RIP
vendetta from the cemetery: https://news.detik.com/berita/d-5482445/klb-demokrat-tetapkan-moeldoko-ketum-marzuki-alie-ketua-dewan-pembina KLB Demokrat Tetapkan Moeldoko Ketum, Marzuki Alie Ketua Dewan Pembina
Jakarta beritasatu - George Junus Aditjondro aktivis dan penulis buku kontroversial "Membongkar Gurita Cikeas" meninggal dunia pada usia 70 tahun di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu pagi (10/12) pukul 04.45 WIB atau 05.45 WITA.
Andreas Harsono, jurnalis dan peneliti Human Right Watch (HRW) Indonesia, yang juga menjadi rekan sekaligus mantan murid George Junus Aditjondro mendapatkan kabar duka tersebut pada pukul 05.00 WIB dari salah satu asisten almarhum.
"Meninggal pagi ini waktu Palu. Dia dua hari lalu bangun pagi muntah, lantas dibawa ke rumah sakit di Palu dan hari ini meninggal. George memang sudah kena stroke cukup lama, dia masuk rumah sakit di Yogyakarta dan sempat koma," kata Andreas Harsono saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu pagi.
Andreas mengatakan kepergian George yang pernah menjadi wartawan Tempo itu sangat mengejutkan karena mereka masih melakukan kontak pada Jumat (9/12) untuk membicarakan acara seminar yang akan dihadiri Andreas pada pertengahan bulan ini.
"Terakhir kontak kemarin, dia susah ngomong jadi bicara lewat asisten yang meminta saya datang ke Palu pada tanggal 19 Desember. Dia memang tidak ngomong langsung, bisa bicara tapi agak sulit, jadi bicara lewat Ferry (asistennya), intinya dia senang saya mau datang seminar. Saya juga tak menyangka dia meninggal hari ini," ujar Andreas.
Andreas mengutarakan bahwa Indonesia kehilangan seorang tokoh cendekiawan yang rajin menulis tentang Indonesia. Menurut Andreas, George juga sosok kritis dan berani karena mengritik pemerintahan Soeharto mengenai kasus korupsi dan Timor Timur. Ia sempat harus meninggalkan Indonesia ke Australia dari 1995 hingga 2002. Ia dicekal oleh rezim Soeharto pada Maret 1998.
"Dia cendekiawan dan penulis yang rajin. Dia aktivis yang mendirikan lebih dari 20 organisasi di seluruh Indonesia dari Pulau Jawa hingga Papua," ucapnya.
George di mata Andreas seorang intelektual istimewa yang pernah menulis berbagai macam daerah di Indonesia.
/WBP
ANTARA
TEMPO.CO, Palu - George Junus Aditjondro di mata rekan-rekannya sesama aktivis di Indonesia adalah sosok aktivis dan sosiolog yang terdidik, cerdik, pandai, rendah hati, dan mudah bergaul dengan siapa pun. Dalam kehidupan sehari-harinya, baik di kampung, kota, maupun kampus, George memiliki sikap yang sama hormatnya, kepada orang tua maupun anak muda.
"Tapi, beliau tidak pernah hormat terhadap kekuasaan pemerintah yang menindas," kata Chalid Muhammad, seorang aktivis, saat di tempat duka kepada Tempo, Sabtu, 10 Desember 2016.
Chalid yang juga Penasihat Senior Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mengatakan karakter George, sejak zaman Soeharto, yang dikenalnya adalah sosok pemberani. “Saya mengenal beliau, ketika saat itu beliau terpaksa meninggalkan Indonesia pergi ke Australia karena terkena pasal makar yang tidak beliau lakukan,” katanya.
Beberapa aktivis di Jakarta, saat itu harus menjemput George di bandara untuk mau balik ke Jakarta. Menurut dia, George adalah sosok yang mempunyai insting investigatif yang sangat kuat.
"Tapi, beliau tidak pernah hormat terhadap kekuasaan pemerintah yang menindas," kata Chalid Muhammad, seorang aktivis, saat di tempat duka kepada Tempo, Sabtu, 10 Desember 2016.
Chalid yang juga Penasihat Senior Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mengatakan karakter George, sejak zaman Soeharto, yang dikenalnya adalah sosok pemberani. “Saya mengenal beliau, ketika saat itu beliau terpaksa meninggalkan Indonesia pergi ke Australia karena terkena pasal makar yang tidak beliau lakukan,” katanya.
Beberapa aktivis di Jakarta, saat itu harus menjemput George di bandara untuk mau balik ke Jakarta. Menurut dia, George adalah sosok yang mempunyai insting investigatif yang sangat kuat.
Menurut Chalid, George adalah orang yang mudah sekali merangkai fakta yang satu dengan fakta yang lain menjadi puzzle atau gambar yang lengkap. Hasilnya adalah sejumlah tulisan dengan hasil yang kuat.
Tulisan-tulisan George, selain kuat dengan data dan analisis, tidak provokatif. Chalid menuturkan, investigasi korupsi yang merupakan kekuatan dari George, mengharuskan gaya tulisan seperti itu, sehingga mudah dimengerti banyak orang.
“Saya kira itulah kesan yang terkuat dari George. Kekuatan investigasi George itu bahkan bisa menginspirasi orang lain, seperti dalam konteks Lore Lindu yang pernah menjadi tulisannya. Saya kira, sebelum aktivis menulis tentang Lore Lindu, di Poso itu, George sudah memulainya. Kadang-kadang investigasinya itu selangka di depan dari yang lainnya,” kata Chalid.
George juga pernah menetap di wilayah Papua, dengan teman-teman YPMD untuk Papua. Di zaman Soeharto, ia juga pernah membicarakan masalah transmigrasi. Padahal saat itu orang takut berkomentar tentang transmigrasi. "Namun George, bisa dengan tajam menulis komentar-komentar soal analis tentang transmigrasi," ujar Chalid.
George, telah menerima kalpataru dari pemerintah karena konsistensi perjuangannya. Namun ketika dia melihat ada kritik yang kuat terhadap kementerian dan pemerintah pada waktu itu, penghargaan kalpataru tersebut dia kembalikan.
Kini, George, telah tiada. George Junus Aditjondro meninggal pada Sabtu, 10 Desember, pukul 05.45 Wita, di Rumah Sakit Bala Keselamatan, di Jalan Woodward, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, di usia 70 tahun. Selamat jalan kawan, perjuanganmu akan selalu kami kenang.
AMAR BURASE
Tulisan-tulisan George, selain kuat dengan data dan analisis, tidak provokatif. Chalid menuturkan, investigasi korupsi yang merupakan kekuatan dari George, mengharuskan gaya tulisan seperti itu, sehingga mudah dimengerti banyak orang.
“Saya kira itulah kesan yang terkuat dari George. Kekuatan investigasi George itu bahkan bisa menginspirasi orang lain, seperti dalam konteks Lore Lindu yang pernah menjadi tulisannya. Saya kira, sebelum aktivis menulis tentang Lore Lindu, di Poso itu, George sudah memulainya. Kadang-kadang investigasinya itu selangka di depan dari yang lainnya,” kata Chalid.
George juga pernah menetap di wilayah Papua, dengan teman-teman YPMD untuk Papua. Di zaman Soeharto, ia juga pernah membicarakan masalah transmigrasi. Padahal saat itu orang takut berkomentar tentang transmigrasi. "Namun George, bisa dengan tajam menulis komentar-komentar soal analis tentang transmigrasi," ujar Chalid.
George, telah menerima kalpataru dari pemerintah karena konsistensi perjuangannya. Namun ketika dia melihat ada kritik yang kuat terhadap kementerian dan pemerintah pada waktu itu, penghargaan kalpataru tersebut dia kembalikan.
Kini, George, telah tiada. George Junus Aditjondro meninggal pada Sabtu, 10 Desember, pukul 05.45 Wita, di Rumah Sakit Bala Keselamatan, di Jalan Woodward, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, di usia 70 tahun. Selamat jalan kawan, perjuanganmu akan selalu kami kenang.
AMAR BURASE
🙏
A scandal-plagued Indonesian bank, now in the hands of a controversial Japanese company, was sold to its new owners for virtually nothing, adding another layer of intrigue to the long saga of what was once the notorious Bank Century. It is now doing business as PT Bank J Trust Indonesia TBK.
The result, since Century’s founding in 1989, is the disappearance of the equivalent of more than US$1 billion from Indonesia’s treasury – including the equivalent of US$245.2 million paid and forgiven to J Trust to take over the bank, with the potential for criminal action against officials all the way up to the top of the government.
Bank Century virtually collapsed almost nine years ago, its demise and bailout ensnaring cabinet ministers, with hundreds of millions of dollars stolen and moved overseas, and leading to questions of impropriety directed against the government and President Susilo Bambang udhoyono.
Clouds over the operation
When it became Bank Mutiara in 2009, the clouds didn’t lift. By then it was under the administration of the Indonesian Bank Insurance Corporation, a quasi-autonomous government organization more widely known by its Indonesian acronym LPS. Indonesian sources say concern was growing among Yudhoyono’s allies about the rat’s nest that would be found inside Bank Mutiara once a new administration came into office, and they were determined to get it off the books of the agency before President Joko Widodo took office.
The LPS went in search of buyers in 2014. Although it was offered to 18 would-be purchasers, it found few takers and the bank was eventually sold Tokyo-based J Trust Co. in a transaction that appears to have been anything but arms-length. The sale in fact appeared to be structured so that J Trust was the only bidder, with preferential, predetermined terms. The Japanese concern renamed it Bank J Trust after supposedly agreeing to pay US$368.0 million in cash under Indonesian Financial Services Authority law.
But the records make it look like J Trust actually paid only 6.8 percent of that amount, or US$24.14 million upfront, and that was 33 days after the alleged sale date. According to an exhaustive examination of both J Trust’s books and LPS records, it appears that the LPS, Bank Sentral Republik Indonesia – the central bank – and several other government agencies were complicit in the transaction.
CEO with a checkered past
J Trust Group is a Japanese financial services provider headed by Nobuyoshi Fujisawa, who, among other things, had been an executive with various subsidiaries of Livedoor, a Japanese Internet service provider that went belly-up spectacularly in 2006 amid charges of market manipulation, securities fraud and false accounting procedures.
According to records in Japan, Fujisawa was the President of Livedoor Credit Co Ltd, Livedoor Services Co, Livedoor Factoring Co Ltd and Kazaka Services, now Partir Services Ltd. J Trust purportedly specialized in buying up distressed bankrupt concerns like Takefuji Corp., another consumer lending company that went under in 2010 with the equivalent of US$5.1 billion in liabilities. J Trust has emerged as a rebranded Southeast Asian vulture fund.
The Tokyo-based group shares a bewildering pretzel palace of cross shareholdings with APF Financial, Showa Holdings Ltd, Wedge Holdings Co., Ltd, Group Lease PCL, PT Bank J Trust Indonesia TBK and the Thailand-based Group Lease. Mitsujo Konoshita, the chairman and chief executive of Group Lease was recently fined the astonishing equivalent of US$37.1 million by Japan’s financial regulator for stock manipulation of Wedge Holding shares in 2013.
US Commerce chief among shareholders
Other major shareholders include Taiyo Pacific Funds, Invesco, the California Public Employees Retirement System (CalPERS), Saikyo Bank and WL Ross CG Partners. The W L Ross is Wilbur Ross, the secretary of commerce in the Trump administration.
As Asia Sentinel reported on April 10, it was publicly announced by the Indonesian government that J Trust had bought Bank Mutiara and paid the equivalent of US$368 million for 99.996 percent of it. But no mention of cash payment of that amount has appeared in any of J Trust’s financial statements over the past three years. Under Financial Services Authority and LPS law, J Trust was required to pay the US$368 million in cash in full at the time of purchase. However, LPS records show that J Trust paid only the equivalent of US$24.14 million down with a promise to cover future losses for a set period of time.
Bank Indonesia then arranged for a sharia loan promissory note through the Deposit Insurance Corporation for the remainder. In 2016, according to LPS records, the insurance corporation wrote down Rp3.065 trillion (US$230.65 million) on the sharia promissory note. That means the note was never paid and J Trust was virtually given Bank Mutiara in exchange for covering the flailing bank’s losses from Nov. 20, 2014 onward, up to a capped amount within three to five years. Those losses amounted to US$151.8 million as of December 31, 2016.
No record of the payment
There is no record, either in J Trust’s annual reports, or in the LPS’s records, that the sharia loan or the upfront US$368 Conditional Share Purchase Agreement (“CPSA”) purchase price proceeds have ever been paid by J Trust in cash. Over a period of weeks, Asia Sentinel has asked the LPS in a series of emails for the details of the sale, without ever receiving an adequate explanation of what happened. After a series of emails that produced no substantive responses, the editors of Asia Sentinel decided to go ahead with the story.
Asia Sentinel has also repeatedly sought to get J Trust to provide details of its payment for the bank. After three emails to J Trust’s international public relations representative Keiko Nishihara, J Trust’s lawyers Nishimura and Asahi of Tokyo delivered an unusual response:
“Your inquiries in your said emails are pertaining to matters that may relate to the pending disputes in which J Trust has been involved; therefore, J Trust has no intention to answer your inquiries regarding any details.”
That was followed up on May 26 with a letter from J Trust’s Hong Kong-based lawyers Linklaters threatening libel action.
Subsequent emails to Linklaters as well as, Nishimura, Asahi and the LPS have been met with silence. There has also been no response from J Trust or the LPS on when the Conditional Share Purchase Agreement with J Trust expires.
In the meantime, J Trust Group has been hemorrhaging cash flow, pouring US$217 million into what is now Bank J Trust Indonesia, continuing into March 2017. That is after allegedly agreeing on paper to pay what was said to be the highest multiple on a book value basis in Southeast Asian history for a bank in a non-competitive and non-transparent and seemingly fraudulent LPS sale process.
Major paper loss
The cumulative book value write-down for J Trust indicates a 65.2 percent paper loss on investment so far. That raises questions why J Trust bought the Bank in the first place. The silence by the group and Fujisawa leaves no answers to that or a long string of other questions.
For instance, in its March 31, 2017 Annual Report, J Trust says that in October 2016, the board of directors passed a resolution to acquire the shares of DH Savings Bank, based in Busan, South Korea.
“After six months since we entered into a share acquisition agreement, the (sic. South Korean) Financial Authority was still not ready to accept the company’s application for becoming a major shareholder. The company accordingly cancelled the agreement and aborted the share acquisition plan.”
No record of Korean acquisition attempt
However, as Asia Sentinel reported on May 4, a spokeswoman for South Korea’s financial authority said the agency had no record of an application to take over DH Savings, and DH Savings refused any comment. That raises the question whether the whole DH Savings exercise was merely an attempt at window-dressing to inflate J Trust’s less than impressive earnings and operating losses from FY2014 through FY2017.
Then there is the matter of J Trust’s accounting standards. In the same report announcing the mysterious cancellation of the DH Savings transaction, J Trust announced it was switching from the Japan Generally Accepted Accounting Principles, or J-GAAP, to International Financial Standards, or IFRS, which is generally looked upon as a sensible move because it standardizes J Trust’s accounting with a single set of standards developed and maintained by the International Accounting Standards Board on a globally consistent basis.
But fortuitously for J Trust, switching over to IFRS eliminated the three-month timing difference in account closing for its two Indonesian subsidies, Bank JTrust Indonesia and J Trust Investments, reflecting 15 months of operating revenue rather than 12 months and increasing operating revenue by 25 percent. It has also substantiated J Trust’s attempts to write off massive goodwill numbers over an extended period. Shades of Takefuji resound.
According to its adjusted Fiscal Year 2017 reports, J Trust lost the equivalent of another US$13 million on its Thailand-based Group Lease motorcycle lending operation after a US$11.5 million gain on the sale of shares of the Indonesia-based Bank Mayapada. Along with previous losses, Group Lease has an implied total stock price loss of 38.4 percent on J Trust’s US$220 million investment in Group Lease since May of 2015.
Accounting legerdemain documents profit
Nonetheless, through a series of accounting adjustments, Group Lease managed to document US$ 28.98 million in net income for 2016, or did until the global accounting firm, E&Y, qualified its FY2016 accounts, causing its market capitalization on the Stock Exchange of Thailand to nosedive by US$2.2. billion in 90 days, from THB69.75 per share to THB12.40, a decline of 82.22 percent. In its own non-audited reports, J Trust said the qualifications “are not material” but its share price along with Wedge Holdings, Showa Holdings and APF Holdings has plummeted since February 14 in a Japanese version of a Valentine’s Day massacre.
None of this has managed to bolster J Trust’s stock price on the Tokyo Stock Exchange, falling from ¥14000 on Feb.16 to ¥809 on June 9, a 42.2 percent drop and the biggest including 2013, when the shares fell by 53.8 percent after J Trust’s ¥97 billion rights offering. The J Trust saga continues through today as Fujisawa’s accountants continue to adjust book losses.
🐆
JAKARTA, KOMPAS.com
Dengan tanda bintang bertuliskan admin, pengelola akun tersebut mengunggah foto tulisan tangan Anas. Tulisan berbahasa Jawa itu berisikan tujuh poin falsafah Jawa, yakni:
"1. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami untuk 'ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani'."
Kalimat tersebut merupakan falsafah Jawa yang artinya memohon bimbingan agar pemimpin jika di depan memberi suri teladan, jika di tengah pemimpin membaur dengan rakyatnya untuk menyemangati, dan jika di belakang pemimpin memberi dorongan motivasi yang kuat kepada rakyatnya.
"2. Ya Allah, jangan sampai terjadi 'mestine dadi tuntunan malah dadi tontonan'."
Artinya, jangan sampai yang mestinya menjadi tuntunan malah jadi tontonan rakyat karena perbuatan yang tak semestinya.
"3. Ya Allah, jauhkan kami dari pekerti 'ono ngarep ewuh-ewuhi, ono mburi ngegol-egoli'."
Artinya di depan menghalangi, di belakang malah menjadi beban.
"4. Ya Allah, ingatkan kami bahwa 'ajining diri ono ing lathi, ajining diri ono ing cuitan'."
Artinya, harga diri itu ada di ucapan, harga diri itu ada di kicauan.
"5. Ya Allah, jauhkan para pemimpin kami dari 'JARKONI biso ngajar ora biso nglakoni'."
Artinya, bisa mengajari, tetapi tak bisa melakukan apa yang diajarkan.
"6. Ya Allah, jangan lupakan kami dari petuah leluhur 'ojo metani alaning liyan'."
Artinya, jangan mencari keburukan orang lain.
"7. Ya Allah, jangan ubah 'lengser keprabon madeg pandhitomenjadi lengser keprabon madeg CAKIL'."
Artinya, setelah berkuasa berubah menjadi orang yang terhormat, setelah berkuasa menjadi orang yang buruk.
Menanggapi hal itu, I Gede Pasek Suardika selaku politisi yang dekat dengan Anas mengaku tak mengetahui siapa yang disasar Anas melalui tulisan berisikan tujuh falsafah Jawa tersebut.
Pasek mengatakan, biasanya, Anas memang menyampaikan sesuatu kepada pengelola akun Twitter-nya untuk mengeluarkan kicauan.
Kicauan Anas, kata Pasek, biasanya juga menanggapi hal yang ramai terjadi di Twitter sebelumnya.
Saat ditanya apakah kicauan Anas itu mengarah kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang baru saja kicauannya soal hoax ramai ditanggapi netizen, Pasek hanya tertawa.
"Kalau itu saya tidak tahu, tetapi bisa jadi beliau (Mas Anas), kicauannya, merespons isu yang tengah hangat di Twitter," kata Pasek, saat dihubungi, Senin (23/1/2017) pagi.
"Isinya bagus juga, tentang falsafah Jawa. Pastinya bisa dimaknai orang yang membacanya," ujar Pasek.
Akun resmi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, @SBYudhoyono, mengunggah tweet curhat kepada Tuhan, Jumat (20/1/2017). Curhat itu terkait fitnah yang dianggapnya merajalela belakangan ini.
Pada akhir tweet tertulis *SBY* atau tanda bahwa tweet ditulis langsung oleh SBY.
"Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar "hoax" berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*," demikian tweet tersebut.
👀
Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri memeriksa mantan Kepala Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka DKI Jakarta Sylviana Murni terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Agus Yudhoyono itu diperiksa selama sekitar 7 jam.
Wanita yang akrab disapa Sylvi itu hadir sekitar pukul 07.53 WiB dan selesai pemeriksaan pukul 15.29 WIB. Dalam kesempatan itu, dia sempat menjelaskan ikhwal pemanggilannya.
BACA JUGA
"Saya jelaskan, saya sampaikan dalam surat ini ada nama saya, tapi di sini ada kekeliruan yaitu tentang pengelolaan dana bansos Pemrov DKI Jakarta. Padahal itu bukan dana bansos, tetapi ini adalah dana hibah," ucap Sylvi, di gedung Ombudsman, Jakarta, Jumat (20/1/2017).
Setelah itu, ia tidak mau menjawab pertanyaan awak media. Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu memilih bungkam.
Sylviana Murni diperiksa terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial saat dirinya menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka DKI Jakarta 2014. Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Erwanto Kurniadi membenarkan pihaknya mengeluarkan surat panggilan terhadap Sylviana.
Surat pemanggilannya tersebut bernomor: 8/PK-86/I/2017/Tipikor tanggal 18 Januari 2017 dan ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Korupsi Polri Brigjen Akhmad Wiyagus. Pemanggilan mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.lidik/04/I/2017/Tipidkor tanggal 6 Januari 2017 sesuai Laporan Informasi Nomor: LI/46/XI/2016/Tipidkor tanggal 24 November 2016.
💣
DEPOK jpnn - Meski telah menghirup udara bebas sejak 10 November lalu, status Mantan Ketua KPK Antasari Azhar sejatinya masih narapidana. Jika salah melangkah, terpidana kasus pembunuhan berencana itu bisa dengan mudah kembali masuk bui.
Peringatan tersebut disampaikan Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin ketika diwawancara wartawan di Balai Sidang, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Sabtu (12/11).
Amir mengatakan, untuk menjaga status bebas bersyarat, Antasari mesti menjauhi hal-hal yang berpotensi menggangu posisinya.
"Saran saya mudah-mudahan beliau bisa menikmati posisinya napi yang bebas bersyarat, dan kalau bisa menjauhi hal-hal, ucapan-ucapan atau pernyataan-pernyataan yang kemudian bisa menggangu posisinya sebagai narapidana bebas bersyarat," ujar Amir.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu menjelaskan, status Antasari bergantung pada penilaian balai pemasyarakatan atas perilakunya. Jika ada perbuatannya yang dianggap melanggar ketentuan, status bebas bersyarat bisa dicabut.
Karena itu, Amir menyarankan Antasari berhati-hati untuk tidak melontarkan pernyataan yang bisa membuat orang lain merasa dirugikan.
Pasalnya, orang tersebut bisa saja melaporkan dia ke balai pemasyarakatan.
"Mudah-mudahan tidak ada orang yang terusik. Karena kalau ada orang yang terusik dia berhak mengadukan masalah itu kepada balai pemasyarakatan. Saya sangat mendoakan beliau sukses menjalankan statusnya dan jangan terganggu sehingga balai pemasyarakatan melalukan penilaian yang akan merugikan dirinya," demikian Amir.
Lebih lanjut Amir menilai, pembebasan bersyarat diberikan pemerintah tak ada hubungannya dengan kasus yang pernah dipegang Antasari saat di KPK.
Menurut Amir, jika aparat hukum tetap ingin menindaklanjuti kasus yang pernah dipegang Antasari, kejaksaan, KPK maupun kepolisian harus memiliki bukti dan bukan hanya sekedar spekulasi semata.
"Apalagi kalau dalam proses penyelidikan nantinya malah mendeskreditkan pihak tertentu," pungkasnya. (rmol/dil/jpnn)
💣
TEMPO.CO, Jakarta -Badan Pengawas Pemilu Jakarta menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ketua Bawaslu Jakarta Mimah Susanti mengatakan pelanggaran terbanyak dilakukan oleh pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. "Ada 134 totalnya," kata Mimah, kemarin.
Sedangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat melakukan pelanggaran sebanyak 58 kali dan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno 56 pelanggaran.
Mimah mengatakan pelanggaran yang dilakukan beragam mulai dari kampanye membawa anak kecil, penggunaan fasilitas negara hingga kampanye di tempat ibadah. Bawaslu juga menemukan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan Agus-Sylviana.
Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan nomor urut satu ini ditemukan oleh panitia pengawas pemilu Jakarta Utara pada pertengahan bulan lalu. Pada saat Agus sedang kampanye tertutup di GOR Jakarta Utara, 13 November lalu, anak dari mantan presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini menjanjikan Rp 1 miliar per RW jika terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Agus menyatakan bakal mengalokasi dana yang bersumber dari APBD itu untuk memberdayakan komunitas RT/RW.
JAKARTA (Pos Kota) – Calon gubernur Agus Yudhoyono, membantah dirinya mengumbar janji menghambur-hamburkan APBD. Program dana bantuan yang dijanjikan diberikan untuk warga Jakarta dan akan tepat sasaran.
“Program bantuan yang saya tawarkan ada yang bersifat temporer, membantu masyarakat yang makan saja sulit,” kata Agus, usai melakukan gerilya di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (29/12/2016). Pernyataan Agus ini sekaligus menjawab sindiran calon lain mengenai tema kampanye pasangan calon gubernur DKI nomor urut satu ini
Agus mengungkapkan, ia ingin warga dibekali dengan berbagai keterampilan agar dapat mandiri menghidupi keluarganya. “Dengan keterampilan mereka akan berdikari untuk keluarga. Di samping itu, kita ingin mengurangi pengangguran dan memberi bantuan modal,” ujarnya.
Untuk mekanisme penyalurannya, Agus memastikan semua melalui bantuan dana bergulir. Hal itu dilakukan agar dana yang nantinya diberikan ke masyarakat tidak diselewengkan.
“Semuanya harus tepat sasaran, akuntabel dan dilakukan pendampingan agar dimanfaatkan untuk usaha dan bukan untuk hal lain,” imbuhnya. (julian/us)
👺
TEMPO.CO, Jakarta -Badan Pengawas Pemilu Jakarta menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ketua Bawaslu Jakarta Mimah Susanti mengatakan pelanggaran terbanyak dilakukan oleh pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. "Ada 134 totalnya," kata Mimah, kemarin.
Sedangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat melakukan pelanggaran sebanyak 58 kali dan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno 56 pelanggaran.
Mimah mengatakan pelanggaran yang dilakukan beragam mulai dari kampanye membawa anak kecil, penggunaan fasilitas negara hingga kampanye di tempat ibadah. Bawaslu juga menemukan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan Agus-Sylviana.
Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan nomor urut satu ini ditemukan oleh panitia pengawas pemilu Jakarta Utara pada pertengahan bulan lalu. Pada saat Agus sedang kampanye tertutup di GOR Jakarta Utara, 13 November lalu, anak dari mantan presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini menjanjikan Rp 1 miliar per RW jika terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Agus menyatakan bakal mengalokasi dana yang bersumber dari APBD itu untuk memberdayakan komunitas RT/RW.
TRIBUNNEWS.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan, program Rp 1 miliar per RW yang dicanangkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, sebagai politik uang.
Oleh karena itu, program tersebut dianggap sebagai salah satu pelanggaran kampanye.
Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menjelaskan, rencana program Rp 1 miliar per RW dikategorikan sebagai politik uang karena program tersebut tidak tercantum dalam visi dan misi yang dilaporkan Agus-Sylvi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
"Apa yang disampaikan Pak Agus saat itu tidak tercatat dalam visi misi," kata Mimah di Hotel Grand Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2016).
Meski dinyatakan sebagai politik uang, Mimah menyatakan tidak ada unsur tindak pidana dalam program Rp 1 miliar per RW yang dijanjikan Agus-Sylvi.
Oleh karena itu, pelanggaran tersebut dilaporkan ke KPU DKI sebagai pelanggaran administrasi.
"Kami (Bawaslu) duga ada dugaan pelanggaran administrasinya. Maka, dugaan itu kami teruskan pada KPUD. Sanksinya kami serahkan pada KPUD," kata Mimah. (Kompas.com/ Alsadad Rudi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar