Rabu, 10 Maret 2021

bwat yang mo baca gurita cikeas n makin mengGURITA (3)


RIP
vendetta from the cemetery: https://news.detik.com/berita/d-5482445/klb-demokrat-tetapkan-moeldoko-ketum-marzuki-alie-ketua-dewan-pembina KLB Demokrat Tetapkan Moeldoko Ketum, Marzuki Alie Ketua Dewan Pembina 
Jakarta beritasatu - George Junus Aditjondro aktivis dan penulis buku kontroversial "Membongkar Gurita Cikeas" meninggal dunia pada usia 70 tahun di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu pagi (10/12) pukul 04.45 WIB atau 05.45 WITA.
Andreas Harsono, jurnalis dan peneliti Human Right Watch (HRW) Indonesia, yang juga menjadi rekan sekaligus mantan murid George Junus Aditjondro mendapatkan kabar duka tersebut pada pukul 05.00 WIB dari salah satu asisten almarhum.
"Meninggal pagi ini waktu Palu. Dia dua hari lalu bangun pagi muntah, lantas dibawa ke rumah sakit di Palu dan hari ini meninggal. George memang sudah kena stroke cukup lama, dia masuk rumah sakit di Yogyakarta dan sempat koma," kata Andreas Harsono saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu pagi.
Andreas mengatakan kepergian George yang pernah menjadi wartawan Tempo itu sangat mengejutkan karena mereka masih melakukan kontak pada Jumat (9/12) untuk membicarakan acara seminar yang akan dihadiri Andreas pada pertengahan bulan ini.
"Terakhir kontak kemarin, dia susah ngomong jadi bicara lewat asisten yang meminta saya datang ke Palu pada tanggal 19 Desember. Dia memang tidak ngomong langsung, bisa bicara tapi agak sulit, jadi bicara lewat Ferry (asistennya), intinya dia senang saya mau datang seminar. Saya juga tak menyangka dia meninggal hari ini," ujar Andreas.
Andreas mengutarakan bahwa Indonesia kehilangan seorang tokoh cendekiawan yang rajin menulis tentang Indonesia. Menurut Andreas, George juga sosok kritis dan berani karena mengritik pemerintahan Soeharto mengenai kasus korupsi dan Timor Timur. Ia sempat harus meninggalkan Indonesia ke Australia dari 1995 hingga 2002. Ia dicekal oleh rezim Soeharto pada Maret 1998.
"Dia cendekiawan dan penulis yang rajin. Dia aktivis yang mendirikan lebih dari 20 organisasi di seluruh Indonesia dari Pulau Jawa hingga Papua," ucapnya.
George  di mata Andreas seorang intelektual istimewa yang pernah menulis berbagai macam daerah di Indonesia.


/WBP
ANTARA

TEMPO.COPalu - George Junus Aditjondro di mata rekan-rekannya sesama aktivis di Indonesia adalah sosok aktivis dan sosiolog yang terdidik, cerdik, pandai, rendah hati, dan mudah bergaul dengan siapa pun. Dalam kehidupan sehari-harinya, baik di kampung, kota, maupun kampus, George memiliki sikap yang sama hormatnya, kepada orang tua maupun anak muda.

"Tapi, beliau tidak pernah hormat terhadap kekuasaan pemerintah yang menindas," kata Chalid Muhammad, seorang aktivis, saat di tempat duka kepada Tempo, Sabtu, 10 Desember 2016.

Chalid yang juga Penasihat Senior Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mengatakan karakter George, sejak zaman Soeharto, yang dikenalnya adalah sosok pemberani. “Saya mengenal beliau, ketika saat itu beliau terpaksa meninggalkan Indonesia pergi ke Australia karena terkena pasal makar yang tidak beliau lakukan,” katanya.

Beberapa aktivis di Jakarta, saat itu harus menjemput George di bandara untuk mau balik ke Jakarta. Menurut dia, George adalah sosok yang mempunyai insting investigatif yang sangat kuat.


Menurut Chalid, George adalah orang yang mudah sekali merangkai fakta yang satu dengan fakta yang lain menjadi puzzle atau gambar yang lengkap. Hasilnya adalah sejumlah tulisan dengan hasil yang kuat.

Tulisan-tulisan George, selain kuat dengan data dan analisis, tidak provokatif. Chalid menuturkan, investigasi korupsi yang merupakan kekuatan dari George, mengharuskan gaya tulisan seperti itu, sehingga mudah dimengerti banyak orang.

“Saya kira itulah kesan yang terkuat dari George. Kekuatan investigasi George itu bahkan bisa menginspirasi orang lain, seperti dalam konteks Lore Lindu yang pernah menjadi tulisannya. Saya kira, sebelum aktivis menulis tentang Lore Lindu, di Poso itu, George sudah memulainya. Kadang-kadang investigasinya itu selangka di depan dari yang lainnya,” kata Chalid.

George juga pernah menetap di wilayah Papua, dengan teman-teman YPMD untuk Papua. Di zaman Soeharto, ia juga pernah membicarakan masalah transmigrasi. Padahal saat itu orang takut berkomentar tentang transmigrasi. "Namun George, bisa dengan tajam menulis komentar-komentar soal analis tentang transmigrasi," ujar Chalid.

George, telah menerima kalpataru dari pemerintah karena konsistensi perjuangannya. Namun ketika dia melihat ada kritik yang kuat terhadap kementerian dan pemerintah pada waktu itu, penghargaan kalpataru tersebut dia kembalikan.

Kini, George, telah tiada. George Junus Aditjondro meninggal pada Sabtu, 10 Desember, pukul 05.45 Wita, di Rumah Sakit Bala Keselamatan, di Jalan Woodward, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, di usia 70 tahun. Selamat jalan kawan, perjuanganmu akan selalu kami kenang.

AMAR BURASE
🙏

A scandal-plagued Indonesian bank, now in the hands of a controversial Japanese company, was sold to its new owners for virtually nothing, adding another layer of intrigue to the long saga of what was once the notorious Bank Century.  It is now doing business as PT Bank J Trust Indonesia TBK. 
The result, since Century’s founding in 1989, is the disappearance of the equivalent of more than US$1 billion from Indonesia’s treasury – including the equivalent of US$245.2 million paid and forgiven to J Trust to take over the bank, with the potential for criminal action against officials all the way up to the top of the government.
Bank Century virtually collapsed almost nine years ago, its demise and bailout ensnaring cabinet ministers, with hundreds of millions of dollars stolen and moved overseas, and leading to questions of impropriety directed against the government and President Susilo Bambang udhoyono.
Clouds over the operation
When it became Bank Mutiara in 2009, the clouds didn’t lift. By then it was under the administration of the Indonesian Bank Insurance Corporation, a quasi-autonomous government organization more widely known by its Indonesian acronym LPS. Indonesian sources say concern was growing among Yudhoyono’s allies about the rat’s nest that would be found inside Bank Mutiara once a new administration came into office, and they were determined to get it off the books of the agency before President Joko Widodo took office.
The LPS went in search of buyers in 2014. Although it was offered to 18 would-be purchasers, it found few takers and the bank was eventually sold Tokyo-based J Trust Co. in a transaction that appears to have been anything but arms-length. The sale in fact appeared to be structured so that J Trust was the only bidder, with preferential, predetermined terms. The Japanese concern renamed it Bank J Trust after supposedly agreeing to pay US$368.0 million in cash under Indonesian Financial Services Authority law.
But the records make it look like J Trust actually paid only 6.8 percent of that amount, or US$24.14 million upfront, and that was 33 days after the alleged sale date. According to an exhaustive examination of both J Trust’s books and LPS records, it appears that the LPS, Bank Sentral Republik Indonesia – the central bank – and several other government agencies were complicit in the transaction.  
CEO with a checkered past
J Trust Group is a Japanese financial services provider headed by Nobuyoshi Fujisawa, who, among other things, had been an executive with various subsidiaries of Livedoor, a Japanese Internet service provider that went belly-up spectacularly in 2006 amid charges of market manipulation, securities fraud and false accounting procedures.
According to records in Japan, Fujisawa was the President of Livedoor Credit Co Ltd, Livedoor Services Co, Livedoor Factoring Co Ltd and Kazaka Services, now Partir Services Ltd.  J Trust purportedly specialized in buying up distressed bankrupt concerns like Takefuji Corp., another consumer lending company that went under in 2010 with the equivalent of US$5.1 billion in liabilities. J Trust has emerged as a rebranded Southeast Asian vulture fund.
The Tokyo-based group shares a bewildering pretzel palace of cross shareholdings with APF Financial, Showa Holdings Ltd, Wedge Holdings Co., Ltd, Group Lease PCL, PT Bank J Trust Indonesia TBK and the Thailand-based Group Lease.  Mitsujo Konoshita, the chairman and chief executive of Group Lease was recently fined the astonishing equivalent of US$37.1 million by Japan’s financial regulator for stock manipulation of Wedge Holding shares in 2013.
US Commerce chief among shareholders
Other major shareholders include Taiyo Pacific Funds, Invesco, the California Public Employees Retirement System (CalPERS), Saikyo Bank and WL Ross CG Partners. The W L Ross is Wilbur Ross, the secretary of commerce in the Trump administration.
As Asia Sentinel reported on April 10, it was publicly announced by the Indonesian government that J Trust had bought Bank Mutiara and paid the equivalent of US$368 million for 99.996 percent of it. But no mention of cash payment of that amount has appeared in any of J Trust’s financial statements over the past three years. Under Financial Services Authority and LPS law, J Trust was required to pay the US$368 million in cash in full at the time of purchase. However, LPS records show that J Trust paid only the equivalent of US$24.14 million down with a promise to cover future losses for a set period of time.
Bank Indonesia then arranged for a sharia loan promissory note through the Deposit Insurance Corporation for the remainder.  In 2016, according to LPS records, the insurance corporation wrote down Rp3.065 trillion (US$230.65 million) on the sharia promissory note. That means the note was never paid and J Trust was virtually given Bank Mutiara in exchange for covering the flailing bank’s losses from Nov. 20, 2014 onward, up to a capped amount within three to five years.  Those losses amounted to US$151.8 million as of December 31, 2016.
No record of the payment
There is no record, either in J Trust’s annual reports, or in the LPS’s records, that the sharia loan or the upfront US$368 Conditional Share Purchase Agreement (“CPSA”) purchase price proceeds have ever been paid by J Trust in cash.  Over a period of weeks, Asia Sentinel has asked the LPS in a series of emails for the details of the sale, without ever receiving an adequate explanation of what happened. After a series of emails that produced no substantive responses, the editors of Asia Sentinel decided to go ahead with the story. 
Asia Sentinel has also repeatedly sought to get J Trust to provide details of its payment for the bank. After three emails to J Trust’s international public relations representative Keiko Nishihara, J Trust’s lawyers Nishimura and Asahi of Tokyo delivered an unusual response:
“Your inquiries in your said emails are pertaining to matters that may relate to the pending disputes in which J Trust has been involved; therefore, J Trust has no intention to answer your inquiries regarding any details.”
That was followed up on May 26 with a letter from J Trust’s Hong Kong-based lawyers Linklaters threatening libel action.
Subsequent emails to Linklaters as well as, Nishimura, Asahi and the LPS have been met with silence.  There has also been no response from J Trust or the LPS on when the Conditional Share Purchase Agreement with J Trust expires.  
In the meantime, J Trust Group has been hemorrhaging cash flow, pouring US$217 million into what is now Bank J Trust Indonesia, continuing into March 2017.  That is after allegedly agreeing on paper to pay what was said to be the highest multiple on a book value basis in Southeast Asian history for a bank in a non-competitive and non-transparent and seemingly fraudulent LPS sale process.
Major paper loss
The cumulative book value write-down for J Trust indicates a 65.2 percent paper loss on investment so far.  That raises questions why J Trust bought the Bank in the first place. The silence by the group and Fujisawa leaves no answers to that or a long string of other questions.
For instance, in its March 31, 2017 Annual Report, J Trust says that in October 2016, the board of directors passed a resolution to acquire the shares of DH Savings Bank, based in Busan, South Korea.
“After six months since we entered into a share acquisition agreement, the (sic. South Korean) Financial Authority was still not ready to accept the company’s application for becoming a major shareholder. The company accordingly cancelled the agreement and aborted the share acquisition plan.”
No record of Korean acquisition attempt
However, as Asia Sentinel reported on May 4, a spokeswoman for South Korea’s financial authority said the agency had no record of an application to take over DH Savings, and DH Savings refused any comment.  That raises the question whether the whole DH Savings exercise was merely an attempt at window-dressing to inflate J Trust’s less than impressive earnings and operating losses from FY2014 through FY2017.
Then there is the matter of J Trust’s accounting standards. In the same report announcing the mysterious cancellation of the DH Savings transaction, J Trust announced it was switching from the Japan Generally Accepted Accounting Principles, or J-GAAP, to International Financial Standards, or IFRS, which is generally looked upon as a sensible move because it standardizes J Trust’s accounting with a single set of standards developed and maintained by the International Accounting Standards Board on a globally consistent basis.
But fortuitously for J Trust, switching over to IFRS eliminated the three-month timing difference in account closing for its two Indonesian subsidies, Bank JTrust Indonesia and J Trust Investments, reflecting 15 months of operating revenue rather than 12 months and increasing operating revenue by 25 percent. It has also substantiated J Trust’s attempts to write off massive goodwill numbers over an extended period. Shades of Takefuji resound.
According to its adjusted Fiscal Year 2017 reports, J Trust lost the equivalent of another US$13 million on its Thailand-based Group Lease motorcycle lending operation after a US$11.5 million gain on the sale of shares of the Indonesia-based Bank Mayapada. Along with previous losses, Group Lease has an implied total stock price loss of 38.4 percent on J Trust’s US$220 million investment in Group Lease since May of 2015.
Accounting legerdemain documents profit
 Nonetheless, through a series of accounting adjustments, Group Lease managed to document US$ 28.98 million in net income for 2016, or did until the global accounting firm, E&Y, qualified its FY2016 accounts, causing its market capitalization on the Stock Exchange of Thailand to nosedive by US$2.2. billion in 90 days, from THB69.75 per share to THB12.40, a decline of 82.22 percent. In its own non-audited reports, J Trust said the qualifications “are not material” but its share price along with Wedge Holdings, Showa Holdings and APF Holdings has plummeted since February 14 in a Japanese version of a Valentine’s Day massacre.

None of this has managed to bolster J Trust’s stock price on the Tokyo Stock Exchange, falling from ¥14000 on Feb.16 to ¥809 on June 9, a 42.2 percent drop and the biggest including 2013, when the shares fell by 53.8 percent after J Trust’s ¥97 billion rights offering. The J Trust saga continues through today as Fujisawa’s accountants continue to adjust book losses.
🐆

JAKARTA, KOMPAS.com

 — Kicauan akun Twitter mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, @anasurbaningrum, mendadak ramai ditanggapi netizen.

Dengan tanda bintang bertuliskan admin, pengelola akun tersebut mengunggah foto tulisan tangan Anas. Tulisan berbahasa Jawa itu berisikan tujuh poin falsafah Jawa, yakni:
"1. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami untuk 'ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani'."
Kalimat tersebut merupakan falsafah Jawa yang artinya memohon bimbingan agar pemimpin jika di depan memberi suri teladan, jika di tengah pemimpin membaur dengan rakyatnya untuk menyemangati, dan jika di belakang pemimpin memberi dorongan motivasi yang kuat kepada rakyatnya.
"2. Ya Allah, jangan sampai terjadi 'mestine dadi tuntunan malah dadi tontonan'."
Artinya, jangan sampai yang mestinya menjadi tuntunan malah jadi tontonan rakyat karena perbuatan yang tak semestinya.
"3. Ya Allah, jauhkan kami dari pekerti 'ono ngarep ewuh-ewuhi, ono mburi ngegol-egoli'."
Artinya di depan menghalangi, di belakang malah menjadi beban.
"4. Ya Allah, ingatkan kami bahwa 'ajining diri ono ing lathi, ajining diri ono ing cuitan'."
Artinya, harga diri itu ada di ucapan, harga diri itu ada di kicauan.

View image on Twitter


"5. Ya Allah, jauhkan para pemimpin kami dari 'JARKONI biso ngajar ora biso nglakoni'."
Artinya, bisa mengajari, tetapi tak bisa melakukan apa yang diajarkan.
"6. Ya Allah, jangan lupakan kami dari petuah leluhur 'ojo metani alaning liyan'."
Artinya, jangan mencari keburukan orang lain.
"7. Ya Allah, jangan ubah 'lengser keprabon madeg pandhitomenjadi lengser keprabon madeg CAKIL'."
Artinya, setelah berkuasa berubah menjadi orang yang terhormat, setelah berkuasa menjadi orang yang buruk.
Menanggapi hal itu, I Gede Pasek Suardika selaku politisi yang dekat dengan Anas mengaku tak mengetahui siapa yang disasar Anas melalui tulisan berisikan tujuh falsafah Jawa tersebut.
Pasek mengatakan, biasanya, Anas memang menyampaikan sesuatu kepada pengelola akun Twitter-nya untuk mengeluarkan kicauan.
Kicauan Anas, kata Pasek, biasanya juga menanggapi hal yang ramai terjadi di Twitter sebelumnya.
Saat ditanya apakah kicauan Anas itu mengarah kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang baru saja kicauannya soal hoax ramai ditanggapi netizen, Pasek hanya tertawa.
"Kalau itu saya tidak tahu, tetapi bisa jadi beliau (Mas Anas), kicauannya, merespons isu yang tengah hangat di Twitter," kata Pasek, saat dihubungi, Senin (23/1/2017) pagi.
"Isinya bagus juga, tentang falsafah Jawa. Pastinya bisa dimaknai orang yang membacanya," ujar Pasek.
Akun resmi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, @SBYudhoyono, mengunggah tweet curhat kepada Tuhan, Jumat (20/1/2017). Curhat itu terkait fitnah yang dianggapnya merajalela belakangan ini.
Pada akhir tweet tertulis *SBY* atau tanda bahwa tweet ditulis langsung oleh SBY.

"Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar "hoax" berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*," demikian tweet tersebut.
👀

Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri memeriksa mantan Kepala Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka DKI Jakarta Sylviana Murni terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Agus Yudhoyono itu diperiksa selama sekitar 7 jam.
Wanita yang akrab disapa Sylvi itu hadir sekitar pukul 07.53 WiB dan selesai pemeriksaan pukul 15.29 WIB. Dalam kesempatan itu, dia sempat menjelaskan ikhwal pemanggilannya.
"Saya jelaskan, saya sampaikan dalam surat ini ada nama saya, tapi di sini ada kekeliruan yaitu tentang pengelolaan dana bansos Pemrov DKI Jakarta. Padahal itu bukan dana bansos, tetapi ini adalah dana hibah," ucap Sylvi, di gedung Ombudsman, Jakarta, Jumat (20/1/2017).
Setelah itu, ia tidak mau menjawab pertanyaan awak media. Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu memilih bungkam.
Sylviana Murni diperiksa terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial saat dirinya menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka DKI Jakarta 2014. Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Erwanto Kurniadi membenarkan pihaknya mengeluarkan surat panggilan terhadap Sylviana.
Surat pemanggilannya tersebut bernomor: 8/PK-86/I/2017/Tipikor‎ tanggal 18 Januari 2017 dan ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Korupsi Polri Brigjen Akhmad Wiyagus. Pemanggilan mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.lidik/04/I/2017/Tipidkor tanggal 6 Januari 2017 sesuai Laporan Informasi Nomor: LI/46/XI/2016/Tipidkor tanggal 24 November 2016.
💣


DEPOK jpnn - Meski telah menghirup udara bebas sejak 10 November lalu, status Mantan Ketua KPK Antasari Azhar sejatinya masih narapidana. Jika salah melangkah, terpidana kasus pembunuhan berencana itu bisa dengan mudah kembali masuk bui.
Peringatan tersebut disampaikan Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin ketika diwawancara wartawan di Balai Sidang, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Sabtu (12/11).
Amir mengatakan, untuk menjaga status bebas bersyarat, Antasari mesti menjauhi hal-hal yang berpotensi menggangu posisinya.
"Saran saya mudah-mudahan beliau bisa menikmati posisinya napi yang bebas bersyarat, dan kalau bisa menjauhi hal-hal, ucapan-ucapan atau pernyataan-pernyataan yang kemudian bisa menggangu posisinya sebagai narapidana bebas bersyarat," ujar Amir.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu menjelaskan, status Antasari bergantung pada penilaian balai pemasyarakatan atas perilakunya. Jika ada perbuatannya yang dianggap melanggar ketentuan, status bebas bersyarat bisa dicabut.
Karena itu, Amir menyarankan Antasari berhati-hati untuk tidak melontarkan pernyataan yang bisa membuat orang lain merasa dirugikan. 
Pasalnya, orang tersebut bisa saja melaporkan dia ke balai pemasyarakatan.
"Mudah-mudahan tidak ada orang yang terusik. Karena kalau ada orang yang terusik dia berhak mengadukan masalah itu kepada balai pemasyarakatan. Saya sangat mendoakan beliau sukses menjalankan statusnya dan jangan terganggu sehingga balai pemasyarakatan melalukan penilaian yang akan merugikan dirinya," demikian Amir.
Lebih lanjut Amir menilai, pembebasan bersyarat diberikan pemerintah tak ada hubungannya dengan kasus yang pernah dipegang Antasari saat di KPK.
Menurut Amir, jika aparat hukum tetap ingin menindaklanjuti kasus yang pernah dipegang Antasari, kejaksaan, KPK maupun kepolisian harus memiliki bukti dan bukan hanya sekedar spekulasi semata. 
"Apalagi kalau dalam proses penyelidikan nantinya malah mendeskreditkan pihak tertentu," pungkasnya. (rmol/dil/jpnn)
💣


JAKARTA (Pos Kota) – Calon gubernur Agus Yudhoyono, membantah dirinya mengumbar janji menghambur-hamburkan APBD. Program dana bantuan yang dijanjikan diberikan untuk warga Jakarta dan akan tepat sasaran.
“Program bantuan yang saya tawarkan ada yang bersifat temporer, membantu masyarakat yang makan saja sulit,” kata Agus, usai melakukan gerilya di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (29/12/2016). Pernyataan Agus ini sekaligus menjawab sindiran calon lain mengenai tema kampanye pasangan calon gubernur DKI nomor urut satu ini
Agus mengungkapkan, ia ingin warga dibekali dengan berbagai keterampilan agar dapat mandiri menghidupi keluarganya. “Dengan keterampilan mereka akan berdikari untuk keluarga. Di samping itu, kita ingin mengurangi pengangguran dan memberi bantuan modal,” ujarnya.
Untuk mekanisme penyalurannya, Agus memastikan semua melalui bantuan dana bergulir. Hal itu dilakukan agar dana yang nantinya diberikan ke masyarakat tidak diselewengkan.

“Semuanya harus tepat sasaran, akuntabel dan dilakukan pendampingan agar dimanfaatkan untuk usaha dan bukan untuk hal lain,” imbuhnya. (julian/us)
👺

TEMPO.COJakarta -Badan Pengawas Pemilu Jakarta menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ketua Bawaslu Jakarta Mimah Susanti mengatakan pelanggaran terbanyak dilakukan oleh pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. "Ada 134 totalnya," kata Mimah, kemarin.

Sedangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat melakukan pelanggaran sebanyak 58 kali dan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno 56 pelanggaran.

Mimah mengatakan pelanggaran yang dilakukan beragam mulai dari kampanye membawa anak kecil, penggunaan fasilitas negara hingga kampanye di tempat ibadah. Bawaslu juga menemukan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan Agus-Sylviana.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan nomor urut satu ini ditemukan oleh panitia pengawas pemilu Jakarta Utara pada pertengahan bulan lalu. Pada saat Agus sedang kampanye tertutup di GOR Jakarta Utara, 13 November lalu, anak dari mantan presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini menjanjikan Rp 1 miliar per RW jika terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Agus menyatakan bakal mengalokasi dana yang bersumber dari APBD itu untuk memberdayakan komunitas RT/RW.



TRIBUNNEWS.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan, program Rp 1 miliar per RW yang dicanangkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, sebagai politik uang.
Oleh karena itu, program tersebut dianggap sebagai salah satu pelanggaran kampanye.
Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menjelaskan, rencana program Rp 1 miliar per RW dikategorikan sebagai politik uang karena program tersebut tidak tercantum dalam visi dan misi yang dilaporkan Agus-Sylvi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
"Apa yang disampaikan Pak Agus saat itu tidak tercatat dalam visi misi," kata Mimah di Hotel Grand Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2016).
Meski dinyatakan sebagai politik uang, Mimah menyatakan tidak ada unsur tindak pidana dalam program Rp 1 miliar per RW yang dijanjikan Agus-Sylvi.
Oleh karena itu, pelanggaran tersebut dilaporkan ke KPU DKI sebagai pelanggaran administrasi.

"Kami (Bawaslu) duga ada dugaan pelanggaran administrasinya. Maka, dugaan itu kami teruskan pada KPUD. Sanksinya kami serahkan pada KPUD," kata Mimah. (Kompas.com/ Alsadad Rudi)

Selasa, 02 Maret 2021

keyakinan TINGGI lawan kepicikan TINGGI

Ba’asyir juga meminta kepada para pengikutnya untuk mendukung ISIS, kata ketua Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Mochammad Achwan.
JAT adalah organisasi yang didirikan oleh Ba'asyir setelah keluar dari Jemaah Islamiah, yang dinyatakan berada di belakang bom Bali 2002 dan beberapa kasus terorisme.
"Ba'asyir mengatakan kepada kami untuk mendukung perjuangan ISIS karena tiga hal. Ada pemimpinnya, bisa melaksanakan syariat, dan dideklarasikan. Tapi Pak Ba'asyir belum berbaiat (menyatakan sumpah setia)," kata Achwan kepada Sri Lestari dari BBC Indonesia.
"Pak Ba'asyir baru sebatas mendukung," katanya.

Peran individu

ISIS menyerukan orang-orang Islam untuk datang ke Irak dan Suriah guna mendirikan negara Islam.
Ia enggan menjelaskan secara rinci bentuk dukungan kepada ISIS tapi mengatakan sejumlah anggota JAT telah pergi ke Suriah dan bergabung dengan ISIS dan Jabhat al-Nusra (JN).
JN merupakan sebuah organisasi jihadis di Suriah yang memiliki kaitan dengan al-Qaida.
Pengamat terorisme Taufik Andrie mengatakan dukungan yang diberikan oleh Ba’asyir bisa berpengaruh kepada para pengikutnya, tapi secara umum peran kepemimpinan dalam kelompok jihad tidak terlalu banyak berperan.
"Dinamika jihad global itu membutuhkan keputusan yang sifatnya segera dan individu memungkinan untuk mengambil peran di sini. Tanpa keputusan amir (pemimpin) pun mereka dapat mengambil keputusan secara individu karena ada ruangnya yaitu di Suriah dan Irak," jelas Taufik.
Selain Abu Bakar Ba’asyir, terpidana terorisme yang mendukung ISIS adalah Aman Abdurrahman, yang divonis sembilan tahun penjara karena kasus pelatihan terorisme di Aceh.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyatakan anggota kelompok militan dari Indonesia bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak, tapi tidak dapat memastikan jumlah mereka.

The Jihad Against the Jihadis
How moderate Muslim leaders waged war on extremists—and won.
By Fareed Zakaria | NEWSWEEK
Published Feb 12, 2010
From the magazine issue dated Feb 22, 2010
September 11, 2001, was gruesome enough on its own terms, but for many of us, the real fear was of what might follow. Not only had Al Qaeda shown it was capable of sophisticated and ruthless attacks, but a far greater concern was that the group had or could establish a powerful hold on the hearts and minds of Muslims. And if Muslims sympathized with Al Qaeda's cause, we were in for a herculean struggle. There are more than 1.5 billion Muslims living in more than 150 countries across the world. If jihadist ideology became attractive to a significant part of this population, the West faced a clash of civilizations without end, one marked by blood and tears.
These fears were well founded. The 9/11 attacks opened the curtain on a world of radical and violent Islam that had been festering in the Arab lands and had been exported across the globe, from London to Jakarta. Polls all over the Muslim world revealed deep anger against America and the West and a surprising degree of support for Osama bin Laden. Governments in most of these countries were ambivalent about this phenomenon, assuming that the Islamists' wrath would focus on the United States and not themselves. Large, important countries like Saudi Arabia and Indonesia seemed vulnerable.

More than eight eventful years have passed, but in some ways it still feels like 2001. Republicans have clearly decided that fanning the public's fears of rampant jihadism continues to be a winning strategy. Commentators furnish examples of backwardness and brutality from various parts of the Muslim world—and there are many—to highlight the grave threat we face.
But, in fact, the entire terrain of the war on terror has evolved dramatically. Put simply, the moderates are fighting back and the tide is turning. We no long-er fear the possibility of a major country succumbing to jihadist ideology. In most Muslim nations, mainstream rulers have stabilized their regimes and their societies, and extremists have been isolated. This has not led to the flowering of Jeffersonian democracy or liberalism. But modern, somewhat secular forces are clearly in control and widely supported across the Muslim world. Polls, elections, and in-depth studies all confirm this trend.
The focus of our concern now is not a broad political movement but a handful of fanatics scattered across the globe. Yet Washington's vast nation-building machinery continues to spend tens of billions of dollars in Iraq and Afghanistan, and there are calls to do more in Yemen and Somalia. What we have to ask ourselves is whether any of that really will deter these small bands of extremists. Some of them come out of the established democracies of the West, hardly places where nation building will help. We have to understand the changes in the landscape of Islam if we are going to effectively fight the enemy on the ground, rather than the enemy in our minds.
Once, no country was more worrying than bin Laden's homeland. The Kingdom of Saudi Arabia, steward of the holy cities of Mecca and Medina, had surpassed Egypt as the de facto leader of the Arab world because of the vast sums of money it doled out to Islamic causes—usually those consonant with its puritanical Wahhabi doctrines. Since 1979 the Saudi regime had openly appeased its homegrown Islamists, handing over key ministries and funds to reactionary mullahs. Visitors to Saudi Arabia after 9/11 were shocked by what they heard there. Educated Saudis—including senior members of the government—publicly endorsed wild conspiracy theories and denied that any Saudis had been involved in the 9/11 attacks. Even those who accepted reality argued that the fury of some Arabs was inevitable, given America's one-sided foreign policy on the Arab-Israeli issue.
America's initial reaction to 9/11 was to focus on Al Qaeda. The group was driven out of its base in Afghanistan and was pursued wherever it went. Its money was tracked and blocked, its fighters arrested and killed. Many other nations joined in, from France to Malaysia. After all, no government wanted to let terrorists run loose in its land.
But a broader conversation also began, one that asked, "Why is this happening, and what can we do about it?" The most influential statement on Islam to come out of the post-9/11 era was not a presidential speech or an intellectual's essay. It was, believe it or not, a United Nations report. In 2002 the U.N. Development Program published a detailed study of the Arab world. The paper made plain that in an era of globalization, openness, diversity, and tolerance, the Arabs were the world's great laggards. Using hard data, the report painted a picture of political, social, and intellectual stagnation in countries from the Maghreb to the Gulf. And it was written by a team of Arab scholars. This was not paternalism or imperialism. It was truth.
The report, and many essays and speeches by political figures and intellectuals in the West, launched a process of reflection in the Arab world. The debate did not take the form that many in the West wanted—no one said, "You're right, we are backward." But still, leaders in Arab countries were forced to advocate modernity and moderation openly rather than hoping that they could quietly reap its fruits by day while palling around with the mullahs at night. The Bush administration launched a series of programs across the Muslim world to strengthen moderates, shore up civil society, and build forces of tolerance and pluralism. All this has had an effect. From Dubai to Amman to Cairo, in some form or another, authorities have begun opening up economic and political systems that had been tightly closed. The changes have sometimes been small, but the arrows are finally moving in the right direction.
Ultimately, the catalyst for change was something more lethal than a report. After 9/11, Al Qaeda was full of bluster: recall the videotapes of bin Laden and his deputy, Ayman al-Zawahiri, boasting of their plans. Yet they confronted a far less permissive environment. Moving money, people, and materials had all become much more difficult. So they, and local groups inspired by them, began attacking where they could—striking local targets rather than global ones, including a nightclub and hotel in Indonesia, a wedding party in Jordan, cafés in Casablanca and Istanbul, and resorts in Egypt. They threatened the regimes that, either by accident or design, had allowed them to live and breathe.
Over the course of 2003 and 2004, Saudi Arabia was rocked by a series of such terrorist attacks, some directed against foreigners, but others at the heart of the Saudi regime—the Ministry of the Interior and compounds within the oil industry. The monarchy recognized that it had spawned dark forces that were now endangering its very existence. In 2005 a man of wisdom and moderation, King Abdullah, formally ascended to the throne and inaugurated a large-scale political and intellectual effort aimed at discrediting the ideology of jihadism. Mullahs were ordered to denounce suicide bombings, and violence more generally. Education was pried out of the hands of the clerics. Terrorists and terror suspects were "rehabilitated" through extensive programs of education, job training, and counseling. Central Command chief Gen. David Petraeus said to me, "The Saudi role in taking on Al Qaeda, both by force but also using political, social, religious, and educational tools, is one of the most important, least reported positive developments in the war on terror."
Perhaps the most successful country to combat jihadism has been the world's most populous Muslim nation, Indonesia. In 2002 that country seemed destined for a long and painful struggle with the forces of radical Islam. The nation was rocked by terror attacks, and a local Qaeda affiliate, Jemaah Islamiah, appeared to be gaining strength. But eight years later, JI has been marginalized and main-stream political parties have gained ground, all while a young democracy has flowered after the collapse of the Suharto dictatorship.
Magnus Ranstorp of Stockholm's Center for Asymmetric Threat Studies recently published a careful study examining Indonesia's success in beating back extremism. The main lesson, he writes, is to involve not just government but civil society as a whole, including media and cultural figures who can act as counterforces to terrorism. (That approach obviously has greater potential in regions and countries with open and vibrant political systems—Southeast Asia, Turkey, and India—than in the Arab world.)
Iraq occupies an odd place in this narrative. While the invasion of Iraq inflamed the Muslim world and the series of blunders during the initial occupation period created dangerous chaos at the heart of the Middle East, Iraq also became a stage on which Al Qaeda played a deadly hand, and lost. As Al Qaeda in Iraq gained militarily, it began losing politically. It turned from its broader global ideology to focus on a narrow sectarian agenda, killing Shias and fueling a Sunni-Shia civil war. In doing so, the group also employed a level of brutality and violence that shocked most Iraqis. Where the group gained control, even pious people were repulsed by its reactionary behavior. In Anbar province, the heart of the Sunni insurgency, Al Qaeda in Iraq would routinely cut off the fingers of smokers. Even those Sunnis who feared the new Iraq began to prefer Shia rule to such medievalism.
Since 9/11, Western commentators have been calling on moderate Muslim leaders to condemn jihadist ideology, issue fatwas against suicide bombing, and denounce Al Qaeda. Since about 2006, they've begun to do so in significant numbers. In 2007 one of bin Laden's most prominent Saudi mentors, the preacher and scholar Salman al-Odah, wrote an open letter criticizing him for "fostering a culture of suicide bombings that has caused bloodshed and suffering, and brought ruin to entire Muslim communities and families." That same year Abdulaziz al ash-Sheikh, the grand mufti of Saudi Arabia, issued a fatwa prohibiting Saudis from engaging in jihad abroad and accused both bin Laden and Arab regimes of "transforming our youth into walking bombs to accomplish their own political and military aims." One of Al Qaeda's own top theorists, Abdul-Aziz el-Sherif, re-nounced its extremism, including the killing of civilians and the choosing of targets based on religion and nationality. Sherif—a longtime associate of Zawahiri who crafted what became known as Al Qaeda's guide to jihad—has called on militants to desist from terrorism, and authored a rebuttal of his former cohorts.
Al-Azhar University in Cairo, the oldest and most prestigious school of Islamic learning, now routinely condemns jihadism. The Darul Uloom Deoband movement in India, home to the original radicalism that influenced Al Qaeda, has inveighed against suicide bombing since 2008. None of these groups or people have become pro-American or liberal, but they have become anti-jihadist.
This might seem like an esoteric debate. But consider: the most important moderates to denounce militants have been the families of radicals. In the case of both the five young American Muslims from Virginia arrested in Pakistan last year and Christmas bomber Umar Farouk Abdulmutallab, parents were the ones to report their worries about their own children to the U.S. government—an act so stunning that it requires far more examination, and praise, than it has gotten. This is where soft power becomes critical. Were the fathers of these boys convinced that the United States would torture, maim, and execute their children without any sense of justice, they would not have come forward. I doubt that any Chechen father has turned his child over to Vladimir Putin's regime.
The data on public opinion in the Muslim world are now overwhelming. London School of Economics professor Fawaz Gerges has analyzed polls from dozens of Muslim countries over the past few years. He notes that in a range of places—Jordan, Pakistan, Indonesia, Lebanon, and Bangladesh—there have been substantial declines in the number of people who say suicide bombing and other forms of violence against civilian targets can be justified to defend Islam. Wide majorities say such attacks are, at most, rarely acceptable.
The shift has been especially dramatic in Jordan, where only 12 percent of Jordanians view suicide attacks as "often or sometimes justified" (down from 57 percent in 2005). In Indonesia, 85 percent of respondents agree that terrorist attacks are "rarely/never justified" (in 2002, by contrast, only 70 percent opposed such attacks). In Pakistan, that figure is 90 percent, up from 43 percent in 2002. Gerges points out that, by comparison, only 46 percent of Americans say that "bombing and other attacks intentionally aimed at civilians" are "never justified," while 24 percent believe these attacks are "often or sometimes justified."
This shift does not reflect a turn away from religiosity or even from a backward conception of Islam. That ideological struggle persists and will take decades, not years, to resolve itself. But the battle against jihadism has fared much better, much sooner, than anyone could have imagined.
The exceptions to this picture readily spring to mind—Afghanistan, Pakistan, Yemen. But consider the conditions in those countries. In Afghanistan, jihadist ideology has wrapped itself around a genuine ethnic struggle in which Pashtuns feel that they are being dispossessed by rival groups. In Pakistan, the regime is still where Saudi Arabia was in 2003 and 2004: slowly coming to realize that the extremism it had fostered has now become a threat to its own survival. In Yemen, the state simply lacks the basic capacity to fight back. So the rule might simply be that in those places where a government lacks the desire, will, or capacity to fight jihadism, Al Qaeda can continue to thrive.
But the nature of the enemy is now quite different. It is not a movement capable of winning over the Arab street. Its political appeal does not make rulers tremble. The video messages of bin Laden and Zawahiri once unsettled moderate regimes. Now they are mostly dismissed as almost comical attempts to find popular causes to latch onto. (After the financial crash, bin Laden tried his hand at bashing greedy bankers.)
This is not an argument to relax our efforts to hunt down militants. Al Qaeda remains a group of relentless, ruthless killers who are trying to recruit other fanatics to carry out hideous attacks that would do terrible damage to civilized society. But the group's aura is gone, its political influence limited. Its few remaining fighters are spread thinly throughout the world and face hostile environments almost everywhere.
America is no longer engaged in a civilizational struggle throughout the Muslim world, but a military and intelligence campaign in a set of discrete places. Now, that latter struggle might well require politics, diplomacy, and development assistance—in the manner that good foreign policy always does (Petraeus calls this a "whole-of-government strategy"). We have allies; we need to support them. But the target is only a handful of extremist organizations that have found a small group of fanatics to carry out their plans. To put it another way, even if the United States pursues a broad and successful effort at nation building in Afghanistan and Yemen, does anyone really think that will deter the next Nigerian misfit—or fanatic from Detroit—from getting on a plane with chemicals in his underwear? Such people cannot be won over. They cannot be reasoned with; they can only be captured or killed.
The enemy is not vast; the swamp is being drained. Al Qaeda has already lost in the realm of ideology. What remains is the battle to defeat it in the nooks, crannies, and crevices of the real world.