2016) pagi.

Proyek yang diduga merugikan keuangan negara itu adalah proyek pengadaan 7.000 megawatt yang didasari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010.

"PLN ditugaskan sekitar 7.000 megawatt listrik, tetapi sampai hari ini proyek itu tidak terselesaikan," ujar Pramono Anung, seusai melaporkan hal itu kepada Presiden, di Kantor Presiden, Jumat.

(Baca: 34 Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak, Jokowi Ancam Lapor KPK)

BPKP, lanjut Pramono, juga menemukan penggunaan uang negara untuk pembayaran 34 proyek dari 7.000 megawatt itu, yakni sebesar Rp 4,94 triliun.

"Dari 34 proyek tersebut, ada 12 proyek yang dapat dipastikan tidak dapat dilanjutkan sehingga terdapat potensi kerugian negara yang cukup besar dari nilai kontrak sebesar Rp 3,76 triliun," ujar Pramono.

Ia enggan menyebut besar kerugian negara dari mangkraknya 12 proyek pada era SBY itu karena hal tersebut merupakan wewenang BPKP.

Selain itu, sebanyak 22 proyek listrik bisa dilanjutkan.

Namun, kelanjutan 22 proyek itu membutuhkan tambahan biaya baru sebesar Rp 4,68 triliun-Rp 7,25 triliun.

"Penambahan biaya baru ini cukup besar sehingga kami laporkan ke Presiden. Mohon arahan Presiden agar bisa menindaklanjuti temuan BPKP ini dan tidak menjadi masalah pada kemudian hari," ujar Pramono.

(Baca: KPK Kumpulkan Bahan Terkait Mangkraknya 34 Proyek Pembangkit Listrik)

Pramono mengatakan, Presiden telah memerintahkannya untuk berkoordinasi dengan PLN dan kementerian terkait untuk menindaklanjuti persoalan itu.

"Presiden memberikan arahan kepada kami untuk segera menindaklanjuti ini dan dibahas dengan PLN, kementerian terkait, agar mengambil jalan keluar atas hal tersebut," ujar Pramono.

Penulis : Fabian Januarius Kuwado

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Tuesday, 29 December 2009, 05:16 WIB

Buku Gurita Cikeas: Dari di Balik Century Hingga Kemenangan Fantastis Partai Demokrat

republika.com: Buku Gurita Cikeas: Dari di Balik Century Hingga Kemenangan Fantastis Partai Demokrat YOGYAKARTA - Buku ini mudah-mudahan tidak hanya menjawab rahasia di balik skandal Bank Century, melainkan juga berusaha menjawab rahasia di balik kemenangan fantastis Partai Demokrat yang suara pemilihnya naik tiga kali lipat dalam satu periode pemerintahan, dari sekitar tujuh persen menjadi sekitar 20 persen. Itulah salah satu kesimpulan dari buku "Membongkar Gurita Cikeas Di Balik Skandal Bank Century karya Geoge Junus Aditjondro dengan ukuran 15X23 centimeter sebanyak 183 halaman. Skandal Bank Century tak ayal menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi SBY. Ia harus bisa membuktikan janjinya sebagai panglima di garda depan untuk memerangi korupsi.''Katakan Tidak untuk Korupsi" itulah slogan yang didengungkan SBY, Kader-kader Demokrat dan keluarga Cikeas. Di dalam buku yang dipatok dengan harga Rp 36.000 ini, Aditjondro memaparkan tulisannya menjadi tujuh judul yaitu: Pertama, Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Skandal Bank Century;Kedua, Bantuan Grup Sampoerna untuk Harian Jurnas; Ketiga, Pemanfaatan PSO LKBN Antara untuk Bravo Media Center; Keempat, Yayasan-Yayasan yang Berafiliasi dengan SBY; Kelima, Kaitan dengan Bisnis Keluarga Cikeas; Keenam, Yayasan-yayasan yang Berafiliasi dengan Ny. Ani Yudhoyono; Ketujuh, Pelanggaran-pelanggaran UU Pemilu oleh Caleg-caleg Partai Demokrat. Di halaman awal tulisannya yang berjudul Membongkar Gurita Cikeas, Aditjondro mengutip Pernyataan Presiden SBY dalam pidatonya Senin malam, 23 November 2009 yang menanggapi rekomendasi Tim 8 yang telah dibentuk oleh Presiden sendiri untuk mengatasi krisis kepercayaan yang meledak di tanah air. ....Apakah pernyataan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus, rumor atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY, fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan''. Menurut Aditjondro yang meraih gelar Doctor of Philosophy di Cornell University, Ithaca, New York, pernyataan SBY yang begitu defensif dalam menangkal adanya kaitan antara konflik KPK versus Polri dengan skandal Bank Century tersebut bagaikan membuka kotak Pandora yang sebelumnya agak tertutup oleh drama yang dalam bahasa awam populer dijuluki drama cicak melawan buaya. Selanjutnya dalam buku ini Aditjondro juga mengungkapkan bahwa selain melalui lebih dari selusin tim kampanye, penggalangan dukungan politis dan ekonomis bagi SBY dimonotori oleh yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan SBY dan Ny. Ani Yudhoyono (Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam , Yayasan Puri Cikeas, Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian). Ketiga Yayasan tersebut tidak dipimpin oleh SBY sendiri tapi oleh orang-orang dari inner circl. Hasil audit ketiga yayasan itu oleh auditor publik yang betul-betul independen belum pernah dilaporkan ke parlemen dan media massa. Yayasan tersebut sejauh tidak menggunakan uang rakyat dan murni dibiayai oleh pengusaha swasta tidak masalah. Namun karena Sofyan Basir, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Yayasan Puri Cikeas, maka keuangan yayasan ini perlu diaudit dan dilaporkan ke parlemen, mengingat BRI merupakan BUMN. Secara khusus para nasabah Bank Bukopin juga berkepentingan mengetahui laporan keuangan yayasan ini, sebab Dirut Bank Bukopin, Glen Glenardi, adalah Ketua Badan Pengawas Yayasan ini. Buku ini juga menyebutkan tentang berbagai pelanggaran-pelanggaran UU Pemilu oleh kader Partai Demokrat yang terjadi di berbagai daerah diantaranya di Samosir Sumatera Utara, kabupaten Ploso Sulawesi Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, Propinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur.Penggalangan dana yang luar biasa serta besarnya pembelian suara oleh para kadernya, memainkan peranan yang besar dalam melonjaknya angka pemilih Partai Demokrat dan calon presidennya. Yang menarik dari buku ini, justru lampirannya lebih banyak daripada pemaparan isi buku. Untuk lampiran berjumlah 96 halaman dan pemaparan dari isi buku hanya 59 halaman. Isi lampiran antara lain: Tim-tim Kampanye Partai Demokrat dan Capres-Wapres SBY-Boediono, Susunan Dewan Pengurus Yayasan Puri Cikeas Periode 2006-2011, Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian, Aktivitas Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian, Gara-gara Artalyta, Syamsul Nursalim tetap melenggang, Allure, meluncur di alur Yayasan Batik Indonesia, Susunan Pengurus dan Peneliti Brighten Institute. Di dalam buku ini Aditjondro mengemukakan guna mencegah kembalinya tradisi buruk yang dirintis mendiang Jenderal Soeharto, SBY perlu bersikap lebih tegas terhadap kerabat dan sahabatnya. Agar tidak mengambil jalan pintas mengembangkan bisnis dengan mncari order dari bankir-bankir pemerintah, serta birokrat-birokrat papan atas. SBY juga perlu mendorong kerabat dan sahabatnya untuk menolak pemberian kemudahan dalam penyediaan jasa jalan, listrik dan bahan bakar bersubsidi, bagi pengembangan pabrik yang baru berdiri kemarin sore. Sikap tegas terhadap keluarga dan sahabat merupakan dasar moral untuk mengambil sikap tegas terhadap semua pejabat yang melakukan komersialisasi jabatan. neni ridarineni/pur

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas membantah tudingan kalau ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai provokator kerusuhan Aksi Bela Islam II pada 4 November 2016.

"Pasca reformasi, penyampaian pendapat di Indonesia lebih baik, demokratis dan semakin dewasa," kata Ibas, Selasa (8/11/2016).

Menurut dia, Ketua Umum Partai Demokrat SBY pimpin Republik Indonesia selama 10 tahun tidak sedikit masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa, protes atau demonstrasi. Karena, memang hal yang sangat wajar dan lumrah demonstrasi itu.

"Sepanjang itu konstruktif dan dengan cara yang baik sesuai aturan yang berlaku," ujar Ibas.

Ia mengatakan demokrasi yang baik adalah yang bermartabat, beretika dab bermoral. Menurut dia, seharusnya pemerintah atau pihak lain mendukung dan menyambut baik masyarakat untuk berekspresi sepanjang tidak anarkis.

"Kami yakin menyampaikan aspirasi, pendapat saat ini lebih bagus dan itu sudah dimulai sejak reformasi bergulir. Kami minta tidak ada pihak yang menciderai kebebasan berekspresi dengan komentar yang membingungkan rakyat seolah-olah ada yang mengatur," jelas dia.

Untuk diketahui, setelah terjadi kerusuhan Aksi Bela Islam II pada 4 November beredar spanduk yang menuding bahwa mantan Presiden RI ke-6 yakni SBY sebagai provokatornya. [fad]
- See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2337381/ibas-bantah-sby-provokator-kerusuhan-demo-411#sthash.IDye4fdK.dpuf

Kabar24.com, JAKARTA - Pihak Polda Metro Jaya menyebutkan 350 orang terluka usai "Aksi Damai Bela Islam Tegakkan Keadilan melalui Supremasi Hukum" yang berujung ricuh pada Jumat (4/11/2016) malam.

"Total terdapat 350 orang terluka akibat bentrokan aksi tersebut karena kelelahan, sesak nafas, luka terkena lemparan batu dan bambu," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono di Jakarta, Senin (7/11/2016).

Awi menyebutkan jumlah total korban luka berdasarkan data dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Metro Jaya dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Disebutkan Awi, 160 korban luka yang dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan, 90 orang pada beberapa rumah sakit lainnya dan 100 korban ditangani Biddokkes Polda Metro Jaya.

Korban yang ditangani Biddokkes terdiri dari 79 anggota Polri, lima anggota TNI, seorang petugas pemadam kebakaran dan 15 orang sipil.

Saat ini, korban yang masih menjalani rawat inap sebanyak 13 orang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, RS Polri Kramatjati dan RS Pelni.

Selain terdapat korban luka, aksi yang digagas Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) itu mengakibatkan 21 kendaraan rusak akibat massa bertindak anarkis.

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat, keagamaan dan mahasiswa berunjuk rasa menolak penistaan agama di sekitar Silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada Jumat (4/11).

Awalnya, aksi berjalan damai namun massa mulai anarkis selepas shalat Isya sehingga petugas melepaskan tembakan gas air untuk membubarkan konsentrasi pengunjuk rasa.

Sumber : Antara

Kabar24.com, JAKARTA - Mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono akhirnya berkomentar atas tuduhan yang bergulir bahwa suaminya, Susilo Bambang Yudhoyono, berada di belakang aksi 4 November 2016.

Kristiani Herrawati alias Ani Yudhoyono menilai tudingan yang menyebut suaminya adalah orang di belakang aksi 4 November 2016 adalah sebuah fitnah yang keji.

Hal itu disampaikan Ani saat merespons komentar masyarakat di instagram, Senin (7/11/2016), yang turut meyakini bahwa SBY bukan lah dalang di balik aksi massa 4 November 2016.

Ani menegaskan selama 30 tahun di TNI dan selanjutnya di pemerintahan, SBY telah mengabdi kepada bangsa dan negara, siap mempertahankan dan membela NKRI dengan mempertaruhkan nyawanya.

Dia menekankan Tuhan lah yang mengetahui segala hal yang sebenarnya tentang keluarganya.

Berikut ini pernyataan Ani Yudhoyono ketika merespons dukungan masyarakat kepada keluarganya di instagram, sebagaimana dikutip di Jakarta, Senin: "Saya sangat menghargai pendapatmu. 10 tahun pak SBY memimpin negara, tidak ada DNA keluarga kami berbuat yang tidak-tidak. Jadi kalau ada tuduhan kepada pak SBY yang menggerakkan dan mendanai aksi damai 4 November lalu, itu bukan hanya fitnah yang keji, tetapi juga penghinaan yang luar biasa kepada pak SBY. Dalam perjalanan hidupnya selama 30 th di TNI dan selanjutnya di pemerintahan, pak SBY telah mengabdi kepada bangsa dan negara, siap mempertahankan dan membela NKRI dengan taruhan nyawanya. Sekali lagi tuduhan itu sangat kejam. Allah Maha Tahu apa yang kami lakukan selama ini."

Sumber : Antara

JAKARTA kontan. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki gaya komunikasi yang khas, yakni jarang menyampaikan maksud secara lugas.

Namun pada konferensi pers Rabu (2/11), Presiden keenam RI itu, dinilai menunjukkan gaya yang berbeda.

Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana menilai gaya komunikasi SBY saat jumpa pers kemarin menyiratkan kemarahan.

"Dari gaya komunikasi kemarin, SBY terganggu, kesal, marah, karena berseliweran informasi yang menuding SBY ada di belakang gerakan," kata Tjipta saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/11).

Tjipta mengatakan amarah SBY terlihat pula dari kalimat yang dipilih, salah satunya saat SBY mengatakan "fitnah lebih kejam dari pembunuhan".

"Kata-kata "fitnah lebih kejam dari pembunuhan" itu pertama kali diucapkan A.H. Nasution saat TNI angkatan darat dituduh terlibat upaya penggulingan Presiden Soekarno," kata Tjipta.

Ia melanjutkan bahasa nonverbal yang ditunjukan SBY berupa mimik wajah yang tegang dan penuh amarah semakin menunjukan pembelaan dirinya atas tudingan keterlibatan pada aksi 4 November.

Dengan adanya bahasa nonverbal yang jelas, menurut Tjipta, justru sangat memperkuat amarah yang ditampakan SBY.

Sebab, kata Tjipta, bahasa nonverbal lebih kuat ketimbang bahasa verbal untuk menampakan kesan kepada lawan bicara.

Selain itu Tjipta mengatakan dalam komunikasi dikenal bahasa berkonteks tinggi yang cenderung berputar-putar, dan juga bahasa berkonteks rendah yang cenderung lugas.

Ia menyatakan, SBY merupakan pemimpin yang cenderung menggunakan bahasa berkonteks tinggi.

Namun saat jumpa pers kemarin, yang digunakan SBY justru bahasa berkonteks rendah.

"Beberapa pilihan kata seperti "fitnah lebih kejam dari pembunuhan," itu kan lugas. Pemilihan konteks rendah itu memang bukan kebiasaan SBY dan itu menunjukan kemarahan. Sengaja menggunakan konteks rendah agar maksudnya mudah tertangkap," lanjut Tijipta.

Sebelumnya SBY menggelar jumpa pers di Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (2/11). Dalam jumpa pers itu, SBY menyatakan ada pihak yang menuding salah satu partai politik mendalangi sekaligus mendanai aksi 4 November.

Unjuk rasa yang digelar di depan Istana Kepresidenan itu menuntut polisi memproses hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas tuduhan menista agama.

SBY juga bicara soal pembunuhan Munir, tudingan harta miliknya yang mencapai Rp 9 triliun dan rumah pemberian negara untuk dia sebagai mantan Presiden RI. (Rakhmat Nur Hakim)

Wenny menyayangkan SBY yang meragukan kinerja intelijen dan merasa dituduh menjadi otak di balik gerakan besar-besaran besok. Terlebih, SBY mendasarkan tudingannya pada kabar yang beredar di media sosial (medsos). “Terlalu berlebihan,” ujarnya seperti dikutip JawaPos.Com, Kamis (3/11).

Pensiunan polisi dengan pangkat terakhir brigadir jenderal itu merasa heran karena SBY justru yang tersinggung. Padahal, persoalannya adalah ada umat Islam yang tak terima oleh ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok.

"Harus dilihat dari awal, ini persoalan Ahok. Kenapa musti SBY merasa tersinggung? Saya pikir terlalu berlebihan," tegasnya.

Mantan Direktur Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Direksus Bareskrim) Polri itu pun menegaskan bahwa kinerja intelijen negara tidak perlu diragukan. Sebab, lembaga intelijen pasti sudah memetakan dan menginvestigasi setiap hal terkait rencana demontrasi 4 November.

"Memang mereka udah kerja kok. Saya pernah tugas di intel, ini saya paham benaar. Jauh sebelum mereka diminta pimpinan, sudah memberikan bahan keterangan, ide-ide yang harus diambil, nggak perlu disuruh orang," tegas Wenny.

Karenanya Wenny menegaskan, lembaga intelijen pun pasti keberatan dengan pernyataan SBY. "Coba saja tanya orang intel, mereka pasti protes dengan hal seperti itu," sebut dia.

Wenny lantas menilai, sikap SBY yang mengomentari kinerja intelijen dan juga kasus Ahok hanyalah untuk mencari perhatian saja. Anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu pun menyebut SBY sedang cari panggung.

"Cuma sekarang kan semua tampil, dalam rangka ya pasang panggung lah. Semua punya kepentingan. Biarlah demo berjalan aman, damai," pungkas politikus Partai Gerindra itu.(dna/JPG)

Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar pertemuan dengan wartawan, Rabu (02/11), menanggapi situasi terbaru terkait desakan penangkapan gubernur Jakarta dan rencana aksi unjuk rasa 4 November dan beberapa isu lain seperti aset kekayaan dan hibah rumah dan tanah dari negara.

Namun, tampaknya yang menjadi perhatian pengguna media sosial adalah hal yang sama sekali tak terkait.

Image copyrightTWITTER

Ya, Anda tak salah baca. 'Lebaran Kuda' menjadi topik populer di Twitter hari ini dengan lebih dari 10.000 kicauan. Ini diambil dari kutipan SBY yang menyebut, ''kalau tuntutannya (para pengunjuk rasa Jumat nanti) tidak didengar, sampai lebaran kuda bakal ada unjuk rasa.''

Banyak media kemudian mengambil kutipan ini sebagai judul berita dan pengguna media sosial mulai membicarakannya. Sebagian menghubungkannya dengan aksi naik kuda Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, Senin (31/10) lalu.

''Pak SBY sebut-sebut lebaran kuda. Pasti sedih karena kemarin gak diajak naik kuda,'' kata @naoimitobing di Twitter.

Image copyrightREUTERS
Image captionPertemuan Jokowi dan Prabowo awal pekan ini di Hambalang.

Tapi ternyata bukan kali ini saja SBY menyebut istilah 'Lebaran kuda'. Seperti dikutip antaranews.com, SBY pernah mengungkapkan istilah itu ketika berkomentar tentang sepak bola Indonesia pada 2014 lalu. Pada 2011, SBY juga pernah menggunakan frasa 'Lebaran kuda' untuk mengomentari ekonomi Indonesia.

"Ekonomi luar Jawa harus naik melalui investasi dan perdagangan. Kalau kita cuma menjalankan business as usual atau begini-begini saja dan tak ada upaya, maka sampai lebaran kuda tak akan tercapai," katanya seperti dikutip detik.com.

Komentar-komentar lucu mengalir di Twitter. Pengamat politik Yunarto Wijaya mengusulkan 'Lebaran kuda' jadi libur nasional....

Image copyrightTWITTER

Beberapa merasa bingung, apakah itu salah satu judul lagu baru mantan presiden yang hobi bermusik ini?

Image copyrightTWITTER

Tentu ada banyak akun anonim yang kemudian meramaikan momen ini dengan membuat meme-meme dan menghubungkannya dengan isu penistaan agama. "Coba bayangkan jika istilah 'lebaran kuda' diucapkan oleh Ahok. Narasi jahat apa lagi yang akan dimainkan oleh mereka?" tulis akun @habibthink.

Lainnya, mendudukan topik ini dengan pendekatan yang lain...

Image copyrightTWITTER
Image copyrightTWITTER

Satu pertanyaan lagi yang tampaknya ditanyakan berkali-kali di Facebook dan Twitter adalah, "kalau Lebaran Kuda ada THR (Tunjangan Hari Raya) nggak sih?" kata banyak pengguna Facebook.

BOGOR, KOMPAS.com

- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, proses hukum terkait pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dilaporkan atas penistaan agama tak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun.

"Proses hukum terhadap Ahok tak boleh dipengaruhi oleh Pemerintah dan para pengunjuk rasa yang akan melakukan aksinya di Istana Negara 4 November mendatang," kata SBY, saat jumpa pers di kediamannya, di Cikeas Kabupaten Bogor, Rabu (2/11/2016).

Ia menekankan, hukum merupakan proses yang harus terpisah dari tekanan politik dan ancaman massa.

Oleh karena itu, SBY mengimbau agar polisi sebagai penegak hukum berlaku netral dan tegas.

(Baca: SBY: Apa Agus Harimurti Ancaman Keamanan Nasional?)

Ia menambahkan, jangan hanya karena satu orang, proses hukum di Indonesia menjadi terganggu.

Sebab, dalam negara hukum, yang harus menjadi panglima ialah hukum itu sendiri, bukan yang lain.

"Kita ini negara hukum, jadikan hukum sebagai panglima, jangan karena satu orang akhirnya proses hukum terganggu," lanjut SBY.

JAKARTA, KOMPAS.com

- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menganggap berbahaya jika ada informasi intelijen bahwa rencana aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016), digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu atau partai politik.

Hal itu disampaikan SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016).

Jumpa pers tersebut menyikapi rencana unjuk rasa di depan Istana, Jakarta, mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menista agama.

"Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol melakukan seperti itu," kata SBY.

Dalam jumpa pers tersebut, SBY tidak menyebut siapa pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut. Meski demikian, ia menganggap informasi tersebut fitnah.

"Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran," kata Presiden keenam RI itu.

"Memfitnah atas nama analisis intelijen sekaligus menghina. Kita tahu Arab Spring mulai dari Mesir, Libia, Tunisia, Yaman itu tidak ada dikatakan penggeraknya. Yang komandoi sosial media. Itu lah era skarang ini. Jadi jangan tiba-tiba simpulkan ini yang menggerakkan, ini yang mendanai," ucap dia.

Meski tidak secara gamblang merasa dituduh, dalam jumpa pers tersebut, SBY mengaku sudah mengumpulkan informasi sebelum berbicara pada hari ini.

"Saya bukan orang sekadar bicara. Saya kumpulkan keterangan, saya korek apa di dalam pikiran penyelenggara negara, jajaran pemerintahan. Baru saya bicara," ucapnya.

"Sekali lagi, karena saya mengetahui, saya dengar dan saya kroscek benar adanya, mudah-mudahan yang saya dengar tidak benar, tidak seperti itu kalau ada analisis intelijen, termasuk sumber kepolisian bahwa ada pihak ini yang mendanai, pihak ini menggerakan, parpol ini yang punya kepentingan menggerakan unjuk rasa besar itu," tambah SBY.

Liputan6.com, Jakarta - Putra presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, akhirnya meninggalkan dunia militer demi terjun ke dunia politik.

Jumat, 23 September dinihari, Agus diumumkan sebagai bakal cagub DKI Jakarta oleh partai yang dipimpin ayahandanya, Partai Demokrat.

Nama Agus sendiri muncul di detik-detik menjelang pendaftaran hari terakhir pasangan cagub dan cawagub DKI. Sebelumnya, nama Agus tidak terdengar sama sekali dalam bursa Pilgub DKI.

Agus dipasangkan dengan Sylviana Murni untuk menjadi penantang pasangan bakal cagub dan cawagub Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Diumumkannya nama Agus Yudhoyono sebagai cagub DKI pun mendadak sontak mengagetkan publik. Pro-kontra pun langsung bermunculan. Banyak netizen menyayangkan keputusan tersebut, meski banyak juga yang mendukung. Bahkan, beredar isu yang menyebutkan bahwa pencalonan Agus karena keinginan orangtuanya.

"Amat sangat kecewa Ibu n Bpk menghentikan karier sang Anak Sang Calon Jenderal Bintang 4 hnya demi POLITIK," tulis akun @janeivka di akun Instagramnya ibunda Agus, Ani Yudhoyono, @aniyudhoyono.

Akun @anangsaefudin menulis, "Ibu ani saya sangat menyayangkan dengan mas agus kenapa mesti jadi nyalon dki 1 padahal karier di militer begitu cemerlang."

Terkait tudingan ini, sang ibunda, Ani Yudhoyono, tampaknya tidak terima.

Melalui akun Instagramnya @aniyudhoyono, ibu negara ke-6 RI ini pun memberi klarifikasi.

"Pertanyaan mengapa Agus berhenti/ pensiun dini dari dinas militer, hanya Agus yang paling tepat untuk menjawabnya. Tuduhan kalau dipaksa oleh orangtua, sangat menyakitkan. Saya kira, tak satupun orangtua yang ingin mengorbankan anaknya. Pak SBY dan saya tak pernah menekan Agus dan Ibas sejak dulu. Keputusan dan pilihan Agus sepenuhnya diambil oleh Agus dengan segala resiko dan konsekuensinya. Pak SBY dan saya selalu mendukung cita2, niat baik dan tulus anak2 yang kami tahu untuk kepentingan rakyat. Terima kasih atas pengertiannya. Cinta kami untuk rakyat Jakarta dan Indonesia," tulis Ani Yudhoyono yang di-posting di Instagramnya, Sabtu (24/9/2016).

Pada Pilkada DKI 2017, Agus berpasangan dengan Sylviana Murni. Pasangan ini tidak hanya diusung oleh Demokrat, tapi juga PPP, PKB, dan PAN.

Beritateratas.com - Buronan kasus Bank Century Hartawan Aluwi yang ditangkap di Singapura telah dipulangkan ke Indonesia. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan pihaknya akan terus memburu aset Hartawan yang belum disita.

"Sudah dilakukan pengejaran bahkan yang di Hong Kong itu sudah kami gugat dan dari pemerintah Indonesia menang. Enggak tahu nanti perkembangannya tapi dari proses peradilan itu sudah menang," kata Badrodin di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (22/4/2016).

Badrodin menjelaskan tidak langsung semua aset Hartawan dapat disita. Namun, kata dia, akan diupayakan satu per satu. "Karena kalau aset yang sudah di luar (negeri) apalagi juga terkait dengan gabungan perusahaan dengan pihak lain tentu harus ada upaya hukum yang jelas sehingga bisa langsung eksekusi, tidak bisa serta merta kita eksekusi," ujar Kapolri.

Kalau yang terkait dengan ini (Century) masih ada dua (orang buron," kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (22/4/2016).

"Kan tetap kita lakukan, upaya-upaya-upaya polisi kan tidak gembar-gembor, tapi tetap kita bekerja untuk menangkap yang dua orang lagi," sambungnya saat ditanya upaya apa dilakukan untuk mengejar dua buronan itu.

Badrodin menjelaskan, kendala yang dihadapi dalam menangkap buronan di luar negeri adalah, polisi tidak punya kewenangan untuk menangkap langsung di negara lain.

Sebelumya buronan BLBI Samadikun Hartono ditangkap setelah 13 tahun dan kini sudah dipulangkan ke Indonesia.

Samadikun (68) telah divonis bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana talangan atau BLBI senilai sekitar Rp 2,5 triliun yang digelontorkan kepada Bank Modern menyusul krisis finansial 1998.

Kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini adalah sebesar Rp 169 miliar. Berdasarkan putusan Mahamah Agung tertanggal 28 Mei 2003, mantan Presiden Komisaris Bank PT Bank Modern Tbk itu dihukum empat tahun penjara.

Sejak 2003, buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono berhasil lolos dari kejaran Tim Terpadu Pencari Tersangka dan Aset Terpidana. Lalu apa hubungannya dengan SBY?

Sampai saat ini, skandal Bail -Out Bank Century masih dibayangi dugaan-dugaan dan banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Kemenangan pasangan SBY Boedioeno dalam Pilpres 2009 lalu, dicurigai banyak kalangan ada kaitannya dengan dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk Bank Century.

Hal ini juga dipaparkan oleh George Junus Aditjondro dalam bukunya “Cikeas Kian Menggurita”.

Dalam buku tersebut disebutkan bahwa asal uang Kampanye SBY-Boedioeno pada Pilpres 2009 berasal dari Bank Century, Bank Maspion, dan Bank Akita.

“Inti yang ingin saya sampaikan dalam buku ini ada di BAB IV. Dalam pandangan saya, terbentuknya pemerintahan SBY-Boediono tidak jauh dari pelanggaran besar saat proses pemilihan umum. Kemenangan Partai Demokrat, SBY, juga Boediono tidak sah. Mereka juga menjalankan pemerintahan ilegal,” papar George.

Jadi dengan kata lain, keputusan untuk menyediakan dana PMS bagi Bank Century, bukan hanya dimotivasi untuk menyelamatkan Bank Century yang bermasalah, dan juga bukan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Lebih tepatnya, rencana menyelamatkan Bank Century didorong motivasi untuk menyediakan dana kampanye. Namun kejanggalan-kejanggalan tersebut seolah dianggap kasat mata berlalu begitu saja.

Untuk kasus BLBI sendiri menyeret besan SBY, Aulia Pohan yang menjabat sebagai Deputi BI. Aulia pohan sendiri 'dijebloskan' oleh Antasari Azhar yang saat itu menjabat sebagai Ketua KPK yang kemudian Antasari Azhar 'dijatuhkan' dalam kasus pembunuhan Nazaruddin Syamsuddin.
Hmm.... Sungguh indah bila semua bisa tersibak!

Pengucuran dana BLBI ini memang murni instruksi Soeharto. Dan pengakuan Gubernur BI yang bertanggung jawab atas mengucurnya dana 114 triliun, Soedrajat Djiwandono.

Soedrajat Djiwandono sendiri merupakan kakak ipar Prabowo Subianto. Soedrajat sekarang menjadi dewan pembina Gerindra, dan anaknya menjadi bendahara umum Gerindra. Lalu apa hubungannya BLBI dengan Megawati ?

Padahal saat keluar Kepres 1998 dan instruksi Soeharto, saat itu Megawati merupakan Ketum partai oposisi. Lagi pula Gubernur BI adalah Soedrajat Djiwandono yang merupakan ipar Prabowo. Sementara Prabowo sendiri menantunya Soeharto.

Yah dalam politik semua bisa saja dihubung - hubungkan walau tidak berhubungan.

Langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Beijing, China dalam membangun jaringan informasi anti-korupsi dan memastikan tidak ada safe haven bagi para koruptor yang telah menjadi buronan di Asia Pasific idambut baik oleh Kejaksaan Agung.

‎Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Tony Spontana‎ mengatakan bahwa rencana Presiden Jokowi tersebut akan membuat tim pemburu koruptor yang diketuai oleh Wakil Jaksa Agung, Andhi Nirwanto semakin mudah untuk menangkap para koruptor yang telah menjadi buronan dan melarikan diri ke luar negeri untuk menyembunyikan harta hasil korupsinya.

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK), menghadiri acara buka puasa bersama (bukber) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I dan II yang digelar di kediaman mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Gunung Puteri, Bogor, Senin (13/6).

Wapres beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan rombongan tiba di Puri Cikeas sekitar pukul 17.10 Wib. Kemudian, keduanya langsung masuk ke kediaman dan disambut oleh SBY yang terlihat mengenakan baju koko lengan panjang berwarna oranye.

Acara buka puasa pun dimulai dengan kata pembuka dari Ketua Paguyuban KIB yang juga mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Djoko Suyanto.

Dalam kesempatan ini, sejumlah menteri yang tergabung dalam KIB jilid I dan II terlihat hadir dalam acara buka puasa bersama yang diinisiasi oleh SBY tersebut.

Sejumlah mantan pejabat yang hadir di antaranya, Mantan Wakil Presiden Jilid II Boediono, Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Mantan Menteri Pendidikan Nasional M Nuh, Mantan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara yang melanjutkan Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Mantan Panglima TNI Moeldoko.

Kemudian, hadir pula, Mantan Menteri Ginandjar Kartasasmita, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Mantan Panglima TNI Agus Suhartono, Mantan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa.

Selain itu, acara ini juga dihadiri Mantan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Mantan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Mantan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Abu Rizal Bakrie, Mantan Menteri Pertanian Suswono, Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault.

Novi Setuningsih/FER

Suara Pembaruan

Jakarta detik - Berbagai gambar dan meme Ani Yudhoyono dengan tulisan 'Calon Presiden Partai Demokrat 2019' belakangan ramai tersebar di media sosial beberapa hari lalu. Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya angkat bicara terkait isu yang menyerang istrinya tersebut.

"Saya lakukan klarifikasi karena kemarin dalam rangkaian safari kita, Tour de Java. Tidak ada angin tidak ada hujan, tiba-tiba dimunculan di sosial media, seolah-olah kita sudah punya capres dan kebetulan Ibu Ani ditulis di situ sebagai capres 2019," ungkap SBY.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Konsolidasi PD di Harris Hotel, Jl Bangka, Gubeng, Surabaya, Minggu (20/3/2016). Isu soal Ibu Ani capres memang muncul saat SBY bersama rombongan PD tengah melakukan safari Tour De Java keliling Jawa.

"Saya ingin klarifikasi, dengarkan ini baik-baik. Karena kita terganggu, tidak ada yang terpikir sama sekali, kita sedang siang malam melaksanakan safari tiba-tiba mendengar berita seperti itu," tegas SBY dengan nada sedikit kesal.

SBY mengungkapkan, bahwa hingga saat ini PD belum memutuskan siapa capres yang akan dibawa maju untuk Pilpres 2019 nanti. Saat ini partai berlambang Mercy tersebut tengah mencari tokoh siapa yang paling tepat untuk dijadikan capres.

"Allah mendengar ucapan saya ini, dan saya belajar konsisten dalam hidup, pada saatnya PD pasti punya calon presiden, dan calon wapres. Saat ini kita sedang meneropong kandidat-kandidat yang patut dinominasi oleh partai," jelasnya.

Dalam menentukan capres, PD tidak akan sembarangan sebab harus melalui mekanisme sesuai aturan dan AD/ART partai. Tokoh yang akan dibawa dalam Pilpres juga harus mmiliki kriteria yang sesuai dengan harapan PD.

"Boleh dikatakan normatif tetapi bagi kita riil, salah satu putera terbaik bangsa, yang punya integritas, kapabilitas, rekam jejak dan jangan lupa elektabilitasnya. Pada saatnya juga akan disampaikan secara resmi oleh PD," tutur SBY.

Tokoh yang akan dibawa PD untuk menjadi capres bukan berarti harus populer dan hanya dilihat dari elaktabilitas. Namun kata SBY, ada kriteria penting lainnya dibanding dua unsur itu.

"Meski elaktabilitas penting, tapi maunya kita, disamping popular dan elektabilitas tinggi, dia juga punya integritas, punya kapasitas yang bisa memimpin negara ini. Menjalankan pemerintahan, melakukan pembangunan. Itu yang kita terus lakukan, menjaring, meneropong, Insya Allah pada saatnya pun begitu," bebernya.

SBY yakin bahwa PD mampu menemukan capres untuk Pemilu 2019 nanti karena memiliki pengalaman dua kali menang dalam Pilpres. Hanya pada 2014, ia mengakui bahwa PD mengalami kemunduran sehingga tidak bisa mengusung calon.

"2014 kita tidak punya capres. Orang mengatakan itu karena PD korupsi banyak. Kalau soal korupsi kita sama dengan partai lain, bahkan ada partai yang lebih tinggi korupsinya," tutur SBY.

"Hanya dulu kita nggak bisa ngomong karena ada selalu kalah dengan banyaknya gegap gempita serangan ke kita. Itu fakta dan data Dan kedua memang ada musibah kita jadi musuh bersama," sambung jenderal purnawirawan TNI itu.

SBY pun meminta kepada para kadernya agar menjadikan kekalahan PD di Pemilu 2014 sebagai pelajaran dan mengambil hikmahnya. Ia juga meminta semua kader PD siap berperang memenangkan Pemilu 2019.

Sebelumnya muncul meme Ibu Ani mulai Selasa (15/3) lalu dengan salah satunya menampilkan Ibu Ani dengan baju warna biru sambil melambaikan tangan dengan background bendera Merah Putih. Selain itu ada juga gambar berjudul, '7 Hal Ibu Ani Yudhoyono Layak Jadi Capres 2019' dengan penjelasan 7 hal yang dimiliki Ani Yudhoyono adalah: Setia, Keibuan, penyabar, penyayang, tegas, teratur, dan antikorupsi.

Dua gambar yang beredar di media sosial itu dilengkapi dengan tagar #AniYudhoyono2019. Kemunculan gambar ini membuat sejumlah pihak melakukan spekulasi. Bahkan ada yang beranggapan isu ini serupa dengan fenomena Hillary Clinton.

(elz/van)
KOMPAS.COM : Oleh: Wisnubrata

Saat saya berusia 16 tahun, Bapak saya terpilih menjadi ketua RT (Rukun Tetangga) di kampung kami di Jogja. Karena kesibukan dalam pekerjaan dan menjadi pengurus di banyak organisasi lain, pada periode selanjutnya Bapak meminta agar jabatan itu dipegang orang lain.

Kebetulan dalam beberapa kesempatan sebelumnya, urusan RT seperti membuat surat, memberi cap, serta mengedarkan undangan sering ditangani kakak lelaki tertua saya. Karena dianggap sudah terbiasa dan paham dengan pekerjaan itu, warga kemudian memilih kakak saya menjadi Ketua RT menggantikan Bapak.

Belum selesai satu periode, kakak saya lulus kuliah dan bolak-balik ke Jakarta mencari kerja. Tugas sebagai ketua RT kemudian ditangani oleh kakak saya yang kedua, sampai akhirnya pada akhir periode, dia juga “dipaksa” oleh warga menggantikan posisi itu. Alasannya sama, sudah paham pekerjaannya.

Namun tiba waktunya, kakak kedua ini juga pindah karena mendapat pekerjaan di kota lain. Kembali pekerjaan sebagai ketua RT di-estafetkan. Saya sebagai anak lelaki ketiga diminta meneruskan. Namun saya menolak.

Karena tidak ada warga lain yang bersedia, akhirnya Bapak mengambil tugas itu lagi. Namun belum sampai selesai masa tugasnya, Bapak meninggal karena stroke. Dalam situasi tanpa ketua RT itu, warga pun meminta saya menggantikan posisi tersebut. Saat itu saya sudah mahasiswa.

Karena pekerjaan menjadi ketua RT saat itu tidak sulit-sulit amat, dengan warga yang tidak banyak menuntut dan berjanji akan membantu, saya akhirnya bersedia.

Dalam beberapa kesempatan, ada tamu yang bukan warga kami datang dan ingin bertemu dengan Ketua RT. Saat saya persilakan, dan saya temui, beberapa bertanya, ”Bapaknya ada?”

Saya jawab, “Bapak sudah meninggal.”

“Lho, di sini rumah ketua RT kan?”

“Iya, saya RT-nya.”

Ternyata penampilan saya waktu itu kurang meyakinkan. Orang masih mencari sosok yang lebih berwibawa dibanding mahasiswa gondrong yang sering mengenakan kaos hitam bergambar tengkorak seperti saya.

Belakangan, setelah saya juga bekerja di Jakarta, jabatan itu dipegang adik ipar saya. Ia bahkan mengungguli kami semua dengan menjabat ketua RW setelah sekian lama jadi ketua RT.

Salahkah pengalihan jabatan ketua RT itu secara turun temurun dari bapak ke anak, dari kakak ke adik? Saya rasa tidak. Toh semua melalui pemilihan secara demokratis, dan dipilih dengan suara terbanyak.

Dalam lingkup yang lebih besar, pengalihan kekuasaan antar kerabat dan keluarga juga lazim terjadi. Banyak jabatan bupati yang diteruskan dari bapak ke anak atau dari suami ke istri. Semua sah. Tak ada yang menyalahi aturan selama dilakukan secara demokratis, lewat pemilihan yang adil, yang artinya dikehendaki warganya.

Maka saat mendengar kabar bahwa mantan ibu Negara Ani Yudhoyono diusung oleh partainya, Demokrat, sebagai calon presiden tahun 2019, selasa lalu (15/3/2016), saya beranggapan hal itu boleh saja dilakukan, walau dia istri mantan presiden.

Bahwa kemudian kabar pencalonan Ani Yudhoyono dikoreksi, sebenarnya tidak ada hukum yang dilanggar bila pencalonan itu benar adanya. Di banyak negara demokratis lain, juga terjadi pengalihan tampuk kekuasaan dari ayah ke anak melalui pemilu.

Tidak ada larangan yang menyebut bahwa keluarga, kerabat, anak, suami, atau istri mantan presiden dilarang mencalonkan diri. Contohnya sudah banyak.

Di AS ada klan Kennedy, ada juga George Bush senior dan junior yang pernah jadi presiden. Di Filipina ada keluarga Aquino. Bahkan di Indonesia sendiri ada keluarga Soekarno yang bapak dan anaknya pernah memimpin negara.

Namun sampel yang paling mendekati kasus Ani Yudhoyono barangkali sepak terjang Hillary Clinton menjadi calon presiden AS setelah suaminya Bill Clinton mengakhiri jabatan selama dua periode. Dua-duanya pernah menjadi ibu negara selama dua periode, dari partai dengan nama sama, dan dari negara yang akan menghadapi pemilu.

Terkait Hillary, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, bahkan membandingkan Ani Yudhoyono dengan Menteri Luar Negeri AS di pemerintahan Presiden Obama itu.

"Bahkan Ibu Ani bisa lebih hebat dari Hillary Clinton," ujarnya.

Menurut Nurhayati, Ani memiliki peluang yang besar untuk memenangkan pemilu presiden 2019. Dia meyakini pengalaman Ani selama sepuluh tahun mendampingi suaminya, Susilo Bambang Yudhoyono –seperti halnya Hillary mendampingi Bill Clinton--bisa menjadi modal besar.

Meski demikian, harus diingat bahwa jabatan presiden membutuhkan kecakapan lebih besar daripada sekedar mendampingi presiden sebelumnya. Jabatan ini bukan seperti jabatan ketua RT –seperti saya--yang urusannya relatif remeh temeh.

Kecakapan atau kapabilitas itu biasanya ditelusuri saat seseorang mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilu. Apa yang sudah dia lakukan menjadi nilai yang bisa mengangkat, atau sebaliknya menjatuhkannya.

Soal Hillary, banyak kalangan terpesona oleh rekam jejaknya. Dia tidak hanya dikenal sebagai mantan ibu negara, namun memiliki prestasi sendiri.

Hillary Diane Rodham Clinton yang lulus dari Sekolah Hukum Yale pernah menjadi first lady saat Bill Clinton menjadi gubernur Arkansas sebelum menjadi ibu negara. Ia juga terpilih menjadi Senator New York pada tahun 2000.

Setelah bergabung dengan Partai Demokrat, Hillary mengikuti Pemilu Presiden AS tahun 2008, namun dikalahkan Barack Obama. Obama yang kemudian menjadi Presiden AS melantik Hillary sebagai Menteri Luar Negeri AS ke-67.

Dengan rekam jejak seperti itu, Hillary maju lagi sebagai calon presiden AS tahun ini. Popularitas Hillary yang tinggi sebagai kandidat presiden menunjukkan hal itu, walau entah dia bakal terpilih menjadi presiden atau tidak.

Adapun Ani Yudhoyono juga disebut memberi kontribusi besar pada pemerintahan SBY. Mantan politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika bahkan menyebutkan Ani memiliki andil besar dalam keputusan-keputusan SBY.

"Dulu kan boleh dikatakan secara politis Ibu Ani is the real president. Nanti akan bisa jadi presiden real. Maknailah secara politik," kata Pasek.

Selain berdasarkan rekam jejak, elektabilitas Ani Yudhoyono Hillary, dan semua pemimpin lain juga dipengaruhi oleh masyarakat pemilih.

Kurangnya pengetahuan warga terhadap kandidat, masih maraknya politik uang, juga adanya kampanye-kampanye hitam adalah hal-hal yang membuat kita sulit mencari pemimpin yang cakap, dan mampu.

Namun dengan rekam jejak baik, pemilih di Indonesia yang semakin cerdas akan lebih mudah menentukan pilihannya.

Pepatah bahasa latin menyebutkan: “Gloria sine labore nulla” – Tanpa ada kerja, tidak ada kemuliaan.

Dalam konteks ini, mereka yang selama ini bekerja dengan benar dan sungguh-sungguh akan dimuliakan dan dipercaya rakyatnya untuk memimpin. Sedangkan yang hanya sibuk dengan pencitraan sepertinya hanya bisa mengandalkan keberuntungan semata.

Hal yang sama mestinya juga berlaku untuk Ani Yudhoyono dan semua calon pemimpin lain, … bila jadi mencalonkan diri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak banyak bicara. Namun, hasil kerjanya nyata. Itu yang dialami rombongan wartawan yang meliput Susilo Bambang Yudhoyono saat mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan bersiap menjadi calon presiden dari Partai Demokrat tahun 2004.

Sosok tidak banyak bicara itu adalah Jero Wacik.

Kehadiran Jero Wacik di sekitar SBY di masa-masa perjuangan itu kerap tidak disadari. Kesadaran publik akan peran Jero Wacik bagi SBY dan Partai Demokrat baru mengemuka sehari sebelum SBY dilantik menjadi Presiden RI ke-6.

Tanggal 19 Oktober 2004, Jero Wacik yang tercatat sebagai fungsionaris Partai Demokrat dipanggil ke Puri Cikeas Indah untuk diseleksi sebagai calon menteri.

Berbeda dengan calon menteri lain, Jero Wacik yang tidak banyak bicara hanya bertemu dengan SBY kurang dari delapan menit.

Saat itu, alumnus Institut Teknologi Bandung Jurusan Mesin dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Marketing itu diajak berbicara soal pariwisata dan budaya.

Saat masa kampanye SBY, Jero Wacik yang pernah bekerja di Grup Astra selama 20 tahun mengurusi akomodasi peserta kampanye termasuk kendaraan yang ditumpangi wartawan.

Tak lama setelah seleksi itu, Jero Wacik dilantik menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009). Kiprahnya di Partai Demokrat lantas makin nyata karena jabatannya di pemerintahan.

Puas dengan kerja-kerja Jero Wacik, SBY yang terpilih kembali secara mengaggumkan dalam Pemilu 2009 melantik kembali Wakil Sekjen Partai Demokrat ini sebagai Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014).

Belum selesai masa tugasnya, SBY memberi kepercayaan lebih kepada Jero Wacik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Bersatu II (2011-2014).

Dari jabatan "panas" inilah, kasus korupsi di kementerian yang dipimpinnya terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tidak berhenti di kasus di ESDM, KPK jauh menyelidiki kasus di kementerian yang dipimpin Jero Wacik sebelumnya.

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan catatan kritis bagi kinerja Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo. Agus akan mengakhiri jabatannya sebagai orang nomor satu di bank sentral besok (23/5) setelah lima tahun menjabat.
Misbakhun mengatakan, Agus diangkat menjadi gubernur BI pada Mei 2013 saat kurs USD di posisi Rp 9.700. Sedangkan saat ini nilai tukar USD sudah mencapai Rp 14.200. Politisi Partai Golkar itu menilai perjalanan rupiah selama lima tahun BI di bawah kepemimpinan Agus telah menjadi catatan tersendiri.
“Alhamdulillah, Bapak Agus mewariskan legacy kepada kita nilai tukar USD di angka Rp 14.200 dan ini akan dicatat oleh bangsa dan negara kita,” sindir Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan BI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).
Agenda rapat kerja itu adalah pelaporan tentang capaian Gubernur BI Agus Martowardojo selama menjabat periode 2013-2018. Misbakhun menambahkan, ada selisih Rp 4.200 dalam hal kurs USD saat Agus mulai menduduki posisi Gubernur BI dengan akhir masa jabatannya.
Misbakhun menegaskan, selisih dan perjalanan rupiah belakangan ini harus menjadi catatan bagi Gubernur BI baru pengganti Agus. Menurutnya, harus ada solusi kongkret untuk mengangkat nilai tukar rupiah.
“Angka Rp 14.200 ini akan menjadi sebuah notifikasi baru bagi kita, akan ke mana nilai tukar ini kita dibawa? Apakah kita akan melakukan redominasi, atau akan kita turunkan melalui mekanisme yang ada?” ujar Misbakhun.
Politisi yang getol mendukung kebijakan Jokowi itu menambahkan, cadangan devisa RI pada akhir April lalu di angka USD 124,9 miliar. Sedangkan kini jumlah devisa turun menjadi USD 105,2 miliar karena ada operasi moneter ketika kurs USD memasuki zona Rp 14.000.

Misbakhun pun mempertanyakan efektivitas operasi moneter yang dilakukan BI. Padahal, saat ini BI tak hanya memiliki undang-undang (UU) tersendiri, tetapi juga diperkuat dengan UU Transfer Dana dan UU Devisa Bebas.
Menurut Misbakhun, fundamental ekonomi Indonesia yang kuat seharusnya tak terlalu terpengaruh gejolak di mancanegara. Selain itu, kata mantan pegawai Kementerian Keuangan itu, harus ada strategi panjang ke depan untuk membangun bank sentral.
“Review panjang saya ini menjadi bahan refleksi bagaimana BI ke depan dikelola. Bagaimana BI ke depan dijalankan dan dioperasionalkan menjadi kebijakan moneter yang memberi dampak langsung terhadap kemakmuran rakyat,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Rabu (2/10/2013). Agus diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Agus tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, pukul 10.00 WIB.

"Saya hari ini diundang untuk menjadi saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi FPJP. Saya akan masuk untuk memberi kesaksian. Nanti ke luar saya jelaskan," kata Agus, yang mengenakan kemeja putih itu.

Agus menjelaskan, kapasitasnya diperiksa hari ini selaku Direktur Utama Bank Mandiri pada saat itu. "Saya diundang sebagai Direktur Utama Bank Mandiri," katanya.

Kasus Century

Kasus Bank Century bermula dari pengajuan permohonan fasilitas repo (repurchase agreement) aset oleh Bank Century kepada BI sebesar Rp 1 triliun. Pengajuan repo aset itu dilakukan untuk meningkatkan likuiditas Bank Century. Repo adalah transaksi penjualan instrumen efek antara dua pihak yang diikuti dengan perjanjian pembelian kembali di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati.

Surat permohonan repo aset itu kemudian ditindaklanjuti BI untuk diproses lebih lanjut oleh Zainal Abidin dari Direktorat Pengawasan Bank. Zainal lalu berkirim surat ke Boediono pada 30 Oktober 2008. Surat itu berisi kesimpulan yang dibuat Zainal atas permohonan Bank Century. Namun, BI merespons pemberian fasilitas itu dengan menggulirkan wacana pemberian FPJP.

Padahal, Zainal mengatakan Bank Century tidak memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas itu. Ketidaklayakan Bank Century menerima FPJP disebabkan capital adequacy ratio (CAR) bank tersebut di bawah 8 persen, batas minimum yang ditetapkan BI. Boediono diduga memberikan arahan agar menggunakan berbagai cara supaya Bank Century mendapat FPJP. Pada 14 November 2008, BI kemudian mengeluarkan aturan baru untuk persyaratan FPJP dari CAR minimal 8 persen menjadi CAR positif. Aturan ini ditenggarai untuk mengarah ke Bank Century.

Setelah dilakukan perubahan itu, pada tanggal yang sama, Boediono mengeluarkan surat kuasa. Surat kuasa ini kemudian yang diterima oleh Timwas Century saat ini. Atas dasar kuasa itu, pihak BI dan Bank Century menghadap notaris Buntario Tigris. Berdasarkan audit investigasi BPK, proses ini diduga sarat rekayasa seolah-olah permohonan yang diajukan Bank Century adalah FPJP. Pada malam harinya, dana FPJP untuk Bank Century pun cair sebesar Rp 502,72 miliar untuk tahap pertama dan tahap berikutnya Rp 689 miliar.

JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo selama ini dikenal sebagai bankir profesional. Karena latar belakang itu, karirnya di dunia perbankan terus melejit.
Dari tadinya hanya memimpin sebuah bank swasta yang relatif kecil, tiba-tiba dilamar menjadi CEO sebuah bank terbesar milik pemerintah. Sampai akhirnya menjadi Menteri Keuangan.
Di era Presiden SBY, selain terpilih selaku Menkeu, karir Agus melejit setelah direkomendasi Presiden SBY menjadi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Darwin Nasution.
Tadinya DPR-RI menolak pencalonannya. Tapi kemudian ia dicalonkan kembali sebagai calon tunggal oleh Presiden SBY. Karena tanpa saingan, Agus Martowardoyo pun lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan DPR-RI. Jadilah dia sebagai orang nomor satu di Bank Indonesia . Masa bahkatinnya masih tiga tahun lagi.
Sekalipun lolos, tapi karena terkesan dipaksakan maka pencalonan Agus Martowardoyo menuai kecurigaan. Bahwa pria kelahiran Belanda tersebut sebagai calon pejabat BI yang menjadi kesayangan SBY.
Atau SBY dicurigai ingin menggunakan Agus Martowardoyo untuk mengamankan posisinya dari kemungkinan adanya gugatan lanjutan atas Bank Century.
Bank swasta ini di era pemerintahan SBY mendapat talangan dana sebesar Rp. 6,7 triliun dari Bank Indonesia. Tujuannya untuk mengatasi kekurangan dana.
Dana yang dikatakan untuk menolong para nasabah bank tersebut, akhirnya hilang semuanya. Sementara para nasabah Bank Century akhirnya tak mendapatkan dana mereka yang hilang.
Tapi kecurigaan terhadap “konspirasi” antara Agus Martowardoyo dan Presiden SBY tak pernah terbuktikan.
Pekan lalu, Agus Martowardoyo tiba-tiba mengeritik Presiden Joko Widodo. Kritikan itu terkesan ada kemiripan dengan cara-cara SBY mengeritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kritikan Agus juga terkesan tidak pada tempatnya. Sebab selama ini Bank Indonesia – sekalipun independen tetapi tetap saja di bawah kewenangan lembaga eksekutif yang dipimpin Presiden.
Kritikan Agus yang bernada politik, juga cukup mengejutkan. Sebab selama ini Agus tergolong sosok yang tak pernah mau masuk ke wilayah itu.
Agus Martowardoyo mengingatkan Presiden Joko Widodo harus transparan dengan rencananya untuk menurunkan harga BBM. Kata Agus, jangan sampai penurunan harga itu hanya mengejar pencitraan.
Selain ada kemiripan, pernyataan Agus Martowardoyo bertolak belakang dengan kepentingan rakyat banyak. Yang menghendaki harga BBM lebih murah.
Sehingga semakin terasa, Agus Martowardoyo berbicara sesuatu yang baru, berbau politik dan justru tidak pro rakyat.
Isu soal penurunan harga BBM yang diangkat Agus Martowardoyo mengingatkan sikap SBY. Presiden ke-6 ini tidak setuju menurunkan BBM menjelang pemerintahannya berakhir.
Adalah Presiden terpilih Joko Widodo yang menemui Presiden SBY yang saat itu berada di Bali – untuk meminta agar penurunan harga minyak dilakukan oleh SBY. Sebab harga BBM itu sudah diikat dengan UU oleh Presiden SBY. Sementara yang melaksanakan UU iu adalah pemerintahan atau Presiden Joko Widodo.
Salah satu alasan Joko Widodo ketika itu, menurunkan BBM, karena harga minyak mentah dunia yang menjadi bahan mentah BBM Indonesia, sudah turun cukup signifikan.
Tapi SBY menolak. Semenjak itu politisi pendukung Jokowi menilai, SBY sengaja menolak agar pemerintahan baru akan menanggung beban berat keuangan akibat dari tingginya harga BBM.
Atau rezim SBY tidak ikhlas atas penurunan itu karena penurunan itu akan menciptakan citra positif baru bagi Joko Widodo.
Oleh sebab itu ketika Agus Martowardoyo meminta bahwa hendaknya Presiden Joko Widodo tidak mencari penictraan dari keputusan menurunkan harga BBM kali ini, sejumlah politisi atau pengamat, langsung curiga.
Pernyataan Gubernur BI selain bermuatan politik juga terkesan ada kemiripan dengan sikap politik SBY. Juga da kesamaan dengan cara SBY mengeritik Presiden Joko Widodo.
Itu sebabnya pernyataan Agus Martowardoyo ini langsung menarik perhatian. Dan yang paling tertarik serta vokal menyerang balik Gubernur BI tersebut adalah politisi Partai Golkar, Misbakun.
Misbakun sendiri baru-baru ini meluncurkan buku tentang Mega Skandal Bank Century. Dalam bukunya itu secara terbuka Misbakun menuding Presiden SBY. Menurutnya SBY yang dalam Pilpres 2009 merekrut Gubernur BI Boediono, menjadi pasangannya sebagai Calon Wakil Presidene, terlibat dalam pencairan dana Rp. 6,7 triliun oleh Bank Indonesia yang diperuntukkan bagi Bank Century.
Politisi Golkar ini menilai pernyataan Agus Martowardoyo tidak etis dan telah membawa Bank Indonesia sebagai lembaga yang non-independen lagi.
Penilaian Misbakun tentang Gubernur BI, Senin pagi tadi dibahas secara khusus dalam Bincang Pagi Metro TV.
Misbakun malahan balik mengingatkan Agus Martowardoyo. Bahwa Bank Indonesia yang dipimpinnya, sudah gagal menjalankan tugas dan fungsi utamanya, yaitu menjaga stabilitas rupiah.
Menurut Misbakun, keterpurukan rupiah terhadap dolar saat ini, secara teori tidak masuk akal. Sebab pertumbuhan tetap ada, ekonomi masih berjalan relatif cukup baik dan inflasi terkendali.
“Tapi hanya rupiah yang stabil dengan keterpurukannya”.
“Bank Indonesia tidak melakukan tindakan apa-apa. Padahal dari setiap kenaikan dolar terhadap rupiah, sampai pada siklus tertentu, dalam sehari Bank Indonesia meraih keuntungan puluhan triliun. Ya, ini memang ironis. Bank Indonesia dapat untung banyak, tapi seluruh masyarakat merugi. Jadi BI yang justru harus transparan”, ujar Misbakun seperti membela Presiden Joko Widodo.
Rencana Presiden untuk menurunkan harga BBM sendiri, didukung oleh Misbakun. Apalagi jika tarif listrik pun ikut diturunkan. Sebab masuk akal tarif listrik turun, karena selama ini kalau tarifnya naik, alasan PLN karena BBM yang digunakan PLN, juga mengalami kenaikan.
Penurunan harga BBM pun, sudah banyak disuarakan masyarakat melalui media sosial
Alasannya harga minyak mentah di pasaran internasional sudah turun (drastis). Sedangkan minyak mentah itulah yang bahan baku kemudian disuling menjadi BBM Premium, Pertamax atau Pertalite.
Harga minyak mentah di pasaran dunia hingga awal tahun 2014 adalah US$ 110,- per barel. Kemudian turun secara bertahap.
Dari US$ 70,- per barel kemudian di bulan April 2015 menyentuh angka US$ 60,- dan saat ini sudah pada kisaran US$ 40,-.
Bahkan ada yang memprediksi akan turun lagi sampai US$ 20,- per barel.
Penyebab dari penurunan drastis harga minyak mentah antara lain disebut-sebut karena Amerika Serikat sebagai salah satu konsumen terbesar di dunia melepas semua cadangannya minyaknya ke pasar.
Sehingga negara yang berpenduduk lebih dari 350 juta jiwa itu tidak melakukan pembelian minyak dari negara produsen.
AS juga sudah berhasil mengembangkan energi alternatif. Sehingga ketergantungannya pada minyak berkurang – dan dampaknya pada harga minyak mentah saat ini.
Dalam perbincangan pagi tadi, Maruarar Sirait, anggota DPR-RI dari PDIP meminta BPK melakukan audit terhadap Bank Indonesia.
“Gaji Gubernur BI itu Rp. 250,- juta bersih per bulan. Dia digaji sebesar itu supaya fokus kerja tidak tengok kiri-kanan. Sekarang kita minta diaudit, apakah dengan gaji besar dan berbagai fasilitas mewah dia kerja atau tidak”
“Kita misalnya sudah lama minta BI Rate diturunkan. Tapi tidak dilakukan. Akibatnya suku bunga pinjaman tetap tinggi. Bagaimana dunia usaha bisa bergerak? “, Ara Sirait bertanya.
Presenter Metro TV menjelaskan, sebenarnya wartawan media ini juga mengundang Agus Martowardoyo ke pembahasan topik yang menyangkut BBM dan dirinya. Tapi yang bersangkutan tidak merespon.

Sumber: facebook Derek Manangka, 5 Oktober 2015 10:21 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi membeberkan inisial sosok yang diduga sebagai pihak ketiga dalam kasus pengadaan minyak selama periode 2012 hingga 2014 di anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Berdasarkan temuan lembaga auditor KordhaMentha, jaringan mafia minyak dan gas itu menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar atau Rp 250 triliun selama tiga tahun.

Menurut Fahmy, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, nama MR sering disebut atas dugaan keterkaitannya sebagai pihak ketiga “Sesungguhnya dulu tim kami (Tim Reformasi Tata Klola Migas) ke KPK, kemudian ke Bareskrim (Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri), kami melakukan konfirmasi ternyata ditemukan kesamaan, inisialnya MR,” kata Fahmy Radhi saat dihubungi Tempo, Rabu siang, 11 November 2015.

BACA: SKANDAL PETRAL: Terungkap, Mafia Migas Garong Rp 250 Triliun

Fahmy menambahkan, "Tuan MR" inilah yang dalam pengelolaan minyak bumi dan gas di Petral menjadi perusahaan perantara (fronting traders) dan perusahaan minyak milik negara (national oil company/NOC) untuk meraih keuntungan lebih banyak. Namun akibat ulah para mafia minyak dan gas ini, Pertamina tidak memperoleh harga terbaik dalam pengadaan minyak mentah ataupun jual-beli produk bahan bakar minyaknya.

Siapa MR? Beredar sejumlah spekulasi, orang yang punya pengaruh di Petral itu antara lain dikaitkan dengan sosok taipan minyak, Muhammad Riza Chalid.
Riza dikenal dekat dengan sejumlah menteri di era Presiden SBY, seperti Purnomo Yusgiantoro, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang kemudian menjadi Menteri Pertahanan pada era SBY. Riza pun disebut dekat dengan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, anak buah sekaligus besan Presiden SBY.

BACA: Beredar Foto Hatta Saksi Nikah Anak Riza Chalid

Bahkan, kedekatan Riza dengan kedua menteri yang menduduki jabatan strategis itu terekam luas di area publik. Pada Juli tahun lalu, misalnya, beredar foto Hatta Rajasa saat menjadi saksi pernikahan anak Riza. Selain Hatta, acara itu juga dihadiri Purnomo Yusgiantoro. Hatta ramai diberitakan juga terkait masalah impor minyak dan gas. Dia pernah dilaporkan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus impor minyak mentah dan bahan bakar minyak.

“Hatta dengan kewenangannya menghambat pembentukan kilang minyak, menurunkan produksi minyak mentah, sehingga ada celah impor lebih besar,” kata Koordinator SKK Migas, Ferdinand Hutahaean, kepada Tempo, 1 Juli 2014. Namun, dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Juni tahun lalu, Hatta Rajasa menolak anggapan adanya mafia minyak di Indonesia. “Apa yang dimaksud dengan mafia minyak? Kami mati-matian bangun kilang minyak. Di MP3EI jelas disebutkan kita tidak boleh jual gas."

BACA: SKANDAL PETRAL: Mafia Garong Rp 250 T, Apa Reaksi KPK?Hatta mengaku mengenal Riza di Majelis Dzikir. "Saya memang mengenal Riza di Majelis Dzikir bersama Haji Harris Thahir yang punya Rumah Polonia. Tapi sama sekali tak ada urusan bisnis," ucapnya. Menurut Hatta, Indonesia terus mengimpor minyak karena tidak memiliki kilang. Investor kilang pun enggan menanamkan modalnya. Rumah Polonia yang dimaksud Hatta adalah markas pemenangannya saat bertarung dalam pemilihan presiden 2014. Ia menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Saat dimintai konfirmasi, juru bicara Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengakui adanya penguasaan kontrak migas oleh jaringan tertentu. "Hal ini menambah panjang rantai suplai sehingga harga beli minyak kurang kompetitif," katanya. Namun Wianda enggan menyebutkan pihak ketiga yang disebut-sebut dalam audit itu.

BACA: MAFIA PETRAL: Pemainnya dari Pejabat hingga...Ihwal adanya pembocor di tubuh Petral diakui Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto. Menurut Dwi, kebocoran informasi rahasia dan intervensi pihak eksternal ini mempengaruhi pengembangan bisnis, mitra secara tidak langsung, dan proses negosiasi oleh Petral. “Sudah kami laporkan kepada pemerintah untuk diambil langkah lanjutan jika diperlukan," katanya, Senin lalu.

DESTRIANITA KUSUMASTUTI | ROBBY IRFANY | FERY FIRMANSYAH | TIM TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor senior Pong Harjatmo mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 15 September 2015, sekitar pukul 09.30.

Pong datang sendirian. Mengenakan kaus hitam bergambar Sukarno dan baret hitam, Pong melakukan aksi di depan lobi KPK.

Pong juga membawa spanduk bergambar mantan pengurus Partai Demokrat, Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Sutan Bhatoegana. Di bawah deretan foto itu terdapat tulisan "Sudah masuk, kenapa belum?" dengan anak panah yang mengarah pada foto Sekretaris Jenderal Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

Pong meminta pimpinan KPK lebih bernyali dalam memberantas korupsi. "Jangan tebang pilih dan jangan ada yang dianakemaskan," kata Pong dalam orasinya.

Pong mempertanyakan mengapa KPK belum menjerat Ibas. Padahal Ketua Umum hingga Bendahara Umum Demokrat sudah dibui semua. "Jangan karena dia anak siapa, besan siapa, atau mantu siapa, lalu KPK tak berani tindak," ujar Pong.

Menurut Pong, sebagai Sekjen Partai Demokrat, Ibas seharusnya menjadi orang yang paling tahu dan bertanggung jawab soal aliran dana partai. "Siapa pun yang korupsi harus ditindak," ucapnya.

Aksi unjuk rasa itu bukan yang pertama dilakukan Pong. Akhir Januari lalu, saat kisruh KPK vs Polri, dia juga mendatangi KPK sendirian. Kala itu Pong menuntut KPK dan Polri bekerja sama memberantas korupsi.

Pong mengatakan aksinya dilakukan tanpa membawa kepentingan apa pun. Karena itu pula dia tak membawa massa. "Karena saya peduli rakyat," tuturnya.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Hamdi Muluk mengatakan penyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas tentang slogan "I Want SBY Back" mirip dengan slogan pendukung rezim Soeharto yang mempopulerkan slogan "Piye Kabare, Enak Jamanku To?!". “Gaya komunikasi politik seperti dua semboyan itu tidak cerdas,” katanya saat dihubungi, Jumat, 11 September 2015.

Hamdi mengatakan orang yang mempopulerkan "Piye Kabare, Enak Jamanku To?!" dan "I Want SBY Back" berpikir bahwa rezim Soeharto dan rezim Susilo Bambang Yudhoyono lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan saat ini. Ibas, kata Hamdi, dinilai tidak bisa berpikir secara luas dengan mengklaim hal itu.

Ibas pun, kata Hamdi, terlalu mengeneralisir kebagusan rezim ayahnya. Menurut Hamdi, Ibas tidak membandingkan kondisi eksternal pemerintahan SBY dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dulu SBY seakan memerintah di laut tenang, sedangkan Jokowi memerintah di laut yang beriak. Kondisi ekonomi dunia, yang bukan kesalahan pemerintahan Jokowi, tidak disinggung oleh Ibas. Zaman SBY pun lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi tanpa banyak melakukan pembangunan. “Kalau Jokowi kan ada banyak pembangunan infrastuktur, jadi ekonomi dalam negeri terkena imbas juga,” katanya.

Hamdi mengatakan daripada mengklaim rezim SBY lebih baik, sebaiknya Ibas memberikan saran untuk perbaikan pemerintahan saat ini. Ibas pun diharapkan memberi tahu perbedaan berbagai perbedaan latar belakang pemerintahan Jokowi dan SBY. “Ibas bisa saja menyebut kontribusi Partai Demokrat yang bisa dilakukan sebagai langkah konkret mencapai perbaikan,” kata Hamdi.

Selain itu, Ibas pun sebaiknya mengajak bahwa kader Demokrat lebih siap menghadapi pemilu 2019. “Bila ‘I Want SBY Back’ artinya mengusung SBY untuk 2019, terkesan sekali Demokrat tidak ada regenerasi serta tidak bisa move on,” katanya.

Sebelumnya Ibas mengklaim banyak masyarakat yang merindukan sosok kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI. Menurut Ibas, rakyat menilai bahwa ayahnya berhasil memimpin Indonesia dibanding dengan pemerintah sekarang. "Banyak yang rindu dan bilang, 'I want SBY back'," kata Ibas saat memberikan sambutan dalam perayaan HUT ke-14 Demokrat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 September 2015.

MITRA TARIGAN

RMOL. Menteri Keuangan Agus Martowardojo punya peranan yang tidak kecil di balik skandal pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Jawa Barat.

Mantan Dirut Bank Mandiri itu dinilai pantas bertanggung jawab karena dialah yang memberikan dispensasi pengajuan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga TA 2010 yang telah melewati tenggat waktu. Menurut audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) persetujuan itu melanggar ketentuan soal tenggat waktu pengajuan RKA KL seperti diatur pada PMK 69/PMK.02/2010.

Persetujuan untuk proyek yang menurut rencana dikerjakan dalam beberapa tahun itu pun dianggap bermasalah karena alokasi anggaran sebetulnya belum tersedia. Belum lagi, permohonan dari kantor Andi Mallarangeng hanya ditandatangani Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram. Sementara pendapat teknis Kementerian Pekerjaan Umum mengenai proyek itu tidak ditandatangani Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, melainkan hanya ditandatangani Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU.

Dalam laporan audit BPK tanggal 30 Oktober 2012 disebutkan bahwa objek pemeriksaan BPK adalah proyek pembangunan P3SON Kemenpora yang berlokasi di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor yang didukung anggaran Kemenpora sebesar Rp 1,19 triliun.

Rincian dari dana sebesar itu adalah, pertama DIPA Revisi tahun 2010 nomor 0001/092-01.1/-/2010 tanggal 23 Juli 2010 sebesar Rp 275 miliar untuk pembangunan Pusat Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPPON) Hambalang seluas 108.533 meter persegi dengan kode anggaran 10.10.05.0024.00165 (program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, sub kegiatan pembangunan gedung pendidikan).

Lalu, DIPA Revisi tahun 2011 nomor 0015/092-01.1.01/00/2011 tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp 400 miliar untuk lanjutan pembangunan P3SON Hambalang dengan kode anggaran 092.01.07.3824.03.013.012 (program pembinaan dan pengembangan olahraga, kegiatan peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan, sub kegiatan penyediaan sarana olahraga).

Dan DIPA tahun 2012 nomor 0015/092-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Des 2011 sebesar Rp 521,6 miliar untuk pembangunan P3SON Hambalang dengan kode anggaran 092.01.06.3824.002.006.040 (program kepemudaan dan keolahragaan, kegiatan peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan, sub kegiatan penyediaan sarana olah raga).

Anggaran itu digunakan untuk membiayai berbagai kontrak pekerjaan dari perencanaan dan konstruksi hingga manajemen konstruksi. Pertama adalah kontrak konsultan perencanaan tahun 2010 dengan rekanan PT YK yaitu nomor 027.A/SPK/PPK/P3SON/8/2010 tanggal 30 Agustus 2010 senilai Rp 5,8 miliar. Kontrak ini diubah dengan tambahan melalui kontrak nomor 035.A/SPK/PPK/P3SON/12/2010 tanggal 9 Desember 2010 senilai Rp 5,82 miliar.

Lalu kontrak konsultan perencanaan tahun 2011 dengan rekanan PT YK, nomor 67.A/SPK/PPK/P3SON/1/2011 tanggal 14 Januari 2011 senilai Rp 8,59 miliar.

Bagian terbesar adalah kontrak induk pekerjaan konstruksi dengan rekanan KSO AW nomor3894/Seskemenpora/BP/10/2010 tanggal 10 Desember 2010 senilai Rp 1,07 triliun yang dipecah ke dalam beberapa kontrak anak, seperti kontrak anak tahun 2010 nomor 3895/Seskemenpora/BP/10/2010 tanggal 10 Desember 2010 senilai Rp 246 miliar.

Lalu kontrak anak tahun 2011 nomor 0513.A/Seskemenpora/BP/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp 507 miliar. Kontrak anak yang terakhir ini diubah dengan tambahan melalui kontrak nomor 185.8/Sekemenpora/D.5/10/2011 tanggal 04 Oktober 2011. Angkanya pun berubah menjadi Rp 508 miliar.

BPK mencatat bahwa kontrak anak sejak Juli 2012 belum dibuat.

Selain itu, BPK juga meneliti kontrak manajemen konstruksi tahun 2010 dengan rekanan PT CCM bernomor 027.B/SPK/PPK/P3SON/8/2010 tanggal 30 Agustus 2010 senilai Rp 4,8 miliar yang kelak didiaddendum dengan kontrak nomor 035.B/SPK/PPK/P3SON/12/2010 tanggal 9 Desember 2010 menjadi senilai Rp1 miliar.

Terakhir yang diteliti BPK adalah kontrak manajemen konstruksi tahun 2011 dengan rekanan PT CCM nomor 067.B/SPK/PPK/P3SON/1/2011 tanggal 14 Januari 2011 senilai Rp 8,11 miliar.

Melihat keterlibatan Agus Martowardojo itu tidak berlebihan rasanya bila publik bertanya-tanya, mengapa pria kelahiran Amsterdam, Belanda, itu tidak ditetapkan sebagai tersangka seperti Andi Mallarangeng.

Kabar yang sempat berkembang di masyarakat politik mengatakan bahwa Agus Martowardojo mendapatkan proteksi khusus dari kalangan Istana karena memiliki hubungan kekerabatan dengan Ibu Ani Yudhoyono.

Namun informasi terakhir yang diperoleh mengatakan bahwa kabar itu tidak benar.

"Hubungan" di antara Ani Yudhoyono dan Agus Martowardojo "diwariskan" dari hubungan orangtua mereka di masa lalu. Kabarnya, keluarga Agus Martowardojo pernah memberikan bantuan kepada keluarga Sarwo Edhie. Tidak ada penjelasan lebih jauh mengenai apa bentuk bantuan itu.

Juga disebutkan bahwa cerita tentang hubungan itu di masa lalu sesungguhnya tidak dikonversi menjadi hubungan spesial antara keluarga nomor satu di Indonesia itu dengan Agus Martowardojo. Apalagi dalam bentuk proteksi politik kepada Agus Martowardojo apabila ia terbukti ceroboh dan bersalah dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sebagai Menteri Keuangan.

Terlepas dari cerita itu, bukankah seharusnya mata pedang hukum tajam ke semua orang.

Terakhir yang harus digarisbawahi adalah: peranan Agus Martowardojo di balik skandal Hambalang ini tidak terbilang kecil. [guh]

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kegigihan SBY menjadikan Agus Martowardojo selaku pemangku kebijakan sektor ekonomi mikro mulai menimbulkan kecurigaan beberapa pihak. Apalagi, sebelum ditunjuk menjadi Menteri Keuangan, Agus yang menduduki jabatan Direktur Utama Bank Mandiri pernah diajukan SBY untuk menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, dan bahkan ditawari jabatan Menneg Badan Usaha Milik Negara kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Desas-desus yang berkembang, kegigihan SBY mengajukan Agus Martowardojo ini tidak terlepas dari unsur kekerabatan belaka. Setelah Agus menjadi Menkeu, menyembul skenario menjadikan ipar SBY yakni, Gatot Mudiantoro Suwondo menjadi orang nomor satu Bank Mandiri. Posisi Gatot yang semula menjadi Dirut PT Bank Negara Indonesia Tbk disebut-sebut akan diisi Arwin Rasyid, bankir senior lain yang kini menjadi Dirut PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Anggota Komisi bidang Keuangan dan Perbankan DPR RI Andi Rahmat menganggap, kabar tersebut sebagai rumor belaka. Dia mengatakan, keputusan memilih Agus sebagai kewenangan prerogatif SBY selaku Kepala Pemerintahan.

"Itu rumor belaka," ucap Andi Rahmat kepada Tribunnews.com di Jakarta, Kamis (20/5/2010).

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera ini memilih bersikap positif atas pilihan SBY, kendati nama Agus Martowardojo sempat menghiasi pemberitaan skandal Bank Century. Agus dalam kasus bank Century menjadi narasumber saat keputusan dana talangan dirapatkan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani.

"Beliau tidak terkait langsung karena dalam risalah rapat, dia hanya menjadi narasumber saja. Bukan menjadi pemberi opini yang yang mempengaruhi keputusan pemerintah," terangnya.

Andi berharap, Agus bisa membawa Kementerian Keuangan secara lebih baik dibanding era Sri Mulyani. Dengan pengalaman di sektor perbankan, isu-isu ekonomi nasional bisa ditangani.()

JAKARTA - Pengamat ekonomi Faisal Basri menyebut kebijakan pelarangan ekspor bauksit yang dikeluarkan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa merupakan desakan dari perusahaan alumunian raksasa asal Rusia, UC Rusal. Dirinya menuding, kebijakan tersebut selain merugikan industri bauksit nasional, juga menyebabkan UC Rusal meraup keuntungan yang besar pada saat itu.

Pada saat itu melalui Menteri ESDM, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelarangan ekspor bauksit yang terbit pada tanggal 12 Januari 2014. Menurut Faisal seketika keuntungan dan harga saham UC Rusal meningkat

Penelusuran Okezone, laman resmi UC Rusal tercatat, pendapatan perusahaan ini terus menurun dari 2011 hingga 2014. Pada 2011 pendapatan perusahaan mencapai tingkat tertinggi yakni USD12,2 miliar, kemudian turun di 2012 menjadi USD10,8 miliar, di 2013 kembali turun jadi USD9,7 miliar dan di 2014 turun tipis menjadi USD9,3 miliar.

Sementara untuk saham, perusahaan ini memang terdaftar diberbagai perdagangan bursa di banyak negara, salah satunya di Hong Kong Stock Exchange (HKEx). Di HKEx saham UC Rusal (0486.HK) selama 2014 bergerak stabil dengan dengan tren terus meningkat.

Pada 2 Januari 2014, harga saham UC Rusal di HKEx tercatat sebesar 2,32 dolar Hongkong Setelah itu terus bergerak hingga pada puncakanya pada 26 November 2014 naik drastis menjadi 6,18 dolar Hongkong. Namun setelah itu di 17 Desember kembali menurun menjadi 4,41 dolar hongkong.

Sebagai pembanding, saham UC Rusal di Euronext Paris juga bergerak relatif meningkat. Pada 2 Januari 2014 harga saham UC Rusal mencapai 4,22 euro. Kemudian meningkat drastis di 11 Agustus 2014 menjadi 8,37 euro. Setelah itu harga saham UC Rusal terus melambung, hingga puncaknya di bulan Maret 2015 senilai 13,41 euro.

http://economy.okezone.com/read/2015/05/26/19/1155708/polemik-hatta-rajasa-faisal-basri-pendapatan-rusal-tidak-naik

Sumber : OKEZONE.COM

[BERITASATU JAKARTA] Tinggal 133 hari lagi masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir.

Dikabarkan, Presiden SBY kini tengah menyiapkan pengacara keluarga setelah terungkap banyaknya nama keluarga Cikeas dalam kasus korupsi Bank Century, Hambalang, dan SKK migas.

Demikian mantan Aktivis 1998, Fadjroel Rahman seperti dikutip lewat kicauan di twitternya @Fadjroel, Rabu (11/12) malam.

"Hari ke-313 jelang berakhir jabatan presiden, @SBYudhoyono menyiapkan #timadvokat keluarga menangkal isu century, hambalang, skk migas," kata Fadjroel.

"Mungkin inilah pertamakali di dunia, seorang presiden, spt @SBYudhoyono menyiapkan #timadvokat keluarga sebelum jabatan berakhir," demikian kicauan Fadjroel beberapa menit kemudian.

Dia juga menjelaskan, bahkan Soeharto dan Marcos jelang jatuh pun tak punya tim advokat. "Padahal Soeharto dikepung masalah pelanggaran HAM dan korupsi puluhan tahun," tulis Fadjroel.

Gurita Cikeas

Kicauan Fadjroel mengingatkan kita akan beberapa peristiwa terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Cikeas dan lingkaran Istana.

Pertama buku “Membongkar Gurita Cikeas” karangan George Junus Aditjondro telah membuat bangsa ini heboh, karena berisi ulasan fakta keterlibatan Cikeas dalam kasus Bank Century.

Tulisan dalam buku itu sebenarnya tidak istimewa, hanya cuplikan dari percakapan hasil sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dan itu sudah diperdengarkan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Yang membuat menarik, buku itu menginventarisasi berbagai fakta yang melibatkan keluarga Ciekas dalam berbagai kasus.

Misalnya, di bagian daftar isi, ditulis Membongkar Gurita Cikeas di Balik Skandal Bank Century, Bantuan Grup Sampoerna untuk Harian Jurnas, Pemanfaatn PSO LKBN Antara untuk Bravo Media Center.

Juga ditulis Yayasan-Yayasan yang Berafiliasi dengn SBY, Kaitan dengan Bisnis Keluarga Cikeas, Yayasan-Yayasan yang berafiliasi dengan Ny Ani Yudhoyono, Pelanggaran-Pelanggaran UU Pemilu oleh Caleg-Caleg Partai Demokrat.

Di bagian akhir buku berupa kesimpulan dan sejumlah bahan referensi dan lampiran-lampiran.

Menurut Aditjondro, buku ini merupakan hasil riset bersama sejumlah anggota tim peneliti. Buku ini juga dilengkapi dengan berbagai data-data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Buku tersebut memang sama dengan buku-buku karangan Aditjondro sebelumnya, yang membahas masalah korupsi di lingkaran kepresidenan mulai Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati hingga Presiden SBY sekarang ini.

Aditjondro dalam buku ini menuliskan bahwa setelah SBY menjadi presiden pada tahun 2004 dan terpilih kembali pada Pilpres 2009, ada banyak yayasan membonceng di Cikeas.

Dua yayasan itu di antaranya Yayasan Puri Cikeas dan Yayasan Kesetiakawanan Dan Kepedulian (YKDK) yang diketuai Jero Wacik.

Dari penelusuran, yayasan-yayasan itu bukan di tangan orang-orang yang punya latar belakang khusus bidang kemanusiaan, tapi terdiri sejumlah menteri, mantan menteri, purnawirawan perwira tinggi yang kebanyakan seangkatan dengan SBY, sejumlah pengusaha dan anggota keluarga besar SBY-Ani Yudhoyono yang terjun ke bisnis.

Dari buku “Membongkar Gurita Cikesa” itu, kemudian bermunculan berbagai tudingan miring terhadap keluarga Cikeas, mulai dari media sosial hingga proses hukum di KPK.

Bagai gayung bersambut, TrioMacan dalam postingannya pada 23 Februari 2000, pukul 06:58;16 AM PST menulis, “Dari 1.5 triliun kredit bank mandiri utk PRJ / PT. JIEC itu sebagian besar mengalir ke dana pilpres SBY 2004. Itu korupsi triliunan SBY.”

TrioMacan lebih jauh menulis, “ 1. Eeng ing..kita bahas korupsi Istana dan Cikeas. Supaya rakyat melek dan tahu siapa sebenarnya koruptor terbesar negeri ini.”

DPR RI pun membentuk Tim Pengawas (Timwas) Kasus Century. Sampai saat ini, proses politik untuk mengusut kasus tersebut sedang berlangsung.

Pimpinan DPR RI, Selasa (10/12) kemarin, sudah memutuskan untuk memanggil kembali Wakil Presiden Boediono, guna dimintai keterangan terkait pemberian dana talangan kepada Bank Century.

Kasus Hambalang

Dalam kasus Hambalang, nama anggota keluarga Cikeas juga banyak disebut. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat (PD), Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas disebut-sebut turut menerima aliran duit proyek pusat olahraga terpadu Hambalang dari perusahaan milik bekas bendahara partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Data tentang transaksi keuangan perusahaan Nazar yang mengalir ke Ibas ini hangat diperbincangkan, justru setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka dan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat.

Dalam wawancara eksklusif dengan RCTI* beberapa waktu lalu, Anas menyebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengetahui tentang aliran dana ini.

Bahkan dalam salah satu pertemuan di Cikeas yang dihadiri Majelis Tinggi, 2011 lalu, SBY sempat marah lantaran informasi ini. Anas menyebut Amir Syamsuddin, yang saat ini menjabat Sekretaris Majelis Tinggi PS, juga tahu tentang informasi ini.

Dokumen yang diklaim menunjukkan aliran dana Hambalang ini beredar di kalangan wartawan. Data ini disebut-sebut sebagai catatan perusahaan grup Permai yang dibuat Yulianis, staf keuangan Nazar.

Dalam catatan itu, Ibas tercatat menerima uang senilai US$ 900 ribu untuk kedua transaksi. Transaksi itu terjadi pada 29 April 2010 dan 30 April 2010.

Pada transaksi 29 April 2010, Ibas menerima dana senilai US$ 600 ribu. Dana diserahkan oleh staf Nazar bernama Amin R. Lantas pada 30 April 2010, Ibas kembali mendapat dana senilai US$ 300 ribu, yang diserahkan oleh staf bernama Bahri.

Ibas telah membantah menerima uang Hambalang. "Saya katakan tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Seribu persen saya yakin kalau saya tidak menerima dana dari kasus yang disebut-sebut selama ini," kata Ibas.

Belum semua diklarifikasi, kasus Hambalang yang melibatkan lingkaran Cikeas semakin benderang. Muncul kelompok baru pimpinan Sylvia Sholehah alias Bu Pur.

Ia merupakan istri dari Kepala Rumah Tangga Cikeas yakni Kombes Pol (Purn) Purnomo D. Raharjo. Istana sudah mengakui keberadaan Purnomo.

Jubir Presiden Julian Pasha menyebut Purnomo adalah teman satu angkatan SBY saat menjalani pendidikan AKABRI.

Dalam proyek Hambalang, Bu Pur mengajak dua sepupu SBY yakni Widodo Wisnu Sayoko dan Arief Gunawan.

Mereka berbagi peran. Akses ke jajaran menteri kabinet pimpinan SBY bisa ia dapatkan. Bertemu langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto dan Menteri Keuangan Agus Martowardjoyo salah satu yang terungkap dalam audit.

Merekalah yang kemudian membuat proyek senilai Rp2,3 triliun itu mendapatkan persetujuan pendanaan multi years dari Kemenkeu. Sejumlah ketentuan diterabas oleh Wamenkeu Ani Rachmawati untuk memuluskan proyek Hambalang.

"Wafid mengaku pernah mendapatkan penjelasan dari Agu dan Widodo Wisnu Sayoko, bahwa Sylvia Sholehah telah melakukan komunikasi dengan pihak Kementrian Pekerjaan Umum dan Kementrian Keuangan, termasuk telah melakukan komunikasi dengan Ani Rahmawati dan Agus Martowadojo," seperti ditulis dari audit.

Kasus ini sedang bergulir di pengadilan Tipikor.

SKK Migas

Nama Ibas lagi-lagi disebut dalam berkas perkara dugaan suap SKK Migas.

Dalam dokumen pemeriksaan tersangka Deviardi yang diperoleh wartawan, Rabu (20/11) menguak kedekatan petinggi Kernel Oil Singapura Widodo Ratanachaitong dengan Ibas dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Hal itu sebagaimana terungkap dalam sadapan perbincangan antara Widodo dan Deviardi. Hasil sadapan percakapan itu berdurasi sekitar 15 menit dan dilakukan sekitar pukul 21.03 WIB pada 24 Juni 2013.

"Bahwa benar berhubungan dengan Widodo, Cumlaude di Australia dan punya tujuh perusahaan minyak di luar negeri semuanya CNC, bahwa Widodo mempunyai jaringan ke Istana, Ibas, DPR, dan sampai kepada Dipo Alam," begitu bunyi salah satu petikan rekaman pembicaraan Widodo dengan Ardi seperti tertulis dalam dokumen.

Dari fakta persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta ditemukan kesaksian yang cukup mencengangkan, terutama dari saksi Deviardi yang menyatakan bahwa pemilik Kornel Oil Indonesia, Widodo Ranacaithong sebagai pihak yang diduga memberi suap kepada mantan Kepala SKK Migas Rubi Rubiandini adalah seorang penguasaha yang memiliki akses dekat dengan istana, Ibas, Dipo Alam dan kalangan DPR.

Menurut Deviardi, kedekatan Rudi Rubiandini dengan Widodo yang berlanjut dengan kontrak kerjasama proyek adalah untuk membuat Ibas dan istana senang dan tenang.

Terhadap pengakuan Deviardi ini, Ibas dan Dipo Alam telah membantahnya dengan menyatakan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan atau urusan apapun dengan pengusaha tersebut.

Bantahan seperti itu menjadi hak bagi seseorang yang disebut dalam persidangan, namun yang jelas KPK harus menjadikan setiap fakta persidangan sebagai informasi baru yang mesti didalami dan ditindaklanjuti kebenarannya.

Tuntutan ini cukup beralasan, karena berdasarkan temuan awal suap SKK Migas terindikasi adanya konspirasi dan skandal korupsi yang melibatkan penguasa dan pengusaha.

Apakah dengan masuknya nama lingkaran Istana dan Cikeas dalam berbagai kasus membuat Presiden SBY menyiapakn pengacara keluarga?

Sayang Fadjroel Rahmat tidak menjelaskan lebih detail dalam kicauannya.

Kita menunggu dan hanya bisa menghitung hari-hari berakhirnya kekuasaan Cikeas. [berbagai sumber/L-8]

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, memperkirakan banyak kasus-kasus besar akan terungkit setelah Presiden SBY tidak menjabat lagi usai Pilpres 2014.

"Sederet kasus-kasus besar seperti kasus IT KPU, Hambalang, SKK Migas, kasus suap impor daging, dan lainnya kemungkinan akan "meledak" lebih besar setelah SBY lengser," kata Soesatyo dalam dialog pilar negara bertema "Efektifitas Pemerintah Jelang Pemilu" di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (9/12/2013).

Menurut dia Partai Demokrat tidak tinggal diam. "Saya menduga apa-apa yang dilakukan saat ini adalah langkah pengamanan. Langkah pengamanan itu antara lain menempatkan posisi strategis orang-orang terdekat," kata dia.

Nasib SBY ini, menurut Soesatyo, mirip ketika Soeharto lengser dari jabatannya tahun 1999 lalu.

"Sejarah akan terulang lagi dimana orang-orang dekat Soeharto saat itu seperti Tommy Soeharto, Bob Hasan, Probosudtejo, dan lainnya dimejahijaukan," kata dia.

Dikatakan kemungkinan besar sejumlah permasalahan hukum yang terus hadir di lingkaran SBY pada akhir tahun 2013 ini tidak akan selesai begitu saja.

"Pascaturunnya SBY sebagai Presiden maka boleh jadi akan lebih banyak kader dan petinggi Demokrat yang bermasalah dengan hukum.

Sangat masuk akal dan memungkinkan itu terjadi karena di saat SBY yang juga pendiri dan Ketua Dewan Pembina Demokrat menjabat sudah banyak kader partainya tersangkut kasus hukum," kata Soesatyo.

Menurut dia, setelah 2014 nanti para kader Demokrat tidak akan punya perlindungan seperti sekarang.

"Selama Partai Demokrat masih berkuasa dan SBY masih menjabat pasti ada proteksi politik rtetapi ketika nanti turun dari jabatannya sebagai Presiden dan Demokrat tidak lagi berkuasa maka proteksi dan perlindungan itu otomatis tidak sekuat seperti sekarang," kata Soesatyo.

Suara.com - Hari ini, Rabu (3/9/2014), Menteri ESDM Jero Wacik resmi ditetapkan KPK menjadi tersangka. Petinggi Partai Demokrat itu diduga melakukan pemerasan di Kementerian ESDM dalam kurun waktu 2011-2012.

KPK sudah menetapkan Jero Wacik menjadi tersangka berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan tanggal 2 September 2014.

Bagaimana kronologis terjadinya aksi dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Jero Wacik?

“Informasi umum latar belakangnya begini, pertama pascamenjadi menteri di ESDM, maka diperlukan dana untuk operasional menteri yang lebih besar. Untuk mendapatkan dana yang lebih besar daripada yang dianggarkan, kemudian dimintalah melakukan beberapa hal kepada orang di dalam kementerian itu,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Beberapa hal yang dimaksud adalah agar nilai dana bisa menjadi lebih besar, misalnya pendapatan dari kick back kegiatan pengadaan.

Indikasi modus lain yang ditemukan KPK adalah melalui kegiatan pengumpulan dana dari kegiatan yang sudah direncanakan atau rapat-rapat fiktif.

“Misalnya juga pengumpulan dari rekanan dana-dana penggunaan terhadap program-program tertentu, atau misalnya dilakukan beberapa kegiatan rapat-rapat yang sesungguhnya sebagian besar dari rapat itu, adalah rapat-rapat fiktif,” katanya.

Apa yang dilakukan oleh Jero Wacik dianggap sebagai sebuah bentuk penyalahgunaan wewenang dan pemerasan yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp9,9 miliar.

Jero Wacik dijerat dengan Pasal 12 Huruf E juncto pasal 23 juncto Pasal 421 KUHP.

INILAH.COM, Jakarta - Bola liar skandal Bank Century sudah makan korban. Kali ini korbannya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai moncong putih itu memecat bendaharanya, Murdaya Poo, dari keanggotaan partai akibat terciprat kasus Bank Century.

Pemecatan Bendahara PDIP Murdaya Poo telah memenuhi prosedur partai. Apalagi sebelumnya dalam rapat komisi disiplin sempat ada pengakuan dari Murdaya Poo bahwa ia menerima aliran dana Bank Century masuk ke dia.

Poo sendiri berhak untuk memberikan argumentasi atas dugaan tersebut. Namun pada akhirnya, Poo mengakui di depan Komisi Disiplin. Berarti semuanya sudah terbukti, karena sudah ada pengakuan dari yang dituduhkan kepada Poo.

Wasekjen PDIP Agnita Singadakane mengakui, sebelumnya beredar kabar di internal PDI-P, bahwa suami Bendahara Partai Demokrat Hartati Murdaya ini diduga ikut mendapat aliran dana talangan pemerintah ke Bank Century sebesar Rp6,7 triliun. "Murdaya Poo memang telah melakukan pelanggaran berat,"tuturnya.

Para pengamat politik menyatakan, bisa memahami jika keputusan rapat DPP PDIP dianggap sudah sangat adil dalam menyikapi kasus Murdaya Poo. Sehingga, pemecatan merupakan jalan terbaik untuk mempertahankan ideologi partai. "Itu urusan internal partai. Itu pembelajaran bagi parpol lain pula," kata Abas Jauhari, dosen Sosiologi Universitas Islam Negeri Jakarta.

Salah satu pelanggaran bagi Murdaya Poo adalah mendukung logistik kampanye pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Padahal, PDIP telah memiliki calon presiden, yakni Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.

Murdaya Poo diangkat menjadi Ketua DPP Bidang Sumber Daya dan Dana PDIP untuk periode 2005-2010 oleh Megawati Soekarnoputri dalam musyawarah nasional di Bali. Istrinya adalah Hartati Murdaya, Bendahara Partai Demokrat (PD).

Menurut majalah Forbes, Murdaya Poo menempati peringkat ke-13 dari 40 orang terkaya di Indonesia pada 2007. Mereka adalah pemilik Grup Central Cipta Murdaya dan Grup Berca. Total kekayaannya pada 2006 sebesar US$900 juta.

Sebagaimana diduga para analis politik, bola liar Bank Century bakal melebar kemana-mana karena menyeret banyak nama-nama pejabat dan sosok penting di republik ini. "Kalau usulan hak angket DPR sampai gembos, berarti yang menggembosi bukan paku, namun linggis,” ungkap Akbar Faizal, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat.

Pernyataan Akbar, salah satu inisiator hak angket kasus Bank Century, sekilas tidak berlebihan sebab dari sembilan fraksi di DPR, semuanya mendukung usulan angket itu. Kini setelah Murdaya Poo tersedak bola liar Century, giliran siapa lagi? [mor]

Link: http://inilah.com/berita/politik/2009/12/03/200201/murdaya-poo-politisi-korban-pertama-kasus-bank-century/

Buku “Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century” karya George Aditjondro, yang diterbitkan Penerbit Galang Press Yogyakarta itu pada salah satu bab menyebutkan keterlibatan SBY dan keluarganya dalam kasus Century. Yayasan-yayasan yang bernaung di bawah keluarga Cikeas pun disorot sebagai motor untuk mendulang dana dan dukungan politik. Selain Majelis Dzikir, George juga menyebutkan tiga yayasan yang lainya yang berafiliasi dengan Cikeas, yakni Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian, Yayasan Puri Cikeas, dan Yayasan Mutu Manikam. Yayasan tersebut diduga menjadi penggalang dukungan finansial dan dukungan suara bagi pemenangan Partai Demokrat dan SBY dalam Pemilu 2009.

Setelah membaca buku, seperti ada benang merah yang terurai dan menjawab, kenapa boediono bisa jadi wapres lalu kemudian sby menggalang koalisi besar-besaran di parlemen. Seperti diketahui sebelumnya pencalonan boediono mendapat penolakan dari semua partai koalisi, entah dengan kekuatan apa sby tetap memilih boediono. Selain itu pula dengan kemenangan besar PD di pileg, sby berpasangan dengan sendal jepit pun ia bakalan menang. Dalam perhitungan strategis sby lebih pas mengambil cawapres dari politisi PD, apalagi partai koalisi mahfum ini hak prerogatif presiden, dengan harapan posisi bisa menjadi batu loncatan menuju suksesi di pemilu 2014 nanti, namun ini tidak terjadi.

Lebih mengherankan pasca penetapan boediono sebagai cawapres, sby melalui Hatta Rajasa malah mendekati musuh bebuyutannya, Bu Mega, mengajak PDIP masuk dalam koalisi, walaupun upaya ini tidak menghasilkan kesepakatan koalisi, namun terpilihnya taufik kiemas sebagai ketua MPR sudah menyiratkan langkah mengamankan posisi sby-boediono.

Perlu diketahui pula menjelang pelaksanaan pilpres, KPK sudah melakukan penyelidikan dugaan skandal bank century. Ini memunculkan sebuah hipotesa bahwa sby sudah mengetahui lebih awal bahwa persoalan ini akan mencuat di kemudian hari, dengan memilih boediono dan menggalang kekuatan besar koalisi di parlemen bisa jadi memang dilakukan untuk pengamanan atas skandal tersebut.

Boediono selama ini sangat kenal dekat dengan beberapa pengusaha besar karena beberapa posisi penting yang dipegangnya, termasuk hartati murdaya dan budi sampurna yang jamak dikenal sudah menjadi donasi besar kampanye sby. Hartati sendiri, suaminya murdaya poo adalah tokoh dekat dengan bu mega. Budi sampurna sudah jelas sesuai data PPATK memiliki rekening di bank century, dalam data itu terungkap, 4 hari pasca bailout century 6,7 trilliun, budi menarik semua dananya ke luar negeri. Tindakan budi sampurna ini tentu menyimpan kecurigaan, koq setelah disehatkan dengan bailout malah menarik dananya ke luar negeri.

Pada tahun 2002 berdasarkan temuan BPK, saat itu boediono menjabat menkeu dibawah presiden megawaty, menempatkan dana di bank CIC (cikal bakal century) sebesar 24 juta US dollar atas nama rekening menkeu, di bank ini pulalah murdaya poo menyimpan dana besarnya. Selain itu, BPK menemukan fakta, Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan dengan Bank Century membuat kesepakatan perjanjian pada 1 November 2005. Dalam perjanjian tersebut Depkeu menyetujui pemindahan escrow account tersebut sebesar US$ 17,28 juta dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Bank Century dan dibuka untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Namun sekarang dana hibah tersebut tidak jelas nasibnya, bahkan berpotensi hilang, di mana saat itu mbak ani jadi menkeu dan boediono jadi menko perekonomian.

Pemindahan dana hibah pemerintah dari BRI ke Bank Century ini dikatakan BPK telah melabrak atau melanggar aturan. Pasalnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.318/KMK.02/2004 dinyatakan penyimpanan uang negara hanya diperkenankan pada bank-bank pemerintah saja, tidak diperkenankan pada bank swasta. Dengan demikian baik boediono dan mbak ani telah melanggar aturan ini.

Setelah peristiwa ini, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.318/KMK.02/2004 yang dirancang oleh mbak ani dan boediono ini malah terus dilanggar, terbukti antara tahun 2006-2007 tiga BUMN malah menempatkan dana besar di bank century. Atas perintah siapa BUMN itu berani melakukan hal itu ? kemudian pada tahun 2008 Perppu no. 4 pun terbit tentang pembentukan KSSK, dimana boediono sebagai anggota karena menjabat gubernur BI dan mbak ani sebagai ketua karena menjabat menkeu dan Plt menko perekonomian.

Dengan demikian yang terjadi adalah simboisme mutualisme, kolaborasi yang saling menguntungkan. Artinya para cukong-cukong inilah yang menitipkan boediono agar bisa jadi wapres, seperti yang tersirat di buku gurita cikeas tersebut.

Sikap sby menanggapi bailout century dibalik pengakuan dan bantahannya ternyata berwarna pelangi, berubah-ubah, antara tidak mengetahui, setuju dan tidak setuju. Saat awal kasus ini bergulir melalui hatta rajasa kalau sby tidak tahu, tetapi pada saat konfrensi pers meresfoni rekomendasi tim 8 atas kasus bibit-candra, sby malah mengakui bahwa bailout itu dilakukan karena BC berdampak sistemik, artinya sby setuju kan.

Namun sejak buku gurita cikeas meluncur, melalui jubir presiden julian a. Pasha sewaktu berada di cikeas menanggapi buku tersebut, mengatakan bahwa sby tidak pernah mengutus marsilam simanjuntak dalam rapat KSSK 20-21/11 di depkeu, malah mengatakan tidak tahu ssoal marsilam, padahal pengakuan marsilam hadir sebagai utusan presiden berasal dari pengakuan mbak ani dan raden pardede dari LPS.

Apa makna dibalik bantahan ini, secara tersirat sby sudah mengakui jika bailout century itu memang sebuah skandal dan ia tidak mau dilibatkan di dalam kasus ini.

Kemudian yang menjadi pertanyaan karena boediono di depan pansus sudah mengakui bahwa sby sudah tahu dan bertanggunjawab soal bailout century itu.

George aditjondro mungkin ada kebohongan dalam buku itu, namun sikap sby di dalam menyikapi bailout century dianggap tidak jelas. Antara kebohongan dan tidak jelas biasanya memang susah dibedakan. Wallahualam.

VIVAnews - Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Tjatur Sapto Edy meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengkaji ulang pembebasan bersyarat untuk terpidana kasus penyuapan Siti Hartati Murdaya.

Hartati terbukti bersalah melakukan penyuapan terkait pengurusan lahan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dan divonis 2 tahun 8 bulan penjara serta subsider 3 bulan kurungan.

"Saya kira perlu direview kembali apakah sudah sesuai dengan PP Nomor 99," kata Tjatur di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 3 September 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 berisi tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, terkejut dengan pemberian pembebasan bersyarat kepada terpidana koruptor, Hartati Murdaya.

Dia menjelaskan Hartati pernah mengajukan permohonan menjadi justice collaborator namun ditolak oleh pimpinan KPK pada bulan Juli 2014. Dia kemudian mengajukan pembebasan bersyarat juga ke pimpinan KPK namun kembali ditolak.

Terkait hal itu, Tjatur mengatakan akan mempertanyakan hal itu kepada Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Komisi Hukum DPR, kata dia, harus memastikan apa saja pertimbangan-pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat kepada Hartati.

"Nanti pas kira rapat dengan Kementerian Hukum akan kita tanyakan lagi," ujar Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional itu.

detik Jakarta - Menteri ESDM Jero Wacik belum dapat dikonfirmasi terkait status tersangka pemerasan di Kementerian ESDM. Di dua rumahnya, rumah pribadi dan rumah dinas di Jakarta, dia tak terlihat. Di kantornya pun tak ada.

Pantauan, Rabu (3/9/2019). Rumah pribadi Jero Wacik yang terletak di ‎ Jalan Senayan Utama 1 Blok HI-6 No.1 Sektor 9 Bintaro Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan,‎ tampak sepi. Hanya ada petugas penjaga dan tak tampak mobil terpakir di rumah yang gerbangnya warna coklat itu.

"Kosong, bapak (Jero Wacik) jarang ke sini, seringnya di rumah dinas," kata penjaga yang bernama Wangsa.

Wangsa mengatakan, Jero terakhir berada di rumah pribadinya pada lebaran Idul Fitri lalu.

Begitu pun saat dicek di rumah dinasnya di Jl Denpasar Blok C-3 Kavling no 16, Kuningan, Jaksel. Sejak pagi tadi, dia tak terlihat.

"Nggak tahu di mana mbak dari tadi pagi saya datang Pak Jero sudah pergi," kata salah seorang satpam di rumah dinasnya, Jl Denpasar Blok C-3 Kavling No 16, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Tadi pagi Bapak keluar kalau nggak naik Toyota Crown atau naik Alphard," lanjutnya

Menurut pernyataan satpam yang enggan disebutkan namanya, di dalam rumah berpagar hitam dan cat krem itu hanya ada istrinya. Sedangkan Jero Wacik sendiri tidak terlihat di kantor Kementerian ESDM.

Jero Wacik juga tak ada di kantor Kementerian ESDM. Informasi dari kalangan pegawai, tak ada Jero di ruangannya. Belum jelas ke mana politisi Demokrat itu pergi.

Wakil Ketua Umum Demokrat Nurhayati Ali Assegaf ditanya soal Jero tak memberi jawaban pasti.

"Kemarin ada kan," jawab Wakil Ketua Umum Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Nurhayati belum bisa memastikan keberadaan rekan separtainya itu sekarang

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golongan Karya, Indra J. Piliang, menyayangkan sikap politik Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Indra, dukungan SBY terhadap Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengerdilkan sosok SBY sebagai seorang pemimpin.

"Sudah jelas bahwa SBY bukan seorang negarawan," ujar Indra saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 Juli 2014.

Ia mengatakan SBY tidak dapat melepaskan diri dari figur seorang presiden. Meskipun keputusan mendukung Prabowo dikatakan sebagai keputusan partai, ia menilai SBY seharusnya tetap berada di posisi netral. Indra juga menganggap tidak ada batasan yang jelas mengenai keberpihakan SBY sebagai ketua umum dan presiden.

Indra khawatir SBY menggunakan aparatur dan fasilitas negara. Ia mencermati lingkaran Istana yang terlibat dalam black campaign, tetapi tidak ditindak tegas oleh SBY.

"SBY dari awal membiarkan ketika Setiyardi dan Andi Arief terjun langsung dalam hiruk-pikuk kampanye," ujar Indra. Pembiaran itu, ujar Indra, menjadi indikator tindakan SBY ke depan dalam memenangkan Prabowo.

Keberpihakan SBY yang dianggap ancaman bagi pemilu presiden juga dinyatakan oleh pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti. Menurut Ikrar, SBY tidak diperkenankan menggunakan aparatur dan fasilitas negara. Ikrar khawatir terutama pada akses SBY dalam tubuh TNI/Polri yang sangat besar. Keterlibatan bintara pembina desa (babinsa), menurut dia, merupakan alarm yang harus diwaspadai.

Namun demikian, Indra dan Ikrar optimistis Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat memenangkan pemilu presiden 9 Juli mendatang. "Hanya kecurangan yang bisa mengalahkan mereka," ujar Ikrar. Keduanya juga mengatakan dukungan SBY kepada Prabowo tidak signifikan apabila tidak diikuti dengan pengerahan kekuatan aparatur negara dan TNI/Polri.

DINI PRAMITA

Minggu, 15/12/2013 07:28 WIB

Wikileaks: Peran Bu Ani Terlalu Dominan, Sudi Sempat Akan Mundur

Indra Subagja - detikNews

Jakarta - Media Australia The Australian kembali memberitakan soal ibu negara Ani Yudhoyono. Mengutip wikileaks The Australian membeberkan alasan mengapa Ibu Ani menjadi target penyadapan intelijen Australia.

The Australian memberitakannya pada Sabtu (14/12), diceritakan bahwa Ibu Ani merupakan penasihat yang amat sangat berpengaruh bagi Presiden SBY.

The Australian juga menampilkan data wikileaks. Dalam data yang dibuat pada 2007 itu disebutkan, intelijen Australia mengorek informasi dari penasihat presiden SBY, TB Silalahi.

Dalam laporan Intelijen Australia dengan subjek 'A CABINET OF ONE -- INDONESIA'S FIRST LADY EXPANDS HER INFLUENCE' dituliskan, TB Silalahi bercerita bahwa staf presiden merasa terpinggirkan dengan pengaruh Ibu Ani itu.

TB Silalahi didalam kabel Wikileaks itu juga menceritakan kasus contohnya, sepupu dia yang duduk di kabinet Sudi Silalahi bahkan hampir mengundurkan diri.

Kawat ini benar atau tidak, hingga kini baik Sudi maupun TB Silalahi belum bisa dihubungi. Kawat ini belum tentu benar.

Ini dia perbedaan mendasar Dinasti Atut dan Cikeas

Oleh Hendra Gunawan - Senin, 14 Oktober 2013 | 18:49 WIB

JAKARTA. Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo, membeberkan perbedaan mendasar antara dinasti politik yang dibentuk oleh Gubernur Banten, Ratu Atut dan dinasti politik yang disebutkan sebagai Dinasti Cikeas.

"Menurut saya apa yang disebut dinasti Ratu Atut, itu lahir dari suatu proses demokrasi pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada dan Pemilu. Sedangkan Dinasti Cikeas lahir dari penunjukan berdasarkan kekuasaan sebagai Presiden dan ketua umum partai," kata Soesatyo, Senin (14/10).

Menurut Soesatyo, bagi para kader Partai Golkar ditingkat akar rumput, pernyataan Presiden SBY tentang dinasti politik yang dibangun Gubernur Banten Ratu Atut, seperti memukul air didulang, terpecik muka sendiri. Disadari atau tidak, menurut Soesatyo, SBY telah membuka ‘borok’ sendiri.

"Sebab, ia juga tengah membangun dinasti politik Cikeas. Sejumlah anggota keluarga dan kerabatnya tercatat sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014," kata Soesatyo.

Menurut dia, SBY melalui Partai Demokrat menempatkan anak, adik ipar, sepupu dan sejumlah nama kerabatnya dalam daftar nama-nama caleg partai tersebut. "Paling tidak terdapat 15 nama caleg yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Cikeas," kata Soesatyo.

Soesatyo juga membeberkan nama Caleg yang merupakan kerabat dekat keluarga Cikeas, yakni Edhi Baskoro Yudhoyono (anak SBY) Dapil Jatim VII, Sartono Hutomo (sepupu SBY) Dapil Jatim VII, Hartanto Edhi Wibowo (adik ipar SBY) Dapil Banten III, Agus Hermanto (adik ipar SBY) Dapil Jateng I, dan Nurcahyo Anggorojati (anak Hadi Utomo yang juga ipar SBY) Dapil Jateng VI.

Selanjutnya, ada nama Lintang Pramesti (anak Agus Hermanto) Dapil Jabar VIII, Putri Permatasari (keponakan Agus Hermanto) Dapil Jateng I, Dwi Astuti Wulandari (anak Hadi Utomo) Dapil DKI Jakarta I, Mexicana Leo Hartanto (keponakan SBY) Dapil DKI Jakarta I, dan Decky Hardijanto (keponakan Hadi Utomo) Dapil Jateng V.

Kemudian, ada pula nama Indri Sulistiyowati (keponakan Hadi Utomo) Dapil NTB, Sumardani (suami Indri Sulistiyowati) Dapil Riau I, Agung Budi Santoso (keluarga Hadi Utomo) Dapil Jabar I, Sri Hidayati (adik ipar Agung BS), dan Putut Wijanarko (suami Sri Hidayati) Dapil Jatim VI.(Tribunnews.com)

SENIN, 16 SEPTEMBER 2013 | 20:00 WIB Siarkan Konvensi, Dirut TVRI Sebut-sebut Istana
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Televisi Republik Indonesia Farhat Syukri disebut-sebut memaksa awak redaksi TVRI untuk menyiarkan acara konvensi Partai Demokrat di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Ahad malam, 15 September 2013. Siaran tunda ditayangkan sekitar dua jam tanpa henti itu mulai pukul 22.30-00.30. TVRI menayangkan acara pengenalan dan penyampaian visi-misi 11 peserta konvensi Demokrat dari awal sampai akhir.
Menurut sumber Tempo di TVRI, Farhat awalnya memaksa redaksi untuk menayangkan siaran langsung konvensi yang dimulai pukul 19.30 itu. Awak redaksi menolak paksaan itu, termasuk Direktur Program dan Berita TVRI Irwan Hendarmin. Tapi kemudian, menurut sumber ini, Farhat mengambil alih kendali redaksi pada saat itu dan memutuskan memuat konvensi dalam siaran tunda jelang tengah malam. Awak redaksi saat itu sempat mempertanyakan alasan Farhat. Dia lalu menyampaikan alasan kenapa harus ditayangkan langsung. Menurut si sumber, Farhat sempat mengatakan siaran langsung konvensi Demokrat itu dilakukan karena ada perintah dari Istana Kepresidenan. “Presiden Susilo Bambang Yudhonono ingin menyaksikan acara konvensi lewat TVRI,” kata si sumber menirukan ucapan Farhat saat memaksa anak buahnya, Senin 16 September 2013. Yudhoyono malam itu memang tak hadir di acara konvensi di Hotel Grand Sahid. Dia memilih di rumah pribadinya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, setelah acara di Bali dan Nusa Tenggara Timur. Farhat dan Istana belum bisa dimintai konfirmasi hingga tulisan ini diturunkan. (Baca: KPI Diminta Usut Siaran Konvensi Demokrat) NURHASIM SENIN, 16 SEPTEMBER 2013 | 18:00 WIB
Dirut TVRI Paksa Redaksi Siarkan Konvensi Demokrat
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Televisi Republik Indonesia Farhat Syukri disebut-sebut memaksa awak redaksi TVRI untuk menyiarkan acara konvensi Partai Demokrat di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Ahad malam, 15 September 2013. Siaran tunda yang ditayangkan sekitar dua jam itu dimulai pukul 22.30 hingga 00.30. TVRI menayangkan acara pengenalan dan penyampaian visi-misi 11 peserta konvensi Demokrat dari awal sampai akhir.
Menurut sumber Tempo di TVRI, Farhat awalnya memaksa redaksi untuk menayangkan secara langsung konvensi yang dimulai pukul 19.30 itu. Awak redaksi menolak paksaan itu, termasuk Direktur Program dan Berita TVRI Irwan Hendarmin.
Di redaksi, kebijakan itu menuai pro-kontra. Sebagian redaksi beralasan tidak mau melanggar aturan penyiaran dan aturan kampanye serta tak mau menyalahgunakan frekuensi publik. Tapi Farhat ngotot. “Malam itu sempat tegang. Intervensinya keterlaluan,” kata sumber tersebut, Senin, 16 September 2013.
Karena awak redaksi menolak dipaksa, Farhat kemudian mengambil alih kendali redaksi. Akhirnya, kata si sumber, diambil jalan tengah dengan menyiarkan konvensi sebagai siaran tunda. Awak redaksi tak berdaya. “Itu intervensi langsung dari Dirut,” kata dia.
TVRI sebenarnya sudah menyiarkan acara konvensi itu sejak pukul 15.00 sebagai berita biasa. Berita konvensi ditayangkan setiap jam kemudian dengan durasi beberapa menit saja sebagai breaking news dalam program Info Terkini, yang disiarkan secara berurutan dengan berita lainnya. Berita konvensi juga salah satu materi dalam program Indonesia Malam.
Sampai berita ini ditulis, Farhat dan Irwan belum bisa dimintai konfirmasi. Keduanya tak merespons saat ditelepon melalui telepon selulernya. (Baca: KPI Nilai TVRI Boleh Siarkan Konvensi Demokrat)
NURHASIM KAMIS, 29 AGUSTUS 2013 | 22:15 WIB Anak Hilmi Sebut Pembawa Duit Rp 40 M Utusan SBY

TEMPO.CO, Jakarta - Pembicaraan Ridwan Hakim, anak Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin, dengan terdakwa kasus suap penambahan kuota impor daging sapi, Ahmad Fathanah, tersadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam rekaman percakapan yang diputar jaksa di sidang Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini, Kamis, 29 Agustus 2013, mereka membahas duit Rp 40 miliar.
“Empat puluh dikirim lewat Sengman dan Hendra waktu itu,” kata Fathanah dalam rekaman.

"Belum ada yang nyampe, bos," Ridwan menjawab.

"Nggak mungkinlah. Udah beres, bener. Engkong sendiri waktu itu pernah ketemu dan tidak ada komentar," jawab Fathanah.
Saat ditanya oleh hakim siapa Sengman itu, Ridwan menjawab bahwa ia adalah utusan presiden. "Utusan Presiden kalau datang ke PKS," katanya.
Ketika ditanya lebih jauh, dia mengatakan Sengman adalah orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Di BAP (berita acara pemeriksaan) ditulis orang dekat SBY," ujarnya. Sedangkan Hendra adalah rekan Sengman. Namun ia tak tahu apakah ia merupakan orang SBY atau bukan.

Ridwan pun tak tahu apa kaitan mereka dengan uang tersebut. "Saya tidak tahu. Beliau (Fathanah) bilang angka 40 M itu sudah dibawa oleh Sengman," katanya.

Dalam rekaman, Ridwan mengatakan bahwa duit Rp 40 miliar itu belum sampai tujuan. Ada juga nama 'Engkong' dan 'El' yang disebut Fathanah. "Eh, Wan. Kewajibannya Ibu El sendiri berapa ke Engkong?" kata Fathanah kepada Ridwan.

Ridwan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Engkong dalam rekaman adalah ayahnya, Hilmi Aminuddin. Sedangkan El adalah Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman.

Soal duit Rp 40 miliar ini tercantum dalam dakwaan Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaaq. Menurut jaksa, Elizabeth menjanjikan fee Rp 40 miliar untuk Luthfi jika perusahaannya berhasil mendapat izin penambahan kuota impor daging sapi sebanyak delapan ribu ton. NUR ALFIYAH

SENIN, 06 JUNI 2011 Malang-Melintang di Palembang Foto Susilo Bambang Yudhoyono bersama Kristiani Herawati (Ani Yudhoyono) terpajang di belakang ruang resepsionis Hotel Princess, Kompleks Ilir Barat Permai, Palembang. Presiden dan Ibu Ani, yang berbusana muslim, tersenyum lebar. Tak ada yang salah dengan pemasangan foto itu. Masyarakat Palembang pun mafhum soal kedekatan Sengman Tjahja, pemilik hotel tersebut, dengan Yudhoyono. Banyak narasumber di Palembang menyebutkan Sengman mengenal Yudhoyono jauh sebelum menjadi presiden. Sengman merintis persahabatan sejak SBY panggilan akrab Yudhoyono menjabat Panglima Daerah Militer Sriwijaya pada 1996-1997. Ketika itu Sengman adalah pengusaha di Kota Pempek. Persahabatan mereka setidaknya terlihat ketika Sengman menghadiri wisuda Agus Harimurti, anak sulung Yudhoyono, di Nanyang Technological University, Singapura, Juli lima tahun silam. Presiden Yudhoyono juga hadir pada resepsi pernikahan anak Sengman bernama Karen Tjahja dengan Slandy Karlam di grand ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Oktober 2008. Sengman, saat dihubungi lewat sambungan telepon, tak mau banyak berkomentar tentang pertemanannya dengan Presiden. ”Saya sedang di luar kota,” ujarnya buru-buru mengakhiri percakapan. Adapun Heru Lelono, anggota Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, mengatakan tak tahu sejauh mana pertemanan Presiden dengan Sengman. ”Saya tak tahu apakah Presiden mengenal Sengman atau tidak,” ujar Heru kepada Tempo di Jakarta, Kamis pekan lalu. ”Yang jelas, Pak SBY punya banyak teman.” Di Palembang, Sengman dikenal sebagai pengusaha properti. Situs berita www.tempointeraktif.com pada Juni 2005 pernah memberitakan kakek tiga cucu ini. Ketika itu Sengman menjadi Direktur Utama PT Bayu Jaya Lestari Sukses, pengembang kompleks terpadu Mal Palembang Square. Pembangunan properti ini merupakan bagian dari persiapan Sumatera Selatan menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional, September 2004. Proyek pembangunan Palembang Square ramai dibicarakan karena ada dugaan penyelewengan pemberian izin hak pakai atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Masalah pokoknya adalah pengalihan fungsi tanah seluas 56.217 meter persegi di kawasan strategis eks Taman Ria Sriwijaya itu ke perusahaan milik Sengman. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan membentuk panitia khusus menyelidiki dugaan ini. Sengman merespons pembentukan panitia khusus itu, dan menyatakan berkomitmen menyelesaikan pembangunan Palembang Square. ”Saya yakin masalahnya clear dan bisa diluruskan,” katanya saat itu. Belakangan Sengman mengalihkan kepemilikan Palembang Square kepada Grup Lippo pada 2008. Pengalihan ini juga menimbulkan masalah karena Sengman dianggap berjalan sendiri tanpa melibatkan pemerintah Sumatera Selatan. Sejak ramai-ramai itu, Sengman ”menghilang” dari Palembang. Sengman muncul lagi di Bumi Wong Kito akhir Januari lalu ketika meresmikan Mal Paragon di kawasan Ilir Barat Permai. Pusat belanja ini menampung pengusaha kecil-menengah. Peresmian Paragon dilakukan oleh Wakil Wali Kota Palembang Romi Herton. Sengman menyatakan siap berbisnis lagi di Palembang meski Paragon tak semegah Palembang Square. Kini nama Sengman menjadi buah bibir lagi. Bukan di kalangan pengusaha properti, melainkan di kalangan importir daging. Sengman ikut membantu PT Indoguna Utama mendapatkan jatah kuota impor daging 30 ribu ton. Sunudyantoro, Arif Ardiansyah (Palembang)

3 komentar:

Widya Okta18 Juli 2017 pukul 23.05
Aku Widya Okta, saya ingin bersaksi pekerjaan yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari untuk pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Apakah mereka orang yang mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban dari suatu 6-kredit pemberi pinjaman penipuan, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari utang saya sendiri, sebelum aku rilis dari penjara dan teman yang saya saya menjelaskan situasi saya kemudian memperkenalkan saya ke perusahaan pinjaman dapat diandalkan yang SANDRAOVIALOANFIRM. Saya mendapat pinjaman saya Rp900,000,000 dari SANDRAOVIALOANFIRM sangat mudah dalam 24 jam yang saya diterapkan, Jadi saya memutuskan untuk berbagi pekerjaan yang baik dari Allah melalui SANDRAOVIALOANFIRM dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat Anda jika Anda membutuhkan pinjaman Anda lebih baik kontak SANDRAOVIALOANFIRM. menghubungi mereka melalui email:. (Sandraovialoanfirm@gmail.com)
Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (widyaokta750@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman.
BalasHapus
Balasan
KARINA ELENA ROLAND LOAN COMPANY21 Februari 2020 pukul 03.29
PERUSAHAAN PINJAMAN KARINA ROLAND
SELAMAT DATANG DI KARINA ROLAND LOAN COMPANY, (karinarolandloancompany@gmail.com) atau whatsapp hanya di +1(585)708-3478, tujuan kami adalah untuk menyediakan Layanan Profesional Sangat Baik.

Apakah Anda seorang pria atau wanita bisnis? Apakah Anda dalam kekacauan keuangan atau Anda perlu dana untuk memulai bisnis Anda sendiri? Apakah Anda memerlukan pinjaman untuk memulai Skala Kecil dan bisnis menengah yang bagus? Apakah Anda memiliki skor kredit yang rendah dan Anda kesulitan mendapatkan modal dari bank lokal dan lembaga keuangan lainnya?

Pinjaman kami diasuransikan dengan baik untuk keamanan maksimum adalah prioritas kami, tujuan utama kami adalah untuk membantu Anda mendapatkan layanan yang Anda pantas, Program kami adalah cara tercepat untuk mendapatkan apa yang Anda butuhkan dalam sekejap. Kurangi pembayaran Anda untuk mengurangi beban pengeluaran bulanan Anda. Dapatkan fleksibilitas yang dapat Anda gunakan untuk tujuan apa pun - mulai dari liburan, pendidikan, hingga pembelian unik

Kami menawarkan semua jenis layanan keuangan kepada individu yang membutuhkan pinjaman yang meliputi: Pinjaman Pribadi, pinjaman konsolidasi Utang, Pinjaman Bisnis, Pinjaman Pendidikan, Pinjaman Aman Hipotek, Pinjaman Tanpa Jaminan, Pinjaman Hipotek, Pinjaman Gaji, Pinjaman Siswa, Pinjaman Komersial, Pinjaman Investasi , Pinjaman Pembangunan, Pinjaman Otomatis, Pinjaman Konstruksi, dengan suku bunga rendah 2% per tahun untuk perorangan, perusahaan dan badan hukum. Dapatkan yang terbaik untuk keluarga Anda dan miliki rumah impian Anda juga dengan skema Pinjaman Umum kami.

Silakan, hubungi kami untuk informasi lebih lanjut jika Anda tertarik: (karinarolandloancompany@gmail.com) atau whatsapp kami hanya di +1(585)708-3478
BalasHapus
Balasan
Santiago Gonzalez12 Mei 2020 pukul 08.05
KESAKSIAN SAYA

Salam semuanya, nama saya SANTIAGO GONZALEZ dan saya tinggal di Spanyol, saya ingin berbicara tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya setelah berbulan-bulan mencoba mendapatkan pinjaman di internet dan telah tertipu sehingga saya menjadi putus asa dalam memperoleh pinjaman dari pemberi pinjaman online yang sah, kemudian saya melihat komentar dari seorang teman bernama James dan dia berbicara tentang pinjaman sah perusahaan ini di mana dia mendapatkan pinjaman cepat dan mudah tanpa stres, jadi dia memperkenalkan saya kepada seorang wanita bernama Mrs. REBACCA yang mengendalikan perusahaan bernama REBACCA ALMAL LOAN COMPANY, jadi saya meminta sejumlah $ 150.000 suku bunga rendah 2%, pinjaman itu disetujui dan disetor ke rekening bank saya sehingga saya bisa mendapatkan pinjaman untuk menjaga bisnis saya yang rusak tetap berjalan dan juga untuk membayar tagihan, jadi saya menasihati Anda semua yang tertarik untuk mendapatkan pinjaman cepat dan mudah, hubungi mereka dengan ramah melalui email :( rebaccaalmaloancompany@gmail.com} untuk mendapatkan segala jenis pinjaman yang Anda butuhkan hari ini, terima kasih telah membaca kesaksian terbesar dari hidupku.
Anda juga dapat menghubungi ibu yang baik melalui: WhatsApp 👇

Nama: Ny. Rebacca Alma
Telepon: +14052595662
WhatsApp: +14052595662
https://Instagram.com/rebaccaalma
e_mail: rebaccaalmaloancompany@gmail.com
Situs web: https: //rebaccaalmaloancompany.blogspot.com

Anda juga dapat menghubungi saya di email saya jika ada pertanyaan: santiagogonzalezk9@gmail.com

Pak Santiago Gonzalez
Tuhan memberkati.
BalasHapus
Balasan