Matius 6:6 Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu j yang ada di tempat tersembunyi 1 . Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
💘
Merdeka.com - Sejak akhir era Orde Lama, golf menjadi olahraga kegemaran para Jenderal TNI. Kebiasaan ini dilanjutkan para jenderal di era Orde Baru. Kumpul-kumpul bersama para kolega di lapangan golf merupakan kebiasaan para pejabat TNI.
Tak cuma main golf, para jenderal juga kerap makan di restoran mewah. Sementara para prajurit makan pakai tempe di barak yang hampir rubuh.
Hal itu tak dilakukan Jenderal M Jusuf. Waktunya habis dipakai untuk mengunjungi para prajurit di pelosok Nusantara.
Para prajurit dan wartawan yang melihatnya heran. Panglima TNI era 1978-1983 ini berbeda dengan para pendahulu dan jenderal-jenderal yang lain.
Pertama, Jenderal Jusuf tak pernah main golf bersama para jenderal lain. Biasanya setiap kunjungan ke daerah, pagi-pagi rombongan jenderal sudah main golf.
Para prajurit juga melihat Jenderal M Jusuf tak pernah makan malam di restoran mewah. Makanannya biasa saja. Apa yang dimakan prajurit, itu juga yang dimakan dia.
Tak cuma main golf, para jenderal juga kerap makan di restoran mewah. Sementara para prajurit makan pakai tempe di barak yang hampir rubuh.
Hal itu tak dilakukan Jenderal M Jusuf. Waktunya habis dipakai untuk mengunjungi para prajurit di pelosok Nusantara.
Para prajurit dan wartawan yang melihatnya heran. Panglima TNI era 1978-1983 ini berbeda dengan para pendahulu dan jenderal-jenderal yang lain.
Pertama, Jenderal Jusuf tak pernah main golf bersama para jenderal lain. Biasanya setiap kunjungan ke daerah, pagi-pagi rombongan jenderal sudah main golf.
Para prajurit juga melihat Jenderal M Jusuf tak pernah makan malam di restoran mewah. Makanannya biasa saja. Apa yang dimakan prajurit, itu juga yang dimakan dia.
Jenderal M Jusuf menghabiskan waktunya untuk berkeliling dari satu barak ke barak lain. Karena itu dia tahu permasalahan prajurit di lapangan. Berbeda dengan jenderal yang cuma terima laporan di kantor ber-AC, Jenderal Jusuf melihat langsung para prajuritnya.
Hal ini dikisahkan wartawan senior Atmadji Sumarkidjo dalam buku Jenderal Jusuf, Panglima Para Prajurit terbitan Kata Hasta Pustaka tahun 2006.
Dia jadi paham kebutuhan antara satu pasukan dan pasukan lain berbeda. Di Kalimantan Barat misalnya, dia berdialog dengan Komandan Kodim setempat. Sang komandan meminta lima buah kapal berkekuatan 40 PK untuk patroli. Hal itu dikabulkan Jenderal Jusuf karena melihat langsung teritori Kodim itu dipisah-pisahkan sungai.
Di wilayah Goa, Jenderal Jusuf memberikan motor dan sepeda untuk patroli. Tapi di tempat lain, di pedalaman Sulawesi, justru motor dan sepeda tak bisa dipakai oleh petugas. Lain lagi kebutuhannya.
Maka Jenderal Jusuf langsung menoleh ke Asisten Logistik Hankam Laksamana Muda Kasenda yang selalu setia mendampinginya blusukan keliling Indonesia.
"Hei Kasenda, kasih dia itu kuda untuk patroli, tapi jangan sampai disewakan ya," pesan Jenderal Jusuf.
Begitulah Jenderal Jusuf. Selalu mau mendengarkan kebutuhan prajurit.
Yang mengharukan adalah saat dia meninjau asrama di Ambon. Kondisinya sangat menyedihkan. Bocor di sana-sini, bangunannya pun nyaris ambruk. Hal itu sampai membuat jenderal bintang empat itu berpikir keras.
"Aku tak sampai hati melihatnya. Kalau harus dipindahkan ke mana ya?" kata Jenderal Jusuf.
Segera saja dia panggil Gubernur Maluku Hasan Slamet. Atas campur tangan gubernur, asrama tentara tersebut dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih baik dan dibangun hingga layak ditinggali.
"Pak Yusuf banyak yang mengidolakan. Perhatiannya pada prajurit besar sekali," kata Maman, seorang pensiunan prajurit TNI yang pernah merasakan dipimpin sosok jenderal legendaris itu kepada merdeka.com.
Begitulah Jenderal Jusuf. Selalu punya kisah menarik bersama para prajurit rendahan. [ian]
Hal ini dikisahkan wartawan senior Atmadji Sumarkidjo dalam buku Jenderal Jusuf, Panglima Para Prajurit terbitan Kata Hasta Pustaka tahun 2006.
Dia jadi paham kebutuhan antara satu pasukan dan pasukan lain berbeda. Di Kalimantan Barat misalnya, dia berdialog dengan Komandan Kodim setempat. Sang komandan meminta lima buah kapal berkekuatan 40 PK untuk patroli. Hal itu dikabulkan Jenderal Jusuf karena melihat langsung teritori Kodim itu dipisah-pisahkan sungai.
Di wilayah Goa, Jenderal Jusuf memberikan motor dan sepeda untuk patroli. Tapi di tempat lain, di pedalaman Sulawesi, justru motor dan sepeda tak bisa dipakai oleh petugas. Lain lagi kebutuhannya.
Maka Jenderal Jusuf langsung menoleh ke Asisten Logistik Hankam Laksamana Muda Kasenda yang selalu setia mendampinginya blusukan keliling Indonesia.
"Hei Kasenda, kasih dia itu kuda untuk patroli, tapi jangan sampai disewakan ya," pesan Jenderal Jusuf.
Begitulah Jenderal Jusuf. Selalu mau mendengarkan kebutuhan prajurit.
Yang mengharukan adalah saat dia meninjau asrama di Ambon. Kondisinya sangat menyedihkan. Bocor di sana-sini, bangunannya pun nyaris ambruk. Hal itu sampai membuat jenderal bintang empat itu berpikir keras.
"Aku tak sampai hati melihatnya. Kalau harus dipindahkan ke mana ya?" kata Jenderal Jusuf.
Segera saja dia panggil Gubernur Maluku Hasan Slamet. Atas campur tangan gubernur, asrama tentara tersebut dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih baik dan dibangun hingga layak ditinggali.
"Pak Yusuf banyak yang mengidolakan. Perhatiannya pada prajurit besar sekali," kata Maman, seorang pensiunan prajurit TNI yang pernah merasakan dipimpin sosok jenderal legendaris itu kepada merdeka.com.
Begitulah Jenderal Jusuf. Selalu punya kisah menarik bersama para prajurit rendahan. [ian]
👪
Liputan6.com, Yogyakarta - Sejumlah tokoh bangsa berkumpul di Yogyakarta untuk menyerukan perdamaian Indonesia. Sesepuh bangsa yang mewakili berbagai golongan, agama, serta elemen masyarakat itu menyuarakan lima poin untuk perdamaian Indonesia.
Mereka adalah Sinta Nuriyah Wahid, Syafii Maarif, Kardinal Dharmaatmaja, Bhante Pannavaro, Gomar Gultom, M Sobary, KH Imam Aziz, Engkus Rusmana, Ida Bagus Agung, dan Budi Suniarto. Sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Mustofa Bisri dan Quraish Shihab menyuarakan perdamaian melalui rekaman video yang diputar saat acara deklarasi berlangsung di University Club Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jumat 26 Mei 2017.
BACA JUGA
Para tokoh lintas agama tersebut menyampaikan seruan untuk perdamaian Indonesia. Pertama, semua elemen bangsa, khususnya pemerintah, harus melakukan penyadaran bagi semua pihak tentang pentingnya persatuan dalam Indonesia yang bineka dan mendudukkan Pancasila sebagai kepribadian bangsa untuk semua generasi.
Kedua, pemerintah harus bersikap tegas dan bijaksana dalam menanggapi situasi yang menjurus pada keretakan.
Ketiga, pemerintah harus memiliki bahasa dan sikap yang sama untuk menyelesaikan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, pendidikan politik dan sejarah kebangsaan perlu dikuatkan kembali, baik kepada politikus maupun semua elemen bangsa. Kelima, perlu dibangun persaudaraan sejati dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
"Situasi bangsa kita sedang memprihatikan, tetapi kita tidak perlu hanyut dalam keputusasaan, kita harus menyelamatkan keturunan kita sampai ratusan tahun yang akan datang," ujar Syafii Maarif.
Ia mengatakan, bangsa ini menghadapi persoalan besar, sehingga perlu dipikir ulang cara untuk merajut persatuan bangsa.
"Tidak perlu berpikir ada desain apa di belakang ini," ucap Maarif.
Quraish Shihab yang berpendapat melalui video, mengajak seluruh masyarakat menyadari situasi yang dihadapi bangsa saat ini adalah api dalam sekam, sehingga harus bersama-sama menyadarkan orang di sekitar soal bahaya yang menghadang.
"Pesan untuk ulama, saya harap ulama tidak terjerumus dalam politik praktis dan bisa mengantarkan masyarakat hidup lebih damai. Juga perlu ada ketegasan pemerintah, tegas tetapi bijaksana," kata Quraish Shihab.
Engkus Rusmana mewakili penganut kepecayaan menilai, kondisi yang saat ini terjadi karena ada pembiaran terhadap kelompok radikal.
"Entah ini kegagalan kita menghadapi demokrasi, gagalnya pendidikan kebangsaan, disusupinya sektor strategis oleh pemikiran radikal, dan kesenjangan ekonomi juga menjadi pemicu persoalan bangsa ini," ujar dia.
Ia berpendapat kearifan lokal jangan diabaikan karena memiliki peranan penting menyelesaikan konflik.
Salah satu penggagas deklarasi, Alisa Wahid mengatakan, sesepuh bangsa ini pernah muda dan mengikuti perjalanan bangsa sedemikian rupa.
"Bagaimana menyikapi kondisi saat ini kami membutuhkan kearifan para sesepuh," ucap Alisa.
👪
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj (Kang Said) meminta semua elemen bangsa Indonesia untuk menghargai keragaman agama, suku, bahasa, dan budaya dalam bingkai kebinekaan NKRI. Keragaman ini yang membentuk Indonesia sebagai negara bangsa, bukan negara agama.
Demikian disampaikan Kang Said menanggapi aksi teror pelemparan bom molotov di Gereja Oikumene, Samarinda, Ahad (13/11).
“Kita sepakat tidak mendirikan negara agama, tetapi mendirikan negara yang rakyatnya beragama. Sekali lagi, bukan negara agama, tetapi negara yang rakyatnya beragama,” kata Kang Said kepada NU Online di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (14/11) sore.
Pengasuh Pesantren Ats-Tsaqafah Ciganjur ini mengulas kembali sejarah pertemuan para pendiri bangsa Indonesia yang tergabung dalam Tim Sembilan terkait penentuan landasan Negara Indonesia.
Para pendiri bangsa ini terutama dalam Tim Sembilan menyepakati bahwa bangsa Indonesia mendirikan negara nasional, bukan berdasarkan agama. Mereka terdiri atas utusan NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, utusan Kristen, dan juga kelompok nasionalis.
Kang Said mengajak semua elemen masyarakat untuk menghargai perbedaan dan kebinekaan. Ia juga mengingatkan semua warga NU untuk menyamakan sikap dan pandangan kebangsaan.
“Mari kita lestarikan dan junjung tinggi keselamatan NKRI yang merupakan darus salam, negara yang penuh damai. Damai antarsuku, antaragama, dan antarkelompok. Kita sudah sepakat sejak awal,” katanya.
Kang Said menyayangkan aksi pelemparan bom molotov di halaman gereja di Oikumene, Samarinda Ahad lalu yang memakan korban jiwa seorang anak balita dan menyebabkan luka parah sejumlah anak-anak. (Alhafiz K)
👏
MEDAN, NETRALNEWS.COM - Thousands of Medan City residents expressed their support for the non-active Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok who was convicted of blasphemy, around Merdeka Square, Medan, Thursday (05/11/2017) night.
The mass gathered since Thursday afternoon and some of them gathered in front of the post office, Merdeka Square, Jalan Balai Kota, Jalan Pulau Pinang and Jalan Bukit Barisan.
Alternately, the mass sang national anthems like Garuda Pancasila, Gugur Bunga, Halo-halo Bandung, and Padamu Negeri.
By evening, the mob lit candles as a form of moral support for Ahok. There was also a choir asking the Jakarta governor to be released.
Around 08.00 pm, a relatively heavy rain flushed the Merdeka Square area. Some of the masses seemed to stay to express their aspirations.
Tony, one of the residents present around Merdeka Square, said the support was spontaneous because no one coordinated of the action.
Member of North Sumatra Regional People's Representative Council from Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) Brilian Moktar who was at the location said initially the activity was socialized through social media.
The activity once was canceled because it did not get permission since Merdeka Square will be used for other activities.
But large crowds have already gathered around Merdeka Square so they continued to deliver support for Ahok even though no one coordinated them. (*)
👪
Jakarta, GATRAnews - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berharap tidak ada mobilisasi massa di hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2017, Rabu (19/4). Suasana pencoblosan putaran kedua harus kondusif.Jimly mengimbau warga Jakarta tidak terpancing berpartisipasi dalam berbagai aksi. Warga harus berani menolak ajakan aksi saat hari pencoblosan.
"Semua ajakan mobilisasi massa pada hari H, harus ditolak. Jangan diikuti," kata Jimly kepada awak media di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (17/4).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meminta aparat menggagalkan rencana mobilisasi massa di hari pemungutan suara. Sehingga masyarakat tenang menggunakan hak pilihnya.
Warga Jakarta, sambung Jimly, harus hadir dan menggunakan hak pilih. Harapan warga Indonesia terhadap Pilkada DKI Jakarta ini sangat besar.
"Gunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya. Tidak usah terpengaruh oleh janji-janji apalagi terpengaruh oleh apa pun," kata Jimly.
Election Organizers Ethics Council (DKPP) chairman Jimly Asshiddiqie said that invitations to join the rallies planned to coincide with the capital city's gubernatorial election on Wednesday (19/04) should be rejected.
"All invitations to the rallies should be rejected as [participation in them] violates [regulations]," Jimly said on Monday.
He added that the Jakarta Police, the Jakarta Election Commission (KPUD) and the Election Supervisory Agency (Bawaslu) made a right move by prohibiting public gatherings on election day.
"I have advised the campaign teams of both candidates to do the same. They should discipline their supporters and request that they do not participate in the rallies," he said.
Mass gatherings would only jeopardize the runoff election, therefore, according to Jimly, they should be prevented.
"Campaign leaders and their supporting parties should not ignore [the threat of] mass mobilization. I advise all of them to act now in order to prevent it," Jimly said.
According to Jimly, the so-called "Al Maidah Picnic" planned for Wednesday comes with bad intentions.
"I have advised the campaign teams of both candidates to do the same. They should discipline their supporters and request that they do not participate in the rallies," he said.
Mass gatherings would only jeopardize the runoff election, therefore, according to Jimly, they should be prevented.
"Campaign leaders and their supporting parties should not ignore [the threat of] mass mobilization. I advise all of them to act now in order to prevent it," Jimly said.
According to Jimly, the so-called "Al Maidah Picnic" planned for Wednesday comes with bad intentions.
👀
JAKARTA (Pos Kota) – Dua hari lagi masyarakat DKI akan memberikan hak suaranya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Meski suasana politik memanas, namun masyarakat diimbau untuk tetap menjaga suasana aman dan damai pemungutan suara putaran kedua.
“Semua supaya menahan diri dan patuh aturan, dengan memastikan tidak ada kecurangan, harus jujur, dan tidak boleh ada huru-hara. Tidak boleh menimbulkan perpecahan Pilkada,” kata Ketua Umum (Ketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin, Senin (17/4/2017).
Ma’ruf Amin mengimbau agar masyarakat DKI Jakarta dapat menggunakan hak suaranya memilih calon pemimpin yang amanat dan menggunakan hati nuraninya demi kepentingan masa depan ibukota lima tahun ke depan.
“Imbauan agar masyarakat memilih dengan hati nuraninya. Tidak boleh ada perpecahan, kecurangan, harus dilakukan secara jujur. Jangan sampai mengakibatkan perpecahan bangsa dan warga,” ujar KH Ma’ruf Amin di rumahnya, Koja, Jakarta Utara.
Dikatakan, masyarakat dari luar daerah juga diminta tidak untuk mengerahkan massa ke ibukota dengan alasan apapun karena pihak TNI, Polri, serta penyelenggara Pilkada DKI akan menjalankan pemungutan suara secara aman, jujur, dan damai.
“Demi mendapat hasil terbaik kepada seluruh pihak untuk menghentikan. Cara-cara yang tidak fair dan junjung kembali etika berkompetisi dengan baik,” tukasnya.
(ilham/sir)
👪👪
INILAHCOM, Jakarta - Taruna Merah Putih (TMP) memfasilitasi masyarakat Jawa yang tinggal di Jakarta untuk menyampaikan keluh kesahnya dengan menggelar acara Campursari Sambung Rasa Masyarakat Jawa "Sesarengan Sami Mbangun Nagari" di Balai Sabrini, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4).
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum DPP TMP Maruarar Sirait dan sejumlah kader-kader terbaik TMP yang diduduk di lembaga eksekutif, antara lain Wali Kota Surakarta, F.X. Hadirudiatmo, Wali Kota Semarang, Hendar Prihadi, Bupati Magelang, Zainal Arifin. Serta Politikus Senior PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai dewan pertimbangan presiden, Sudarto Danubroto.
Acara yang dihadiri oleh ribuan pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dari masyarakat Jawa tersebut berlangsung meriah. Seluruh peserta diajak berjoged dan menikmati alunan musik campursari yang dimainkan oleh grup musik campursari "Samudro Laras" dan suara merdu Edo Kondologit.
Suwarto Marsidi masyarakat Jawa asli Blitar ini mengungkapkan Jakarta di bawah kepempinan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama mengalami perubahan yang sangat cepat. Menurutnya Jakarta menjadi kota yang lebih maju dan nyaman.
"Salah satu buktinya di masa Jokowi dan dilanjutkan oleh Basuki Jakarta akan memiliki MRT. Ini merupakan kebanggaan bagi warga Jakarta," katanya.
Pria yang mengaku menetap di Jakarta sejak tahun 1992 ini mengungkapkan bahwa Ahok-Djarot merupakan pemimpin yang telah memberikan yang terbaik untuk warga Jakarta dengan kerja-kerja nyata mereka.
Maka itu, dia mengajak seluruh masyarakat Jawa yang memiliki hak pilih untuk kembali memberikan amanah nya kepada Ahok-Djarot.
Sementara itu, Bupati Magelang Zainal Arifin meminta kepada seluruh mayarakat Jawa yang telah berjanji memenangkan pasangan Ahok-Djarot harus dibuktikan dengan kerja keras dan cerdas. Sehingga impian menangkan Ahok-Djarot akan menjadi nyata.
"Janji-janji ibu dan bapak untuk menangkan Ahok-Djarot harus ditepati dengan kerja keras," katanya.
Menurut dia pelaksanaan pilkada yang tinggal menghitung hari, seluruh pendukung Ahok-Djarot harus mampu merawat suara yang telah dicapai. Selain itu berupaya terus untuk menambah pundi-pundi suara.
"Semangat kita sama menangkan Basuki-Djarot. Ayo kita yakinkan masyarakat Jawa yang belum memilih Basuki-Djarot agar nanti 19 April memilih pasangan Basuki-Djarot," ujarnya.
Zainal mengatakan memenangkan Ahok-Djarot bukan hanya memperjuangkan Jakarta yang lebih baik. Tapi, menangkan Ahok-Djarot merupakan perjuangan untuk menjaga Pancasila dan keberagaman.
"Inilah Pancasila. Bukan memilih atas dasar agama. Tapi memilih karena memiliki kemampuan dan bermanfaat memberikan perubahan lebih baik kepada warga Jakarta," katanya.[jat]
- See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2372991/warga-jawa-di-dki-siap-menangkan-ahok-djarot#sthash.K0Bh7lUf.dpuf
😍😍
JAKARTA okezone - Forum Warga Jakarta Cinta Damai menggelar aksi sejuta tanda tangan masyarakat DKI menolak adanya perpecahan di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Aksi berlangsung di arena car free day, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Aksi simpatik itu bertujuan untuk menyerukan agar Pilkada Ibu Kota berlangsung damai tanpa adanya perpecahan dan perselisihan demi menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia.
"Dalam rangka pesta demokrasi yang akan berlangsung pada Rabu 19 April 2017 itu aroma perpecahan warga kian terasa. Munculnya dua kelompok yang saling hujat dan kampanye hitam semakin marak,” kata Koordinator Forum Warga Jakarta Cinta Damai, Margianto di sela aksi, Minggu (16/4/2017).
“Oleh karena itu forum warga Jakarta cinta damai mengajak warga Jakarta untuk membebaskan pesta demokrasi itu dari rasa kebencian dan permusuhan," lanjutnya.
Margianto menjelaskan, Forum Warga Jakarta Cinta Damai dibentuk oleh sejumlah elemen warga DKI yang ingin memberikan edukasi kepada masyarakat untuk cerdas dalam berdemokrasi. Ia juga mengajak agar warga Ibu Kota menjaga persatuan dan Kebhinnekaan Indonesia.
"Oleh sebab itu kami masyarakat yang turut andil dalam penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta meminta aparat kepolisian menindak tegas segala pelanggaran yang terjadi saat berlangsungnya proses kontestasi Pilgub DKI," terangnya.
Margianto menambahkan, pihaknya juga meminta masyarakat untuk mengawal jalannya proses Pilkada Ibu Kota dengan melaporkan segala bentuk kecurangan, intimidasi, kekerasan serta kampanye hitam.
"Kami juga mengimbau agar pengguna media sosial untuk berterika dalam berkampanye dan menyampaikan informasi lebih bijak dan beretika kepada publik," tandasnya.
(sal)
👳
Liputan6.com, Jakarta - Usai mendapat dukungan dari Forum Betawi Rempug (FBR) Jakarta Timur, kini menyusul FBR Jakarta Selatan yang mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Calon Gubenur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat.
Juru bicara FBR Jakarta Selatan Sofyan mengatakan, karena pihaknya melihat perkembangan situasi selama masa Pilkada DKI Jakarta 2017 ini yang semakin tidak kondusif, warga Ibu Kota menginginkan sosok kepala daerah yang bisa mengayomi warga yang terdiri dari berbagai etnis.
BACA JUGA
"Kami Keluarga Besar FBR Jakarta Selatan berharap Pilkada ini berlangsung damai dan tentram, sebab, Jakarta sebagai barometer nasional. Melihat perkembangan yang terjadi belakangan ini, kami, FBR Jakarta Selatan yakin sosok yang layak menjadi Wakil Gubernur DKI adalah Djarot Saiful Hidayat," ujar Sofyan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2017).
Dia menjelaskan, alasan mendukung Djarot adalah karena FBR Jakarta Selatan melihat sosok Djarot mempunyai kriteria mumpuni dalam memimpin Ibu Kota yang heterogen ini. Sofyan menilai, pengalaman Djarot memimpin Blitar selama dua periode bisa membawa perubahan besar bagi Jakarta.
"Ditambah lagi kepribadiannya yang kalem, tegas, tidak berbicara kasar. Menjadikan Bang Haji Djarot layak untuk memimpin Jakarta," ucapnya.
Tidak hanya itu, lanjut dia, Djarot memiliki pengalaman di DPR RI dan DPRD Jawa Timur. Dua pengalaman ini, kata Sofyan, bisa membantu Djarot mampu membina hubungan baik antara eksekutif dengan legislatif.
"Dan selama mendampingi Ahok sebagai wakil gubernur. Bang Haji Djarot juga mempunyai catatan yang positif," tandas Sofyan.
Mendengar deklarasi tersebut, Djarot menyampaikan rasa terima kasihnya kepada keluarga besar FBR Jakarta Selatan. Menurutnya, setiap dukungan yang diberikan kepada Ahok-Djarot dapat menambah semangat bagi dirinya dan Ahok serta tim pemenangan dan relawan untuk memenangkan putaran kedua Pilkada Ibukota ini.
"Kemarin FBR di Jakarta Timur sudah menyatakan deklarasi, sekarang giliran FBR Jakarta Selatan ya g mendukung kami. Karena itu kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan," kata dia.
"Ini akan semakin menambah semangat kami untuk menang. Kami semakin yakin bahwa apa yang kami kerjakan selama ini memberikan kepuasan bagi warga Jakarta. Karena bagaimana pun, kami ini adalah pelayan bapak dan ibu semua," jelas Djarot.
👍
Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menghadiri acara Jakarta Bersalawat yang diselenggarakan partai-partai pendukung. Dalam sambutannya, Djarot mengatakan Jakarta membutuhkan pemimpin yang telah terbukti bekerja, bukan pemimpin yang hanya pandai berkata-kata dan mengumbar janji politik. "Jakarta betul-betul membutuhkan orang yang benar bekerja untuk menata kota, bukan sekedar pandai merangkai kata-kata," kata Djarot di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (14/4).
Djarot mengklaim dirinya dan Ahok telah memberikan bukti kinerja yang langsung bisa dirasakan warga Jakarta. Seperti, memperbaiki sistem dan layanan kesehatan, menyediakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
"Siapakah yang selama ini telah memberikan bukti-bukti dan komitmen yang jelas, yang langsung dirasakan oleh seluruh umat Islam di DKI Jakarta, yang menerima KJP, KJS, menerima layanan Puskesmas baik, layanan transportasi baik, betul enggak?," tuturnya.
4 Hari jelang pencoblosan, kata dia, dukungan dari masyarakat mulai mengalir. Djarot menambahkan, dirinya dan Ahok memiliki niat tulus membangun Jakarta. Sehingga, dia berharap niatannya itu bisa tercapai.
"Semakin hari kelihatan sekali begitu bergairahnya rakyat, begitu dukungan datang dari mana-mana. Siapa yang sungguh-sungguh berusaha niscaya akan berhasil. Serahkan semuanya pada Allah SWT, kita berikhtiar sebaik mungkin," klaimnya.
Para pendukung diminta bersabar dengan segala tuduhan dan fitnah yang datang. Djarot juga mengingatkan pendukungnya tidak menyimpan dendam kepada masyarakat yang berbeda pilihan politik dengan mendukung pasangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno.
"Kita harus sabar menghadapi berbagai macam ujian yang datang bertubi-tubi pada kita, menghadapi berbagai ujaran kebencian, fitnahan, saya bilang sabar," imbuhnya.
"Hadapi mereka dengan senyum yang tulus. Doakan karena mereka saudara kita. Mungkin beda pilihan, tapi ingat mereka adalah saudara kita sendiri. Jangan ada dendam dan benci antara kita," sambung Djarot.
Mantan Wali kota Blitar ini mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani di TPS-TPS pada tanggal 19 April 2017 nanti. Selain itu, dia mengimbau pendukungnya tak perlu khawatir untuk menggunakan hak pilihnya karena TPS dijaga aparat kepolisian.
"Urusan surga neraka itu urusan Allah SWT, asalkan niat kita baik dan ikhlas jangan takut. TPS dijaga aparat, jangan takut. Tapi juga jangan marah, karena anda semua akan aman," pungkasnya. [msh]
✌
HIDUPKATOLIK.com – MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak tokoh agama Kalimantan Barat (Kalbar) mengedepankan pengetahuan yang boleh dimengerti oleh siapa saja (eksoterik) tentang agama di tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Menag saat meresmikan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) Pontianak, Kalbar, yang dihadiri Gubernur Kalbar Cornelis, Uskup Agung Pontianak Mgr Agustinus Agus, Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsasi, Kepala Kanwil Kemenag Kalbar Syahrul Yadi, Walikota se-Kalbar, tokoh-tokoh agama Katolik dari seluruh Indonesia, civitas akademika STAKatN, dan ratusan masyarakat Pontianak, Kamis, 6/4.
Lanjut Lukman Hakim, sisi eksoterik agama tidak bicara pada perbedaan antara agama-agama, tetapi sebuah upaya untuk menemukan persamaan-persamaannya. “Semua agama sama dalam hal penegakan keadilan, menghormati hak asasi manusia, kesamaan di depan hukum, larangan membunuh, mencuri, minuman keras dan lain-lain. Pada level eksoterisme agama ini, yang sejatinya merupakan inti ajaran agama, semua kita bisa berbicara dalam bahasa yang sama,” jelas Menag seperti diberitakan kemenag.go.id, Kamis, (6/4).
Penegasan Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK ini merupakan respon terhadap kondisi keberagamaan di Indonesia pada akhir-akhir ini yang cenderung mengarah pada pecah-belah dan konflik. Karenanya Menag meminta masyarakat dan tokoh-tokoh Kalbar bisa menjadikan agama sebagai faktor pemersatu, bukan sebaliknya. “Di ruang publik, agama jangan diperdebatkan, tetapi diamalkan. Agar agama tetap berfungsi dalam membina kerukunan. Demi menjaga keindonesiaan kita,” harap Lukman Hakim.
Dalam sambutan tanpa teks tersebut, sebelumnya Menag memberikan apresiasi kepada para tokoh agama, terutama para pastor, uskup, dan umat Katolik, serta pemerintah daerah Kalbar yang telah berhasil menjaga dan merawat kehidupan umat beragama, memajukan pendidikan agama, dan kualitas kerukunan antarumat beragama di Kalbar. “Itu berarti turut menjalankan misi Kementerian Agama,” pujinya.
STAKatN Pontianak sebelumnya adalah Sekolah Tinggi Pastoral (STP) St. Agustinus Pontianak yang beralamatkan di Jl Adi Sucipto, Kubu Raya di bawah naungan Yayasan Widya Pratama Keuskupan Agung Pontianak. Bersamaan dengan alih status tersebut juga diadakan proses pengalihan kekayaan, hak, dan kewajiban dari STP St. Agustinus Pontianak ke sekolah tinggi kepada STAKatN Pontianak yang kini menempati gedung yang beralamatkan di Jl. Parit Haji Muksin, Kabupaten Kubu Raya. Selain pengalihan aset, semua mahasiswa STP St. Agustinus Pontianak juga dialihkan menjadi mahasiswa STAKatN Pontianak.
✌
Jakarta - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) kembali mendapatkan dukungan dari relawan dan para pendukung pasangan calon nomor satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni (Agus-Sylvi). Kali ini, dukungan diberikan relawan dan pendukung AHY di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat.
Koordinator Agus-Sylvi daerah pemilihan 10 Jakarta Barat, Nelson Edward Nainggolan mengatakan sebelum menyatakan deklarasi dukungan terhadap Ahok-Djarot, memang telah terjadi pembicaraan yang cukup alot antara para relawan dan pendukung Agus-Sylvi dengan para relawan Basuki-Djarot (Badja). Namun akhirnya, dari pembicaraan tersebut, relawan Badja berhasil meyakinkan mereka untuk mengalihkan dukungan kepada Ahok-Djarot.
“Jadi memang khusus untuk pasangan calon nomor dua, kita sangat alot pembicaraannya, tetapi Badja berhasil meyakinkan kami sekitar minggu lalu. Kami pun siap mengawal Ahok-Djarot dengan para Badja,” kata Nelson dalam acara tablig akbar dan deklarsi dari pendukung Agus-Sylvi di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Senin (10/4).
Ia bersama para relawan dan pendukung Agus-Sylvi melihat dari dua pasangan calon yang tersisa dalam putaran kedua, hanya Ahok dan Djarot yang telah memberikan bukti program kerja nyata dan telah dinikmati warga Jakarta.
“Sudah banyak yang dibuktikan melalui progra-programnya. Setelah berjalan melihat bukti nyata itu, kami mewakili daerah pemilihan 10 Jakarta Barat siap mendukung Ahok-Djarot. Kami terpanggil maju bersama dengan warga Jakarta lainnya,” ujarnya.
Djarot yang hadir pada acara itu mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan relawan Agus-Sylvi di Palmerah kepada pasangan Ahok-Djarot. Ia mengharapkan mereka tidak mudah ditakut-takuti oleh pihak lain untuk mengalihkan dukungannya ke pasangan calon lainnya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Nelson. Beliau-beliau ini mendukung Badja karena programnya menyentuh masyarakat. Saya mengharapkan supaya jangan sampai ada pihak mana pun yang menakuti dan memaksa kehendak kepada yang lain. Mari kita jaga situasi Jakarta supaya sejuk,” kata Djarot.
Menurutnya, ia dan Ahok mempunya visi yang sama dengan Agus-Sylvi, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia serta menghargai pluraritas yang telah terbina selama ini dengan menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Yang dahulu tergabung paslon nomor satu sekarang sudah bergabung untuk memenangkan paslon nomor dua. Ada alasan khusus pastinya pengalihan dukungan ini. Selain kita gotong royong untuk mewujudkan Jakarta adil dan makmur, kita punya visi yang sama seperti AHY yaitu bagaimana menjaga persatuan kesatuan Indonesia dan menghargai pluraritas,” jelasnya.
Lenny Tristia Tambun/AB
BeritaSatu.com
👪
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif meminta kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk dapat menerima apapun hasil suara masyarat pada Pilkada Jakarta 2017.
Pada 19 April mendatang, masyarakat Jakarta akan datang menggunakan hak politiknya di kotak suara.
"Para pemainnya seharusnya berdamai, jadi siap menang siap kalah dan kalau sudah kalah terima yang menang, kalau yang sudah menang jangan sombong," kata Syafii di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (8/4/2017).
Buya Syafii mengimbau agar agama tidak dijadikan sebagai alat politik untuk menuju kekuasaan. Pasalnya, jika agama digunakan akan berdampak pada perubahan sikap masyarakat.
"Orang kan mudah sekali mengembangkan kultur kebencian," ucap Syafii.
Untuk meredakan potensi konflik horizontal di masyarakat, Syafii meminta kepada penegak hukum agar bertindak tegas dalam menindak spanduk provokatif yang terpasang terkait Pilkada Jakarta.
"Penegak hukum jangan membiarkan itu, agar polisi swasta tidak bergentayangan. Polisi harus bertindak tegas," ucap Syafii.
Menurut dia, untuk memilih pemimpin Jakarta lima tahun mendatang, masyarakat dapat melusuri rekam jejak para calon kepala daerah. Antara lain, terkait sikap calon pemimpin dalam membela warganya.
✌
Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kepolisian memohon agar sidang penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diundur guna alasan tertentu.
Surat yang beredar tersebut tertanggal 4 April 2017 dan ditandatangani Kapolda Metro Jaya M Iriawan. Surat bersifat biasa itu menjelaskan dua poin penting terkait penundaan sidang. Adapun surat tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tembusan ke Ketua MA, Kapolri, Irwasum, Ketua PT DKI, dan Kajati DKI Jakarta.
BACA JUGA
"Mengingat semakin rawannya situasi keamanan di DKI Jakarta, maka demi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta akan dilaksanakan pengamanan tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Jakarta putaran II, dimana perkuatan pasukan Polri dan TNI akan dikerahkan semua, maka disarankan kepada Ketua agar Sidang dengan Agenda Tuntutan Perkara Dugaan Penistaan Agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk ditunda setelah tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Putaran II," penggalan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dikutip Liputan6.com, Kamis (6/4/2017).
Poin selanjutnya terkait dengan ditundanya proses penyelidikan terhadap terlapor Cagub Anies Baswedan.
"Berkaitan dengan hal tersebut diinformasikan bahwa proses hukum terhadap terlapor Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, baik pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik Polri, ditunda pelaksanaannya setelah tahap tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Putaran II."
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Argo Yuwono membenarkan surat tersebut dikeluarkan pihaknya.
"Surat ini merupakan surat biasa dan wajar apabila kepolisian mengirim surat berkaitan hal tersebut, agar persiapan pelaksanaan pencoblosan dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib," kata Argo saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (6/4/2017).
Menurut Argo, jadwal pembacaan tuntutan dan pelaksanaan pemungutan suara sudah dekat, dikhawatirkan ada aksi pengerahan massa.
"Mengingat pelaksanaan sidang mendekati masa tenang dan pencoblosan dimungkinkan ada pengerahan masa, maka untuk meminimalisir kemungkinan yang ada, begitu juga penundaan pemeriksaan Cagub Anis dan Sandiaga," Argo menjelaskan.
Dihubungi terpisah, Juru Bicara PN Jakarta Utara Hasoloan Sianturi membenarkan surat tersebut ditujukan untuk pihaknya.
"Secara eksplisit saya tidak melihatnya. tapi ketua sudah menyampaikan kepada saya soal surat tersebut," kata Hasoloan.
Menurut dia, soal penundaan hal itu perlu dibicarakan secara internal. "Tapi yang jadi persoalan ini kan sudah ditetapkan, kita lihat nanti, dibicarakan dulu internal," ujar Hasoloan.
Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Waluyo juga mengatakan sudah menerima surat itu. Ia mengatakan, terkait penundaan sidang, pihaknya bergantung pada hakim.
"Tinggal tunggu hakimnya setuju apa enggak. Kami terserah hakim. Kami hanya menyampaikan. Tapi itu domainnya hakim ditunda soal ada atau tidaknya persidangan," ujar Waluyo saat dikonfirmasi.
👮
Jakarta- Keterangan sejumlah saksi ahli agama Islam dalam sidang dugaan penistaan agama di PN Jakarta Utara semakin membuktikan bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak menistakan agama. Bahkan, diduga Ahok merupakan bagian dari korban politik.
"Artinya tuduhan penistaan agama adalah diduga dalih untuk mengalahkan Ahok sebagai Cagub DKI Jakarta," kata Pengamat Politik Senior Arbi Sanit, Jumat (31/3) di Jakarta.
Hal tersebut dilakukan karena kualitas kepemimpinan Ahok terbukti jauh melebihi Cagub lain. Agama pun diperalat sebagai salah satu cara untuk menyeimbangkan kompetisi.
Sebelumnya, dalam sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok, Rais Syuriah Nahdlatul Ulama KH Masdar Farid Mas'udi, mengatakan Surat Al-Maidah ayat 51 tidak bisa dipisahkan dari surat Al-Mumtahanah ayat 8.
Menurutnya, dua ayat itu harus dilihat secara holistik atau keseluruhan terkait kriteria pemimpin nonmuslim yang tidak boleh dipilih.
"(Surat Al-Mumtahanah ayat 8) bahwa yang tak boleh dipilih sebagai aulia adalah orang nonmuslim yang memerangi kamu dan mengusir kamu dari negeri kamu. Kalau sekadar beda agama, tidak ada masalah," kata Masdar.
Yeremia Sukoyo/PCN
Suara Pembaruan
👪
jakarta post: A viral YouTube video shows one of Jakarta’s gubernatorial candidates, Anies Baswedan, delivering a speech in front of an audience at the Islam Defenders Front (FPI) headquarters. The vigilant group’s head, Rizieq Shihab, is seen looking up to Anies admirably.
During that event, Anies revealed that his parents were the founders of the Indonesian Arab Party (PAI) in 1934. He emphasized that the Arab community made a pledge to Indonesia and called the country home The pledge, according to Anies, was significant since Indonesia as a state had not been established.
Anies’ tale up to this point was true. The Arabic community that formed the PAI was heroic, and its political mission was certainly one to admire.
However, Anies’ statement that only the Arabs acted bravely under Dutch occupation was not true and deviated from historical facts.
I hope that this was due to Anies’ lack of understanding about his grandfather AR Baswedan’s background and how the PAI was established in Semarang in 1934, and not to undermine the role of Chinese-Indonesian community in the Dutch colonial era in order to show Jakartans that his rival Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, a Chinese- Indonesian, is not as Indonesian as Anies with his Arab blood.
Let us take a look at the history of press development in the Dutch colonial times. The growing number of Chinese- Indonesians who received education in the beginning of the 20th century increased the enthusiasm for newspapers. Thus, the birth of the Chinese-Indonesian-led newspaper companies, the biggest being Sin Po, Keng Po, Sin Tit Po, and Matahari.
The language used in the daily newspaper was Chinese-Malay, the vernacular of the Chinese-Indonesian community. Later, language experts found that it was this Chinese-Malay language used in the press that played a significant role in the development of the Indonesian language.
With wider distribution compared to that of Indonesian and European newspapers, these Chinese-Indonesian newpapers, particularly Sin Po (Jakarta), Sin Tit Po (Surabaya) and Matahari (Semarang), held a key role in spreading the reports on Indonesia’s struggle for independence. A lot of non-Chinese Indonesians, including Arabs, read these papers. National politics figures such as Tjipto Mangunkusumo, Mohamad Yamin, Soekarno and Hatta often wrote for Sin Tit Po and Matahari. These two papers were the trumpets of the Indonesian Chinese-Indonesian Party (PTI), founded and led by Liem Koen Hian in Surabaya on 1932.
Contrary to Anies’ statement, the PTI pledged Indonesia as the home of the Chinese-Indonesian community. Furthermore, the party figures also firmly supported the struggle for independence, a brave act since the declaration happened under Dutch colonial rule, risking the figures to be isolated to Boven Digul and other islands outside Java. The anti-Dutch attitude and then later anti-Japanese were blatant in Sin Tit Po and Matahari, found within journalists and PTI party figures’ writing which called for the Chinese-Indonesian community to become Indonesian people.
These newspapers also employed non-Chinese journalists, among others, was AR Baswedan.
AR was a close friend of Liem Koen Hian and Siauw Giok Tjhan. He worked as a journalist for Sin Tit Po, led by Liem Koen Hian in Surabaya. There he worked along with young journalist Siauw Giok Tjhan. When prominent Chinese-Indonesian journalist Kwee Hing Tjiat founded the Matahari newspaper in Semarang on 1934, it was AR along with Tjoa Tjie Liang and Siauw Giok Tjhan who moved to Semarang to become journalists at Matahari.
Inspired by the PTI’s activities and the commitment of the Chinese-Indonesian community to support the struggle for independence, AR later decided to establish the PAI. Supported by Liem Koen Hian, Kwee Hing Tjiat and Siauw Giok Tjhan, AR was chosen as the chairman of the PAI in Semarang in 1934.
The relations between AR and Siauw Giok Tjhan continued even after independence, both jumping to the national political stage as Cabinet members and KNIP working body.
AR and Siauw Giok Tjhan supported pluralism as the manifestation of Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity), believing in an Indonesia that consists of many ethnicities, including Arabs and Chinese-Indonesians. I believe that they were the founding fathers of the country, not mudding leadership with religions. Democracy that they dreamed of was the election of leaders based on capability, commitment and leadership quality, not religion or ethnicity.
All in all, the story shows the Chinese-Indonesian community’s role in the struggle for independence, one that went beyond AR and PAI.
***
Siauw Tiong Djin, the chairman of Herb Feith Foundation, received his PhD in political science from Monash University, Melbourne.
👪
Jakarta beritasatu- Polisi dan instansi terkait bakal menurunkan spanduk yang bernada suku agama ras dan atargolongan (SARA) atau penolakan terhadap pendukung pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, jelang putaran kedua Pilgub DKI.
"Intinya, kalau ada yang seperti itu kami upayakan diturunkan," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono, di Jakarta, Minggu (5/3).
Dikatakannya, polisi akan berkoordinasi dengan semua pihak agar tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan. "Kami koordinasi dengan semua instansi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran," ungkapnya.
Ia menyampaikan, terkait pelanggaran pilkada polisi menunggu laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Apabila masyarakat menemukan pelanggaran, tentu dapat segera melaporkan ke panitia pengawas pemilu.
"Kalau itu masuk ke ranah pilkada, ya kami tunggu dari Bawaslu. Aturannya kan begitu. Kalau Undang-undang Pilkada kan bisa melaporkan panwas (panitia pengawas). Kami manfaatkan panwas, kan sudah undang-undang yang mengaturnya. Jadi masyarakat bisa tahu, kalau ada pelanggaran pilkada bisa laporkan ke panwas," katanya.
Diketahui, spanduk berisi larangan mensalatkan jenazah pendukung calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sedang terjerat kasus penodaan agama, dikabarkan muncul di sebuah masjid di bilangan Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan. Selain itu, ada spanduk yang isinya hampir sama di sebuah pemakaman di kawasan pemukiman warga Pulo Kalibata, Jakarta Selatan.
Setelah viral di media sosial, spanduk-spanduk itu kemudian diturunkan. Spanduk berisi larangan mensalatkan jenazah pendukung Ahok diturunkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, karena dianggap dapat menimbulkan polemik di masyarakat.
Sementara spanduk bertuliskan, "Pemakaman ini ga nerima bangke orang munafik/pendukung dan pembela penista agama", yang dipasang di pagar pemakaman keluarga, di kawasan Pulo Kalibata telah diturunkan warga dan Ketua RT setempat, Jumat (3/3) kemarin. Pencopotan spanduk dilakukan karena banyak warga yang merasa terganggu.
Bayu Marhaenjati/WBP
BeritaSatu.com
Merdeka.com - Isu suku ras agama dan antargolongan (SARA) di Pilkada DKIJakarta, menjadi salah satu pembicaraan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dengan tokoh Muhammadiyah Syafii Maarif. Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini menegur para penebar isu SARA, termasuk soal spanduk larangan mensalatkan jenazah pendukung penista agama.
"Itu pekerjaan orang-orang yang tak ada kerjaan. Jangan membajak Tuhan. Itu orang putus asa yang kemudian orang itu menjadi kalap. Janganlah seperti itu," ungkap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini di kediamannya, kawasan Nogotirto, Sleman, DIY, Kamis (2/3).
Kepada Djarot, Buya Syafii juga berpesan agar ketimpangan sosial di Jakarta harus diatasi. Dia berharap Jakarta bisa bebas dari kemiskinan.
"Saya berharap Jakarta harus memelopori program (pengentasan kemiskinan). Jakarta harus dibebaskan dari kemiskinan. Kalau tidak bisa jangan ngomong," terangnya.
Buya Syafii memaparkan bahwa kondisi Jakarta saat ini mulai membaik. Meskipun demikian lanjut Buya Syafii, kantong-kantong kemiskinan masih ada di Jakarta.
"Ke depan harus sudah tidak ada lagi kantong-kantong kemiskinan di Jakarta. Jakarta harus bebas kemiskinan," tutur Buya Syafii.
Buya Syafii membantah mendukung salah satu calon Pilkada DKI. [cob]
👳
Malaysia's Prime Minister Najib Razak has announced that Saudi Arabia is investing $7bn (£5.6bn) in an oil refinery in the country, a project that will be set up by Malaysian oil company Petronas.
The investment is the first deal to be signed during Saudi monarch King Salman's Asian tour, and is expected to help boost profits at Petronas, which has been struggling with low oil prices for the past few years.
The visit is the first by a Saudi king to Malaysia in more than a decade, but the ties between the two nations run deep.
The Saudi connection came up in Malaysian politics as recently as last year, when Malaysia's Prime Minister Najib Razak said that the $681m found in his personal bank account was a gift from the royal family, and not money embezzled from funds linked to the state investment fund 1MDB.
The Malaysian anti-corruption commission cleared Mr Najib of all wrongdoing. However, his critics say the Saudi Arabian excuse is just a convenient cover - and several international investigations into the matter continue.
Meanwhile, King Salman is expected to head to Indonesia, Japan, Brunei and China as part of his tour of the region.
But behind the cheque book diplomacy is the kingdom's desire to extend its influence in the region and attract Asian investors to Saudi Arabia.
Five reasons why Saudi Arabia is investing in Asia:
1. Scratching backs: Saudi Arabia is looking for ways to diversify its economy and reduce its dependence on oil. The kingdom has been hit by the twin challenges of trying to reform its economy at a time when it has been losing money from falling oil prices.
Investing in nations such as Malaysia may not yield much in terms of reciprocal investment, but watch out for any announcements when King Salman is in China and Japan. Riyadh has already invested in a $45bn technology fund with Japanese firm Softbank, and, according to analysts, the Saudis are looking for investments in logistics, infrastructure and technology from Tokyo and Beijing.
2. Keeping customers: It's not just about bringing investment into Saudi Arabia - it's also about maintaining business in Asia for Saudi crude. The big prize is China - which has overtaken the US as the world's biggest importer of oil. Data from 2014 shows that it sources most of its energy needs from the Arab kingdom.
But Russia and Iran are fast gaining ground, and China has been investing in oil fields in both nations. Riyadh will be keen to ensure that it remains the top supplier for Beijing.
3. Potential investors: Saudi Aramco, the Arab kingdom's state-run oil firm, is heading for a public share sale in 2018. According to reports this would be the world's biggest share flotation, although there has been some doubt cast on the valuations.
Nevertheless, this trip is very much about drumming up interest from Asian investors into buying a 5% stake in Saudi Aramco. There has also been talk of an Asian share listing, although that has yet to be confirmed.
AFP
4. Don't cry for me Washington: The US has traditionally been Saudi Arabia's most powerful ally, both in terms of trade and politics. But Donald Trump's recent anti-trade stance may have unnerved some in the kingdom, which could explain why a trip to Asia was planned before one to Washington.
Reaching out to Muslim majority nations such as Indonesia and Malaysia makes sense for the Saudis as it won't just be conversations about investment in physical infrastructure - but also about investing in religious pilgrimages and schools.
5. Investment extends Islamic influence: Traditionally Saudi aid and investment into Malaysia and Indonesia has come through the Saudi government, religious charities and foundations. But in recent years, there's been growing concern in some quarters over the resultant increase in Wahhabism in South East Asia, at a time when the region is going through what some have termed an Islamic revival.
In Indonesia, human rights groups have pointed to the funding of ultra-orthodox clerics in mosques who often have views that are at odds with the archipelago's interpretation of Islam.
In Malaysia, Marina Mahathir, the daughter of Malaysia's former prime minister Mahathir Mohamad, has said that Malays are losing touch with their identity and in danger of undergoing an "Arab colonisation" - in the way they dress, speak and practise their faith.
Saudi Arabia may be keen to deflect this criticism: note that the trip also includes a stop in Indonesia's predominantly Hindu island of Bali.
😎
Liputan6.com, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono kalah perolehan suara dari dua pasangan calon lainnya, termasuk di TPS-nya sendiri.
Hasil perhitungan di TPS 6 Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Agus memperoleh 127 suara. Sementara pasangan Anies-Sandi memperoleh 66 suara.
Di TPS ini pasangan Ahok-Djarot memperoleh 286 suara. Total suara yang digunakan sebanyak 485 suara dengan suara tidak sah sebanyak 6 suara.
Di TPS 51, Fatmawati, Jaksel, tempat Hatta Rajasa mencoblos Ahok-Djarot memperoleh 152 suara. Sementara Agus-Sylvi memperoleh 45 suara, dan Anies-Sandi memperoleh 39 suara.
Sementara, di TPS 1, Jalan Daha 4, Kebayoran Baru, Selong, Jakarta Selatan, tempat Sandiaga mencoblos, peroleh suara didominasi oleh pasangan Ahok-Djarot dengan perolehan 225 suara. Disusul Anies-Sandi sebanyak 126 suara, dan Agus-Sylvi sebanyak 12 suara.
Di TPS 4 tempat Ketua DPR Setya Novanto mencoblos, suara Ahok-Djarot tercatat 287 suara. Disusul pasangan Anies-Sandi dengan perolehan 70 suara, dan Agus-Sylvi 31 suara.
👮
Ambon detik - Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap tidak ada aksi massa pada 11 Februari (112) nanti. Zulkifli mengimbau semua pihak menjaga kesejukan dan ketenteraman.
"Saya kira marilah kita menjaga persatuan, jaga kesejukan, ketenteraman, kedamaian kembali. Pengerahan massa sana-sini saya kira harus kita akhiri," ujar Zulkifli di Ambon, Maluku, Rabu (8/2/2017).
Zulkifli juga menyayangkan kegaduhan politik menjelang pilkada serentak 2017, terutama pilkada DKI Jakarta. Kegaduhan demi kegaduhan sangat menguras energi masyarakat, yang semestinya bersama-sama membangun bangsa.
"Kita sudah menjalani pilkada serentak tahun 2015, tidak ada kendala apa-apa, berjalan saja tidak ada masalah. Saat ini 2017 juga di daerah lain tidak ada masalah apa-apa. Saya ke Manokwari, ke Lebak, dan daerah lain tidak ada masalah. Yang ramai cuma di Jakarta. Secara umum kita aman-aman saja," ungkapnya.
Seusai pilkada, lanjut Zulkifli, diharapkan situasi kembali membaik. Semua pihak kembali bergandengan tangan dan melupakan perbedaan yang menjadi sumber perdebatan.
"Untuk saat ini, jangan saling mengompori, jangan saling panas-panasan lagi. Yang benar adalah adu konsep dan adu gagasan, biar rakyat yang menilai. Yang penting, yang harus dipahami adalah pilihan boleh beda tapi persatuan tetap dijaga. Yang paling penting bersatu. Kenapa kok ramai, ya karena mungkin ini Ibu Kota," pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi mengalihkan aksi 112 ke Masjid Istiqlal. Massa akan mengisi aksi 112 dengan kegiatan keagamaan.
"Mengalihkan aksinya dari jalan kaki long march di jalan raya, yang berpotensi mengganggu ketertiban publik dan membawa nuansa politik meskipun dibungkus oleh keagamaan, akan dialihkan di Istiqlal dalam bentuk murni ibadah keagamaan," kata Tito di Serang.
Larangan long march, menurut Tito, sudah dikoordinasikan Polri dengan pihak terkait. Polri berkomunikasi dengan KPU dan Panwaslu, termasuk menyiapkan pengamanan bersama Polda Metro Jaya dengan melibatkan TNI.
(mpr/rvk)
👪
JAKARTA beritasatu – Hasil jajak pendapat Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengindikasikan mayoritas masyarakat telah memaafkan Gubernur DKI Jakar ta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait pernyataannya di Kepulauan Seribu pada September 2016 yang diduga menistakan agama Islam.
Ahok telah beberapa kali meminta maaf atas pernyataannya tersebut, yang menyindir lawan politiknya karena menggunakan salah satu ayat Alquran untuk menjatuhkan dia.
“Ada 57,3% responden yang mengatakan sudah memaafkan karena merasa permintaan maaf itu tulus,” kata pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani saat merilis temuan survei SMRC di Jakarta, Kamis (8/12).
Survei SMRC digelar secara nasional dengan melibatkan responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada 22-28 November lalu. Total responden 1.220 orang yang dipilih secara random. Responden yang dapat diwawancarai secara valid mencapai 1.012 orang. Margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95%.
“Ada 29,1% menjawab tidak memaafkan dengan alasan permintaan maaf itu tidak tulus, hanya bohong. Sementara 13,6% memilih tidak menjawab,” ucap Saiful.
Survei SMRC juga menunjukkan hanya 23,1% responden mempercayai Presiden Joko Widodo mencampuri proses hukum Ahok agar terbebas dari dugaan penistaan.
Selebihnya yaitu 29,5% mengatakan tidak percaya dan 47,3% menyatakan tidak tahu. Menurut Saiful, sebanyak 42,9 % masyarakat mendukung aksi 4/11. Kemudian 37,7 % netral dalam arti tidak mendukung dan tidak juga menentang. “Sebanyak 16,4 % menentang dan 3 % tidak tahu,” ujarnya. (b1/sp)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sabtu (19/11/2016) malam, kelompok mahasiswa yang tergabung di dalam Kelompok Cipayung Plus menggelar aksi simpatik.
Aksi berlangsung di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Koordinator aksi, Yakin Simatupang mengungkapkan tujuan aksi untuk mengajak masyarakat menjaga toleransi dan pluralisme yang ada di Indonesia.
"Kami ambil inisiatif untuk membangun, mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu dalam menjaga toleransi, pluralisme dan menjaga keutuhan NKRI," ujar Yakin.
Yakin mengungkapkan bahwa aksi ini juga untuk menyikapi isu yang sedang berkembang saat ini yakni dugaan upaya mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Kita melihat bahwa kondisi bangsa hari ini sedang penuh masalah," kata Yakin.
Aksi akan diawali doa bersama lintas agama, kemudian dilanjutkan dengan pembagian bunga kepada masyarakat sekitar, dan diakhiri prosesi menyalakan lilin.
Aksi ini diketahui juga digelar secara serentak di sepuluh daerah.
Diantaranya Medan, Jakarta, Solo, Mataram, Manado, Ambon, Jayapura, Denpasar, Samarinda, dan Kupang.
👄
APA yang akan terjadi setelah tanggal 15 Februari 2017? Pada tanggal itu, pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Perinciannya, pemilihan gubernur dilaksanakan di 7 provinsi, pemilihan wali kota di 18 kota, dan pemilihan bupati di 76 kabupaten. Pemilihan gubernur akan digelar di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Bangka Belitung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Di Jawa Barat, yang akan berlangsung adalah pemilihan bupati di Bekasi serta wali kota di Cimahi dan Tasikmalaya.
Mengapa digelar 15 Februari? Komisi Pemilihan Umum mengaku menetapkan tanggal itu bukannya tanpa alasan. Alasan utamanya adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Kalau pemilihan digelar pada hari libur, mereka yang berhak memilih dikhawatirkan bukannya memilih, tapi malah kabur piknik bersama keluarganya ke lain kota.
Sementara tanggal 15 Februari adalah hari Rabu, hari pertengahan, jauh dari Sabtu dan Minggu. Memang pada hari pemilihan itu, kerja diliburkan. Namun karena jauh dari akhir pekan, peluang untuk meliburpanjangkan diri relatif kecil. Toh Selasa dan Kamisnya harus masuk kerja lagi. Masuk akal.
Pertanyaan lainnya, mengapa tanggal 15, bukan tanggal 1, 8, dan 22 Februari? Kan sama-sama hari Rabu. Terhadap tanggal 1 dan 22, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan kekhawatirannya bahwa tanggal itu berpotensi dijadikan bahan kampanye. Sebutlah untuk mencoblos nomor urut 1 atau 2. Mengapa tidak memilih tanggal 8, tidak dijelaskan alasannya.
Tanggal 15 memang masih 9 hari lagi, tapi saya sudah tidak sabar untuk melewatinya. Aneh juga sebetulnya karena saya tidak tinggal di tempat di mana pemilihan digelar. Jadi, buat apa ingin buru-buru?
Penyebabnya sangat personal, yakni pemilihan gubernur di Jakarta. Pemilihan ini seperti membuka jalan untuk melampiaskan ketidakpuasan terhadap hasil Pemilihan Presiden 2014. Luka lama yang belum benar-benar sembuh dan selama dua tahun ini dijaga ditahan-tahan, kembali terbuka. Ketidakpuasan yang sejauh ini dipendam, mengendap, seketika jebol begitu dinding yang paling rapuhnya bobol. Umpatan, caci-maki, kemarahan pun tak terbendung lagi, memenuhi ruang komentar di situs web dan tanda pagar di media sosial. Berita bohong berseliweran bercampur dengan berita benar, memperkeruh lalu lintas informasi. Upaya untuk meluruskan hanya akan dipandang sebagai penegasan kubu. Diam salah, tidak berkomentar juga keliru.
Jauh sebelum pemilihan gubernur DKI Jakarta, saya punya satu grup WhatsApp yang hari-harinya dipenuhi dengan humor. Sesekali ada risak-merisak, sekadar untuk melipur lara. Selebihnya adalah hiburan dan janji-janji palsu reuni yang bikin jengkel karena tak tereksekusi. Mendekati pemilihan, grup itu terpecah tiga. Mula-mula satu dua orang keluar dari grup lama, baik karena perbedaan pandangan politik maupun agama. Orang-orang yang keluar dari grup itu lalu membikin grup baru. Adminnya bisa jadi berharap, di grupnya itu tidak ada pembicaraan politik dan keyakinan yang berpotensi merenggangkan silaturahmi dan menjauhkan orang dari humor. Namun karena anggotanya dominan kelompok sepemikiran, maka yang tersebar adalah informasi sepihak.
Oleh karena keperluan satu dan lain hal, lalu dibentuklah grup ketiga. Saya ada di tiga grup itu dan kadang merasa konyol karena suka keliru mengunggah sesuatu di grup yang tak klop membicarakan info itu.
Mengapa saya ingin segera melewati 15 Februari? Jawabannya sederhana: saya ingin teman-teman saya kembali tinggal dalam satu grup silaturahmi yang menyenangkan. Tempat di mana kritik dan risak tak ditanggapi terlalu sensitif serta hoax dan meme disikapi dewasa. Sebuah ruang buat saling kritik konstruktif dan hujatan-hujatan tak di-baper-i.
Saya benar-benar berharap, kedamaian tercipta setelah 15 Februari nanti. Yang berseberangan sikap dahulu-mendahului untuk meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi sebelum pemilihan. Yang jagoannya menang tidak jemawa. Yang jagoannya kalah, berlapang dada menerima apapun yang proses demokrasi berikan. Tak ada dendam, apalagi memendamnya untuk sewaktu-waktu dilampiaskan. Saya mungkin bermimpi, tapi saya benar-benar mengharapkannya.***
💘
Jakarta - Calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta didoakan saat menghadiri acara Istighotsah Kebangsaan Warga Nahdliyin Jakarta di Jalan Talang nomor 3, Menteng, Jakarta Lusat, Minggu (5/2).
Dalam kesempatan itu Basuki juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada umat Nahdliyin yang dinilainya dari dulu hingga saat ini merupakan penjaga kebinekaan.
"Saya sangat berterima kasih mendukung saya. Kalau bilang Ahok baik jangan dimusuhi dong. Gimana orang mau dapat hidayah kalau gak dapat tausyiah?" katanya yang lansgung disambut tawa hadirin.
Ia lalu meminta doa dukungan dari hadirin yang hadir ke acara tersebut agar dirinya bisa amanah dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik.
Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz ini, Basuki juga menginginkan anak-anak Muslim di Jakarta bisa khatam Al-Quran.
Alasannya, kata Basuki, dia ingin supaya rohani anak-anak Muslim di Jakarta juga bisa terisi. Apalagi pihaknya sudah berusaha memberikan kebutuhan jasmani juga, mulai dari tempat tinggal yang baik, transportasi yang murah dan baik, hingga pendidikan dan jaminan kesehatan.
"Buat apa kita kasih jaminan kesehatan, rusun, transportasi, dan pendidikan yang baik tapi tidak takut Tuhan? Ngeri saya," ujar Basuki.
Deti Mega Purnamasari/HA
Suara Pembaruan
👪
Jakarta - Rois Syuriah PB Nahdlatul Ulama KH Ahmad Ishomuddin menegaskan bahwa warga Nahdatul Ulama (NU) tidak mudah diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan dari situasi politik belakangan ini. Menurur Ishomuddin, warga sejak awal sudah mengerti bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bukan menjadi pemecah belah bangsa.
"Warga NU pasti akan taat pada kyainya. Dan kyai NU itu merupakan kyai yang menjadi pemersatu, bukan saja untuk umat NU atau Islam, tetapi juga umat lain. Mereka selain religius, juga seorang nasionalis tulen. Warga NU pasti ikut kyainya dan tidak mudah terprovokasi," ujar Ishomuddin di Jakarta, Jumat (3/2).
Dia menilai ada upaya dari pihak tertentu untuk membenturkan warga NU dengan calon gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama alias Ahok. Upaya ini, katanya dengan memanfaatkan situasi politik yang terjadi di DKI Jakarta terutama terkiat persidangan Ahok ke-8 yang menghadirkan Ketua Umum MUI yang juga sekaligus Rois Aam PB NU KH Ma'ruf Amin.
"Ada orang politik yang memang mau memanfaatkan situasi, memanaskan situasi untuk tujuan politiknya. Tetapi, situasi yang panas itu, pasti cepat dinginnya karena warga NU tidak mudah diadu domba," tandas dia.
Apalagi, lanjutnya, Ahok sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Ma'ruf Amin dan Ma'ruf Amin sudah memaafkan Ahok. Sehingga situasinya menjadi kondusif lagi.
Menurut dia, wajar saja sebenarnya Ahok sebagai terdakwa mencari keadilan dengan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari saksi atau ahli di pengadilan.
"Dan informasi itu yang mereka inginkan dari Ma'ruf Amin yang hadir di persidangan Ahok yang mewakili MUI, bukan Rois Aam PB NU. Di situ sebenarnya benturannya, Ahok ingin mendapat informasi yang banyak dan detail, namun pendukung Ma'ruf Amin menilai Ahok dan timnya menyudutkan Ma'ruf Amin," jelas dia.
Lebih lanjut, Ishomuddin menilai situasi tersebut tidak bakal mempengaruhi atau menggerus elektabilitas Ahok. Menurut dia, orang sudah cerdas menilai dan membaca situasi yang ada.
"Apalagi warga DKI Jakarta, yang serdas dan sudah punya pilihan sejak awal. Mereka tidak akan terpengaruh oleh situasi tertentu saja," pungkas dia.
Yustinus Paat/FMB
Suara Pembaruan
💃
Jakarta (ANTARA News) - Yenny Wahid meminta kubu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengurungkan niatnya untuk membawa KH Maruf Amin ke pengadilan berkaitan dengan kesaksian Ketua Umum MUI itu di sidang dugaan penistaan agama dengan terdakwa calon gubernur DKI itu."Kami berharap agar Pak Ahok maupun pengacaranya mengurungkan niat untuk membawa Kiai Maruf Amin ke pengadilan menyangkut kesaksian beliau hari ini," kata Yenny dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa.
Putri Gus Dur yang bernama lengkap Zannuba Arifah Chafsoh itu menyatakan bisa memahami bahwa menuntut ke pengadilan adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara apabila merasa diperlakukan tidak adil oleh orang lain.
"Namun, mengingat situasi kebatinan bangsa kita yang saat ini sangat rentan terpecah belah, alangkah eloknya kalau Pak Ahok justru menunjukkan sikap besar hati dan memilih pendekatan dialogis dengan pihak Kiai Maruf Amin," katanya.
Ia mengatakan saat ini begitu banyak aksi tuntut menuntut yang terjadi sehingga energi bangsa bisa habis di tengah jalan. Padahal begitu banyak persoalan bangsa yang harus dihadapi sehingga seluruh elemen masyarakat hendaknya justru bersatu padu agar bisa menuntaskannya.
"Imbauan ini saya sampaikan kepada Pak Ahok dalam kapasitas saya sebagai warga NU karena kebetulan Kiai Maruf Amin juga adalah Rois Am NU, selain juga karena usia beliau yang sudah sepuh," kata Yenny.
Yenny mengimbau agar seluruh warga masyarakat tetap tenang dan selalu mengedepankan sikap tabayun atau klarifikasi ketika menghadapi masalah sehingga tidak tercipta konflik horizontal di mata masyarakat.
TRIBUNJAMBI.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meyakini pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni mampu mengatasi persoalan premanisme di Jakarta.
"Memimpin Jakarta itu berat, tidak gampang. Banyak premannya. Niatnya harus demi kebenaran yang betul-betul benar," tutur Said di kantornya, Jumat (7/10/2016).
Menurut Said, tantangan premanisme di Jakarta muncul dengan berbagai bentuk.
"Bela yang benar. Kalau hanya yang benar saja belum cukup, harus dengan benar-benar. Preman ada yang berdasi, bergamis, bertasbih, bertato. Itu kenyataannya," kata Said.
Ia menyarankan Agus-Sylvi merangkul masyarakat kecil di ibu kota karena mayoritas diantaranya merupakan warga Nahdlatul Ulama (NU).
"Masyarakat Betawi asli itu kulturnya NU, selain itu penjual warung tegal, sopir-sopir bajaj dari Indramayu, Brebes, Cirebon, apalagi Madura itu NU. Kalau kita dekati mereka, Insyaallah (didukung)," ujarnya.
👄
Liputan6.com, Jakarta - Kapolres Jakarta Selatan AKBP Iwan Kurniawan mengungkapkan jumlah massa pro dan kontra sidang Ahok terus berkurang. Hal itu terlihat dalam sidang keenam hari ini. Jumlah orang tak seramai dengan sebelumnya.
"Cuma hari pertama yang jumlahnya banyak, tapi jumlahnya berkurang terus," ujar Iwan Kurniawan di Gedung Kementan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
BACA JUGA
Meski massa yang datang berkurang, polisi akan tetap bersiaga. Sebanyak 2.800 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan jalannya sidang Ahok.
Iwan menerangkan, tim pengamanan yang diturunkan termasuk dari unsur gegana. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan taktis seperti water cannon juga disiagakan.
"Empat water cannon, empat barracuda, dan belasan truk polisi disiagakan untuk menjaga sidang Ahok," ujar Iwan.
Sidang Ahok yang keenam ini beragendakan memeriksa saksi-saksi dari pelapor. Enam saksi pelapor itu adalah Willyudin Abdul Rasyid Dhani, Ibnu Baskoro, Muhammad Asroi Saputra, Iman Sudirman, dan dua anggota Polresta Bogor Bripka Agung Hermawan dan Briptu Ahmad Hamdani.
👄
JAKARTA okezone- Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain menuliskan kejadian penolakan oleh oleh para pemuda Dayak Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, terhadapnya di akun Twitter, @UstadTengku. Dia ditolak saat akan turun dari pesawat di Bandar Udara Susilo Sintang.
Kejadian ini sendiri sudah dibenarkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto.
BERITA REKOMENDASI
Dalam cuitannya, Zulkarnain mengatakan dirinya dalam kondisi sehat walafiat. Menurut versinya, sejumlah orang membawa mandau atau golok hingga ke pintu pesawat yang ditumpanginya.
“Alhamdulillah Saya Sehat Wal 'Afiat Tdk Kurang Apapun. Orang2 Bawa Mandau(Golok) ke Run Way Sampai Pintu Pesawat, BUKAN Tanggungjawab saya,” tulisnya, Kamis (12/1/2017).
Salah satu masyarakat yang ikut dalam aksi penolakan dengan akun BorneoRainforest atau @borneo_w mengunggah sejumlah foto saat penolakan. Tampak puluhan Pemuda Dayak menghadang Zulkarnain yang akan turun dari pesawat.
Akun ini juga memberikan klarifikasi, bahwa penolakan mereka karena ucapan Zulkarnain yang menyebut bahwa orang Dayat adalah kafir. Ucapan tersebut menyinggung orang Dayak yang selama ini menurutnya bisa hidup berdampingan dengan umat Islam. Bahkan, banyak juga orang Dayak yang beragama Islam.
Berikut klarifikasi selengkapnya.
1. Penolakan yang dilakukan Pemuda Dayak Sintang dan Bala Adat Dayak karena statement oknum intoleran yang menyatakan orang Dayak kafir;
2. Statement Oknum tersebut telah menjadi viral dan telah sampai ke pelosok Borneo dan mengusik kedamaian yang telah ada;
3. Dayak tidak membenci MUI tetapi menolak oknum yang telah melukai perasaan orang Dayak dengan statement Dayak kafir;
4. Padahal tanpa dia tahu bahwa Dayak juga banyak yang muslim;
5. Padahal mayoritas Dayak Kabupaten Sintang sudah hidup rukun berdampingan dengan sesama;
6. Dayak juga sangat toleran jika tidak pernah diusik. Buktinya Bupati Sintang orang Jawa bisa mendapat kepercayaan masyarakat Dayak untuk jadi bupati;
7. Dayak selalu menjunjung tinggi toleransi di tanah Borneo dengan semboyannya ‘adil ka'talino bacuhramin ka'saruga basengat ka'jubata;
8. Yang kita tolak adalah oknum yang intoleran dan ormas seperti FPI;
9. Kami masih ingat pesan leluhur kami. Jika harkat martabat kami diinjak cuma hanya ada satu kata "Lawan";
10. Biarkan kami hidup damai bersama di tanah, hutan Borneo tanpa gangguan kaum intoleran yang tidak cocok di tanah Borneo;
11. Kami hanya ingin hidup berdampingan dan damai di NKRI yang berasaskan Pancasila yang Berbhineka Tunggal Ika dengan konstitusi UUD1945.
👃
faisal wibowo blog : Islam dan Demokrasi
Kalau diruntut sejarahnya, demokrasi baru masuk dalam khazanah pemikiran Islam dan dianggap sebagai nilai yang baik, baru pada akhir paro abad ke-19. Saat negara-negara Islam ketika itu di seluruh belahan bumi kondisinya nyaris serupa: bergumul dengan kolonialisme, ditindas dan diperintah oleh penguasa atau raja yang tiran. Dalam kondisi demikian, mereka mendengar gagasan demokrasi yang berasal dari barat, yang menaruh penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, menekankan kebebasan pendapat dan partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan. Mulailah mereka berbicara mengenai demokrasi sambil mengatakan bahwa sesungguhnya Islam itu demokratis, karena Islam mengakui hak-hak asasi manusia. Buku-buku yang ditulis pemikir Islam pada permulaan abad ke-20 yang membicarakan Islam dan demokrasi memandang demokrasi sebagai sesuatu yang positif.
Waktu itu demokrasi diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam mengambil keputusan, disamping diartikan juga sebagai persamaan di depan hukum. Istilah keadilan baru diartikan sebatas persamaan atau boleh jadi keadilan didefinisikan sebagai persamaan.
Di Barat sendiri, sebelum Amerika menyatakan kemerdekaannya, demokrasi itu tidak popular. Baru setelah Revolusi Prancis menggulingkan kekuasaan yang tiranis –konon mengilhami kemerdekaan Amerika- istilah ini baru popular, meskipun pada waktu Revolusi Prancis itu sendiri kata demokrasi tidak disebut-sebut. Di situ hanya disebutkan idiom-idiom egalite, fraternite, liberte (persamaan, persaudaraan, dan kebebasan). Boleh jadi karena istilah demokrasi itu sendiri sejak zaman Aristoteles dan Plato, sampai Abad Pertengahan hingga Revolusi Prancis, tidak mempunyai arti yang baik. Baru ketika Amerika muncul dan melemparkan istilah demokrasi yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, istilah demokrasi memilii makna positif, sehingga siapa saja menyebut negerinya sebagai negeri yang demokratis. Asal tahu saja, negeri komunis pun menyebut dirinya negeri demokrasi.
Ketika demokrasi memiliki muatan makna positif inilah orang-orang Islam berbicara bahwa Islam itu demokratis. Oleh karena itu, umatnya harus memperjuangkan demokratisasi. Menyebut Islam itu demokratis sebenarnya hanya untuk menyederhanakan perjuangan Islam yang terlalu panjang kalau disebut satu persatu, seperti Islam itu memperjuangkan keadilan, menuntut perdamaian, dan seterusnya. Untuk menyederhanakannya, dikatakan bahwa Islam itu demokratis.
Pada perkembangan berikutnya, istilah demokratis itu sendiri mengalami dinamika, karena ada dialektika dengan social conditioning dan cultural setting . Istilah demokrasi menjadi penuh embel-embel seperti demokrasi terpimpin, demokrasi organic Franco di Spanyol, demokrasi sosialis Nasser di Arab, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Menaruh predikat atau embel-embel di belakang istilah demokrasi ini menyebabkan makna demokrasi yang mulanya positif itu menjadi bias dan lama-kelamaan menjadi tidak menarik. Karena demokrasi yang ditempeli embel-embel itu tidak lain hanya untuk mengaburkan esensi demokrasi itu sendiri.
Belakangan, para pemikir Islam tidak lagi menggunakan istilah demokrasi dengan alasan pengertiannya terlalu kabur. Tema demokrasi yang selama ini dipakai, diganti dengan tema tauhid. Tauhid itu sendiri berarti pengesaan Tuhan, suatu keyakinan bahwa hanya Tuhan yang besar. Semua manusia sama dihadapan Tuhan. Idiom-idiom demokrasi, seperti konsep kebebasan, persamaan, dimasukkan dalam tema Tauhid. Dalam tauhid, ada kebebasan manusia, ada pengakuan bahwa satu kelompok manusia tidak boleh menindas kelompok yang lain. Bisa dimaklumi kemudian jika buku-buku mutakhir para pemikir Islam, kecuali pemikir Indonesia tidak lagi mengagung-agungkan istilah demokrasi, melainkan meluaskan makna tauhid.
Salah satu inti demokrasi adalah pemilihan umum. Negara yang menyatakan diri menganut demokrasi pasti mengadakan pemilihan umum. Apakah kemudian pemilihan umum ini hanya merupakan ritus saja atau secara substansial mencerminkan demokrasi, itu adalah persoalan kedua. Yang penting pemilihan umum memenuhi prinsip-prinsip yang disepakati.
Kemudian prinsip dewan perwakilan. Salah satu ciri demokrasi itu adalah adanya wakil rakyat, mengingat bahwa tidak mungkin semua rakyat bisa mengambil keputusan karena terlalu banyak. Oleh sebab itu, perlu ada wakil-wakilnya. Demokrasi yang langsung dari rakyat hanya bisa dijalankan pada zaman Athena. Sekarang ini tidak mungkin lagi setiap orang berpartisipasi, dan karena itu semua negara menjalankan dewan perwakilan.
Kemudian, ciri demokrasi yang ketiga adalah pers yang bebas. Kehidupan masyarakat industry ditandai dengan semacam system control dari rakyat berupa pers atau opini publik. Opini publik ini diwujudkan di dalam pers, maka pers harus diberikan kebebasan seluas-luasnya. Semua negara mengakui kebebasan pers. Kata “bebas” harus disebut karena merupakan prinsip yang disepakati sebagai salah satu ciri demokrasi itu.
Kemudian ada distribusi kekuasaan (distribution of power). Prinsip ini mungkin berasal dari khazanah klasik. Aristoteles pernah membagi pemerintahan berdasarkan distribusi kekuasaan. Kekuasaan yang dia sebut cratein-cratos berpusat pada beberapa orang, dan disebut plutokrasi. Memang, menurut Aristoteles maupun Plato, bentuk pemerintahan yang paling baik adalah Plutokrasi.
Sekarang pun karena demokrasi itu menunjuk pada banyak orang, harus ada distribusi kekuasaan. Kekuasaan itu tidak boleh berpusat pada satu orang. Konsep itu dijabarkan oleh Montesquieu dengan pemisahan tiga kekuasaan: eksekutif, yudikatif, legislative. Sekarang semua negara menunjukkan adanya pemisahan tiga kekuasaan tersebut. Kabinet, lembaga perwakilan yang berwibawa, dan kehakiman yang independen merupakan cirri utama negara demokrasi.
Ketika orang-orang Islam mencoba merumuskan bentuk pemerintahan dan merujuk pada ajaran-ajaran Islam, mereka menemukan bahwa pandangan mereka bergerak dalam sebuah spectrum, mulai dari yang paling populist (berorientasi pada rakyat) sampai yang paling statist (berorientasi pada negara).
Diantaranya adalah konsep wilayah al-faqih -pemerintahan para faqih- yang dikembangkan oleh kalangan Syi’ah. Konsep ini bukan hanya datang dari Imam Khomeini. Beberapa tokoh lain pun mencoba merumuskannya: Jawwad Mughniyyah, Muhammad Baqir Shadr, dan Khazim Hairi. Yang paling populist adalah rumusan Jawwad Mughniyyah, sedangkan yang paling statist adalah Hairi. Shadr lebih dekat pada yang populist, sedangkan Khomeini lebih cenderung pada yang statist.
Sebagian orang menganggap wilayah al-faqih sangat otoriter. Sehingga menarik melihat kenyataan bahwa di dalam konsep tersebut ada spectrum yang bergerak dari popular sovereignty (kedaulatan rakyat) sampai state sovereignty (kedaulatan negara). Atau, kalau memakai istilah politik, mulai dari yang demokratis sampainyang otoriter.
Jadi, yang menjadi masalah di kalangan Islam bukanlah bentuk pemerintahan, melainkan derajat pemerintahan. Yakni, sampai sejauh mana pemerintah memerintah. Bisa saja ada pemerintahan yang sangat demokratis tetapi tidak kuat, ia tidak betu-betul memerintah. Yang memerintah bias saja tuan-tuan tanah, sementara keputusan-keputusan pemerintah bisa dengan mudah dianulir oleh lembaga lobi. Sebaliknya, ada negara-negara yang tidak demokratis tetapi kuat.
Tampaknya, kalangan pemikir Islam belakangan ini tidak lagi mempermasalahkan bentuk pemerintahan. Yang penting, keadilan dan kesejahteraan rakyat terjamin. Atau, lebih baik satu pemerintah otoriter ketimbang kekuasaan yang terbagi di antara banyak tuan tanah.
👄
Merdeka.com - Dua Ormas berbasis masyarakat Tionghoa, Muslim Tionghoa Indonesia (MUSTI) dan Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) memberikan penghargaan kepada Ketua Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab. Rizieq mendapatkan anugerah Man Of The Year 2016.
Ketua Musti Jusuf Hamka mengatakan, penghargaan diberikan lantaran Rizieq berhasil memimpin jutaan umat dalam Aksi Bela Islam 4/11 dan 2/12 yang berakhir damai. Bahkan aksi yang digelar di kawasan sekitar Monumen Nasional tersebut tidak menyebabkan kerusakan apapun.
"Dengan wibawa yang dia miliki, Habib Rizieq Shihab berhasil meredam amarah Umat Islam yang berunjukrasa sehingga aksi tersebut tidak berakhir anarkis. Bahkan tidak ada rumput yang rusak dan satu ranting pohon pun yang patah dl Monas," katanya di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (20/12).
Selain itu, dalam berbagai kesempatan Rizieq juga selalu menekankan bahwa mencintai NKRI dan aksi 'Bela Islam' yang dipimpinnya bukan karena umat Islam anti etnis dan agama lain. Sebab aksi yang dilakukan sepenuhnya mumi sebagai bentuk perjuangan untuk membela agama Islam.
"Sebagai Ulama, Habib Rizieq sangat mumpuni, dan sebagai pemimpin beliau juga sangat dihormati. Jadi, siapapun pasti akan sependapat bahwa Habib Rizieq Shihab memang pantas mendapat penghargaan sebagai Man Of The Year 2016," terangnya.
Rencananya, penyerahan penghargaan Rizieq akan dilaksanakan pada Kamis, 22 Desember 2016 di Jakarta. Namun karena ada sesuatu hal yang tidak dapat dijelaskan maka rencana ini diundur menjadi tanggal 28 Desember 2016 di Pondok Pesantren Rizieq Shihab di Bogor.
Ketua Musti Jusuf Hamka mengatakan, penghargaan diberikan lantaran Rizieq berhasil memimpin jutaan umat dalam Aksi Bela Islam 4/11 dan 2/12 yang berakhir damai. Bahkan aksi yang digelar di kawasan sekitar Monumen Nasional tersebut tidak menyebabkan kerusakan apapun.
"Dengan wibawa yang dia miliki, Habib Rizieq Shihab berhasil meredam amarah Umat Islam yang berunjukrasa sehingga aksi tersebut tidak berakhir anarkis. Bahkan tidak ada rumput yang rusak dan satu ranting pohon pun yang patah dl Monas," katanya di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (20/12).
Selain itu, dalam berbagai kesempatan Rizieq juga selalu menekankan bahwa mencintai NKRI dan aksi 'Bela Islam' yang dipimpinnya bukan karena umat Islam anti etnis dan agama lain. Sebab aksi yang dilakukan sepenuhnya mumi sebagai bentuk perjuangan untuk membela agama Islam.
"Sebagai Ulama, Habib Rizieq sangat mumpuni, dan sebagai pemimpin beliau juga sangat dihormati. Jadi, siapapun pasti akan sependapat bahwa Habib Rizieq Shihab memang pantas mendapat penghargaan sebagai Man Of The Year 2016," terangnya.
Rencananya, penyerahan penghargaan Rizieq akan dilaksanakan pada Kamis, 22 Desember 2016 di Jakarta. Namun karena ada sesuatu hal yang tidak dapat dijelaskan maka rencana ini diundur menjadi tanggal 28 Desember 2016 di Pondok Pesantren Rizieq Shihab di Bogor.
[ian]
👀
RMOL. Ketua Dewan Pers Yosep "Stanley" Adi Prasetyo mengumpulkan para pimpinan redaksi media elektronik untuk membahas soal teknis peliputan persidangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penistaan agama.
Belajar dari pengalaman liputan live di kasus Mbah Priuk, dan sidang Jessica "sianida", maka para pimred yang hadir sepakat untuk tidak menyiarkan livesecara running di persidangan Ahok, karena untuk menghindari gesekan yang terjadi di publik.
"Saya usulkan, boleh meliput ketika pembacaan dakwaan dan vonis. Pemeriksaan saksi dan ahli sebaiknya tidak. Karena akan membuat dua kelompok masyarakat yang terbelah akan berhadap-hadapan," kata Stanley di Dewan Pers, Jakarta, Jumat, (9/12).
Usulan ini kemudian akhirnya menjadi kesepakatan para pimpinan redaksi televisi yang hadir. Keputusan ini adalah setelah berkaca dari peliputan kasus Jessica "sianida" yang sebenarnya telah melanggar asas praduga tak bersalah.
Televisi yang menyiarkan secara live persidangan ini, lanjutnya, telah "kebablasan" melakukan peliputan hingga penggiringan opini publik, dengan cara menghadirkan para ahli gesture, pengamat, untuk membahas soal sisi pribadi terdakwa Jessica. Proses persidangan tiap detailnya juga disiarkan ke publik. Di luar pengadilan, news room mini sengaja dibuat untuk me-running berita pengadilan Jessica. Para ahli gesture sengaja diundang untuk membahas kenapa Jessica nampak tenang-tenang saja padahal terancam dihukum mati.
Hal-hal seperti ini kata Stanley tidak boleh dilakukan oleh pers.
"Judgement-judgement dari pengadilan ditampilkan, ini tidak tepat. Ini bukan pengadilan, ini adalah pers. Prinsip asas praduga tak bersalah tidak terjadi," kritik Stanley.
Dikhawatirkan juga, jika live report pengadilan Ahok dilakukan, maka para saksi yang menyatakan kesaksian di persidangan akan menjadi bulan-bulanan di media sosial.
"Kita seringkali dikejar-kejar rating, sharing, jadi tidak tahu aturan," kritik Stanley lagi.
Ia mengimbau agar para pemimpin media untuk tidak terlalu bernafsu membuat siaran live, dengan dalih memberikan edukasi kepada publik. Yang terjadi malahan publik kebingungan, akibat begitu banyak persepsi dalam suatu perkara persidangan.
Seperti di persidangan Jessica misalnya, menurut Stanley, yang ada hanyalah kebingungan masyarakat tentang racun atau toksikologi, karena baik di kubu Jessica ataupun Jaksa, sama-sama menampilkan penjelasan yang kredibel tentang racun sianida.
"Orang gak belajar apapun, malah jadi bingung seperti di kasus Jessica," kata dia.
Stanley membeberkan, bahwa Dewan Pers mendapat masukan dari berbagai kalangan, termasuk dari DPR yang mengkritik bahwa pers Indonesia telah kebablasan. Karenanya, ada ide untuk mengembalikan rezim bredel dan kontrol untuk pers Indonesia.
"Kita akan mengalami kemunduran jika hal ini tidak dipikirkan. Kita perbaiki diri sendiri sebelum diperbaiki orang lain," tutup Stanley. [ysa]
👸
Metrotvnews.com, Jakarta: Rumah pemenangan Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (Badja) mengadakan pengajian. Koordinator pemenangan Badja, Merry Houtma mengatakan pengajian bakal dilakukan rutin sejak Kamis 8 Desember.
"Kita mau menyempurnakan kerja kita dengan doa. Jadi kita lakukan pengajian rutin sampai Februari mendatang," kata Merry di Rumah Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).
Pengajian ini, kata Merry merupakan atas inisiasi Ahok-Djarot sendiri. Secara pribadi keduanya minta agar Rumah Borobudur diisi dengan pengajian dan acara keagamaan.
"Ini pak Ahok yang langsung minta. Supaya setiap pekerjaan kampanye kita diawali dengan doa," terang Merry.
Rencananya pengajian akan rutin digelar per partai. Hari ini, kata Merry, PDI Perjuangan bertugas menggelar pengajian, pekan depan akan ada partai Hanura, Golkar dan NasDem saling bergantian.
"Pokoknya empat partai pengusung dan satu partai pendukung kita bergantian mengadakannya," pungkas Merry.
(DEN)
RMOL. Sejumlah ormas intoleran dan anti Pancasila masih berulah di Tanah Air. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian didesak bertindak tegas terhadap para pengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dengan sengaja mengobrak-abrik kemerdekaan umat beragama untuk menjalankan ibadah keagamaannya di NKRI.
Sivitas mahasiswa Kelompok Cipayung Plus mendesak Kapolri untuk tidak tinggal diam atas sepak terjang kelompok ormas yang selalu meresahkan masyarakat itu.
Juru bicara Kelompok Cipayung Plus, yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), Sahat Martin Sinurat menegaskan, belum lewat sebulan sejak terjadinya peristiwa bom di Gereja Oikoumene, Samarinda, peristiwa intoleransi kembali terjadi di tengah masyarakat Indonesia.
Kali ini aksi intoleran dilakukan sekelompok massa yang menamakan dirinya Pembela Ahlus Sunnah (PAS), dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Mereka membubarkan paksa ibadah Natal di Sabuga ITB, Bandung, 6 Desember 2016 lalu, yang seharusnya dihadiri ribuan umat Kristen setempat.
"Apapun bentuk dan alasannya, pelanggaran terhadap hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tindakan yang tidak dapat ditolerir. Situasi yang terjadi telah meresahkan masyarakat, tidak hanya di kota Bandung, namun berbagai daerah lainnya di Indonesia. Melihat situasi tersebut, kami organisasi-organisasi yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus menyatakan, menyesali terjadinya peristiwa pelarangan ibadah dimana pemerintah takluk kepada tekanan massa intoleran. Negara seperti tidak berpemerintahan,” ujar Sahat Marthin Sinurat, kepada redaksi (Jumat, 9/12).
Kemudian, Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari Aminuddin Ma'ruf (Ketum PB PMII), Sahat Sinurat (Ketum PP GMKI), Angelius Wake Kako (Ketua PP PMKRI), Chrisman Damanik (Ketua PP GMNI), Putu Wiratnaya (Ketua PP KMHDI), Taufan P Korompot (Ketum DPP IMM), Suparjo (Ketua PP HIKMAHBUDHI) itu mendesak pemerintah bertindak tegas agar segera mencopot Kapolda, Kapolres, Kapolsek terkait karena tidak mampu menjaga dan menjamin hak warga negara.
"Meminta Kapolri segera menangkap dan memproses para pelaku intoleran,” ujarnya.
Dijelaskan juga, kebobolan tugas intelijen dalam melakukan pencegahan konflik di daerah telah terjadi berulang kali, sehingga pemerintah harus mengevaluasi segi integritas personil maupun komandonya. Agar mampu menelisik lebih dalam guna mencegah tindakan radikal dan intoleran semakin meluas.
"Meminta Pemerintah untuk segera membubarkan dan melarang organisasi intoleran yang tidak bernafaskan Pancasila. Menyerukan kepada semua anggota Kelompok Cipayung Plus yang tersebar di seluruh Tanah Air, agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketenteraman Republik Indonesia. Kelompok Cipayung Plus akan menjadi Garda terdepan menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Dan, meminta seluruh rakyat Indonesia agar tidak terprovokasi dan tetap bahu membahu menjaga persatuan bangsa,” tutupnya. [sam]
Jakarta. An activist group says President Joko "Jokowi" Widodo has "checkmated" his political opponents by attending the mass prayer rally in the capital on Friday (02/12).
"Nobody expected the president to attend and pray with the congregation during the Dec. 2 mass Friday prayer," Joint People's Secretariat (Sekber) chairman Mixil Mina Munir said in a statement.
"Checkmate! The sudden move by President Jokowi has cornered the opponent's king, as he did not only show up, but also stood in the frontline to maintain our diversity," he added.
Mixil said Jokowi's pivotal move also calmed minority groups that were concerned about the potential for the massive gathering turning into anarchy.
"Minority groups have been worried about another riot, but President Jokowi dispelled their doubts when he visited Monas [National Monument]," he added.
Indonesian media have meanwhile praised Jokowi's unexpected decision to join the mass prayer.
Jokowi braced heavy rain to walk 900 meters from the State Palace, accompanied by Vice President Jusuf Kalla and several ministers, as well as National Police chief Gen. Tito Karnavian and Indonesian Military chief Gen. Gatot Nurmantyo.
Hundreds of thousands of Muslims gathered for Friday prayers at the Monas complex in Central Jakarta as part of a mass protest to demand the jailing of Jakarta Governor Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, who is accused of having committed blasphemy.
However, the rally ended with protesters dispersing peacefully in the afternoon, unlike the previous event last month, which descended into violence.
"Minority groups have been worried about another riot, but President Jokowi dispelled their doubts when he visited Monas [National Monument]," he added.
Indonesian media have meanwhile praised Jokowi's unexpected decision to join the mass prayer.
Jokowi braced heavy rain to walk 900 meters from the State Palace, accompanied by Vice President Jusuf Kalla and several ministers, as well as National Police chief Gen. Tito Karnavian and Indonesian Military chief Gen. Gatot Nurmantyo.
Hundreds of thousands of Muslims gathered for Friday prayers at the Monas complex in Central Jakarta as part of a mass protest to demand the jailing of Jakarta Governor Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, who is accused of having committed blasphemy.
However, the rally ended with protesters dispersing peacefully in the afternoon, unlike the previous event last month, which descended into violence.
👌
Jakarta detik - Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tenang saat menghadapi detik-detik proses penyerahan berkas dan tersangka kasus penistaan agama dari Mabes Polri ke Kejagung. Ahok juga sangat kooperatif."Pak Ahok tidak berkomentar apapun. Pak Ahok tenang, sangat kooperatif," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).
Menurut dia, Ahok juga tidak membuat pernyataan apapun. "Saat saya tanya apakah mau membuat pernyataan. Pak Ahok tidak (ingin membuat pernyataan). Untuk itu, saya minta langsung berangkat (ke Kejagung)," ujar Rikwanto.
Rikwanto juga menyatakan kehadiran Ahok untuk memeriksa lagi kelengkapan berkas dan tersangka. "Apa sesuai, lengkap dan dicek kesehatannya agar pihak kejaksaan menerima lengkap," kata Rikwanto.
Ahok menjadi tersangka dengan sangkaan pidana dengan Pasal 156 KUHP dan atau Pasal 156 a KUHP. Dia diduga menistakan agama karena menyebut surat Al-Maidah ayat 51 saat bertemu warga di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.
Sebelumnya Ahok menyatakan siap menjalani proses persidangan setelah berkasnya dilimpahkan ke penuntutan. "Saya tidak mau banyak berkomentar jauh. Saya tidak tahu. Nanti kita buktikan saja di pengadilan," kata Ahok.
(aan/fdn)
👴
JP: Residents and workers in the capital say they plan to go about their normal activities when another large-scale rally demanding the arrest of incumbent Jakarta governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama over blasphemy allegations is set to take place in the capital on Friday.
The National Police and Indonesian Military (TNI) are set to deploy 22,000 joint personnel to secure the National Monument (Monas) in Central Jakarta, where around 200,000 demonstrators are expected to gather.
“We will also deploy personnel within the second and third security rings,” National Police spokesman Insp. Gen. Boy Rafli Amar said on Tuesday.
Boy added that the personnel would not carry firearms during the rally, promising to apply a persuasive approach to deal with the participants in the demonstration.
The National Movement to Safeguard the Indonesian Ulema Council’s Fatwa (GNPF-MUI) has agreed to limit a planned mass activity on Friday to the confines of Monas Square, following consultations with the police and major Islamic organizations, including the Indonesian Ulema Council (MUI).
The police previously said activities would only consist of dzikir (mass chants in praise of God), sermons and Friday prayers.
Raksa Ibrahim, 31, a staffer at the Foreign Ministry in Central Jakarta, said he was not worried about the planned protest and would go to work as usual.
“Hopefully it will be carried out peacefully, that’s what most of us at our office anticipate,” Raksa told The Jakarta Post on Tuesday.
As a resident of Bekasi, in West Java, Raksa said he would leave home earlier than usual in anticipation of unexpected traffic congestion.
When asked whether the ministry had issued any warnings, he said staff had only been urged to avoid crowds and to not participate in the rally.
But some workers said they were still worried about going to work on Friday.
Anka June, 30, said she would likely stay home on Dec. 2 amid fears of the rally turning violent, like the Nov. 4 rally.
Nonetheless, she said, her place of work, which is located on Jl. Sudirman, had yet to take measures to respond to the planned mass prayers.
Similarly, Tito Dipokusumo, an employee of a telecommunications company on Jl. Thamrin, said he would work from home on Dec. 2.
“The prayers will hopefully be peaceful, but we need to stay alert. Anything can happen,” said Tito, adding that protesters may have hidden agendas.
Meanwhile, St. Ursula Catholic School will operate as usual. Brigitta Riska, 25, who teaches English at the school, noted that students were required to attend classes on Friday as they were undergoing exams.
“There have been no discussions regarding Dec. 2, let alone any announcement that the school will be closed,” Brigitta told the Post.
During the previous rally on Nov. 4, which turned violent, students were given a day off.
Meanwhile, Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) chairman Rosan P. Roeslani said local and global investors had expressed hope that the rally would not turn violent.
“When they invested in Indonesia, they understood fully all the risks. So, the rally has yet to weaken their trust,” Rosan said. “The truth is, they are more afraid of the government’s inconsistent policies that might reduce their ability to produce and grow.”
Meanwhile, Indonesia Stock Exchange (IDX) president director Tito Sulistio said the bourse would operate normally on Dec. 2, as it had taken measures to ensure it could run business as usual. (cal)
👪👪
- Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menyatakan telah memblokir situs resmi Imam Besar FPI Habieb Rizieq Shihab, yakni habibrizieq.com. Kemenkominfo punya pertimbangan pemblokiran ini."Sejak 26 November sudah diblokir," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo Noor Iza kepada detikcom, Kamis (1/12/2016).
Pertimbangan pemblokiran ini, situs habibrizieq.com dinilai mengandung muatan yang meresahkan masyarakat. Meski memblokir situs itu, Kemenkominfo menyatakan tak ada masalah dengan sosok Habib Rizieq.
"Ini bukan karena Habib Rizieq-nya, namun karena kontennya. Pertimbangannya, isinya berpotensi menimbulkan keresahan yang besar di masyarakat," kata Noor.
Dia menjelaskan, pemblokiran dari Kemenkominfo dilakukan dengan meminta semua penyelenggara jasa internet (PJI/ISP). Meski semua PJI diminta memblokir, namun ada yang sudah melaksanakannya dan ada yang belum.
"Yang melaksanakan adalah ISP. Kami me-request ke ISP, tinggal ISP melaksanakan dalam waktu yang cepat atau agak belakangan," kata Noor.
Detikcom mencoba membuka situs habibrizieq.com. Melalui sebagian PJI, situs itu masih bisa diakses. Namun sebagian PJI lainnya sudah tak bisa digunakan untuk mengakses situs itu, kecuali hanya menampilkan laman 'Internet Positif', dan sebagian lagi menampilkan laman 'Oops! Maaf, akses anda ke halaman ini di blokir karena muatan konten negatif sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif'. Pihak Habib Rizieq belum bisa dikonfirmasi.
(dnu/dnu)
👋
TEMPO.CO, Surabaya - Organisasi Dakwah Bil Hal tidak mengirimkan massa untuk unjuk rasa Aksi Bela Islam III di Jakarta, Jumat, 2 Desember 2016. Pada Aksi Bela Islam II pada 4 November lalu kelompok yang bermarkas di kampung Pegirian, Ampel, Surabaya ini menyiapkan enam bus Cuma-Cuma sebagai sarana berangkat ke Jakarta. “Sekarang kami tidak mengkoordinir pemberangkatan lagi, biayanya mahal,” kata Sekretaris Jenderal Dakwah Bil Hal, Farids Alamudi, Selasa, 29 November 2016.
Menurut Farids, pada Aksi Bela Islam III lalu beberapa temannya urunan untuk menyewa bus. Masyarakat yang ingin berangkat demo ke Ibu Kota namun tidak punya biaya, difasilitasi gratis, asal bersedia makan seadanya. Saat itu, dari enam bus yang disediakan hanya tiga yang terisi. “Sekarang sudah tidak ada lagi yang ngajak bantingan (urunan),” ucap Farids.
Pada 4 November lalu Farids dan kawan-kawan berangkat dari Pegirian, Kamis pagi. Tiap orang hanya berbekal roti kering dan air mineral. Sampai di Jakarta mereka berbaur dengan massa dari berbagai daerah dan unjuk rasa di depan Istana. Seusai demo, tutur Farid, dia dan teman-temannya langsung balik ke Surabaya karena Senin sudah harus bekerja lagi. “Pada Aksi Bela Islam III ini kami cukup memantau dari televisi saja,” ujar dia.
Berbeda dengan Farids, Ketua Front Pembela Islam Jawa Timur Haidar al-Hamid berujar tetap mengirimkan massa ke Jakarta. Pemberangkatan massa, ujar dia, dilakukan dengan diam-diam serta tanpa atribut ormas mencolok. “Untuk mengantisipasi penghadangan di tengah jalan.”
Haidar menuturkan tidak bisa memantau secara menyeluruh massa FPI yang berangkat ke Jakarta. Alasannya, massa dari tiap-tiap daerah bebas berangkat sendiri tanpa harus melapor kepada dia. Sarana yang digunakan angkutan umum maupun mobil pribadi. “Ada yang terkoordinir, ada yang tidak,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur Mochammad Yunus menambahkan massa yang berangkat ke Jakarta diperkirakan lebih besar dibandingkan aksi sebelumnya. Pada 4 November lalu GUIB Jawa Timur mengkoordinir kebarangkatan enam bus dari Masjid Al-Akbar, Surabaya.
Rencana Aksi Bela Islam 212 sudah dipersiapkan melalui tablig akbar di Masjid Al-Falah, Jalan Raya Darmo, Ahad, 27 November 2016. “Insya-Allah ada lagi (yang berangkat), jumlahnya bisa lebih besar,” ujar Yunus melalui pesan singkat.
Aksi Bela Islam digelar untuk mendukung proses hukum terhadap calon gubernur inkumben DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Basuki atau Ahok. Ahok ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama.
KUKUH S. WIBOWO
👳
Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat blusukan di Jalan Ks Tubun II Gang RS Pelni RT 11 RW 01 Slipi, Jakarta Barat. Lokasi blusukan cawagub petahana itu dekat dengan markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta Pusat.
Meski lokasi blusukannya dekat dengan Markas FPI di Petamburan, Djarot nampak santai menyapa warga. Menurut Djarot, tak ada yang perlu ditakuti, sebab antara dia dan anggota FPI adalah saudara.
BACA JUGA
"Enggak apa-apa, wong teman-teman FPI saudara-saudara saya juga kok. Kita juga baik sama beliau-beliau, enggak ada masalah," kata Djarot saat blusukan di kawasan KS Tubun, Kamis (24/11/2016).
Meski pengamanan yang diterjunkan mengawal blusukannya cukup banyak yakni 214 personel, Djarot menganggap tidak ada yang berbeda dari blusukan lainnya.
"Enggak ada urusan saya. Saya enggak pernah minta-minta. Untuk ini kan urusan kepolisian, saya serahkan pada kepolisian," ungkap dia.
Blusukan Djarot pun lancar tanpa ada penolakan dari warga maupun dari FPI.
✌
Jakarta - Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana, berharap masyarakat dan pemerintah dapat menjaga kebhinekaan untuk menciptakan situasi yang damai. Jangan ada yang mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Harapannya, ya kita akan menjaga kebhinekaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menciptakan cinta damai," ujar Teddy usai mengikuti Apel Kebhinekaan Cinta Damai, di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (19/11).
Menyoal apa langkah pengamanan TNI dalam menjaga NKRI, Teddy menegaskan Kodam Jaya bakal mendukung maksimal Polri dalam menciptakan keamanan di Ibu Kota Jakarta.
"Saya akan semaksimal mungkin mendukung Polri khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini. Apa pun yang dibutuhkan kami siap. Langkah lain, ya kita lihat perkembangan situasi nanti. Jangan ada yang mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan menjelaskan, Apel Kebhinekaan Cinta Damai merupakan wujud perayaan hari pahlawan.
"Kita bersama-sama berkomitmen untuk satu kebhinekaan sesuai dengan falsafah negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Beberapa elemen masyarakat hadir bersama kami, tujuannya adalah bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita jaga, kita rawat, termasuk juga Pancasila dan Undang-undang 1945," katanya.
Ia menyampaikan, Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan berbagai suku, agama, budaya, dan lain-lain. "Negara kita yang luar biasa kaya sekali. Negara lain akan iri melihat negara kita, yang sampai saat ini masih menjadi satu Indonesia. Kami menyampaikan kepada elemen masyakat untuk sama-sama kita menjaga, merawat NKRI yang luar biasa, yang kaya dan kita cintai ini," ungkapnya.
Sementara itu, Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono menuturkan, pihaknya mengapresiasi terselanggaranya Apel Kebhinekaan Cinta Damai.
"Ini merupakan sebuah wujud dan semangat yang sekarang kita dengungkan bahwa kita semua bersaudara. Boleh rambut hitam, maupun rambut putih, kriting maupun lurus, kulit hitam maupun putih, kita semua bersaudara. Itu prinsipnya," katanya.
Ia menambahkan, apel kebhinekaan memberikan sebuah refleksi kita ini berbeda-beda, tetapi tetap satu Indonesia. "Kita semua bersaudara. Paling tidak saudara seumat, sekampung, saudara sebangsa dan tanah air. Saya kira itu yang dikukuhkan dalam apel ini. Kemudian, satu imbauan saya kepada warga DKI Jakarta mari kita rawat Indonesia. Mari kita jaga Jakarta yang damai untuk Indonesia," tandasnya.
Bayu Marhaenjati/CAH
BeritaSatu.com
💑
Jakarta - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Anies Baswedan mengemukakan Indonesia adalah bangsa yang hebat karena bisa merayakan sekaligus kebinekaan (keberagaman) dan persatuan. Indonesia tidak bisa hanya merayakan salah satu unsur saja.
"Bineka itu menjadi satu. Kita rayakan keberagaman juga harus merayakan persatuan," kata Anies dalam talk show di sebuah stasiun televisi swasta di Jakarta Barat, Sabtu (19/11).
Hadir pula dalam talk show itu cagub nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sementara cagub nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono tidak hadir padahal telah diundang oleh panitia.
Sebelum talk show ini diputar, ribuan orang melakukan aksi damai di ibu kota sebagai ekspresi dukungan terhadap pluralisme bangsa.
Anies menjelaskan kadang kala banyak anak bangsa yang merayakan keberagaman tetapi lupa persatuan. Atau persatuan dipaksakan dengan meniadakan keberagaman. Cara-cara seperti itu, lanjut Anies, hendaknya dilarang. Antara keberagaman dan persatuan harus jalan seiring.
Dia juga menegaskan keberagaman bangsa ini adalah fakta atau kenyataan yang tidak bisa diganggu gugat. Keberagaman bukan untuk dipertentangkan tetapi dihormati dan dijaga bersama.
"Keberagaman adalah fakta. Sering kali yang menjadi masalah adalah keberagaman itu dipersoalkan, padahal itu sesuatu yang harus kita terima," ujar Anies.
Ahok sendiri mengatakan semakin beragam sesuatu, semakin indah. Ia mengibaratkan dengan warna bahwa semakin banyak semakin bagus.
Dia juga tegaskan dalam lambang negara burung Garuda sudah tercantum semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya bangsa ini benar-benar menghargai perbedaan.
"Kalau kata anak muda sekarang bingung. Bayangkan kalau dalam burung Garuda itu tidak ada kata Bhinneka Tunggal Ika, bisa bingung itu burung," tutur Ahok yang disambut tawa oleh hadirin.
Sama seperti Anies, dia tegaskan keberagaman bangsa ini adalah sesuatu fakta yang sudah ada sejak bangsa ini berdiri. Dia mengatakan yakin mayoritas anak bangsa ini masih ingin mempertahankan keberagaman itu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Robertus Wardi/HA
Suara Pembaruan
👪
JAKARTA, (PR).- Dualisme pendapat di masyarakat yang berujung pada maraknya perang status di sosial media terkait kasus yang menjerat Gubernur Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mulai diresahkan oleh berbagai pihak. Keresahan itu dilandasi pada kekhawatiran timbulnya perpecahan dan ancaman berdemokrasi. Aliansi Demokrasi dan Keadilan Rakyat yang diinisiasi oleh puluhan kelompok pro demokrasi berharap isu SARA ini bisa diredam sesegera mungkin.
Menurut Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Bahrain, situasi dan kondisi saat ini membuat demokrasi terancam. Semua pihak saling mengemukakan pendapat, tetapi dengan cara yang cenderung menghasut dan mengumbar kebencian. Hal ini terjadi bukan hanya pada satu pihak saja tetapi juga melibatkan kedua belah pihak.
"Pesan kita, mari berdemokrasi dengan baik, tapi tidak dengan kebencian yang berbentuk kekerasan, politik SARA. Pesan itu yang ingin kita sampaikan ke pemerintah dan masyarakat. Demokrasi silakan, tapi jangan menyebar kebencian," kata Bahrain di kantor YLBHI, Jakarta, Jumat, 18 November 2016.
Diakuinya saat ini ada stigma di masyarakat ketika tak satu suara dengan satu kelompok tertentu maka langsung diidentikkan dengan kelompok lawan. Kondisi ini pun terkesan dibiarkan oleh penegak hukum.
"Kita melihat hal ini nyata, bagaimana mereka saling serang, menggunakan massa dan hal-hal tidak baik, dan berpotensi merusak keutuhan NKRI," ucapnya.
Sementara itu, Direktur LBH Jakarta Alghifari Aqsa menuturkan, fenomena yang terjadi saat ini tak lepas dengan Pilkada serentak 2017 yang diikuti oleh beberapa daerah termasuk DKI Jakarta. Sayangnya, isu yang terjadi di Jakarta seolah menenggelamkan isu lain yang lebih penting baik dari sisi Pilkada atau isu sosial lainnya.
"Seperti anggaran dana Pilkada, visi misi kandidat, atau isu lain seperti Munir, petani yang dirampas haknya, itu seolah tertutup dengan satu isu saja," kata Aqsa.
Elit politik dan masyarakat umum mestinya menyadari bahwa Pilkada adalah ruang dan mekanisme politik dalam demokrasi untuk memilih pemimpin. Sehingga sudah seharusnya dijalankan secara edukatif dan konstruktif.
"Kami juga memandang aparat keamanan harus menunjukkan netralitasnya dan independensinya di tengah pelaksanaan politik elektoral Pilkada agar Pilkada berjalan aman dan damai," ucapnya.
Kepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers, Asep Komarudin menuturkan media sebagai pilar keempat demokrasi pun harusnya dapat memilah mana isu yang penting diikuti dan mana yang tidak.
"Bukan menyensor, tapi memilih mana yang merupakan informasi publik dan mengurangi tokoh-tokoh yang sering mengumbar kebencian agar masyarakat pun tidak terprovokasi," kata Asep.***
😇
Papua detik - Pulau Mansinam di Manokwari, Papua Barat
menjadi tempat bersejarah bagi rakyat Papua. Sebab, di pulau inilah
pertama kalinya ajaran Injil disebarkan oleh dua pendeta asal jerman,
Carl William dan Goltlob Geisller (Ottow dan Geisller).Dikutip dari berbagai sumber, sebelum tiba di Pulau Mansinam, Ottow dan Geisller lebih dulu masuk ke Indonesia melalui Jakarta yang saat itu disebut Batavia pada 7 Oktober 1852. Kemudian pada 30 mei 1854, mereka tiba di Ternate untuk belajar dan memperdalam bahasa melayu serta belajar mengkaji berbagai informasi tentang Papua.
Mereka kemudian menerima surat jalan dari Sultan Tidore yang merupakan salah satu kerajaan Islam di nusantara. Sultan memberikan surat Izin bagi mereka bahkan memerintahkan kepada para kepala suku untuk melindungi dan menolong mereka jika mereka kekurangan makanan.
Pada tanggal 12 Januari 1855 bertolaklah mereka dari Dermaga Ternate, menumpang Kapal menuju Pulau tujuan mereka Mansinam. Setelah melewati perjalanan laut selamat 25 hari, pada 5 Februari 1855 kapal mereka membuang sauhnya untuk berlabuh di teluk Doreri.
Peristiwa tersebut menjadi sebuah nilai toleransi antara umat muslim dan kristiani saat itu. Sehingga Pulau Mansinam menjadi simbol harmoni dan toleransi umat beragama yang sudah dibangun sejak dulu.
"Toleransi beragama yang bisa dijadikan contoh bagi masyarakat baik nasional ataupun internasional, juga sebagai sarana pendidikan bagi generasi muda baik di Tanah Papua maupun di Indonesia. bahwa toleransi sudah dibangun di Tanah Papua sejak lama oleh saudara saudara muslim dan kristiani," tutur Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai saat berbincang dengan detikcom di Pulau Mansinam, Sabtu (23/8/2014).
Di tanah pertama mereka injakkan kaki di Pulah Mansinam, dibangunlah sebuah prasasti sebagai simbol kedatangan mereka. Di lokasi ini terdapat sebuah Prasasti Salib besar setinggi kurang lebih 6 meter.
Dibelakangnya terdapat relief gambar-gambar yang menceritakan soal kedatangan mereka yang disambut oleh warga setempat. Ada juga empat patung perunggu keduanya yang masing-masing menghadap ke laut dan ke arah Salib.
Di bagian bawah kaki prasasti, terdapat tulisan tangan mereka yang tertulis 'Soli deo Gloria. De Eerste Zendelingen van Nederlandsch Nieuw Guinee C.W. Ottow En J.G. Geissler Zyn Hier Geland op 5 Februari 1855'. Di sisi lainnya, ada terjemahan dalam bahasa lokal. Artinya, kurang lebih, Zending pertama untuk Papua Ottow-Geissler tiba di sini 5 Februari 1855.
detik Papua - Presiden SBY pagi ini akan meresmikan Situs Pekabaran Injil di Pulau Mansinam, Kota Manokwari, Papua Barat. Dalam kunjungan kali ini, Presiden SBY didampingi oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Presiden SBY beserta rombongan tiba di Pelabuhan Pulau Mansinam pukul 10.00 WIT atau 08.00 WIB, Minggu (24/8/2014). Menggunakan KRI Sampari, Presiden SBY disambut hujan rintik saat tiba di pelabuhan.
SBY dan Ibu Ani juga disambut dengan tarian penjemputan khas Papua. Selain itu, disambut juga oleh Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan EE Mangindaan dan Wakil Gubernur Papua Barat Rahimi Acong.
Ikut mendampingi Presiden SBY diantaranya Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, jubir presiden Julian Aldrin Pasha, dan Staf Khusus Bidang Pembangunandan Otonomi Daerah Velix Wanggai.
Sejumlah proyek dibangun di Situs Pekabaran Injil Papua di Pulau Mansinam. Di antaranya adalah Patung Yesus Kristus setinggi 30 meter, gereja, musium, infrastruktur jalan dan rusunawa. Secara simbolis SBY akan meresmikan sejumlah proyek tersebut.
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai mengatakan ini adalah kunjungan kedua SBY ke Pulang Mansinam. Pada 22 Januari 2009, SBY menjadi Presiden pertama yang menginjakkan kakinya di Pulau Mansinam. Saat itu SBY datang bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono untuk menyapa masyarakat.
"Ketika itu, gubernur menyampaikan keinginan dan harapan masyarakat dari umat kristiani di Tanah Papua untuk membuat sebuah monumen atau revitalisasi semua aspek yang ada di Pulau Mansinam. Pada saat itu Presiden menyatakan komitmennya untuk membantu baik sebagai kepala pemerintahan maupun secara pribadi," tutur Velix.
detik Jakarta - "Kalau rakyat memberi mandat ke kami, kami siap. Kalau rakyat memberi mandat ke Pak Joko Widodo, kami juga siap. Siapapun yang menang, kami akan hormati," tutur Prabowo usai debat capres pada 15 Juni lalu.
Prabowo menyatakan tak masalah jika Presidennya adalah Jokowi, namun dengan satu syarat. Syarat itu adalah negara bisa aman dan damai.
"Siapapun yang menang, yang penting negara kita makmur. Kami hanya ingin Indonesia aman, makmur, sejahtera, dan kuat," kata Prabowo.
Tidak hanya itu, dalam sesi wawancara dengan jurnalis asing di Tugu Proklamasi setelah deklarasi koalisi permanen Merah Putih, pada 14 Juni lalu, Prabowo sesumbar sudah mengucapkan kesiapan menerima hasil Pilpres 15 kali.
Saat itu, Prabowo menyinggung kubu Jokowi-JK yang menurutnya, tak sekali pun mengucapkan hal yang sama. "Saya sudah menyampaikan 15 kali pernyataan terbuka... saya akan menghormati keputusan rakyat Indonesia. 15 kali, silakan cek," ujar Prabowo dengan percaya diri.
"Tak sekali pun hal ini saya dengar dari Pak Joko widodo. Sekali pun saya tak mendengar sampai hari ini, bahwa ia akan menghormati kehendak rakyat sesuai yang disahkan KPU. Jadi silakan tanyakan ini padanya. Saya telah menyatakan, mereka tak sekali pun. Malah membuat pernyataan sebelum pilpres jika nomor 1 menang, berarti curang," sambung Prabowo yang video rekaman jumpa persnya beredar luas di YouTube.
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memuji sikap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay. Sebab, selain tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Hadar tidak berusaha melaporkan balik pengadunya.
"DKPP memberi apresiasi atas sikap etis teradu VII yang tidak melakukan tindakan hukum atau bentuk lain untuk membalas fitnah yang dilakukan pengadu dan narasumber informasi yang dijadikan sebagai saksi dalam perkara," kata anggota DKPP Valina Singka Subekti saat membacakan sidang putusan di aula Kementerian Agama, Kamis, 21 Agustus 2014.
"Hal itu menunjukkan dedikasi, integritas, dan sikap kenegarawanan yang ditunjukkan teradu VII," ujarnya menambahkan. (Baca: Dituduh Atur Hasil Pemilu, Hadar Gumay Klarifikasi)
Hadar dan anggota KPU serta Bawaslu lainnya diadukan oleh dua advokat pendukung calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yaitu Tonin Tachta dan Eggi Sudjana. Khusus untuk Hadar yang menjadi teradu VII, mendapat tambahan tuduhan melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan pertemuan dengan Trimedya Pandjaitan, yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Namun, dalam penjelasannya kepada Majelis DKPP, Hadar menyatakan jika pertemuan di restoran Sate Senayan itu tidak disengaja. Pada Sabtu malam, 7 Juni 2014, Hadar hanya menjawab sapaan Trimedya yang tidak lebih dari satu menit.
"Pertemuan teradu VII dengan Trimedya Pandjaitan hanya berlangsung sekitar 40 detik. Setelah saling menyapa, teradu VII langsung ke luar dari restoran. Saat itu jam pada rekaman video CCTV menunjukkan pukul 23.16.57 WIB," ujarnya.
Majelis DKPP menilai pengaduan tersebut tidak didukung bukti yang meyakinkan, bahkan terdapat unsur pemutarbalikan fakta yang mengakibatkan teradu terhina. (Baca: Putusan DKPP Tak Mengubah Hasil Pemilu Presiden)
Selain Hadar, DKPP juga memuji Ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo Subakti yang dianggap merespons cepat terjadinya pelanggaran yang diunggah di Youtube dan menindaklanjutinya. "Kami memberi apresiasi dan pujian, yaitu kepada Hadar Hafiz Gumay dan Subakti. Mudah-mudahan sikap mereka berdua ini menjadi contoh bagi kita untuk menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas," kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie.
MUNAWWAROH
KOMPAS.com — Setelah ketegangan dan pertikaian yang memuncak pada Pemilihan Umum Presiden 2014 di antara dua kubu pasangan capres/cawapres Joko Wododo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, muncul ajakan islah (rekonsiliasi) yang ditawarkan presiden terpilih Joko Widodo.
Ajakan islah Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi itu dinilai sebagai bentuk kedewasaan berpolitik di era demokrasi partisipatif ini.
Pidato pertama Jokowi pasca-penetapan sebagai Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum dinilai banyak pihak sangat bernuansa rekonsiliasi. Jokowi, di antaranya, mengucapkan terima kasih kepada Prabowo, meski sampai kini capres nomor urut satu itu belum juga legawa dan malah membuat tim perjuangan, setelah menolak pelaksanaan pilpres.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menganggap wajar jika kubu Prabowo belum legawa. Ada mekanisme mempertanyakan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Ini merupakan tradisi yang juga terjadi hampir di 90 persen pilkada. Namun, tradisi ini dipandang perlu diubah. Prabowo juga semestinya tak melempar pernyataan menolak pelaksanaan pilpres.
Koalisi Merah Putih bahkan kemudian mengajukan gugatan ke MK dengan klaim terjadi kesalahan hitung suara. Prabowo-Hatta mengklaim menang dalam pilpres dengan jumlah suara 67.139.153 atau 50,26 persen. Sementara itu, Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan 66.435.124 suara atau 49,74 persen.
Berkas Permohonan Perselisihan Hasil Pilpres sudah diserahkan kepada MK pada 25 Juli lalu. Persidangan perdana atas gugatan tersebut akan digelar di MK pada 6 Agustus 2014.
"Sebenarnya ada ciri khas dalam pidato Jokowi. Saya pikir sudah muncul nuansa rekonsiliasi ketika ucapan terima kasih pertama kepada Prabowo Subianto, dan (Jokowi) menyatakan bahwa ini akhir dari sebuah pertarungan dan awal dari rekonsiliasi, ini mendasar," kata Yunarto.
Menurut dia, sikap Jokowi ini menunjukkan bahwa pembangunan bangsa dan demokrasi itu harus partisipatif dan bersama-sama. Dia mengajak seluruh elemen bangsa bersatu. Ini ciri khas pemimpin yang ingin bekerja sama dan memberdayakan masyarakat.
Ajakan islah ini dinilai pengajar ilmu komunikasi di Unpad, Bandung, memberikan beberapa pendidikan politik. Pertama, lemahnya institusi penyelenggara dan pengawas pemilu menyebabkan peran para kontestan semakin penting untuk meyakinkan konstituennya bahwa kontestasi harus diselesaikan di bilik suara dan tidak di tempat lain.
"Kedua, gesekan di akar rumput dengan isu agama, ras, dan bahkan komunisme membutuhkan suri teladan dari para kontestan bahwa semua isu yang berpotensi memecah-belah bangsa harus dihentikan dan digantikan dengan mengarahkan energi di akar rumput demi partisipasi politik yang positif," katanya.
Ketiga, ujarnya, mesin-mesin oligarki serta elite politik di balik kedua kandidat yang sudah bertaruh habis-habisan untuk memenangkan jagoannya, perlu disadarkan, bahwa jagonya kini lebih memilih keutuhan bangsa daripada kepentingan segelintir kelompok.
Pengamat politik dan dosen jurusan Politik, FISIP Universitas Syiah Kuala, Aryos Nivada Nangroe Aceh Darussalam juga sependapat bahwa langkah rekonsiliasi merupakan bagian dari tahap awal, serta fondasi penting membangun hubungan dan keterlibatan aktif dalam membawa perubahan dan kemapanan segala sektor baik politik, ekonomi, dan lainnya.
Menurut Aryos, rekonsiliasi juga mempermudah kerja-kerja melayani rakyat dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai seorang presiden dan wakil presiden di pemerintahan. Selain itu, rekonsiliasi akan semakin memperkuat konsolidasi dan sinergitas antara para pendukung kedua kandidat presiden dalam memajukan Indonesia.
Sikap kenegarawanan
Sementara itu Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur Abdus Salam mendukung wacana islah nasional oleh Nahdlatul Ulama (NU) setelah penghitungan resmi Pilpres 2014. Rekonsiliasi diperlukan guna menghindari perpecahan antartokoh, terutama yang terlibat pada masing-masing kubu capres-cawapres.
Wacana islah nasional pertama kali dilontarkan Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah, dengan meminta kepada Prabowo maupun Jokowi agar tidak jemawa jika menang dan legawa bila kalah.
Salam berpendapat, islah nasional diperlukan karena perpecahan antartokoh bisa menyebar hingga tataran bawah, terutama para pendukung. "Pilpres kali ini adalah momentum bagi Jokowi maupun Prabowo, juga tokoh penyokong keduanya, untuk menunjukkan sikap kenegarawanan."
Bagaimanapun, katanya, Prabowo dan Jokowi adalah putra terbaik bangsa yang harus memberikan contoh berdemokrasi yang baik kepada rakyat. Dengan demikian, ketegangan akibat persaingan harus dihapus pasca-pengumuman resmi oleh KPU. "Sikap kenegarawanan itu salah satunya menerima kekalahan demi utuhnya bangsa dan negara," katanya.
Rekonsiliasi nasional pasca-Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR Marwan Jafar, merupakan keniscayaan. Seluruh komponen bangsa diharapkan bersatu untuk menjadikan Indonesia lebih baik.
"Proses pilpres sudah selesai. Mari kita rekonsiliasi nasional demi seluruh bangsa, negara, dan rakyat yang kita cintai," kata Marwan sambil menambahkan, pemenang pilpres yakni Jokowi-JK sudah berkomitmen untuk membangun kebersamaan sesama anak bangsa dengan seluruh pihak.
Dia juga meminta MK menjaga netralitas atas gugatan Prabowo-Hatta. "Kita harus berprasangka baik bahwa MK punya netralitas, independensi, hakim berintegritas serta berpihak pada kebenaran dan obyektivitas."
Bahkan Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerukan kepada dua kubu pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, menjadikan momentum Lebaran untuk melakukan rekonsiliasi dan meredakan ketegangan akibat pilpres.
"Kami harap persoalan pemilu cepat selesai dan mendorong rekonsiliasi dua pihak dengan segera," kata Sultan. "Proses ke MK juga perlu dipandang sebagai salah satu jalan rekonsiliasi secara konstitusional, sebab gugatan tim Prabowo ini untuk membuktikan dugaan kecurangan. Dengan demikian, kubu Prabowo bisa mendapat kejelasan."
Rekonsiliasi pasca-pemilu juga dijadikan tema shalat Idul Fitri yang diikuti 20.000-an warga Yogya. Dalam khotbahnya Ustaz Jawahir Thantowi mendesak para elite politik menjadi teladan rekonsiliasi agar diikuti masyarakat.
"Sudah waktunya para elite politik berlaku terhormat dan bermartabat dengan memulai rekonsiliasi," katanya sambil menambahkan, rekonsiliasi nasional bisa terwujud jika para elite politik bersikap legawa. "Demi perdamaian dan persatuan."
"Dalam pidato politiknya pasca-pengumuman hasil pilpres, Jokowi menyatakan kemenangannya dengan JK merupakan kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan mencapai Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian masih panjang. "Perbedaan politik tidak akan menjadi pemisah di antara kita," katanya.
Seperti, kata Jokowi, perbedaan dalam sebuah demokrasi merupakan sesuatu yang lazim. Namun, dia menyerukan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu pasca-pilpres ini. )(Illa Kartila)
