general concept, democracy has been accepted by most people. But when it comes to political systems, the Western model is only one of a few options," it said.
"It takes time and effort to apply democracy to different countries, and to do so without the turmoil of revolution."
China's countless online blogs -- the main outlet for relatively free public expression -- appeared scrubbed of the subject. Keyword searches on sina.com's microblog, the market leader with more than 50 million users, returned no results on the Egypt unrest on Monday.
Searches on major web portals returned an error message saying the topic was not allowed under "relevant laws".
The explosive growth of Twitter-like microblogging services has emerged as a new challenge for censors seeking to control public discussion.
China blocked Twitter in 2009 -- after barring other high-profile foreign Internet services such as YouTube and Facebook -- after authorities said social-networking services were being used to fan the Xinjiang violence.
However, several Chinese imitations have since filled the void and drawn an enthusiastic following from the country's huge population of web users, the world's largest at 457 million.
Users have seized on the platform as a new avenue for mass discourse but controversial issues remain blocked, either directly by the government or by providers hoping to avoid trouble from authorities.
Chaos reigns as Egypt on the brink of revolution
Jason Koutsoukis in Cairo
January 30, 2011
Egypt president promises change, under him
Egyptian president Hosni Mubarak says he will change the government tomorrow, but will keep the top job for his country's 'stability'.
EGYPTIANS woke to a new reality yesterday after a tumultuous day of unrestrained protests across the country forced autocratic President Hosni Mubarak to sack his government and promise sweeping democratic reforms.
Breaking his silence after four days of upheaval on the streets, Mr Mubarak addressed the nation early yesterday morning, promising a new economic plan to alleviate crippling poverty and unemployment, and to combat endemic corruption.
Ignoring protesters' calls that he resign immediately, it remains unclear whether the package of reforms will be enough to assuage the angry masses who inflicted a catastrophic defeat on riot police brought in to try to quash the protests on Friday.
Advertisement: Story continues below
Battlelines ... tear gas is used on crowds in Cairo. Photo: Reuters
Stressing that he would continue performing his duty to protect Egypt's stability against those who are trying to foment ''chaos'' in the country, Mr Mubarak appeared defiant and confident, and condemned the behaviour of the protesters.
"What happened during these protests goes beyond looting, chaos, and fires to a larger plan that aims at shaking stability and hijacking legitimacy," Mr Mubarak said.
"The sweeping majority of Egyptians are racked by fear over Egypt and its future. I will not allow this fear to possess our citizens," he said.
An injured protester in Cairo. Photo: Reuters
With much of the country in open revolt, and the ruling National Democratic Party's Cairo headquarters a smouldering ruin after it was set alight on Friday, several thousand people had returned to the city's iconic Liberation Square yesterday to continue chants for Mr Mubarak's removal.
Demonstrators poured into the downtown Tahrir square demanding the departure of Mr Mubarak. ''Mubarak, out!'' the protesters chanted, as army tanks were stationed around the square and with police notably absent.
Mobile phone services were partially restored yesterday. Vodafone's service was working yesterday, about 24 hours after it was cut. Other service providers remained down, as did the internet.
After Mr Mubarak had imposed a 6pm curfew and ordered the army on to the streets on Friday afternoon, tanks were stationed on many street corners in downtown Cairo yesterday.
One of Egypt's most widely respected institutions, the army is expected to play a crucial role in the coming days and weeks as Mr Mubarak tries to hang on to power.
Despite some reports of looting and vandalism, protest organisers said the crowds had mainly shown a clear intent to protect public and private property, and berated the savage brutality of security forces brought in to try to quell the dissent.
Riot police fired thousands of tear-gas canisters at crowds during the day, with roving packs of plain-clothes police using clubs, sticks and their fists to intimidate anyone in their path, including journalists and foreign bystanders.
According to Egypt's Interior Ministry, more than 900 people were injured in the protests in Cairo, with more than 400 admitted to hospital with critical injuries, and six dead. State television said 13 people were killed in other protests in Suez and 75 were injured. Al-Jazeera news network reported that 20 people were killed during Friday's clashes.
At least six police stations were set ablaze in Cairo on Friday.
US President Barack Obama, who spoke on the phone to Mr Mubarak, called on Egyptian authorities not to use violence against their people.
US Secretary of State Hillary Clinton also appealed for Egyptian authorities to respect the rights of their citizens, and urged them to heed demands for political and economic reform.
with AFP
Mubarak names deputy, protesters defy curfew
REUTERS, Jan 30, 2011, 03.19am IST
CAIRO: Egypt's street protesters pushed President Hosni Mubarak into naming a deputy on Saturday for the first time in his 30 years in power, but many went on defying a curfew, urging the army to join them in forcing Mubarak to quit.
Flames from the tax authority headquarters lit central Cairo after the building was set ablaze. Police again opened fire. The German, French and British leaders appealed jointly to Mubarak to stop violence against civilians and hold free elections -- a move that would surely bring his military-backed rule to an end.
In naming intelligence chief Omar Suleiman vice-president, many saw Mubarak edging toward an eventual, army-approved handover of power. The 82-year-old former general has long kept his 80 million people guessing over succession plans that had, until this week, seemed to focus on grooming his own son.
The elevation of Suleiman, a key player in relations with Egypt's key aid backer the United States, and the appointment of another military man, Ahmed Shafiq, as prime minister, pleased some Egyptians worried about a descent into chaos and looting.
According to a Reuters tally, at least 74 people have been killed during the week. Medical sources said at least 1,030 people were injured in Cairo.
US President Barack Obama met Vice-President Jo Biden and national security adviser Tom Donilon to discuss unrest in the Arab power that is a linchpin of US Middle East strategy. State department spokesman PJ Crowley said the Egyptian government "can't reshuffle the deck and then stand pat."
Demonstrators continued to flock after dark to the squares of Cairo and other cities, ignoring a curfew. They went largely unmolested by troops on foot and in tanks.
"He is just like Mubarak, there is no change," one protester said of Suleiman outside the interior ministry, where thousands were protesting. The last vice-president was Mubarak himself, before he succeeded the assassinated Anwar Sadat in 1981.
Later, police opened fire on a crowd hundreds strong at the ministry. A Reuters reporter saw one protester fall wounded.
"This is the Arab world's Berlin moment," said Fawaz Gerges of the London School of Economics. "The authoritarian wall has fallen, and that's regardless of whether Mubarak survives.
"The barrier of fear has been removed. It is really the beginning of the end of the status quo in the region."
The prospect of even greater upheaval across the Middle East -- regardless of whether it is the crowd or their rulers who get the upper hand -- is prompting some investors to see risks for oil supplies that could in turn hamper global economic growth.
More immediately, Egypt's vital tourist industry is taking a knock. In prosperous parts of Cairo, vigilantes guarded homes, shops and hotels from looters. Thieves at the Egyptian Museum damaged two mummies from the time of the pharaohs.
Status quo
Of Suleiman, Cairo University politics professor Hassan Nafaa said: "This is a step in the right direction, but I am afraid it is a late step." A senior figure in the military class that has run Egypt for six decades, Suleiman might, Nafaa said, be able to engineer a handover that would satisfy protesters.
Jon Alterman at Washington's Center for Strategic and International Studies saw Suleiman as part of the status quo: "The appointment of Omar Suleiman is intended to send a message that if Hosni Mubarak leaves, the regime remains in place ... It is not intended to mollify. It is intended to show resolve."
Many saw Mubarak's concessions -- new faces and a promise of reform, as demanded on the streets and from Washington -- as an echo of those made two weeks ago by Tunisia's Zine al-Abidine Ben Ali. A day later, Ben Ali fled the country, deserted by an army which preferred to back less hated figures in his cabinet.
Tunisians' internet-fed uprising over economic hardship and political oppression has inspired growing masses of unemployed youth across the Arab world, leaving autocratic leaders worried.
US secretary of state Hillary Clinton spent two hours on Saturday discussing Egypt at the White House. Washington has already hinted it could cut aid if violence continues.
Another big donor, Germany, warned Mubarak that European states would hold back cash if his forces crushed the protests.
With the French and British leaders, Chancellor Angela Merkel said: "We call on President Mubarak to renounce any violence again unarmed civilians."
Islamists
Mubarak, like other Arab leaders, has long portrayed himself as a bulwark against the West's Islamist enemies. But Egypt's banned opposition movement the Muslim Brotherhood has been only one element in the week's events. It lays claim to moderation.
"A new era of freedom and democracy is dawning in the Middle East," Kamel El-Helbawy, an influential cleric from the Brotherhood said from exile in London. "Islamists would not be able to rule Egypt alone. We should and would cooperate."
A Brotherhood lawyer in Egypt told Reuters that Mubarak's hesitation to meet protesters' demands had increased their appetite for change. Abdel-Moneim Abdel-Maksoud said Mubarak should step down -- but that an interim government was needed to preserve order for some months until free elections.
Until this week, officials had suggested Mubarak would run again in an election planned for September, which he would be guaranteed to win. If not him, many Egyptians believed, his son, Gamal, 47, could be lined up to run. This now seems impossible.
Suleiman, 74, has long been central in key policy areas, including the Palestinian-Israeli peace process, an issue vital to Egypt's relationship with key aid donor the United States.
On the Corniche promenade alongside the River Nile in Cairo, people stayed out after the curfew deadline, standing by tanks and chatting with soldiers who took no action to disperse them.
At one point, dozens of people approached a military cordon carrying a sign reading "Army and People Together". Soldiers pulled back and let the group through: "There is a curfew," one lieutenant said. "But the army isn't going to shoot anyone."
The army's moment
While the police are generally feared as an instrument of repression, the army is seen as a national institution.
Rosemary Hollis, at London's City University, said the army had to decide whether it stood with Mubarak or the people: "It's one of those moments where as with the fall of communism in Eastern Europe they can come down to individual lieutenants and soldiers to decide whether they fire on the crowd or not."
In Alexandria, police used teargas and live ammunition against demonstrators earlier on Saturday. Protests continued in the port city after curfew, witnesses said.
So far, the protest movement seems to have no clear leader or organisation. Prominent activist Mohamed ElBaradei, a Nobel Peace Laureate for his work with the UN nuclear agency, returned to Egypt from Europe to join the protests. But many Egyptians feel he has not spent enough time in the country.
Banks will be shut on Sunday as "a precaution", Central Bank governor Hisham Ramez told Reuters. The stock market, whose benchmark index tumbled 16 percent in two days, will also be closed on Sunday. The Egyptian pound fell to six-year lows.
Read more: Mubarak names deputy, protesters defy curfew - The Times of India http://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/Mubarak-names-deputy-protesters-defy-curfew/articleshow/7386662.cms#ixzz1CXEEQvOH
Tidak ada komentar:
Posting Komentar