Rabia sign
From Wikipedia, the free encyclopedia
"Rabaa" redirects here. For the Muslim saint, see Rabaa Al-Adawiyya.
Rabaa or Rabbi'ah sign (/ˈrɑːbiə, ˈræ-/; sometimes stylized as R4BIA), Rabaa (/ˈrɑːbɑː, ˈræ-/) or, less commonly, Rab3a, is a hand gesture and a sign that first appeared in late August 2013 in social media and protest marches in Egypt. It is used by the Muslim Brotherhood and its supporters in Egypt in the wake of the overthrow of Mohamed Morsi, which occurred after anti-government protests calling for his removal.[1] On July 9, 2014, a Brotherhood-affiliated organization declared August 14, the day when the sit-ins were dispersed, "World Rabia Day," in an attempt to garner support across numerous countries.[2]
The sign is named after the Rabaa al-Adawiya Square in Nasr City, Cairo Governorate, which surrounds the Rabaa al-Adawiya Mosque, where a sit-in was held by the Muslim Brotherhood and its supporters to celebrate the one-year anniversary of Morsi's inauguration. The sit-in lasted for about forty days before it was dispersed by security forces, leading to clashes that resulted in 638 deaths, of which 43 were police officers.
Supporters state that the gesture is used to express solidarity with what they call "the thousands wounded, killed and burnt by the Egyptian army" during the dispersal of their sit-in. The origin of the sign is unknown.[3][4]
Critics of the Muslim Brotherhood and the Morsi government allege that the sign implies indirect support for terrorism, due to the sign's use being mostly limited to persons supportive of the Brotherhood, which has been designated a terrorist organization by numerous countries, including Egypt. On the other hand, supporters of the Brotherhood, whether inside or outside Egypt, believe the gesture represents freedom and persistence. They also deny any association with terrorism.[4][5]
Egyptian and non-Egyptian politicians, mostly supportive of the Muslim Brotherhood, are regularly seen making the Rabia gesture, which is identical to one common gesture for the number four. Among these politicians is Turkish President Recep Tayyip Erdogan.[3][4][6]
👺
Menteri Luar Negeri Bahrain mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal tersebut pada Senin (5/6). Dia mengatakan, negaranya mensuspensi hubungan diplomatik dalam rangka menjaga keamanan nasional.
Menurut Bahrain, keputusannya didasarkan pada aksi destabilisasi yang dilakukan Qatar.
"Berdasarkan atas kengototan Qatar untuk melanjutkan aksi destabilisasi keamanan dan stabilitas Kerajaan Bahrain, mencampuri urusan Bahrain, melanjutkan hasutan di media, mendukung aksi teroris bersenjata, mendanai kelompok yang berasosiasi dengan Iran untuk menumbangkan dan menyebar kekacauan di Bahrain melalui aksi pelanggaran kesepakatan dan prinsip-prinsip hukum internasional tanpa memperhatikan niali-nilai, hukum, moral, mempertimbangkan prinsip-prinsip tetangga yang baik, atau komitmen terhadap konstanta hubungan Teluk, dan penolakan semua komitmen sebelumnya," demikian pernyataan resmi Bahrain.
Sementara, Kantor Berita Arab Saudi mengutip sumber pejabat Saudi mengatakan negara tersebut memutuskan hubungan dan menutup perbatasan, laut, bandara, dengan Qatar untuk melindungi keamanan nasional dari bahaya terorisme dan kelompok ekstrimis.
Media tersebut juga menulis, pemerintah Saudi juga akan mengajak sekutunya dan memulai prosedur hukum secepatnya dengan negara-negara sahabat dan perusahaan internasional untuk menerapkan prosedur yang sama, dengan alasan yang berkaitan dengan keamanan nasional Arab Saudi.
Dalam pernyataannya, Mesir mengatakan bahwa Qatar sudah mengambil 'jalur anti-Mesir' dan Kairo tidak mampu mencegah negara tersebut untuk mendukung terorisme.
Arab Saudi juga mengambil aksi langsung dengan menutup perbatasan jalan darat dengan Qatar. Tak hanya itu, setidaknya lima maskapai yang berbasis di Teluk mengumumkan mereka akan menunda jasa penerbangan ke Qatar.
Bagaimana awal mula keretakan hubungan ini terjadi?
Arab Saudi, negara dengan mayoritas penduduk beraliran Suni, memiliki sejarah hubungan yang menegangkan dengan Iran Syiah. Bahkan Arab Saudi sudah membangun "koalisi Sunni" di kawasan untuk menekan pengaruh Iran. Amerika Serikat mendukung upaya Arab Saudi tersebut.
Di sisi lain, Qatar juga didominasi oleh Sunni dan menjadi anggota koalisi dengan Arab Saudi. Namun, negara ini memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Iran, termasuk berbagi cadangan gas offshore utama.
Pada pekan lalu, Emir Qatar Tamin bin Hamad Al Thani membuat Arab Saudi berang saat dia menelpon Presiden Iran Hassan Rouhani untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Rouhani sebagai presiden.
Alhasil, pada Senin (5/6), Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Yaman memutuskan hubungan dengan Qatar. Alasannya, negara kerajaan yang kaya energi itu mengancam stabilitas di kawasan Teluk dengan menyokong kelompok militan yang ada di Iran. Pemerintah lima negara tersebut memberikan waktu dua pekan kepada warga Qatar yang tinggal dan mengunjungi negara mereka untuk segera hengkang.
Pimpinan Komisi Keamanan Nasional Iran Alaeddin Boroujerdi menyalahkan kunjungan Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu ke Arab Saudi dan intervensi AS atas terjadinya keretakan hubungan tersebut.
Pada waktu itu, Arab Saudi menyetujui kesepakatan transaksi senjata dengan AS senilai US$ 300 miliar yang menguntungkan yang bisa memperkuat kepemimpinannya, dan mempercayai bahwa AS akan mendukung tindakan Arab Saudi melawan Qatar.
Ketegangan pertama terjadi sekitar dua pekan lalu saat Qatar mempublikasikan cerita yang mengatakan Al Thani telah menyebut Iran 'sebagai negara regional dan kekuasaan Islam yang tidak bisa diabaikan'. Menurut Qatar, kantor berita dan akun Twitter milik pemerintah diretas dan cerita itu adalah palsu. Namun, sejumlah media yang terkait dengan pemerintah Qatar terus mempublikasikan cerita tersebut.
Alhasil, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memblokir akses ke Al Jazeera dan situs-situs afiliasinya.
Kendati demikian, Amerika Serikat memiliki hubungan yang erat dengan kedua negara. Arab Saudi merupakan aliansi terdekat AS di kawasan Teluk. Sementara Qatar merupakan rumah bagi pangkalan udara al-Udeid dan hampir 10.000 pasukan AS.
Qatar juga bukan orang luar bagi negara Barat. Qatar dijadwalkan akan menjadi tuan rumah FIFA World Cup 2022, yakni turnamen internasional sepakbola yang akan berlangsung sebulan penuh dan merupakan ajang olahraga paling populer dunia. Qatar juga merupakan produsen liquefied natural gas terbesar dunia dan memiliki sebagian underwater field dengan Iran.
Arab Saudi merupakan satu-satunya negara yang tanahnya berbatasan langsung dengan Qatar. Penduduk Qatar yang populasinya lebih dari 2,5 juta orang hidup dari truk-truk penyuplai barang yang melewati perbatasan kedua negara.
Menteri Luar Negeri Qatar menilai keputusan tersebut tidak adil karena didasarkan pada tuduhan tanpa bukti. Qatar berulang kali menegaskan negaranya tidak menyokong kelompok militan di kawasan. Namun, Qatarmendapat sambutan dingin dari negara-negara Sunni lainnya atas dukungannya terhadap Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) di Mesir. Qatar juga penyokong dana utama di Gaza, yang dikontrol oleh Hamas. Hamas dinilai sebagai kelompok teroris oleh AS dan beberapa negara lainnya.
Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, saat berbicara pada konferensi pers di Australia, mengatakan bahwa semakin banyak daftar hal-hal yang mengganggu di kawasan Teluk dalam beberapa bulan terakhir.
"Cukup jelas bahwa terjadi penggelembungan masalah hingga ke level di mana negara-negara terkait memutuskan untuk mengambil aksi untuk menangani perbedaan yang ada. Kami tentu saja akan mendukung pihak-pihak bertikai untuk duduk bersama dan mencari jalan keluarnya Dan kami -jika ada peran yang dapat kami jalankan untuk membantu mengatasi masalah yang ada- kami rasa sangat penting bagi GCC (Gulf Cooperation Council) untuk tetap bersatu," papar Tillerson.
👳
TEMPO.CO, Kairo -Pembawa acara agama di Mehwar televisi di Mesir, Salem Abdel-Galeel diadili dalam kasus penistaan agama setelah menyebut umat Kristen dan Yahudi kafir dan tidak akan masuk surga.
Pernyataan Galeel, mantan wakil menteri di Kementerian Agama Wakaf, dinilai mengancam perdamaian masyarakat, dan menghasut terjadinya kekerasan terhadap umat Kristen.
Pengacara dan aktivis Gereja Koptik Mesir, Naguib Gobrail kepada AFP mengatakan, pengadilan akan menyidangkan perkara Galeel pada 24 Juni dengan agenda mendengarkan para pelapor.
"Ini fintah terhadap agama dan mengancam persatuan Mesir," kata Gobrail.
Dalam satu acara yang dipandunya di Mehwar televisi, Galeel menyebut umat Kristen dan Yahudi sebagai kafir. Pernyataannya itu kemudian dikecam oleh petinggi Mehwar dan sejumlah pejabat agama Mesir.
Kementerian Agama Wakaf Mesir kemudian melarang Galeel memberikan kotbah Jumat di masjid-masjid di Mesir. Larangan itu baru akan dicabut jika Galeel menyatakan permintaan maaf.
Beberapa orang menuding Galeel anggota dan pendukung organisasi Ikhwanul Muslimin yang sudah dilarang di Mesir. Pemerintah Mesir memasukkan Ikhwanul Muslimin dalam daftar teroris menyusul jatuhnya Mohammed Mursi dari kursi kepresidenannya tahun 2013.
Galeel tidak muncul memberikan penjelasan, ia hanya meminta maaf dengan menulis pernyataan di akun Facebooknya. "Saya memohon maaf melukai perasaan."
Galeel menuding Kristen dan Yahudi kafir karena mengakui Yesus dan Musa, namun tidak mempercayai Muhammad.
Kasus penistaan agama oleh Galeel terjadi di tengah kritikan media terhadap pejabat-pejabat Islam di Mesir. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi secara terus menerus menyerukan revolusi wacana agama untuk mengatasi ekstrimisme dan kepicikan wawasan.
NEWS24.COM | EGYPTIAN STREETS | MARIA RITA
👀
INFO MPR-Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritisi munculnya isu radikalisme dalam kontestasi pilkada Jakarta. Menurutnya, isu tersebut tidak benar, dan menyesatkan. Karena Islam radikal yang dituduhkan muncul pada pilkada Jakarta sesungguhnya tidak pernah ada. Isu tersebut hanya untuk mendiskreditkan umat Islam, semata-mata demi kepentingan politik sesaat saja.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat memberikan sosialisasi Empat Pilar MPR dihadapan warga kabupaten Ciamis, jawa Barat, Sabtu (13/5).
Sejak lama, menurut Hidayat, antara umat Islam dan Indonesia, sudah berhubungan dengan harmonis. Umat Islam bahkan banyak melakukan pengorbanan demi tetap teguhnya NKRI. Salah satunya dibuktikan dengan lahirnya revolusi jihad yang di kobarkan KH. Hasyim Asy'ari.
"Dalam Revolusi Jihad, itu salah satunya dikatakan orang yang mati dalam membela bangsa dan negara maka kematiannya masuk dalam kategori Jihad", kata Hidayat menambahkan.
Maka sejak itu banyak santri yang berbondong-bondong ikut berjuang melawan Belanda yang hendak menjajah Indonesia lagi. Puncaknya terjadi pada 10 Oktober yang dikenal dengan hari Pahlawan. Pada hari itu ribuan santri dan masyarakat Surabaya turut menjadi korban dalam pertempuran melawan belanda.
Karena itu, menurut Hidayat tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Islam Indonesia itu radikal. Namun sebalinya, tidak benar juga kalau ada umat Islam yang hendak melawan dan merusak Indonesia. Karena sejak dulu, antara Islam dan Indonesia sudah saling berhubungan dan tidak terpisahkan.(*)
👹
huuriyetz: The ruling Justice and Development Party (AKP) has failed to provide sufficient answers to the question of why the proposed constitutional amendments are necessary, main opposition Republican People’s Party (AKP) leader Kemal Kılıçdaroğlu has said, calling on citizens to say “no” in the April 16 referendum “in order to protect the republic.”
“We have not been provided with an answer to the question why this constitutional amendment is being made. The answer to this question was avoided by insults. Since our questions are left unanswered, we will give a strong answer altogether. We will write an epic of democracy by saying ‘no’ altogether. I believe that,” Kılıçdaroğlu said in Istanbul on April 14, two days before the referendum on the constitutional amendment which could usher in an executive presidency.
“I am calling out our citizens, let’s protect the republic. Let’s not waste the equality of opportunities and equality before the law in with a single vote,” he said.
“My citizens who are affiliated with the AKP, MHP [Nationalist Movement Party], HDP [Peoples’ Democratic Party], Saadet Partisi [Felicity Party], let’s protect our republic. If a new dynasty is needed in this country, let’s ask all together why,” he said, listing the articles of constitutional amendment charter.
“With Articles 7 and 8, a leader of a political party will be the head of the Turkish Armed Forces, which should be neutral. Why? [with the same articles] a leader of a political party, which will also be president, will be given authority to determine national security policy. Why?” he asked.
“With Article 8, the president, who will be a leader of a political party, will determine all the appointment criteria [of state officials] by himself. Why? The president will be given the authority to issue decrees on all subjects related to economic and social issues. Why?” he added.
“With Articles 7 and 12, the president who will be a leader of a political party, will be given the authority to declare a state of emergency and rule the country by himself with the state of emergency decrees that he will issue. With this authority, the safety of life and property of 80 million people is entrusted to a single person,” he said.
“While 276 votes was enough to refer corrupted ministers to the Supreme Court in the current constitution, with Article 9 of the amendment, a requirement for 400 votes will be implemented. Why this insuperable shield?” he added.
“With Articles 7 and 14, the authority to appoint judges, and the opportunity to bring the judiciary under control, will be given to the leader of a political party who will appoint 12 members of the 15-member Constitutional Court, one of four members of the Council of State and half of the Supreme Board of Judges and Prosecutors. Why?” he asked.
April/14/2017
👀👀
kompasiana: Baru dua tahun memimpin, Mohammad Morsi dipaksa turun dari bangku presiden, tepatnya pada tanggal 3 Juli 2013 lalu. Kekhawatiran pihak oposisi muncul dari tendesinya untuk menganakemaskan Ikhwanul Muslimin (IM) di dalam pemerintahannya. Ia berikan jatah yang tidak lagi proporsional kepada pengikutnya. Selain itu, Morsi juga menjatuhkan Dekrit Presiden 22 November 2012. Lewat dekrit ini, Morsi menghapuskan fungsi Jaksa Agung. Artinya, keputusan Morsi tidak lagi dapat dikenakan judicial review. Tindakan ini dapat berujung ke totaliterianisme bila dibiarkan. Pendukung Morsi, yang kebanyakan berasal dari Ikhwanul Muslimin, melayangkan protes terhadap mosi kudeta tersebut lewat aksi damai di Lapangan Rabia Al-Awadiyyah. Namun, pada tanggal 14 Agustus, militer digerakkan untuk menghentikan protes yang dilayangkan oleh pengikut Ikhwanul Muslimin. Pada bulan Desember, Ikhwanul Muslim dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Mesir. Ikhwanul Muslimin lalu menyebar ke berbagai negara karena telah dimatikan di negerinya sendiri. Persebaran paham Ikhwanul Muslimin kini terbentang dari Spanyol sampai dengan Indonesia. Namun, banyak juga negara yang berhati-hati terhadap kemunculan pendukung IM. Pemerintah beberapa negara seperti Bahrain, Rusia, Suriah, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab juga menganggap IM sebagai kelompok teroris. Selain paham dan ideologi, persebaran IM juga membawa lambang yang mewakili pergerakan Ikhwanul Muslimin di bulan Agustus lalu. Lambang tersebut berupa tangan dengan empat jari mengacung. Masing-masing jari mewakili ideologi Ikhwanul Muslimin: No Arabism, No Nationalism, No Secularism, dan No Democracy. Lambang tersebut disebut dengan Rabia atau R4BIA. Nama ‘Rabia’ sendiri berarti ‘keempat’, diambil dari nama sufi wanita yang bernama Rabia al-Awadiyyah. Kini, tahun 2016 di Indonesia, muncul lagi simbol serupa dalam pergerakan yang juga mengatasnamakan Islam. Front Pembela Islam (FPI) mengumbar wacana demo akbar yang akan diadakan pada tanggal 4 November 2016. Tersiar kabar penggulingan RI 1 lewat demo berkedok penistaan agama ini. Mungkinkah Ikhwanul Muslimin yang telah lama bersarang di Indonesia mulai menunjukan lagi taringnya? Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang juga diusung oleh Ikhwanul Muslimin pun pernah mengaransemen kudeta palsu di bulan Juli 2016 lalu guna menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Di berbagai negara Timur Tengah yang telah disusupi, IM sering menjadi sosok yang berada di balik kerusuhan. Apa kah lagi-lagi angka 4 diangkat menjadi lambang pergerakan Ikhwanul Muslimin yang kali ini terjadi di Indonesia?
Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/anfasi/rabia-kudeta-ikhwanul-muslimin-di-demo-4-november_58187e2fcf7e61801dbc985e
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Turki dan Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Kedua negara sudah saling berhubungan semenjak keduanya masih berbentuk kerajaan.
Turki di bawah kerajaan Usmani turut berkontribusi terhadap berdirinya kerajaan Islam di Demak. Saat itu Turki Usmani merupakan salah satu yang memberikan pengakuan berdirinya kerajaan Islam Demak.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, saat menjadi pembicara kunci pada seminar internasional 'Indonesia and Turkey: Science, Secularism, and Contemporary Politics'. Acara tersebut berlangsung di Gedung Widya Graha Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Jumat (18/11).
Hubungan kedekatan antara Turki dan Indonesia, menurut Hidayat, juga tampak dari beberapa situs di Indonesia. Salah satunya adalah penamaan daerah Ulujami di bilangan Jakarta Selatan. Tempat dimana terdapat pesantren Darunnajah itu memiliki kesamaan nama dengan salah satu ibukota Turki sebelum pindah ke Istanbul.
Pada zaman penjajahan dulu, dimungkinkan Turki Usmani mengirimkan bala tentara, membantu Batavia mengusir penjajah. Untuk mengenang masa-masa itu dibuatlah nama Ulujami. "Ulujami memiliki arti masjid besar. Tetapi, kebenaran akan pemikiran ini harus lebih diteliti", kata Hidayat.
Selain unsur sejarah, masyarakat muslim Indonesia memiliki berbagai kemiripan. Antara lain, mayoritas masyarakat kedua negara mengikuti aliran ahlussunah wal jamaah. Tidak suka mengkafirkan kelompok yang lain dan relatif lebih toleran.
Melihat berbagai realitas itu, menurut Hidayat, sudah sepantasnya bila masyarakat kedua negara mempererat kerjasama yang menguntungkan bagi keduanya. Karena itu, seminar internasional tersebut memiliki makna yang strategis guna menggali kesamaan-kesamaan kedua negara untuk saling meningkatkan kerjasama.
👀
JAKARTA, KOMPAS.com
Hal itu disampaikan Fahri saat berorasi dalam "Aksi Bela Islam" di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/11/2016).
Fahri berorasi di depan massa yang menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dugaan penistaan agama.
"Jatuhkan presiden itu ada dua cara, pertama lewat parlemen ruangan dan kedua lewat parlemen jalanan," kata Fahri.
Karena itu, Fahri mengimbau agar Presiden Joko Widodo berhati-hati dalam menyikapi proses hukum terhadap Ahok yang kini tengah berlangsung.
Sebab, kata Fahri, dalam menyikapi proses hukum terhadap Ahok, Presiden dirasa mengintervensi.
"Jadi hukum harus ditegakkan seadilnya tanpa intervensi. Kalau tidak, parlemen ruangan bisa bertindak untuk menggalang mosi tidak percaya atau parlemen jalanan yang bertindak menuntut Presiden mundur," lanjut Fahri.
Saat jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Fahri mengaku ikut berunjuk rasa untuk memenuhi undangan.
"Karena kami diundang. Tugas anggota Dewan secara umum adalah memenuhi undangan masyarakat. Tentu kehadiran kami ditunggu masyarakat, baik konstitusi langsung maupun tidak langsung," kata Fahri.
Fahri hadir bersama Wakil Ketua DPR lain, Fadli Zon, dan beberapa anggota Dewan.
Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian berjanji akan cepat menyelesaikan penanganan kasus Ahok.
Janji itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla sesuai bertemu dengan perwakilan demonstran di kantor Wapres, Jakarta, Jumat petang.
"Kesimpulannya ialah dalam hal (kasus) Saudara Ahok, kita akan tegakkan, laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat. Oleh Kapolri, dijanjikan selesai dalam dua minggu pelaksanaan yang cepat itu," kata JK.
"Sehingga, semua berjalan sesuai aturan, tapi dengan tegas. Itu aja," tambah JK.
INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil menyatakan, langkah dari Presiden Joko Widodo dalam menyikapi aksi unjuk rasa dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki T. Purnama alias Ahok terlambat.
Sebab, lanjut Politikus PKS itu, Jokowi baru mengambil sikap dengan mendatangi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan mengundang tokoh agama, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammmadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia ke Istana Negara harusnya dilakukan sejak awal kasus ini bergulir.
"Sebenarnya terlambat, seharusnya sejak awal. Kalau dari awal tidak ada pembiaran mungkin tidak akan terjadi seperti ini," kata Nasir kepada INILAHCOM, Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Menurut dia, langkah yang dilakukan Jokowi itu malah akan terlihat oleh masyarakat membela atau melindungi Ahok. "(Kalau seperti ini) orang yakin bahwa Jokowi melindungi Ahok Ya kan?," papar Nasir.
Dengan demkian, dia berharap pada tokoh dan ulama yang mewakili Muhamadiyah, NU dan MUI tidak menjadi pemadam kebakaran atas kasus dugaan penistaan agama. Sebab, apabila itu dilakukan diyakini malah akan memperkeruh suasana.
"Makanya kami berharap MUI, NU dan Muhamadiyah jangan menjadi mobil pemadam kebakaran (kasus ini)," ujar dia.
Nasir mengatakan, apabila situasinya sudah seperti ini mustinya Jokowi memerintahkan kepolisian mengusut kasus ini dengan cara objektif. "Persoalan hukum kan harus disikapi secara hukum, jadi jangan ada pembiaran sudah jelas-jelas (penistaan agama). Dan sejak awal ini sudah saya katakan ini bukan delik aduan, ini delik umum," kata dia.
Sebelumnya sejumlah ulama diundang ke Istana terkait aksi demonstrasi 4 November mendatang. Diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), dua ormas besar Islam Yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Istana Merdeka, Selasa (1/11).
Dalam pertemuan itu, Presiden mengajak para ulama untuk ikut menenangkan suasana agar aksi demonstrasi berlangsung tertib. Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum MUI KH MAruf Amin, Ketua Umum Tanfidziyah PBNU KH Said Aqil Siraj, dan Ketua Umum PP Muhamadiyah Haedar Nashir.
Sementara, Presiden kemarin diampingi Menkopolhukam Wiranto, Menag Lukman Hakim Saifuddin, dan Mensesneg Pratikno.
Dalam kesempatan tersebut, secara terbuka Presiden meminta bantuan ulama untuk ikut menjaga NKRI. Menurut dia, dalam pertemuan dengan negara-negara OKI, kehidupan beragama di Indonesia sangat diapresiasi.
"Baik dari segi kerukunan, hubungan ulama dan umara, juga kehidupan keagamaan kita sehari-hari," kata Jokowi.
Karena itu, Jokowi berharap para ulama juga berani mengambil sikap tegas bahwa antara Islam dan keindonesiaan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Mari bersama-sama kita jaga, pelihara, dan kita perjuangkan keindonesiaan kita, lanjutnya. [ind]
- See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2336165/langkah-jokowi-terkait-demo-terlihat-lindungi-ahok#sthash.YsbqwWjc.dpuf
Islam INDONESIA: Ada banyak dugaan seputar siapa saja di balik aksi demo 4 November. Yang paling tampak dan nyaring adalah kelompok-kelompok Islam semisal Front Pembela Islam. Tapi banyak pihak mulai menduga ada kekuatan-kekuatan lain yang juga ikut mendukung aksi 4 November.
Salah satu baru belakangan mencuat adalah kekuatan mantan presiden yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai SBY telah melakukan blunder karena reaksinya yang berlebihan terkait aksi demonstrasi Jumat 4 November besok.
Menurut Haris, reaksi SBY yang terlihat emosional dalam menanggapi tuduhan dirinya ikut mendanai demonstrasi itu justru membuat masyarakat tahu bahwa presiden keenam RI itu memang memiliki kepentingan.
“Justru kalau dia klarifikasi sesuatu yang sumbernya tidak jelas, justru publik jadi tahu. Saya juga jadi tahu, tadinya kan enggak ngeh,” kata Syamsuddin saat dihubungi Kompas Kamis (3/11).
“Sebab, itu kan sifatnya tuduhan, soal intelijen, keterlibatan parpol, kita tidak tau sumbernya kecuali media sosial. Medsos kan enggak bisa dipertanggungjawabkan, apakah hoax atau sudah dipelintir,” tambah Syamsuddin.
Haris menambahkan, ”Sangat disayangkan pernyataan itu menjadi tidak obyektif kalau dihubung(kan) dengan fakta Agus sebagai calon gubernur Pilkada Jakarta,” kata Syamsuddin.
Kelompok lain yang mendukung aksi demo 4 November ialah kelompok masyarakat Muslim yang bergerak akibat kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Berdasarkan yang mereka pahami, pernyataan Ahok tentang Al Maidah 51 telah menodai Islam dan Al-Qur’an. Meski belum terbukti dalam proses pengadilan, dugaan ini telah menyulut sentimen keagamaan mereka untuk berangkat berdemo tanggal 4 November.
Kelompok ini tentu saja merasa berpegang pada apa yang disebut sebagai fatwa MUI dan pendapat para ulama. Namun dalam soal ini tampaknya ada yang aneh. Beberapa hari lalu MUI memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan fatwa. Lalu sejumlah ulama dan habaib ternama juga mengimbau untuk tidak berdemo. Motif keagamaan untuk berdemo ini tampaknya tidak sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan.
Di antara spekulasi yang berkembang akhir-akhir ini adalah bahwa di dalam kelompok di atas terdapat anasir radikal yang terindikasi ingin menunggangi aksi 4 November di atas untuk melakukan konsolidasi. Tapi spekulasi ini juga tidak bisa sepenuhnya dibuktikan, terlebih bila dikaitkan dengan Ikhwanul Muslimin Mesir yang telah keok dan bertekuk lutut. Lucunya konon angka 4 mengisyaratkan simbol yang dipakai kalangan Ikhwan di Mesir, Turki dan negara-negara lain. Ini agaknya wangsit yang telat turun.
Kelompok lain yang juga tak kalah bersemangatnya dalam mendukung aksi 4 November barangkali adalah berbagai kekuatan yang kalah dalam kontestasi politik di tingkat nasional maupun lokal. Di alam demokrasi, kelompok seperti ini memang biasanya menyimpan energi untuk comeback dan peruntungan. Militansi mereka juga biasanya tak kalah dibanding yang lain, khususnya bila mereka melihat peluang situasi yang dapat melemahkan status quo.
Kelompok lain yang juga mungkin ikut mendukung aksi besok adalah kaum marjinal, yakni kelas menengah bawah yang tidak ikut menikmati pembangunan Jakarta. Mereka justru merasakan kecemburuan sosial ekonomi. Mereka juga mungkin terpaksa digusur karena dianggap tidak cocok dengan lanskap Jakarta. Dan biasanya bila kelompok ini ikut mendukung, maka kekuatan dan energi mereka bisa mengalahkan yang lain. Kebanyakan analisis mengecilkan kemungkinan masuknya kelompok ini dalam basis massa yang ikut beraksi 4 November esok.
Nah, street talks yang berkembang beberapa pekan terakhir menyebutkan bahwa ada skenario intelijen yang juga akan memanfaatkan aksi 4 November menjebak dan ujungnya meringkus elemen-elemen garis keras Islam. Inilah skenario yang mirip dengan yang dimainkan oleh Al Sisi saat menghadapi Ikhwanul Muslimin Mesir. Benarkah demikian?
Yang jelas, semua warga negara mengharapkan aksi 4 November berlangsung aman dan damai, tanpa ada yang dirugikan, baik yang ikut berdemo maupun yang tidak. Pada akhirnya, kita semua satu bangsa dan hidup di satu negara yang wajib sama-sama kita jaga.
AJ/Islam Indonesia
ISLAM Indonesia:
ISLAM Indonesia:
Sehari menjelang demo 4 November, bendahara penyelanggara aksi menyebut donasi telah mencapai Rp 1,5 miliar. Jumlah ini, katanya, terkumpul sejak mulainya penggalangan donasi pada Sabtu pekan lalu.
“Donatur bukan hanya dari Indonesia saja, tapi juga ada yang dari Qatar, Kuwait, dan London,” ujar bendahara Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Muhammad Luthfie Hakim, Kamis (3/11).
Jumlah donasi diperkirakan masih akan terus bertambah. Pengumpulan donasi juga dilakukan melalui pesan berantai (broadcast message). Jumlah uang yang didonasikan pun beragam, mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 120 juta.
Usia para donatur pun bervariasi, dari usia muda hingga senja. Sejak informasi penggalangan dana disebar, banyak masyarakat yang menghubungi Luthfie untuk mengonfirmasi apakah info tersebut valid.
Luthfie menyebut donasi tersebut sudah ada yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan aksi. Misalnya untuk konsumsi, obat-obatan, unit kebersihan dan pelayanan umum seperti alat-alat kebersihan, pengadaan toilet, alat komunikasi hingga spanduk.
Ada empat harapan Luthfie terkait aksi di depan Istana Presiden hari ini. “Yang pertama tentu berharap Presiden ada di tempat. Presiden jangan cari-cari jalan yang membuat situasi jadi tidak kondusif,” katanya.
Kedua, dia berharap seluruh peserta mematuhi komando lapangan yang memberikan berbagai arahan atau larangan selama aksi. Ketiga, Luthfie berharap tidak ada satu pun provokator. Keempat, tidak ada kerusakan yang berarti atas aksi tersebut.
Jakarta detik- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengklaim pengesahan RUU Pilkada dengan mekanisme pemilihan lewat DPRD merupakan kemenangan rakyat. Pilkada lewat DPRD justru akan memperkecil peluang penyimpangan pelaksaan pemilihan.
"Kami yakin ini kemenangan demokasi untuk rakyat. Tragedi seperti kemarin (25/9) Gubernur Riau (Annas Maamun) ditangkap tangan KPK lagi-lagi hasil Pilkada langsung," kata Hidayat di Gedung DPR, Jumat (26/9/2014).
Karena itu diyakini Pilkada melalui DPRD akan melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang punya integritas lebih baik dibanding hasil pemilihan langsung. "Kami ingin pemimpin bermartabat, melalui koreksi Pilkada ini salah satunya melalui DPRD," sambungnya.
Masyarakat menurut Hidayat tak perlu khawatir dengan sistem Pilkada via DPRD. Sebab DPR telah menyiapkan UU yang dilengkapi pasal-pasal aturan mengenai pelaksanaan Pilkada.
"Kami buat pasal koreksi, misal dipastikan seluruh mekanisme dijauhkan dari money politics. Jika terjadi maka kandidat didiskualifkasi, anggota DPRD dipecat, dipidanakan," jelasnya.
Melalui lobi politik panjang dan drama kericuhan anggota dewan, Paripurna mengesahkan RUU Pilkada opsi pemilihan lewat DPRD dengan jumlah suara hasil voting sebanyak 226 anggota.
Sementara di kubu berseberangan, jumlah suara anggota dewan pro Pilkada langsung kalah telak meski mendapat dukungan tambahan dari 11 anggota Fraksi Golkar dan 6 anggota Demokrat.
JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Taufik Ridho menjadi bahan olok-olok di media sosial terkait pernyataannya soal Roro Jonggrang. Olokan ini berawal dari pernyataan Taufik di Rumah Polonia, markas tim Prabowo-Hatta, Minggu (3/8/2014), mengenai upaya pengumpulan bukti gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dugaan kecurangan pemungutan suara.
Pernyataan Taufik yang beredar merujuk pada berita yang dimuat situs pkspiyungan.org. Taufik mengatakan, pengumpulan bukti kecurangan yang dilakukan tim Prabowo-Hatta tidak mudah dan membutuhkan waktu.
"Kalau data, kami sudah ada. Kalau soal data, kita ngambil dari (formulir) C1, D1, dan DB. Itu data semua ada di kita. Tinggal memilah-milahnya," ungkap Taufik di Rumah Polonia, Jakarta, Minggu, seperti dikutip situs pkspiyungan.org.
"Ini tidak bisa dilakukan seperti Roro Jonggrang membuat Tangkuban Parahu (yang menurut legenda dilakukan hanya dalam waktu semalam)," ujarnya.
Pernyataan soal Roro Jonggrang seketika riuh di media sosial. Pasalnya, legenda Roro Jonggrang tidak terkait dengan Tangkuban Parahu. Roro Jonggrang adalah dongeng asal Jawa Tengah dan Yogyakarta terkait Candi Prambanan. Alkisah, Pangeran Bandung Bondowoso ingin menikahi Putri Roro Jonggrang yang tersohor kecantikannya. Roro Jonggrang yang tidak mau dinikahi kemudian memberi syarat yang dianggapnya tidak mungkin: ia bersedia dinikahi asal Sang Pangeran membangun 1.000 candi untuknya dalam satu malam.
Sementara itu, Tangkuban Parahu adalah kisah asal Jawa Barat. Tokohnya adalah Sangkuriang yang ingin menikahi ibunya, Dayang Sumbi. Mirip dengan kisah Roro Jonggrang, Sangkuriang diminta untuk membangun bendungan dalam semalam.
Pernyataan Taufik soal Roro Jonggrang lantas menjadi perbincangan hangat di situs komunitas Kaskus, bahkan sempat menjadi "trending topic Indonesia" di Twitter.
Seorang Kaskuser, BMAGLY, menulis, "Ngawur kalian semua !!!! gak tau legenda rakyat !!!! roro jonggrang itu membangun danau toba ......"
Di twitterland, akun @aMrazing berkicau, "Question: siapakah tokoh di balik legenda Tangkuban Perahu? Answer: Roro Jonggrang. Legenda telah berubah.. :’) "
Akun @ilhamkhoiri menulis, "Kekeliruan penyebutan roro jonggrang & adipura dlm pilpres 2014, kian membuktikan pentingnya program "kartu indonesia pintar."
Akun @masbutet ikut berkicau, "Roro Jonggrang kaget, ternyata candi Tangkubanperahu di gunung Prambanan sudah diekstrak jadi tusuk gigi."
Olokan juga muncul dalam berbagai versi meme yang beredar.
Merdeka.com - Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring meminta maaf atas ucapan koleganya, Fahri Hamzah. Saat itu Fahri menyebut janji-janji Jokowi sinting.
Tifatul mengaku baru sekarang berkomentar. Dia menahan diri selama Ramadan karena lebih fokus beribadah.
"Soal ungkapan 'sinting' dari Fahri Hamzah, saya juga tidak setuju. Itu ungkapan yang kurang pantas. Kalau belum ada tokoh PKS yang minta maaf, maka saya Tifatul Sembiring atas nama PKS mohon maaf se-besar-besarnya kepada pihak-pihak yang tersinggung dengan ungkapan tersebut," kata Tifatul lewat twitternya, Jumat (1/8).
Menurut Tifatul, PKS akan mencoba menasihati Fahri Hamzah. Menurutnya tak pantas ucapan seperti itu terlontar dari mulut kader dakwah.
"Kami
akan berupaya menasihati yang bersangkutan. Kami tidak pernah
mengajarkan bahasa-bahasa kasar. Karena tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip dakwah itu sendiri," katanya.
Pada Kamis (27/6) lalu, Wasekjen PKS Fahri Hamzah mengeluarkan celotehannya terkait wacana Jokowi yang menjadikan 1 Muharram menjadi Hari Santri.
Melalui
akunnya, @fahrihamzah, dia berceloteh, "Jokowi janji 1 Muharam hari
santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang.
Sinting!"
Jakarta - Pemerintah Indonesia telah resmi menetapkan
Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebagai gerakan terlarang. Namun,
hingga saat ini, video ajakan bergabung dengan ISIS yang ada di situs
berbagi video Youtube belum juga diblokir oleh pihak Kemenkominfo.
Menurut
politikus Partai Demokrat yang juga anggota Komisi I DPR, Ramadhan
Pohan, adalah hal yang sangat mudah bagi Menkominfo, Tifatul Sembiring
untuk memblokir video ajakan bergabung dengan Daulah Islamiyah itu.
Masalahnya sekarang adalah di kemauan Tifatul untuk memblokir video
berbahasa Indonesia itu.
"Padahal blokir situs ISIS di Youtube
ini soal sederhana. Bukan mampu atau tidak. Ini soal mau atau tidak
Menteri Tifatul. Nggak ada susahnya soal ini," kata Ramadhan saat
berbincang dengan detikcom, Selasa (5/8/2014).
Menurut Ramadhan,
seharusnya Menkominfo bisa proaktif menyikapi soal video ini. Apalagi
setelah pemerintah Indonesia dengan tegas menetapkan ISIS sebagai
gerakan terlarang.
"Saya heran kok soal ISIS dan blokir ini jadi
polemik berpanjang-panjang. Presiden saja lewat Menkopolhukam sudah
minta blokir, kok Menkominfo ngeyel sih, masih tetep adem-ayem,"
tegasnya.
"ISIS ini ancaman NKRI. Subversif dan anti Pancasila.
ISIS melulu radikalisme dan ekstremisme berkedok agama, mau apa lagi?
Kenapa Menkominfo Tifatul masih sungkan memblokir?" imbuh Ramadhan.
Komisi
I, menurut Ramadhan perlu meminta keterangan dari Tifatul. Menkominfo
harus bisa menjelaskan kenapa tidak segera memblokir video ISIS yang
bisa mempengaruhi masyarakat itu.
"Saya pikir Komisi I yang khusus menangani isu-isu keamanan negara dan
komunikasi, harus segera panggil Menteri Tifatul. Kami ingin tahu kenapa
respon Menkominfo telat dan bertele-tele," ungkapnya.
Pihak
Kemenkominfo sendiri sebelumnya telah menyatakan akan memblokir video
ISIS itu. Namun tak jelas kapan pemblokiran itu akan dieksekusi.
Hingga
hari Selasa (5/8) pukul 04.00 WIB video yang diduga dirilis ISIS
tersebar di YouTube sejak pekan lalu itu masih bisa diakses bebas. Dalam
video itu, ada pria yang disebut bernama Abu Muhammad Al Indonesi. Di
video berdurasi sekitar 7 menit itu, dengan memakai bahasa Indonesia dia
mengajak berbaiat dengan ISIS.
Tak diketahui jelas di mana video
itu dibuat, tapi disinyalir bukan di Indonesia. Pria yang berbicara
monolog itu dikelilingi pria lainnya yang bersenjata lengkap. Belum
diketahui juga identitas mereka yang berada dalam video itu.
ISIS
merupakan sebuah gerakan bersenjata yang muncul di Suriah dan sekarang
mereka menguasai sejumlah kawasan di Irak. Al Baghdadi adalah pemimpin
kelompok yang sudah memproklamirkan kekhalifahan Islam ini. Selain orang
Indonesia, ISIS juga merilis video lainnya dengan menggunakan orang
dari sejumlah negara.
Berbagai video terkait ISIS ini masih bisa diakses bebas melalui Youtube.
Menteri Pertanian Terdiam Ditanya Bunda Putri
Kamis, 5 September 2013 11:48 WIB
- Menteri Pertanian Suswonomendatangi Gedung DPR. Suswono dijadwalkan akan mengadakan rapat dengan Komisi IV bidang pertanian.
Sebelum memasuki ruang Komisi IV, Suswono diwawancarai wartawan. Ia membeberkan persoalan ketahanan pangan dengan lancar. Namun, seketika sikap Suswono berubah diam saat awak media mengkonfirmasi mengenai sosok Bunda Putri.
Anggota Majelis Syuro PKS itu langsung meninggalkan awak media kemudian memasuki ruang tunggu di ruang rapat Komisi IV, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/9/2013).
Suswono tiba di Kompleks Gedung DPR sekitar pukul 10.15 WIB untuk membahas agenda rapat kerja membahas RKA-K/L 2014, dan pembahasan usulan program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi dan lainnya.
"Tunggu-tunggu, saya mau kuliah dulu, nanti saja," kata Suswono.
Diketahui informasi yang beredar dikalangan wartawan, Bunda Putri diduga istri dari Odeng atau Hasanuddin Ibrahim yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian.
Dalam rapat Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR hari ini, ada nama Hasanuddin Ibrahim dalam daftar kehadiran. Ia duduk sejajar dengan Mentan.
Bunda Putri menjadi sosok paling sangat misterius. Penyebutan nama Bunda Putri muncul dalam sidang lanjutan terdakwa kasus dugaan suap kuota impor daging sapi dan pencucian uang Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis 29 Agustus 2013 lalu.
Nama tersebut muncul setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperdengarkan hasil sadapan perbincangan bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dengan anak Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin, dalam persidangan yang menghadirkan Ridwan Hakim sebagai saksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah.
Ucapan putra Hilmi itu ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango, dari hasil percakapan telepon antara Ridwan Hakim dan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq serta Bunda Putri yang diduga memiliki peran penting dalam kasus itu.
Namun siapa sebenarnya sosok Bunda Putri ini memunculkan banyak spekulasi. Akhir pekan lalu, informasi yang diperoleh Tribunnews.com menyebutkan Bunda Putri adalah istri muda seorang pejabat Eselon 1 di Kementerian Pertanian.
Bunda Putri dalam kasus ini disebutkan memiliki peran penting dalam kuota impor sapi daging.
Anis Matta Jadi Bidikan KPK
Oleh: Herdi Sahrasad
nasional - Senin, 24 Juni 2013 | 22:07 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian yakin membidik Anis Matta setelah dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), terungkapkan bahwa Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu diduga mendapat Rp1,9 miliar dari Ahmad Fathanah (AF).
Uang Rp1,9 miliar itu tidak diterima langsung oleh mantan Wakil Ketua DPR RI itu, tapi diterima melalui Yuddy Setiawan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pembacaan dakwaan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). Seperti diketahui, Luthfi dan Fathanah, merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging di Kementerian Pertanian (Kementan).
KPK terus mendalami aliran dana tersangka Ahmad Fathanah kepada petinggi Partai Keadilan Sejahtera, seperti kepada Presiden PKS Anis Matta dan Menteri Pertanian Suswono. "Yang untuk ke Anis Matta, sedang didalami. Juga sama saja yang untuk ke Pak Suswono," kata Busyro Muqqodas, petinggi KPK.
Busyro melanjutkan, keterangan Suswono dan Anis sebagai saksi selama ini perlu didalami dan dibandingkan dengan bukti-bukti lain. "Bisa dengan saksi, bisa bukti surat-surat, rekaman-rekaman," ujarnya.
Kasus korupsi yang membelit elite PKS ini membuat partai Islam itu limbung. PKS yang lahir di era reformasi kini tengah diuji. PKS sebagai aset demokrasi didera gugatan para kadernya, apakah ia akan habis dimakan korupsi atau justru bangkit kembali menjadi partai Islam yang bersih dan perduli.
Masalahnya, kini nama Anis Matta terseret skandal korupsi berantai itu yang membuat kader dan simpatisannya guncang dan gamang. Nama baiknya dipertanyakan publik dan pamor PKS merosot tajam akibat skandal korupsi yang melilit elite partai ini. Jika Anis Matta tak terbukti korupsi, PKS di bawah kepemimpinannya bisa melenggang kembali.
Namun jika KPK bisa membuktikan keterlibatan Anis Matta dalam kasus korupsi ini, maka tamatlah karir politiknya. Jika ini terjadi, buku Anis Matta ‘Dari Gerakan ke Negara’, mungkin akan diplesetkan para kader dan pengikutnya menjadi ‘Dari Gerakan ke Penjara’. [berbagai sumber]
Ahmad Fathanah Sengaja Ditaruh di Luar Struktur PKS
Minggu, 19 Mei 2013 , 22:06:00 WIB
Minggu, 19 Mei 2013 , 22:06:00 WIB
Laporan: Ujang Sunda
RMOL. Posisi Ahmad Fathanah di PKS cukup unik. Dia bukan siapa-siapa, bukan kader, tapi bisa mengakses langkah ke para petinggi PKS. Dalam bukti-bukti yang dimiliki KPK, Fathanah terlihat akrab dengan Hilmi Aminuddin, Suswono, Tifatul Sembiring, dan Hidayat Nur Wahid. Tapi anehnya sekarang, orang-orang PKS ujug-ujug mengaku tidak kenal Fathanah.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Harris tidak percaya dengan bantahan-bantahan petinggi PKS itu.
"Yang jadi acuan bukan bantahan, tapi fakta. Faktanya kan dekat," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu, Minggu(19/5).
Syamsuddin membaca, Fathanah memang memiliki posisi khusus di PKS. Dia tidak dimasukkan dalam struktur partai tapi bertugas penting untuk menggali dana. Tujuannya, saat Fathanah terjerat seperti sekarang, partai bisa cuci tangan dengan menyatakan tidak ada kaitan apa-apa.
“Saya rasa, PKS memang membiarkan Fathanah seperti itu. Dia sengaja dipelihara dan partai menikmati hasilnya. Saya pikir, semua partai punya calon seperti Fathanah,” jelasnya.
Sikap para petinggi PKS yang terus membantah tidak kenal Fathanah, kata Syamsuddin, justru akan jadi bumerang. Publik bisa mencap petinggi PKS itu tukang bohong. Sudah banyak bukti, kok masih mengelak.
“Ini akan berdampak pada perolehan suara di 2014. Kalau menghadapinya seperti ini, suara PKS akan sangat anjlok di pemilu nanti,” tandasnya.[ian]
Selasa, 21/05/2013 18:10 WIBPeneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Harris tidak percaya dengan bantahan-bantahan petinggi PKS itu.
"Yang jadi acuan bukan bantahan, tapi fakta. Faktanya kan dekat," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu, Minggu(19/5).
Syamsuddin membaca, Fathanah memang memiliki posisi khusus di PKS. Dia tidak dimasukkan dalam struktur partai tapi bertugas penting untuk menggali dana. Tujuannya, saat Fathanah terjerat seperti sekarang, partai bisa cuci tangan dengan menyatakan tidak ada kaitan apa-apa.
“Saya rasa, PKS memang membiarkan Fathanah seperti itu. Dia sengaja dipelihara dan partai menikmati hasilnya. Saya pikir, semua partai punya calon seperti Fathanah,” jelasnya.
Sikap para petinggi PKS yang terus membantah tidak kenal Fathanah, kata Syamsuddin, justru akan jadi bumerang. Publik bisa mencap petinggi PKS itu tukang bohong. Sudah banyak bukti, kok masih mengelak.
“Ini akan berdampak pada perolehan suara di 2014. Kalau menghadapinya seperti ini, suara PKS akan sangat anjlok di pemilu nanti,” tandasnya.[ian]
Salim: Proses Kader PKS Bermasalah Hukum, Jadi Tersangka Harus Mundur!
"Sama dengan KPK, PKS juga lahir di era reformasi. Siapa pun kader berkaitan dengan hukum harus diproses, kalau menjadi tersangka ya mundur. Itu kan bukti bahwa kita sendiri juga konsekuen," kata Salim kepada detikcom, Selasa (21/5/2013).
Semua kader PKS harus patuh terhadap prinsip dasar PKS. Setiap kader PKS harusnya menjauhi praktik-praktik korupsi.
"Itulah komitmen PKS bersih, peduli, dan profesional," ingat Salim.
Salim menyadari tak mungkin kader maupun pengurus partai yang berkali-kali diperiksa KPK diberi sanksi apalagi diminta mundur. "Nggak bisa kalau saksi, itu kan proses peradilan," katanya.
Sampai saat ini Salim masih menaruh optimisme terhadap kepemimpinan Anis Matta sebagai presiden PKS. "InsyaAllah, kita berharap seorang pemimpin melaksanakan jati diri PKS sendiri. Dia itu kan dipilih dan diangkat oleh Majelis Syuro. Nggak bisa (diganti) kecuali ada proses hukum," tandasnya.
(van/nrl)
Finis Tiga Besar, Siap-siap Anis Matta Cs Kecewa
Minggu, 02 Juni 2013 , 21:45:00 WIB
Minggu, 02 Juni 2013 , 21:45:00 WIB
Laporan: Ujang Sunda
RMOL. CEO Saiful Mujadi Research & Consulting (SMRC) Grace Natalie menyarankan Anis Matta dan elit PKS untuk siap-siap kecewa berat. Menurutnya, sesumbar PKS bisa finis di tiga besar dalam pemilu mendatang sangat sulit diraih.
"Target tiga besar itu hanya akan jadi mimpi. Mas Anis harus siap-siap untuk kecewa," ujar dia, Minggu (2/6).
Dalam survei SMRC yang dirilis awal Fabruari, elektabilitas PKS hanya 2,7 persen dan duduk di posisi delapan. Saat ini, dengan pemberitaan kasus Luthdi Hasan yang begitu massif masuk infotainment, PKS bisa makin terpuruk.
"Target tiga besar itu terlalu ambisius. Sebelum ada kasus saja PKS tidak pernah sampai tiga besar. Apalagi setelah ada kasus ini," imbuh Grace.
Kata Grace, sejak pemilu 1999 posisi tiga besar selalu diisi oleh partai-partai nasionalis. Sementara, basis konstituen PKS sangat terbatas, yaitu muslim perkotaan. Kalau PKS ingin sampai tiga besar, harus mampu merebut suara dari partai nasionalis.
"Tapi dengan pemberitaan kasus korupsi LHI yang begitu massif seperti sekarang, rasanya itu tidak mungkin," tandasnya. [dem]
Hilmi & Fathanah, Benang Merah atau Benang Kusut?"Target tiga besar itu hanya akan jadi mimpi. Mas Anis harus siap-siap untuk kecewa," ujar dia, Minggu (2/6).
Dalam survei SMRC yang dirilis awal Fabruari, elektabilitas PKS hanya 2,7 persen dan duduk di posisi delapan. Saat ini, dengan pemberitaan kasus Luthdi Hasan yang begitu massif masuk infotainment, PKS bisa makin terpuruk.
"Target tiga besar itu terlalu ambisius. Sebelum ada kasus saja PKS tidak pernah sampai tiga besar. Apalagi setelah ada kasus ini," imbuh Grace.
Kata Grace, sejak pemilu 1999 posisi tiga besar selalu diisi oleh partai-partai nasionalis. Sementara, basis konstituen PKS sangat terbatas, yaitu muslim perkotaan. Kalau PKS ingin sampai tiga besar, harus mampu merebut suara dari partai nasionalis.
"Tapi dengan pemberitaan kasus korupsi LHI yang begitu massif seperti sekarang, rasanya itu tidak mungkin," tandasnya. [dem]
Oleh: R Ferdian Andi R
nasional - Jumat, 17 Mei 2013 | 07:11 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin telah dua kali memenuhi panggilan KPK sebagai saksi atas tersangka Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. Benang merah atau benang kusut hubungan Hilmi-Fathanah?
Dua kali hadir sebagai saksi atas tersangka Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah, dua kesempatan tersebut pula Hilmi Aminuddin ditanyakan soal hubungan dirinya dengan Ahmad Fathanah. Pertama Hilmi diperdengarkan rekaman percakapan Fathanah dengan pria yang diduga Ridwan Hakim, putera Hilmi Aminuddin. Saat itu, Hilmi menyebutkan "Itu hanya bluffing saja," tanpa merinci maksud ucapannya.
Kedua, pemeriksaan yang dilakukan Kamis (16//5/2013) ini, Hilmi ditanyakan soal pertemuan di Lembang, Bandung, Jawa Barat yang juga dihadiri Fathanah. KPK juga menunjukkan sejumlah foto pertemuan yang juga tampak dihadiri Fathanah. Hilmi tidak menampik pertemuan di Lembang yang terjadi pada tahun lalu itu, sebelum hari raya Idul Adha.
Saat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (15/5/2013), saksi untuk terdakwa kasus suap impor daging sapi Arya Abdi Effendy dan Juard Effendi, Elda Davianie Adiningrat memberi banyak informasi tentang keterkaitan antara Lembang, merujuk tempat tinggal Hilmi Aminuddin, dengan Ahmad Fathanah.
Seperti kesaksian Elda yang menyebutkan bila Fathanah dalam pertemuan di Lembang ada kesepakatan untuk membantu penambahan kuota ipor kepada PT Indoguna terkait impor daging. "Fathanah mengatakan pembahasan di Lembang telah sepakat untuk membantu PT Indoguna," kata Elda.
Lebih dari itu, Elda juga menyebukan bila PT Indoguna Utama memberi dukungan finansial kepada PKS. Dukungan ini sebagai konsekwensi dari penambahan kuota impor kepada PT Indoguna Utama.
Kesaksian Elda ini jelas memukul telak PKS yang selama ini selalu memastikan tidak ada kaitan antara PKS dengan Ahmad Fathanah. Keterangan Elda menggambarkan, Fathanah merepresentasikan institusi PKS.
Merespons hal ini, Ketua Bidang Humas DPP PKS Mardani Alisera mempersilakan pihak-pihak mengungkapkan di persidangan. Mardani menyebutkan pada saatnya akan diverifikasi oleh saksi-saksi lainnya. "Kenyataannya, mau bicara apapun, impor daging turun," cetus Mardani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2013).
Terkait sumbagan PT Indoguna Utama ke PKS, Mardani menyebutkan perlu diklarifikasi terlebih dahulu apakah perusahaan tersebut benar menyumbang atau tidak. "Untuk kasus Indoguna perlu ditanya dulu, benar nyumbang atau tidak," cetus Mardani. [mdr]
KPK Periksa Hilmi Aminuddin & Anis Matta Pekan Ini
INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat berencana memeriksa dua petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.
Pertama, KPK akan memeriksa Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin sebagai saksi untuk tindak pidana suap yang dilakukan Luthfi Hasan Ishaaq (LHI).
"Yang bersangkutan akan diperiksa untuk saksi LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo di kantornya, Jakarta, Selasa (7/5/2013).
Sedangkan satu lagi petinggi PKS yang dijadwalkan akan diperiksa KPK adalah Anis Matta. Presiden PKS ini akan dimintai keterangannya seputar dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Ahmad Fathanah.
Namun, Johan tidak menjelaskan secara detail kapan penyidik KPK bakal memeriksa keduanya. "Setahu saya, kalau tidak Jumat pekan ini, ya Senin pekan depan," kata Johan. [mvi]
Pertama, KPK akan memeriksa Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin sebagai saksi untuk tindak pidana suap yang dilakukan Luthfi Hasan Ishaaq (LHI).
"Yang bersangkutan akan diperiksa untuk saksi LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo di kantornya, Jakarta, Selasa (7/5/2013).
Sedangkan satu lagi petinggi PKS yang dijadwalkan akan diperiksa KPK adalah Anis Matta. Presiden PKS ini akan dimintai keterangannya seputar dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Ahmad Fathanah.
Namun, Johan tidak menjelaskan secara detail kapan penyidik KPK bakal memeriksa keduanya. "Setahu saya, kalau tidak Jumat pekan ini, ya Senin pekan depan," kata Johan. [mvi]
KPK Periksa Adik Presiden PKS Anis Matta
Selasa, 7 Mei 2013 11:45 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dari pengurusan impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan tersangka Ahmad Fathanah.
Sejumlah saksi pun kembali akan dimintai keterangannya. Salah satunya adalah Saldi Matta yang diketahui sebagai adik dari Presiden PKS Anis Matta.
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Jakarta, Selasa (7/5/2013).
Selain Saldi, KPK juga menjadwalkan dua pihak swasta lainnya yaitu, Andi Aminuddin Abduh dan Hendry Soetio.
Dalam kasus suap impor daging, Ahmad diduga berperan sebagai kurir uang suap Rp1 miliar. Sehingga secara keseluruhan, KPK telah menetapkan status tersangka kepada Luthfi Hasan dan tiga orang lainnya lantaran dipastikan terlibat dalam kasus dugaan suap proses impor daging.
Ketiga orang lainnya tersebut adalah Direktur PT.Indoguna Utama, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi serta Ahmad Fathanah. Direktur Utama PT.Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pada kasus ini, KPK juga telah menyita 5 mobil mewah terkait Fathanah. Selain itu juga menyita uang dari Ayu Azhari dan barang mewah milik Vitalia Sesha yang diberi oleh Fathanah.
Minggu, 10 Februari 2013 | 10:20 WIB
Pendiri Akui PKS Memang Ikhwanul Muslimin
TEMPO.CO, Jakarta - Yusuf Supendi, salah satu pendiri Partai Keadilan--cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera--memastikan awal pendirian partai itu pada Juli 1998 dibantu oleh banyak tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Timur Tengah.
Tokoh-tokoh di awal pendirian PKS, kata Yusuf, merupakan aktivis Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Gerakan ini sendiri awalnya digagas sejumlah mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Madinah, Arab Saudi, termasuk Yusuf sendiri dan KH Hilmi Aminuddin.
Latar belakang Hilmi sebagai anak Panglima Militer Darul Islam, Danu Muhammad Hasan, menurut Yusuf, juga sudah diketahui banyak pendiri PK lainnya ketika itu. Hilmi mengenal Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi dan mendirikan gerakan ini di Indonesia sepulangnya dia ke Tanah Air. Yusuf juga mengaku bagian dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hilmi itu.
Karena itulah, di awal masa perkembangannya, PKS banyak dibantu gerakan persaudaraan muslim itu. "Ketika pertama kali ikut Pemilu 1999 lalu, kami juga disokong secara pendanaan dari Timur Tengah," kata Yusuf. Jumlahnya, kata Yusuf, sampai lebih dari 90 persen.
MUNAWWAROH
Senin, 21 Mei 2012 | 12:06 WIB
Ikhwanul Muslimin Tak Janjikan Teokrasi di Mesir
TEMPO.CO, Kairo - Kandidat kuat, Ikhwanul Muslimin Mohammed Mursi, berjanji tak akan menerapkan teokrasi jika memenangi pemilihan Presiden Mesir, yang akan dilaksanakan pada 23 dan 24 Mei nanti. Hal itu dikatakannya dalam sebuah pawai massa pada Ahad, 20 Mei, di Kairo.Mursi mengingatkan pendukungnya untuk mewaspadai adanya upaya mengganggu pemilu presiden tersebut. Pemilu ini merupakan yang pertama kalinya digelar sejak pemberontakan yang menjungkalkan Presiden Hosni Mubarak tahun lalu.
Menurut laporan-laporan media Mesir, Mursi berada di urutan belakang dalam jajak pendapat. Tetapi posisinya melonjak dalam kotak suara ekspatriat pekan lalu dalam misi-misi diplomatik.
Saat berpawai tadi malam di Kairo, Mursi bilang, siapa pun yang berupaya untuk kembali ke rezim lama atau mengingkari kemauan rakyat, "Bakal terjebak dan terbakar oleh kemarahan publik."
Dia tidak memerinci siapa yang diduga bakal menghambat pemilihan umum, termasuk dugaan para loyalis mantan presiden.
ASIAONE | REUTERS | DWI ARJANTO
Minggu, 23 Desember 2012 | 10:42 WIB
Pemimpin Ikhwanul Muslimim Ucapkan Selamat Natal
TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pimpinan Ikhwanul Muslimin Mesir Dr. Mohamed Habib mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Ini bukan kali pertama Habib mengucapkan selamat natal. Pernyataan itu kerap disampaikan menjelang perayaan kelahiran Yesus Kristus tiap 25 Desember.Habib mengucapkan selamat Hari Raya Natal dengan harapan dapat membawa kegembiraan dan kedamaian bagi seluruh umat Kristiani di dunia. “Kami berharap umat Kristiani dapat memiliki peran aktif dalam menegakkan keadilan dan kebebasan di manapun, khususnya hak kebebasan dan kemerdekaan penduduk Palestina,” katanya di sebuah rilis media Natal pada tahun 2008.
Ia juga mengajak seluruh umat Kristiani dari belahan dunia Barat dan Timur, untuk menjadi bagian dari perjuangan politik dan sosial di negara masing-masing. Perjuangan itu, menurut Habib, dapat dilakukan dengan cara menghidupkan kembali etika moral dan religius. “Itu akan membuat dunia menjadi tempat hidup yang lebih baik bagi semua orang,” kata dia.
Sementara di Indonesia, baru-baru ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan kembali fatwa yang isinya mengimbau umat muslim agar tidak mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Dengan tidak mengucapkan selamat Natal, MUI menilai umat Islam telah menunjukkan sikap toleran dan tidak mengganggu perayaan.
Fatwa MUI itu dikeluarkan pada 1981 di era kepemimpinan Prof Dr Buya Hamka. Fatwa tersebut fokus pada haramnya mengikuti perayaan dan kegiatan Natal, serta agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah.
Oleh karena itu, menurut MUI, dalam hari-hari perayaan Natal yang dijalankan umat Kristen, umat Islam cukup memberikan sikap toleran, yakni membiarkan umat Kristen merayakannya dan tidak mengganggunya. Beragam tokoh menanggapi fatwa yang disampaikan MUI. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla misalnya, tetap mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristiani.
TRI ARTINING PUTRI | BERBAGAI SUMBER
