Rabu, 14 Agustus 2013

buat yang mau baca gurita cikeas & makin mengGURITA

buat yang mau baca gurita cikeas & makin mengGURITA

LONDON :
apa BALAS BUDImu BP n INGGRIS ...
eks wamen esdm n kepala SKK Migas ditangkap pada periode 2012-2013 April, September 2009
bertemu David Cameroon
1 November 2012
tetap ke London
ladang gas BP di Papua 2 ANAK tanpa mantu
markas Arsenal: the Emirates kaos Arsenal buat 2 TOKOH, presiden dan bakal calon presidenTULISAN ILMIAH soal BP di PAPUA
PELANGGARAN BP


Sepupu' SBY Kabur Usai Diperiksa KPK

Selasa, 28 Mei 2013 19:48 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --
 Widodo Wisnu Sayoko, saksi kasus dugaan korupsi Hambalang, yang diduga merupakan sepupu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kabur usai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (28/5/2013) malam.

Terpantau Tribun, Widodo yang mengenakan kemeja berwarna merah muda keluar pukul 19.10 WIB. Saat ditanya Widodo membantah dirinya diperiksa KPK. "Saya nganterin ibu saya," ujar Wisnu, saat dipergoki wartawan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Wisnu, bahkan sempat membantah kalau dirinya merupakan kerabat presiden SBY. "Bukan," kata dia, sambil kembali memasuki daerah steril KPK.
Meski begitu, dalam daftar pemeriksaan KPK, nama Wisnu tercantum sebagai salah satu saksi yang bakal diperiksa KPK. Wisnu sendiri, sempat menunggu lama didalam lobby gedung KPK, lantaran keberadaannya mulai terdeteksi wartawan.
Namun, setelah memiliki kesempatan, Wisnu langsung menyelinap berbarengan dengan tersangka yang akan memasuki mobil tahanan. Wisnu terus mengikuti tersangka itu, sampai berpisah di depan mobil tahanan.
Wartawan yang mengetahui pergerakan Wisnu itu, lantas mulai mengejarnya, tak ayal Wisnu langsung mengambil langkah seribu. Tak peduli kendaraan yang melaju kencang, Wisnu main menerobos jalan hingga melewati jalur cepat.
Langkah Wisnu terus berlanjut hingga disebrang jalan. Dengan wajah kesal, Wisnu langsung loncat ke salah satu ojek.
Sekitar 20 menit berselang, Silvia Soleha alias Ibu Pur, yang juga disebut-sebut sebagai kerabat dekat Ani Yudhoyono, merampungkan pemeriksaan sebagai saksi Hambalang. Saat dicecar wartawan, dirinya enggan berkomentar, bahkan hanya sibuk menutup wajahnya dari sorotan kamera, seraya masuk ke dalam sebuah taxi di halaman kantor KPK.
Saat dikonfirmasi, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan bahwa keduanya diperiksa dalam kapasitas saksi, untuk melengkapi berkas para tersangka Hambalang.
"Keduanya hadir sebagai saksi," kata Johan.
KORUPSI HAMBALANG Diduga Kerabat SBY, Saksi KPK Ngibrit Kabur dari Wartawan Selasa, 28 Mei 2013 , 20:30:00 WIB Laporan: Samrut Lellolsima RMOL. Salah seorang saksi dalam perkara korupsi Hambalang, Widodo Wisnu Sayoko, diduga kerabat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, dia menegaskan dirinya bukan kerabat Cikeas kepada wartawan ketika dia baru keluar dari pemeriksaan KPK beberapa waktu lalu, sekitar pukul 18.10 WIB. Dia mengaku datang ke kantor KPK untuk menemani ibunya, Sylvia Soleha alias Ibu Pur. Padahal, nama Wisnu jelas-jelas tertera dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis hari ini oleh Humas KPK. "Saya cuma nganterin Ibu saya. Saya nggak diperiksa. Saya bukan (kerabat SBY)," kilah dia di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Senin sore (28/5). Karena ketahuan oleh awak media, dia tidak jadi pulang. Dia kembali masuk ke dalam lobi utama KPK. Selang setengah jam, dia memutuskan untuk keluar. Pria yang mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam itu terbirit-birit saat keluar dari teras KPK. Dia langsung lari dan berusaha menghindar dari kerumunan awak media. Pria itu nekat. Dia menyeberang jalur lambat dan cepat depan KPK tanpa menghiraukan laju kendaraan yang melintas. Awak media lantas beramai-ramai mengejarnya. Pria itu terus lari melewati bawah tangga penyeberangan busway. Salah seorang penumpang busway bahkan meneriakinya. "Kalau bukan tersangka, kenapa lari diwawancarai," kata salah seorang penumpang dari kerumunan di halte busway Kuningan depan kantor KPK. Namun, aksi kejar-kejaran itu akhirnya berhenti setelah Wisnu berhasil melarikan diri dengan menggunakan ojek di arah jalan sebaliknya. Sementara itu, Sylvia Soleha sendiri keluar selang 20 menit setelah kepergian Wisnu atau tepatnya sekitar pukul 19.15 WIB. Ditemani seorang pria, perempuan itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia lalu memasuki taksi yang telah menunggu di teras markas Abraham Samad Cs tersebut. Sylvia dan Ibu Pur hari ini dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi untuk tiga tersangka Hambalang, Andi Alifian Mallarangeng, Deddy Kusdinar, dan Teuku Bagus Mokhamad Noor. Sampai saat berita ini diturunkan, KPK belum mau menjelaskan apa urgensi dan sebagai apa kedua orang itu diperiksa penyidik Hambalang. [ald]

7 Jun 2011


Lingkaran Skandal Korupsi Istana, Dalam Waktu Dekat Jaksa Agung Bakal Periksa Stafsus Presiden


Jakarta, (GP). Skandal Dugaan Korupsi Terus Melingkari Istana Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono  (SBY) dan beberapa anggota Partai Demokrat sedang dirudung petaka korupsi. Satu persatu mulai terbongkar berbagai skandal korupsi lainnya.
Lihatlah bagaimana skandal dugaan mark up pengadaan pesawat MA-60 untuk PT Merpati Nusantara yang melibatkan Staf Khusus Presiden Ketehanan Pangan dan Energi, Jusuf Wangkar. Dalam waktu dekat ini Jaksa Agung Basrief Arief akan memeriksa Jusuf Wangkar.
Sinyal memeriksa Stafsus SBY itu diperlihatkan Basrief saat ditanya wartawan soal kemungkinan memeriksa Jusuf Wangkar, sebelum mengikuti peringatan pidato Bung Karno di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6).

"Belum-belum, nanti," singkatnya kepada wartawan.

Jusuf Wangkar (JW) disebut-sebut ikut terlibat pengadaan pesawat MA-60 untuk PT Merpati Nusantara dan masih aktif di lingkungan Istana. Jusuf sendiri sudah membantah terlibat dalam pengadaan pesawat yang diduga mengandung mark up sebesar 40 juta dollar AS.

Sebelumnya, Koordinator Indonesia Development Monitoring, Munatsir, menyebutkan perusahaan yang bukan profesional di bidangnya, PT Pelangi Golf yang dipimpin Mulyadi, telah menjadi broker pembelian pesawat. Untuk memuluskan proyek pengadaan pesawat Merpati itu, PT Pelangi Golf dibantu oleh staf khusus Presiden SBY yaitu, Jusuf Wangkar.(dar)

Orang Ketiga dari Pluit

  • PERTEMUAN di kantor PT Mega Guna Ganda Semesta, Kompleks Pergudangan Pluit, Jakarta Utara, Rabu akhir Januari lalu, awalnya berlangsung hangat. Sahibulbait, Muljadi Senjaya, Direktur Mega Guna, menyambut hangat tiga tamunya. Secangkir air putih dan teh hangat menemani perbincangan pagi itu.Muljadi dan salah satu tamunya, seorang pengusaha, serius membicarakan kelanjutan proyek properti di Ibu Kota. Pembicaraan ngalor-ngidul sampai akhirnya ke topik lain, pengadaan pesawat MA-60 dari Xi’an Aircraft Industry Group. Rupanya, Muljadi ikut membantu pengadaan pesawat dari Cina itu.
    Mendengar ada pembicaraan MA-60, Ketua Forum Pegawai PT Merpati Nusantara Airlines F.X. Arief Poyuono, yang menemani pengusaha tadi, terkesiap. Arief memprotes Muljadi karena harga jual pesawat dari Negeri Tirai Bambu itu kemahalan. Merpati pun menderita. Pertemuan mendadak panas karena Muljadi baru menyadari Arief pegawai Merpati. �Dia (Muljadi) bilang, ‘kenapa orang Merpati ikut’.” kata Arief menirukan ucapan Muljadi kepada Tempo di Jakarta, Selasa pekan lalu.
    Arief terus nyerocos mempersoalkan tingginya harga jual MA-60. Merasa disudutkan, Muljadi gerah juga. Muljadi balik menyemprot Arief karena dianggap tak tahu apa pun tentang pengadaan pesawat berkapasitas 60 penumpang itu. Pertemuan bisnis berubah jadi pertengkaran kecil. �Muljadi bilang tak takut meski pengadaan MA-60 dipersoalkan,” ujar Arief. “Dia menyebut banyak tokoh, termasuk Jusuf, staf khusus di Istana Presiden.”
    Nama Jusuf ini memang agak samar. Ada yang menyebut Jusuf Wangkar, staf ahli Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bidang pangan dan energi. Sumber lain menyebut Jusuf Jangkar. Ini merujuk kepada perusahaan keluarganya PT Jangkar Nusantara, pemasok ransum buat Tentara Nasional Indonesia (TNI). �Memang ada Jusuf. Tapi saya tak tahu apakah ia yang dimaksud,” kata Heru Lelono, staf khusus presiden bidang komunikasi, kepada Tempo pekan lalu. Namun, menurut Heru, tak ada staf khusus Presiden, termasuk Jusuf, terlibat pengadaan MA-60 itu. �Bagaimana mungkin kami mempengaruhi kementerian. Presiden akan marah kalau ada yang begitu.”
    Jusuf belum bisa dimintai konfirmasi. Pertanyaan Tempo lewat staf terdekatnya belum direspons. Staf Jusuf yang meminta tak disebutkan identitasnya ini menyatakan. “Pak Jusuf tak ada kaitannya dengan pengadaan MA-60. Informasi yang muncul tidak benar.”
    Muljadi lewat kuasa hukumnya, Adi Warman dari Law Office Adi Warman and Partners, tak menampik pertemuan tadi. Namun, menurut Adi, Muljadi tidak bertengkar dengan Arief. �Cuma berbeda pendapat biasa,” ujarnya kepada Tempo di Jakarta, Kamis pekan lalu.
    Toh, meski bantahan datang dari segala penjuru, Arief tetap mencium ada yang tak beres pada pengadaan MA-60. Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu telah melaporkan dugaan penggelembungan harga beli pesawat itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
    Pengadaan pesawat berbaling-baling ganda ini sedari awal memang sarat masalah dan berliku-liku. Publik mempersoalkan pengadaan MA-60 lagi setelah pesawat itu jatuh ke laut dekat Bandar Udara Utarung, Kaimana, Papua Barat, Sabtu akhir April lalu. Pengadaan MA-60 bermula dari kontrak jual-beli pesawat antara Merpati dan Xi’an. Merpati setuju membeli 15 unit MA-60 senilai US$ 232,4 juta (sekitar Rp 2 triliun) pada 7 Juni 2006.
    Awalnya, transaksi akan dilakukan secara bisnis (business to business) antara Merpati dan Xi’an. Tapi, lantaran Merpati tak punya uang, skema diubah menjadi perjanjian antarpemerintah (government to government). Skema perjanjian antarpemerintah itu terwujud setelah Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto, mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani, menandatangani perjanjian pinjaman (government concession loan agreement) dengan Bank Exim Cina (The Export-Import Bank of China) pada 5 Agustus 2008.
    Justru di sinilah, kata Arief, salah satu keanehan lain dari pengadaan MA-60. Skema transaksinya perjanjian antarpemerintah (G to G), tapi tetap saja melibatkan orang ketiga. “Tak wajar, transaksi antarpemerintah melibatkan orang ketiga. Adanya pihak lain ini diduga membuat harga jadi mahal,” ujar Arief. Telunjuk Arief pun mengarah ke Muljadi Senjaya. Dalam versi Arief, Merpati membeli satu unit MA-60 dengan harga US$ 14,5 jutaan dari harga wajarnya US$ 11 jutaan.
    Peran Muljadi dalam pengadaan MA-60 bukan isapan jempol. Sedikitnya tiga sumber Tempo membenarkan sepak terjang penggemar golf tersebut. Direktur Utama Merpati Sardjono Jhony Tjitrokusumo pernah beberapa kali bertemu dengan Muljadi untuk membicarakan MA-60. Salah satunya di Pacific Place Jakarta, Maret lalu. “Saya bertemu karena kami (Merpati) menganggap dia (Muljadi) perwakilan Xi’an,” ujar Jhony kepada Tempo di Jakarta.
    Adi Warman membenarkan pernyataan Jhony. Menurut Adi Warman, Muljadi dan Mega Guna memang perwakilan resmi Xi’an di Indonesia. “Agen resmi dan sales promotion Xi’an dalam pengadaan MA-60 di Indonesia,” ujarnya. “Mega Guna agen resmi sampai 30 Oktober 2006.” Toh, argumen Muljadi tetap saja terasa aneh karena Mega Guna, perusahaan pengadaan barang impor dan properti, mengklaim baru menjadi agen Xi’an lagi pada Juni 2010. “Selama 2006 hingga Juni 2010, kami tak ikut negosiasi apa pun. Baru diminta membantu lagi setelah Juni 2010,” kata Adi.
    Dengan status agen, Muljadi juga menolak disebut calo atawa makelar MA-60. “Mega Guna juga tidak menerima komisi, tetapi jasa keagenan pengganti biaya dan ongkos promosi,” kata Adi Warman.
    l l lBEIJING 23 Agustus 2008. Waktu telah menunjukkan pukul 16.00. Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah berada di Hotel Millennium. Kalla, didampingi sejumlah menteri, seperti Agum Gumelar (Menteri Perhubungan) dan Mari Elka Pangestu (Menteri Perdagangan), bertemu dengan Presiden dan Chairman Xi’an Aircraft Gao Dacheng. Tepat di belakang Kalla, duduk Adi Harsono, salah satu pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
    Dalam pertemuan itu, Dacheng menyinggung pengadaan 15 unit MA-60 dan meminta Merpati segera merealisasikan transaksi karena pesawatnya sudah tersedia di hanggar, siap diambil. Berbasi-basi dulu mengucap terima kasih, Kalla dengan bahasa diplomatis menyatakan bahwa Merpati memang sudah menggunakan dua MA-60 dengan pengadaan secara business to business lewat leasing (sewa). Kalla meminta sisa 13 pesawat juga dilakukan secara leasing. �Biar risiko bisnisnya tak ditanggung Merpati,” ujar Kalla kepada Tempo di Jakarta.
    Secara halus juga Dacheng mengisyaratkan penolakan pengadaan MA-60 dengan skema sewa. Alasannya, pinjaman dari Bank Exim Cina sudah ada dalam buku biru Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Lagi pula, kata dia, perjanjian pinjaman antara Bank Exim Cina dan Kementerian Keuangan sudah diteken pada 5 Agustus 2008. Kalla terkaget-kaget mengetahui perjanjian pinjaman dengan Bank Exim sudah diteken Rahmat Waluyanto. “Saat itu saya kaget sekali, kok sudah ada kontrak,” kata Kalla.
    Menurut Kalla, pada saat itu tidak mungkin membantah secara langsung, tapi dengan bahasa halus. “Saya katakan ke dia (Dacheng), �oke, kalau skema pinjaman, kita meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dulu’,” ujarnya.
    Sumber Tempo menyebutkan, sejatinya agenda utama Kalla ke Beijing membicarakan masalah energi dengan PetroChina dan Guardian Corporation. Belakangan agenda dengan petinggi Xi’an dimasukkan. “Agenda MA-60 bisa masuk berkat Duta Besar Cina untuk Indonesia di Jakarta dan Adi Harsono,” ujarnya. Adi Harsono tak lain suami Menteri Perdagangan Mari Pangestu. Kalla tak membantah. Adi Harsono, kata Kalla, mengingatkan ada agenda pertemuan dengan petinggi Xi’an. “Saya bilang �ya…, ya’.”
    Adi Harsono membantah ceritera ini. Adi juga membantah berperan dalam pengadaan MA-60 dan ikut membujuk Kalla agar bertemu dengan manajemen Xi’an. “Saya hanya diminta menjadi penerjemah oleh Duta Besar Indonesia di Cina (Sudrajat),” kata Adi kepada Tempo pekan lalu. Adi menegaskan, acara pertemuan Kalla dengan Dacheng diatur Kedutaan Besar Indonesia di Negeri Panda. “Sebelum pertemuan, saya tak tahu siapa yang akan hadir karena memang tak terlibat dalam urusan pemerintah.”
    Sumber Tempo mengatakan, percaloan atau makelar dalam bisnis senjata atau pengadaan pesawat sudah biasa. Dalam perjanjian dengan Bank Exim Cina, pinjaman kepada pemerintah Indonesia sebesar 1,8 miliar renminbi atau US$ 232,4 juta. Bila dibagi dengan 15 unit MA-60, berarti harganya US$ 15,5 juta. Anehnya, Merpati membayar dengan harga US$ 11,2 juta per buah, atau US$ 168 juta. Pelatihan pilot, suku cadang, dan simulator itu seharusnya gratis dan bagian dari pelayanan Xi’an. “Jadinya sisanya lebih dari US$ 50 juta ke mana? Buat apa?”
    Rahmat Waluyanto enggan berkomentar. “Nanti suatu saat saya jelaskan,” katanya. Penjelasan datang dari Jhony. Menurut dia, pinjaman Merpati kepada pemerintah Indonesia benar senilai US$ 232,4 juta. Rinciannya harga per unit MA-60 sekitar US$ 14,1 juta plus suku cadang US$ 20 juta. “Itu sesuai dengan perjanjian Juni 2006,” ujarnya. Harga itu seolah-olah tinggi. Tapi, bila memperhitungkan pemberian pelatihan 140 orang pilot dan 150 teknisi, simulator, dan suku cadang lain, harga per unit MA-60 sebenarnya hanya US$ 11,206 juta. “Di mana penggelembungannya?”
    Padjar Iswara






Inilah Jusuf Wangkar, Staf Khusus SBY yang Mundur

INILAH.COM, Jakarta- Kabar mengejutkan datang dari Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi Jusuf Gunawan Wangkar mengundurkan diri. Alasannya, ingin berkonsentrasi pada pekerjaan awalnya.
Mengejutkan? Tentu saja karena sebelumnya beredar nama Jusuf yang dikait-kaitkan dengan impor sapi atau impor bawang. Belum lagi ia juga disebut-sebut terlibat dalam proyek pengadaan pesawat Merpati (MA-60). Dalam proyek pesawat MA-60 ini, terjadi penggelembungan dana hingga US$40 juta.
Tentu saja, pihak Istana membantah pengunduran diri itu akibat keterkaitannya dengan pengadaan MA-60. Juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha juga membantahnya. Dipo Alam hanya menyebutkan Jusuf ingin fokus ke pekerjaan awalnya.
Siapa Jusuf Gunawan Wangkar? Sebelum menjadi staf khusus Presiden SBY bidang Bidang Pangan dan Energi, Jusuf dikenal sebagai pengusaha yang dekat dengan SBY dan tentara. Bersama adiknya, Kasan Gunawan, Jusuf menjalankan perusahaan PT Jangkar Nusantara Megah, perusahaan yang memproduksi ransum tentara. Inilah perusahaan pemasok ransum untuk tentara.
Jusuf menggandeng Laksamana (Purn.) Widodo A.S sebagai komisaris di perusahaan tersebut. Widodo kemudian diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Kedekatannya dengan tentara ini menjadikan Jusuf sebagai pemasok keperluan militer. Tidak hanya di dalam negeri, ketika TNI menerjunkan kontingen Garuda di bawah bendera PBB ke Bosnia, Jusuf dan perusahaannya juga ikut terbang. Tentu saja, Jusuf memasok ransum untuk mereka, yakni makanan halal untuk personel Garuda.
Siapa komandan pasukan Garuda di Bosnia ketika. Tentu saja, SBY. Ia adalah komandannya yang ketika itu masih menyandang bintang satu, berpangkat Brigadir Jenderal. SBY dan Jusuf terus bersama-sama hingga kemudian SBY menjadi Presiden. Dan, sebagai pemasok ransum, Jusuf dipercaya menjadi staf khusus bidang pangan dan energi.
Keberadaan Jusuf di lingkaran SBY juga menyentuh aktivitas Ibu Ani Yudhoyono. Jusuf disebut-sebut banyak membantu program Indonesia Pintar, yang digagas Ani Yudhoyono.
Perjalanan Jusuf di Istana terbilang mulus, namun itu bukan berarti tidak ada ganjalan. Nama Jusuf kemudian santer disebut terlibat dari pengadaan MA-60 yang merugikan negara. Jusuf dianggap menjadi broker pengadaan pesawat yang dinilai banyak kalangan itu tidak layak untuk Merpati.
Nama Jusuf Wangkar di kasus Merparti pertama kali disebut dalam sebuah siaran pers yang dikeluarkan sebuah serikat buruh. Selain itu, Ketua Indonesia Development Monitoring Munatsir, menyebutkan yang menjadi broker pengadaan pesawat ini adalah bukan perusahaan yang profesional di bidangnya, yakni PT Pelangi Golf yang dipimpin Mulyadi. Perusahaan ini berkantor di kompleks Pergudangan Pluit Blok A.
Di sinilah Jusuf berperan. Menurut Munatsir, untuk memuluskan proyek pengadaan pesawat Merpati itu, PT Pelangi Golf dibantu oleh Jusuf Wangkar. Karena pengaruh itu, mereka bisa memenangkan pengadaan ini walaupun bisnis intinya sama sekali tidak berada di bidang penerbangan.
Akibat kongkalikong dan mark up harga tersebut, Merpati harus menanggung utang yang begitu besar, baik kepada pemerintah maupun kepada swasta. [tjs]

PD Jadi Partai Cikeas, Itu Resiko Besar

Arief Setyadi - Okezone
Senin, 01 April 2013 05:10 wib







JAKARTA - Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) mengukuhkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum PD. Setelah itu, SBY akan merombak susunan jabatan dalam DPP PD. Namun, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dipastikan aman dalam posisinya sebagai Sekjen PD.

Melihat hal itu, pengamat politik dari President University, Muhamad AS Hikam, menilai memang ini akan menimbulkan kesan publik bila partai ini merupakan partai Cikeas. Mengingat, Ibas diketahui merupakan putra bungsu SBY.

"Bisa saja publik menanggap Partai Demokrat seperti itu (Partai Cikeas)," katanya saat berbincang dengan Okezone, Minggu (31/3/2013).

Untuk itu, para fungsionaris PD harus segera memberikan justifikasi kepada SBY. Mengenai nama-nama yang memang seharusnya mengalami pergeseran jabatan di dalam partai pemenang pemilu itu. Sekaligus menerima saran SBY mengenai perombakan yang akan dilakukan tersebut. Meski nantinya, tetap publik yang akan menilai.

"Tapi kalau publik tetap mengatakan Demokrat sebagai partai Cikeas. Itu merupakan resiko yang besar bagi partai Demokrat," pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang dihelat pada 30-31 Maret 2013 di Bali, SBY menunjuk tiga orang menjadi Ketua Umum Harian, Syarif Hasan, Ketua Dewan Pembina Harian, EE Mangindaan, dan Wakil Ketua Majelis Tinggi, Marzuki Alie. SBY juga akan melakukan perombakan jabatan fungsionaris DPP PD. Namun, SBY akan melakukan itu seusai pelaksanaan KLB dan akan diumumkan di Jakarta.

Sebelumnya, EE Mangindaan juga mengatakan, bila posisi Ibas di PD tidak masuk dalam pembahasan mengenai perombakan tersebut.

Berita Selengkapnya Klik di Sini


(hol)







Ini Kronologis Pencegatan Mobil Ani Yudhoyono

Marieska Harya Virdhani - Okezone
Minggu, 10 Februari 2013 00:36 wib









DEPOK- Ramainya kasus pajak keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbuntut pada penangkapan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) di Polres Depok, Jawa Barat. Mereka diamankan lantaran mencegat mobil yang ditumpangi Ibu Negara Ani Yudhoyono saat hendak menghadiri wisuda menantunya, Anisa Pohan di Balairung UI.

Berawal saat dua mahasiswa UI dari BEM dan Front Aksi Mahasiswa (FAM) berboncengan naik sepeda motor mencegat mobil Ani Yudhoyono di depan Fakultas Hukum UI. Mereka pun membentangkan spanduk yang bertuliskan 'Usut Tuntas Kasus Pajak Presiden SBY'.

Akibat kejadian tersebut, mobil Ani Yudhoyono sempat berhenti sambil memperhatikan aksi mereka. Kedua mahasiswa bernama Yudi dan Fauzan akhirnya diamankan oleh polisi.

"Sempat dibuka spanduknya, Yudi dari BEM, Fauzan dari FAM, masih menunggu hasil pemeriksaan," tukas mantan Ketua BEM UI, Faldo Maldini, di Polres Depok, Sabtu 9 Februari.

Faldo menegaskan jika tak ada masalah pajak, keluarga Presiden SBY tidak perlu risih menanggapi isu tersebut. Menurutnya, BEM UI hanya memanfaatkan momen kedatangan ibu negara untuk menyampaikan aspirasi.

"Ini jadi momentum Bu Ani datang, justru saya heran kok berani banget ke UI, ada momentum ya sekalian, ini momen yang tepat, sebelumnya kan mulai hilang karena tertutupi kasus Lutfi Hasan Ishaaq (LHI)," imbuhnya.
(tbn) 

Ratusan Pegawai Pajak Bisa Akses SPT Pajak SBY


TEMPO.COJakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gerah ketika data pajaknya dan keluarga bocor ke publik. Di sela kunjungannya ke beberapa negara, dan singgah di Jeddah, Arab Saudi, sebelum melaksanakan ibadah umrah, Presiden SBY menyempatkan memberi tanggapan.

"Saya prihatin keluarga saya yang bekerja seperti ini, dengan harta yang bisa kami pertanggungjawabkan, dianggap tidak taat membayar pajak," kata SBY. "Ada yang (punya harta) triliunan, ratusan miliar, tidak beres bayar pajak, kadang-kadang luput dari perhatian. Ini ketidakadilan.”

Dalam pemberitaan Harian The Jakarta Post disebut SBY menerima Rp 1,37 miliar (US$ 143 ribu) selama 2011, selain Rp 107 juta pendapatan lain dari royalti.

Dari penghasilan itu, Presiden SBY menyetor pajak penghasilan pasal 21 sebanyak Rp 378,2 juta lebih. Lalu ada rekening bank senilai Rp 4,98 miliar dan US$ 589.188, yang dilaporkan sebagai perolehan pada tahun yang sama, tanpa penjelasan tentang asal-usulnya. Dari perincian itu, total aset Presiden SBY tertulis berjumlah Rp 7,367 miliar dan US$ 589.188.

Sementara putra sulung SBY, perwira menengah di Angkatan Darat, Agus Harimurti dalam laporan itu ditulis memiliki pendapatan Rp 70,2 juta lebih pada 2011, dan membayar pajak penghasilan Rp 2,76 juta. Tapi ada lima rekening yang dilaporkan berjumlah Rp 1,643 miliar, yang seluruhnya disebut perolehan pada 2011 dan tak dijelaskan asal-usulnya.

Adapun Edhie 'Ibas' Baskoro sebagai anggota DPR sejak 2009, mengaku memperoleh penghasilan Rp 183 juta pada 2010. Ia juga memiliki investasi senilai Rp 900 juta di PT Yastra Capital, setoran tunai sebesar Rp 1,59 miliar, dan setara kas sebesar Rp 1,57 miliar.

Ibas tidak menyatakan setiap penghasilan tambahan, seperti pembayaran dividen, sumbangan, saham, atau hasil investasi. Tapi ia disebut memiliki total aset sebesar Rp 6 miliar lebih, termasuk sebuah mobil Audi Q5 SUV senilai Rp 1,16 miliar.

Ihwal bocornya data SPT pajak Presiden SBY dan keluarga, di dalam Kantor Pajak keresahan menyebar. Sumber Tempo mengatakan pelacakan terhadap kemungkinan bocornya dokumen SPT itu digelar dengan cepat oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan bersama Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Mereka menyisir jejak elektronik terkait dengan akses ke informasi rahasia di server komputer penyimpan dokumen. “Hasilnya mengejutkan mereka sendiri,” kata sumber itu seperti dimuat Majalah Tempo edisi 11 Februari 2013. “Ternyata ada seratus lebih karyawan yang mengakses SPT yang diberitakan.”

Seratusan pengakses itu berasal dari kantor pusat ataupun karyawan di daerah yang masih memiliki kode login. “Kebanyakan pegawai level pelaksana, dan paling tinggi tingkat eselon III.”

Si empunya cerita melanjutkan, semua pegawai yang mengakses itu sudah dihubungi dan ditanya apa kepentingan mereka melongok data pajak Presiden. Kebanyakan dari mereka menjawab “hanya karena penasaran dan ingin tahu”.

Menurut dia, pegawai-pegawai itu tak bisa disalahkan karena mereka masuk ke sistem informasi dengan otorisasi resmi. “Jadi, yang bermasalah memang sistem dan manajemen pengamanannya.”

Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Yoyok Satiotomo tak bersedia menjelaskan ihwal penyelidikan itu. “Saya tidak bisa memberikan keterangan apa pun soal ini,” ucapnya. “Tapi saya pastikan bahwa sistem kami aman. Data wajib pajak terjaga dengan baik.” (Baca selengkapnya diMajalah Tempo)

Y. TOMI ARYANTO | AYU PRIMA SANDIYOGYAKARTA--MICOM: George Junus Aditjondro tidak takut menulis buku yang menyatakan kemenangan Partai Demokrat dan SBY dalam pemilu 2009 tidak sah. Hal tesebut saat peluncuran buku Cikeas Kian Menggurita di kantor Galang Pres, Yogyakarta, Kamis (7/7).

"Itu risiko yang harus dihadapi," terangnya saat ditanya apakah dirinya tidak takut menulis buku ini.

Menurutnya, pertanyaan tersebut malah mengindikasikan bahwa yang bertanya tidak percaya terhadap hukum di Indonesia.

George sebelumnya pernah membuat gerah keluarga Cikeas lewat buku Gurita Cikeas. Ia pun sempat bersitegang dengan petinggi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan. (AT/OL-04)



http://www.mediaindonesia.com/read/2011/07/08/240189/284/1/George-tidak-Takut-Sebut-Kemenenangan-Demokrat-tidak-Sah

Sumber : MEDIA INDONESIA
Kamis, 07/07/2011 19:30 WIB
Buku 'Cikeas Kian Menggurita' Menjadi Tantangan Penegak Hukum
Bagus Kurniawan - detikNews



Yogyakarta - George Junus Aditjondro kembali menulis buku yang menyentil Cikeas, tempat kediaman Presiden SBY. Buku ini tak hanya mengkritik berbagai kasus hukum yang tak pernah selesai, tapi juga memaparkan pelanggaran Pemilu 2009. Hasil investigasi George ini menjadi tantangan bagi para penegak hukum.

"Buku ini menantang siapa saja yang akan menegakkan hukum. Buku ini juga kajian ilmiah," kata Wakil Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Hifdzil Alim saat acara peluncuran buku Cikeas Kian Menggurita di kantor Penerbit Galang Press di Jl Mawar Tengah Baciro, Yogyakarta, Kamis (7/7/2011).

Menurut dia, berbagai kasus korupsi yang melibatkan sejumlah elit negeri ini tidak ada yang selesai secara tuntas. Meski semua mengandung kebenaran namun untuk masuk ke masalah hukum sangat sulit atau susah diselesaikan.

"Contohnya kasus Bank Century itu, tidak ada political will yang jelas untuk membongkar kasus korupsi tersebut atau kasus lain seperti mafia pajak. SBY mau tidak membongkarnya," ungkap Hifdzil.

Dia juga pesimis kasus korupsi di Kemenpora dengan tersangka mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin, akan selesai. Dia bahkan memperkirakan Nazaruddin tidak akan pulang ke tanah air.

"Nazaruddin tak mau sendiri, dia tak akan pulang ke Indonesia atau diminta tidak pulang," katanya.

Buku setebal 204 halaman tersebut terbagi dalam enam bab. Pada bab pertama George memulai tulisan berjudul "Terbukanya Kotak Pandora". Di bab ini George mengawali tulisannya dengan tsunami politik yang berbarengan dengan gempa 8,9 skala richter (SR) dan tsunami di Jepang 11 Maret 2011. Media Australia memberitakan SBY telah menyalahgunakan kekuasaannya, seperti dilansir The Age dan Sidney Morning Herald. Dikutip dari kawat-kawat diplomatik kementerian luar negeri Amerika Serikat, SBY terlibat dalam korupsi yang luar biasa serta menyalahguakan kekuasaan atau abused of power.

Pada bab pertama itu George mengupas reaksi kroni-kroninya mulai dari kedekatan Tony Winata dengan SBY hingga merangkul Taufik Kiemas seperti yang diungkapkan oleh Wikileaks. Di Wikileaks, SBY ditulis mengintervensi Jaksa Agung terkait dugaan korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kiemas dalam diduga terlibat terkait dugaan korupsi di sejumlah proyek seperti Jakarta Outer Ring Road (JORR), pengadaan rel kereta api ganda Merak-Banyuwangi dan lain-lain.

Pada bab dua, dia menulis dengan judul bab, Oligarki ekonomi, jejaring (cabal) ekonomi politik. Bab ketiga, skandal Bailout Bank century. Bab keempat mengenai pelanggaran-pelanggaran pemilu. Bab kelima kesimpulan dan bab terakhir atau keenam diberi judul 'So What'. Yang menjadi andalan tulisan George adalah di bab empat yang membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran pemilu.

"Di bab empat ini yang jadi inti seluruh buku ini," kata George di tempat yang sama.


(bgs/adi)

http://strez.files.wordpress.com/2009/12/guritacikeas.pdf coba deh baca sendiri, sama ga isinya dengan buku aslinya ??? KITA TUNGGU TERBITNYA BUKU PUTIH PURI CIKEAS, SEMOGA TIDAK TERLALU BERLAMA-LAMA, dan SEMOGA JAUH LEBIH BERBOBOT DAN BENAR BERHASIL MENGHALAU SEMUA KEGALAUAN YANG TERJADI TERIMBAS TERBITNYA BUKU MEMBONGKAR SESUATU YANG TIDAK (minimal harus ada AUDIT INVESTIGASI LANJUTAN) JELAS ini.


Berita utama
Kamis, 22 Juli 2004
Kalau SBY Terpilih, Tanah Di Puri Cikeas Akan Laris
Puri Cikeas Indah, Komplek Kediaman SBY Dan Sejumlah Jenderal
radar sulteng : http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita=utama&id=32475
Puri Cikeas Indah begitu akrab di telinga sejak SBY menjadi capres. Siapa saja tetangga SBY? Serta bagaimana penjagaan keamanannya?
Laporan: August Susanto

MATA awas memandang ketika mendekati gerbang Puri Cikeas Indah. Jangan harap langsung bisa masuk tanpa melaporkan kepada penjaga yang rata-rata berambut cepak dan berbadan tegap itu.

Melapor pun belum tentu bisa diloloskan. Semua tamu harus menjelaskan tujuannya secara detail serta akan menemui siapa. Setelah meninggalkan kartu identitas, para penjaga yang selalu serius akan mengontak tuan rumah yang akan kita temui. Begitu pemilik rumah oke, baru diijinkan masuk. Itu pun dengan kawalan dari salah satu penjaga itu.

Penjagaannya luar biasa ketat. Tak hanya pria cepak berbadan tegap yang memakai stelan safari itu. Sejumlah polisi berseragam juga ikut menjadi salah satu lapisan penjagaannya. Selain itu, masih ada lagi pos satpam di gerbang utama yang dihuni empat penjaganya.

Berlapisnya penjagaan itu, tak lepas dari para penghuni rumah yang berada di kawasan Timur Jakarta itu. Selain Jenderal (pur) Susilo Bambang Yudhoyono, di situ juga tinggal mantan KSAD Jenderal (Pur) Soebagyo HS.

Tepat di depan rumah SBY, bercokol rumah mantan Kasum TNI Letjen (Pur) Soeyono. Di sebelah kanan Soeyono, ditempati mantan perwira tinggi AU Marsma (Pur) Suratto. Di situ juga tinggal mantan Kaster Letjen (pur) Agus Widjojo. Persis di depan Agus Widjoyo, rumah Mayjen (pur) Djoko Besaman, mantan Pangdam Tanjung Pura.

Masih dalam komplek itu, ada juga rumah milik Mayjen Bambang Soetejo yang berada satu blok dengan Jenderal Soebagyo HS. Sedangkan milik Letjen (pur) M. Makruf, mantan Kassospol ABRI yang kini menjadi ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Kalla masih dalam bentuk kavling tanah.

Lokasi Puri Cikeas Indah ini letaknya sangat terpencil, jauh dari hinggar bingar Jakarta yang panas. Untuk mencapainya lewat tol Jagorawi, arah Bogor. Keluar di gerbang tol Cibubur. Dari sini masih 8 kilometer arah Cileungsi. Bila datang dari Bumi Perkemahan Cibubur ke arah Cileungi, perumahan mewah ini di kanan jalan. Tepatnya di RW 5 Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Bogor.

Untuk menandai perumahan ini, pengembang hanya menancapkan sebuah papan sederhana berukuran 1 x 2 meter di pulau jalan bertuliskan Puri Cikeas Indah.

Pintu masuknya berupa gapura beton dengan sepasang burung elang di kiri kanan gapura tersebut. Sepintas, sepasang patung burung elang tersebut akan mengingatkan kita pada lambang burung garuda Swa Bhuana Paksa milik TNI-AU. "Mungkin karena saya ini pensiunan TNI-AU. Tapi patung itu tidak dimaksudkan untuk menyamai lambang TNI-AU tersebut," kataPengembang Puri Cikeas Indah, Marsma (pur) Suratto Siswomihardjo, yang juga tinggal di situ.

Begitu masuk kompleks kita akan melihat sederetan bangunan besar dan mewah di kanan-kiri jalan. Sepanjang jalan, di sisi kiri dan kanan, terdapat pohon palem besar membuat suasana di kompleks tersebut sangat sejuk. Belum banyak rumah yang dibangun di kompleks perumahan seluas 50 hektar tersebut.

Baru berdiri 8 rumah mewah saja. Rencananya, akan dibangun 50 rumah. Yang belum dibangun sudah dikavling-kavling. Setiap kavling paling kecil 1.500 meter persegi. Ada juga yang 5000 meter persegi.

Setiap rumah dilengkapi dengan pagar-pagar beton yang tinggi. Halamannya begitu luas. Bayangkan, satu rumah luas tanahnya paling kecil 1500 meter. Halaman yang luas itu dipenuhi oleh beraneka jenis tanaman. Berapa harga rumahnya? Sulit dinilai, karena pengembang hanya menjual kavling. Satu meter persegi Rp 800 ribu.

Kendati gerbang masuk penjagaannya sangat ketat, di setiap rumah juga masih ada gardu penjaga yang dihuni dua atau tiga satpam. Nah, mereka inilah yang terakhir memeriksa para tamu sebelum menemui tuan rumah.

Tidak terkecuali, rumah SBY yang berdiri di atas tanah 5 ribu meter persegi itu. Rumah milik mantan Menko Polkam itu terdiri atas dua bangunan utama. Masing-masing sebuah rumah induk dan sebuah pendopo yang terletak di samping kiri rumah utama.

"Sebagian besar penghuni kompleks ini mantan anggota TNI. Tapi ini bukan kompleks TNI, ada juga juga kok pengusaha dan pegawai swasta yang memiliki kavling disini," kata Suratto.

Suratto juga menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat membuat perumahannya eksklusif bagi purnawirawan perwira tinggi. "Mereka itu teman saya, jadi mereka beli kavling di sini begitu tahu saya membuat kompleks perumahan," kenangnya.

Lebih jauh mantan ketua Koperasi Primer TNI-AU itu, menjelaskan masalah keamanan memang menjadi perhatian utama. Sebab, sebagaian penghuni kompleks tersebut dulunya merupakan pejabat TNI yang selalu dikawal dengan ketat. "Kami menyiagakan 8 satpam yang menjaga kompleks ini siang dan malam secara bergantian," jelasnya.

Tidak hanya itu, Suratto juga menjelaskan pos pengamanan kompleks memiliki jaringan radio komunikasi dengan pos jaga di tiap-tiap rumah. "Jadi kalau ada apa-apa, satpam kompleks memanggil pos jaga di tiap-tiap rumah. Dan, mereka pasti datang membantu," katanya.

Lantas bagaimana dengan kehidupan sosial komples perumahan mewah yang sebagaian besar dihuni pejabat tinggi itu. Suratto yang juga bertindak sebagai RT itu mengaku tidak ada kendala. "Meski mereka pangkatnya lebih tinggi dibanding saya, tapi merekalah yang menyuruh saya untuk menghidupkan kegiatan di RT," katanya.

Mulai dari peringatan HUT kemerdekaan, kerja bakti sampai ronda malam semuanya berjalan dengan lancar di RT tersebut. "Mereka memang jarang keluar untuk jaga malam seperti itu, namun biasanya mereka mengirim utusan sebagai penggantinya," jelasnya.

Demikian juga dengan rapat RT, jangan bayangkan para petinggi TNI ini akan kumpul seperti Rapat Koordinasi di Mabes TNI, Cilangkap. Sebab, untuk rapat RT ini kebanyakan para petinggi tersebut mengirim utusan. Biasanya utusan tersebut adalah staf protokol atau ajudan. "Namun saya selalu telepon mereka untuk memberitahukan hasil rapat RT tadi," kata pria berkulit putih ini.

Suratto juga menjelaskan, kompleks yang dihuninya itu bahkan telah membangun sebuah masjid hasil gotong-royong dari penghuninya itu. "Masjid itu tidak hanya digunakan sholat oleh warga kompleks, tapi juga oleh warga Nagrak disekitar kompleks ini," ungkapnya.

Pria yang tercatat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat ini juga mengungkapkan bahwa keberadaan SBY di kompleksnya tersebut sangat menarik perhatian. Menurutnya sejak SBY masuk dalam bursa pilpres kian banyak orang yang berniat membeli tanah di kompleks perumahannya. "Apalagi kalau Pak SBY benar-benar jadi presiden, maka tanah disini bakalan laris," ujarnya dengan nada bergurau.

Hanya saja, Suratto mengaku terus terang bila nanti SBY keluar sebagai pemenang, maka harga tanah di kompleks tersebut akan dinaikkan. Bila sebelumnya tanah di kaplingan itu berharga Rp 800 ribu per meter persegi, nantinya akan dinaikkan menjadi Rp 1 juta permeter persegi. "Ini wajar, harga tanah disini Rp 1,2 juta permeter persegi," terangnya.(**)

Yang Kaya, yang Mengaku Miskin
Susilo Bambang Yudhoyono mendapat tambahan fulus dari royalti lagu ciptaannya, Prabowo Subianto mengandalkan kerajaan bisnisnya di mancanegara. Komisi Antikorupsi tak menelisik jauh.
RUMAH besar berdinding bata merah itu tampak megah di atas Bukit Hambalang, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor. Dibangun di atas lahan 4,8 hektare, rumah jembar bergaya joglo itu menempel dengan sejumlah istal berisi belasan kuda. Di sebelahnya ada sebuah arena pelatihan kuda beralas pasir putih.

Meski lokasinya sedikit terpencil, satu jam perjalanan dari pintu tol Sentul ke arah Babakan Madang, rumah itu dijaga ketat. Dua pos keamanan mengapit sisi depan dan belakang. Tak ketinggalan, kamera pengawas di sejumlah sudut. Para penjaga berkeliling dikawani anjing herder.

Pertengahan Mei lalu, empat petugas Komisi Pemberantasan Korupsi berkunjung ke sana, untuk memeriksa kekayaan sang empunya rumah: calon wakil presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya, Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Kepada Komisi, Prabowo mengaku memiliki harta senilai lebih dari 1,7 triliun. Dialah calon paling tajir yang ikut pemilihan presiden tahun ini.

”Namanya bergerak di bidang usaha, kadang hari ini bisa bagus, besoknya bisa saja tidak bagus,” kata Prabowo, menjelaskan lonjakan kenaikan hartanya. Pada 2004, dia melaporkan kekayaannya sekitar Rp 10 miliar. Sayangnya, hari itu Prabowo enggan membuka pintu rumahnya untuk jurnalis. ”Jangan dilihat-lihat dulu, masih berantakan,” katanya kepada sejumlah wartawan yang minta izin masuk seusai pemeriksaan KPK. Dia memang baru tiga bulan menempati vila Hambalang itu. Renovasi baru saja rampung.

Hasil lengkap penelusuran harta oleh komisi antikorupsi itu lalu diumumkan Komisi Pemilihan Umum, dua pekan kemudian, pada akhir Mei lalu. Di bawah Prabowo, ada calon presiden Partai Golkar, Jusuf Kalla (Rp 314 miliar), yang disusul calon presiden PDIP, Megawati Soekarnoputri (Rp 256,4 miliar), lalu Jenderal Purnawirawan Wiranto (Rp 84 miliar), dan Boediono (Rp 22 miliar). Di urutan buncit, ada calon presiden Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, dengan total kekayaan senilai Rp 9,3 miliar (Rp 6,8 miliar plus US$ 246 ribu).

Setelah diverifikasi, nilai kekayaan Prabowo turun sekitar Rp 200 miliar menjadi Rp 1,57 triliun. ”Penurunan ini karena ada deposito yang baru dicairkan,” kata Muhammad Sigit, Direktur Komisi.

Villa di atas Bukit Hambalang plus sebuah rumah di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, milik Prabowo bernilai Rp 24,1 miliar. Rumah lain yang digunakan Prabowo saat mencontreng pada pemilihan umum April lalu, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, tidak dilaporkan. ”Itu rumah adiknya, Hashim Djojohadikusumo,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, saat dimintai konfirmasi. ”Pak Prabowo memang punya kartu tanda penduduk yang beralamat di sana,” katanya.

Selain rumah, harta lain yang dilaporkan Prabowo adalah delapan unit mobil dan satu sepeda motor 4 tak senilai Rp 1, 98 miliar. Mereknya beragam, dari Toyota Land Cruiser, Mitsubishi, sampai Honda Lexus. Mobil Prabowo yang terakhir, sebuah Honda CRV, adalah hadiah undian dari Bank Rakyat Indonesia pada 2007. Semula, dia bermaksud menolak karena merasa tidak pernah membuka rekening di BRI. ”Belakangan, dia baru ingat pernah punya rekening di BRI untuk menampung uang pensiun dari tentara,” kata Muzani sambil tertawa.

Selain di BRI, Prabowo juga punya rekening di Bank Mandiri dan Bank Permata. Di luar negeri, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ini juga menyimpan fulus di sebuah bank di Malaysia. ”Untuk praktisnya saja, karena dia sering pergi ke sana,” kata Muzani. Total ada Rp 28,3 miliar harta Prabowo yang berupa kas dan giro. ”Di Bank Mandiri saja, ada tiga rekening,” katanya.

Bagian terbesar dari kekayaan Prabowo berupa saham dan surat berharga. Total nilainya Rp 1,5 triliun dan US$ 7,5 juta. Sejak diberhentikan dari dinas militer pada 1998, Prabowo memang banting setir menjadi pengusaha. Ia kini menjadi presiden dan chief executive officer (CEO) dari sejumlah perusahaan, antara lain Nusantara Energy (minyak dan gas bumi, batu bara), Tidar Kerinci Agung (perkebunan kelapa sawit), dan Jaladri Nusantara (perikanan).

Kantor PT Tidar adalah sebuah rumah besar bergaya klasik di Jalan Samudera 30, Padang. Tidak ada papan nama di depannya. Ketika Tempo berkunjung ke sana pada akhir April lalu, tiga mobil yang parkir di halaman depan seragam memasang stiker Partai Gerindra. Afrido Agus, Kepala Cabang PT Tidar, menjelaskan bahwa perusahaan produsen minyak sawit mentah ini memiliki lahan perkebunan 28 ribu hektare di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan (Sumatera Barat), dan Kabupaten Bungo (Jambi). Produksinya mencapai 5-6 ribu ton minyak sawit mentah per bulan. Perusahaan yang didirikan oleh ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo, pada 1986 ini sekarang mempekerjakan lebih dari 4.000 karyawan.

”Di setiap kebun, kami punya pabrik pengolahan tandan segar kelapa sawit menjadi minyak,” kata Afrido. Karena itulah, kinerja keuangan PT Tidar tetap kinclong meski harga sawit sempat jatuh. ”Tandan segar memang turun harganya, tapi harga minyak tetap,” katanya. Dia menolak menyebutkan nilai keuntungan perusahaan itu setiap tahunnya.

Di luar negeri, Prabowo punya saham di sejumlah perusahaan di Prancis dan Argentina. Namun perusahaannya yang paling moncer di luar Indonesia adalah Karazanbasmunai, sebuah perusahaan migas yang berbasis di Kazakhstan, Eropa Tengah. Sejak perusahaan itu dibeli 12 tahun lalu, Prabowo berhasil menggenjot produksi minyaknya dari 12.500 barel menjadi 50.000 barel per hari. Cadangan minyak mentah ladang ini pun masih berlimpah: sekitar 340 juta barel.

Yang unik, Prabowo juga mencantumkan 94 ekor kuda dan ratusan kambing ettawa dalam laporan harta kekayaannya. Total nilainya Rp 5 miliar. ”Kalau diambil rata-rata, total harga semua kudanya sekitar Rp 3 miliar,” kata Muzani. Sementara peternakan kambing adalah program yang dirintis Prabowo ketika menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Di sana kambing ettawa asli dari kawasan Jamnapari, India, dikawinkan dengan kambing lokal. ”Semua kambing diberikan cuma-cuma kepada koperasi yang mau,” kata Muzani. ”Sementara susunya juga diambil gratis oleh penduduk sekitar,” katanya.

Meski mengkilap, bukan berarti kerajaan bisnis Prabowo luput dari masalah. Desember tahun lalu, salah satu perusahaannya, PT Kiani Kertas—kini berganti nama menjadi Kertas Nusantara—digugat pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penggugatnya Allied Investment Ltd., sebuah perusahaan investasi dari Hong Kong, Cina. Allied menuding perusahaan produsen kertas itu lalai melunasi pinjamannya US$ 20 juta. Namun, pekan lalu, mendadak penggugat mencabut tuntutannya. ”Kami sedang dalam proses berdamai,” kata kuasa hukum Allied, Tisye Erlina Yusuf.


TIDAK sembarang orang bisa memasuki kompleks perumahan Puri Cikeas Indah, di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Bogor. Petugas pengaman akan langsung mencegat mereka yang main selonong. Tanpa janji, jangan harap bisa melenggang.

Kompleks perumahan seluas 25 hektare yang awalnya dikembangkan oleh Marsekal Madya Purnawirawan Suratto Siswodihardjo pada 1994 ini memang kawasan perumahan elite. Sejumlah purnawirawan militer seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo, Letnan Jenderal Purnawirawan Soeyono, dan Jenderal Purnawirawan Subagyo Hadi Siswoyo tinggal di situ.

Karena itu, banyak yang meragukan laporan harta kekayaan berupa tanah dan bangunan Yudhoyono yang ”hanya” Rp 2,4 miliar. Seorang staf pemasaran real estate yang dihubungi Tempo pekan lalu menaksir harga komersial tanah di Puri Cikeas sekarang Rp 1,5 hingga 2 juta per meter persegi. Jika benar rumah SBY berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter persegi, nilai pasaran tanahnya saja sudah sekitar Rp 10 miliar.

Subagyo Hadisiswoyo, yang dihubungi pekan lalu, membenarkan. Subagyo mengaku membeli kaveling tanah di Puri Cikeas Indah pada 1995 dengan harga Rp 35 ribu per meter persegi. ”Waktu itu jalan masuknya saja belum diaspal,” katanya. Sekarang, dia yakin nilai tanahnya sudah naik berkali-kali lipat.

Pengembang Puri Cikeas, Suratto Siswodihardjo, menjelaskan SBY membeli tanah di Cikeas sekitar 1995 dengan mencicil. ”Waktu itu dia masih kolonel,” katanya.

Juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng, menegaskan bahwa Yudhoyono mengisi laporan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ”Jadi, harga taksiran yang digunakan ya sesuai dengan permintaan KPK,” katanya.

Kenaikan nilai harta Yudhoyono sebesar Rp 1,8 miliar dalam dua tahun, menurut Andi, wajar saja. ”Jumlah itu sesuai dengan pendapatannya,” kata Andi, Jumat pekan lalu. Sebagai presiden, pendapatan SBY adalah Rp 62,7 juta per bulan. Jika dana itu ditabung saja, selama lima tahun memerintah, terkumpul duit sekitar Rp 3,75 miliar. ”Selain itu, ada penghasilan tambahan dari royalti lagu ciptaan SBY sebesar Rp 40 juta,” katanya. Album lagu-lagu SBY berjudul Rinduku Padamu terjual 40 ribu keping di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Muhammad Jasin menerangkan bahwa patokan harga yang dipakai Komisi untuk menaksir harga tanah dan bangunan adalah nilai jual obyek pajak (NJOP). ”Banyak sekali kasus di mana NJOP terlambat mengikuti nilai pasar,” kata Jasin. NJOP untuk tanah di Cikeas adalah Rp 400 ribu/meter persegi.

Jasin juga mengingatkan bahwa KPK tidak melakukan investigasi atas laporan kekayaan para calon presiden. ”Ini hanya data awal, yang kelak akan dibandingkan dengan harta kekayaan mereka di masa depan, jika terpilih,” katanya.

Wahyu Dhyatmika, Ismi Wahid, Amandra Megarani, Cheta Nilawaty, Sutarto (Jakarta), Febriyanti (Padang), S.G. Wibisono (Balikpapan)
Pengurus Yayasan Saling Lempar soal Dana Joko Tjandra
Senin, 04 Januari 2010 | 07:39 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengurus Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian saling lempar soal sumbangan dana Rp 9 miliar dari pengusaha Joko Sugiarto Tjandra, yang kini menjadi buron.

Ketua Umum Yayasan Arwin Rasyid mengaku tidak mengetahui ada aliran dana dari kocek Joko Tjandra. "Sebagai ketua umum, saya hanya bertugas mengelola dana yang diamanatkan kepada saya."

Menurut Arwin, selama ia memimpin yayasan, dana yang dihimpun sekitar Rp 100 miliar. Dana itu berasal dari banyak pengusaha. "Soal detailnya, yang tahu Ketua Dewan Pembina (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto)," kata Arwin kepada Tempo, Rabu pekan lalu.

Arwin menambahkan, dana yang dikumpulkan yayasan sudah disalurkan ke masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial di bidang kesehatan, kesenian, dan pendidikan.

Dalam buku Membongkar Gurita Cikeas, George Junus Aditjondro menuding Yayasan Kesetiakawanan sebagai salah satu yayasan penyokong kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan presiden. Yayasan tersebut telah memobilisasi dukungan politik dan ekonomi untuk kemenangan Yudhoyono. Aditjondro antara lain mempersoalkan aliran dana Rp 1 miliar dari Joko Tjandra, buron kasus cessie Bank Bali, ke yayasan tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto membenarkan ada sumbangan Joko Tjandra ke Yayasan Kesetiakawanan. "Benar, memang ada aliran dana tersebut," ujar Djoko kepada Tempo melalui telepon, Senin pekan lalu.

Namun, ia menyangkal anggapan bahwa dana tersebut dipakai untuk kampanye pemenangan pasangan Yudhoyono-Boediono dalam pemilihan presiden. "Omong kosong kalau itu terkait dengan dana kampanye," ujar Djoko.

Djoko juga membenarkan bahwa yayasan yang ia dirikan bersama bekas Kepala Kepolisian RI Sutanto dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pada Februari 2008 itu memang menerima sumbangan dari berbagai pihak. "Saat (yayasan) didirikan, saya meminta beberapa kawan untuk bergabung," ucapnya.

Semua dana yang masuk ke rekening yayasan, menurut Djoko, kemudian dikelola oleh bendahara yayasan. "Sebagai dewan pembina yang mendirikan yayasan, saya tidak terlibat dalam operasional," ujarnya. "Tapi saya pastikan setiap tahun dana yang masuk diaudit."

Khusus sumbangan Joko Tjandra, menurut Djoko, juga sudah dijelaskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ketika KPK menanyakan aliran dana tersebut kepada yayasan.

Pada kesempatan terpisah, Djoko mengatakan bahwa juru bicara kepresidenan, Dino Patti Djalal, tengah mengurus pembuatan buku putih untuk jawaban tuduhan Aditjondro. Tapi kemarin Dino membantah jika disebut sedang menyusun buku putih. "Yang sedang saya siapkan adalah buku tentang nation building, tidak ada kaitannya dengan buku George," kata Dino melalui telepon.

BOBBY CHANDRA | TITIS SETIANINGTYAS | BUNGA MANGIASIH | JAJANG

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar