radkalisme MAYA

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua TKN Erick Thohir mengapresiasi kerja Tim Media Sosial (Medsos) yang telah bekerja keras membersihkan berbagai hoax dan fitnah terhadap pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) di dunia maya.

"Alhamdulilah hasilnya maksimal," kata Erick Thohir kepada wartawan di sela syukuran tim medsos TKN di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Selasa (30/4/2019/2019).

Kata Erick, memang awalnya paslon 01 kalah di media sosial. Proses pembentukannya sendiri membutuhkan proses konsolidasi. Namun, proses itu bisa dijalani dengan baik.

"Akhirnya dengan semua konsolidasi itu, terbukti sosmed kita positif," imbuh Erick.

Untuk diketahui, Oleh TKN, pembentukan tim sosmed diberikan tanggung jawabnya kepada Bendahara TKN Sakti Wahyu Trenggono. Nama terakhir ini lalu mengajak Juru Bicara sekaligus Direktur Info Publik Arya Sinulingga untuk membentuk dan menjalankan roda tim media sosial itu

Sumber: BeritaSatu.com

🍓

Merdeka.com - Slogan "Ini Bukan Kita" kini tengah berkumandang di seantero Selandia Baru selepas peristiwa serangan teroris di dua masjid di Christchurch dua pekan lalu. Pemerintah juga memberlakukan aturan baru tentang kepemilikan senjata sebagai respons atas peristiwa memilukan dalam sejarah Selandia Baru itu.


Namun di tengah mengalirnya dukungan bagi warga muslim di Negeri Kiwi, banyak pihak masih mempertanyakan, bagaimana pelaku, Brenton Tarrant, pria 28 tahun asal Australia bisa tidak terlacak dalam radar intelijen.

Dilansir dari laman Aljazeera, Senin (25/3), sejumlah pengamat mengatakan jawaban untuk pertanyaan itu ada kaitannya dengan radikalisasi melalui dunia maya. Selain itu peristiwa ini juga menunjukkan kegagalan aparat keamanan dalam mengantisipasi ancaman dari kaum supremasi kulit putih semacam Tarrant. Tak hanya itu, sejumlah kalangan juga menyebut pandangan atau pemahaman para politisi anti-imigran serta adanya rasa takut terhadap Islam atau Islamofobia yang menyebar melalui media di seluruh dunia, termasuk Selandia Baru, juga menjadi faktor terjadinya serangan itu.

Perdana Menteri Jacinda Ardern dua hari lalu mengumumkan Komisi Tinggi akan menyelidiki kasus Christchurch ini.

"Penyelidikan ini akan melihat apa yang bisa dilakukan dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah serangan serupa," kata Ardern. "Segala aspek akan diselidiki."

Sejauh ini relatif hanya ada sedikit informasi tentang siapa Tarrant sebenarnya. Dalam surat panjang atau manifesto yang dia tulis, dia mengaku terinspirasi melakukan pembunuhan massal setelah menyaksikan "invasi" imigran di Prancis pada 2017 dan menyerukan Museum Hagia sophia di Turki dibersihkan dari segala menara masjid yang ada.

Yang jelas, Tarrant selama ini sudah terjerumus ke dalam jaringan kelompok ekstrem kanan seperti jejak digital yang menunjukkan dia kerap berselancar di situs 8chan, laman yang berisi berbagai pesan anonim penuh bahasa kasar dan ancaman.




Kelompok ekstrem kanan ini terdiri dari orang-orang dengan pandangan politik dari mulai konservatif sayap kanan arus utama hingga ke supremasi kulit putih yang pro-kekerasan.

Inti dari kelompok ini adalah menyampaikan pesan ancaman anti-imigran, Islamofobia, dan keyakinan nasionalis kulit putih. Ketiga unsur itu banyak termuat dalam manifesto yang ditulis dan dipublikasikan Tarrant beberapa menit sebelum dia melancarkan serangan di Christchurch.

Pengamat mengatakan alasan mengapa aktivitas Tarrant tidak dipandang sebagai ancaman berbahaya adalah karena diketahui aktivitas dia terbatas hanya di situs semacam 8chan.

Menurut Jarrod Gilbert, pengajar senior bidang kriminal di Universitas Canterbury, kasus Tarrant yang menganut paham supremasi kulit putih dan penuh narasi kekerasan, dipandang tidak lagi berupa ancaman fisik karena aktivitas mereka terbatas hanya di ruang privat di dalam rumah.

"Dengan kelompok ekstrem kanan dan komunitas dunia maya, kita tidak tahu seberapa besar sebetulnya mereka ini," kata Gilbert kepada Aljazeera.

"Mereka berbeda dengan kaum skinhead di masa lalu. Mereka eksis di kamar tidur dan di dunia internet dan saling terhubung lewat kebencian," kata dia.

Presiden Asosiasi Polisi Selandia Baru Chris Cahill mengatakan memantau aktivitas hanya satu orang saja di dunia maya adalah pekerjaan yang "cukup sulit", apalagi keseluruhan aktivias kelompok ekstrem kanan yang kemungkinan memiliki jutaan pengikut di seluruh dunia.

"Sangat mudah bagi orang untuk jadi semacam pahlawan jari di dunia maya dan menyampaikan berbagai narasi kebencian tapi tidak pernah melakukan tindakan nyata di luar kamar mereka."


"Saya yakin polisi dan intelijen memantau tapi media sosial adalah dunia yang sangat luas dan ada banyak tempat untuk bersembunyi," kata dia. "Untuk memahami kombinasi ancaman semacam ini sungguh sulit." [pan]

🐖

Merdeka.com - Tidak ada justifikasi apapun untuk tindakan terorisme, apapun dalih yang diajukan para teroris, termasuk pelaku penembakan di masjid Selandia Baru, Jumat 15 Maret 2019.

BERITA TERKAIT

• Melihat Pembangkit Listrik Tenaga Surya Mengapung Pertama di Dunia
• Ini Identitas 1 WNI Masih Dicari Usai Penembakan Teroris di Masjid Selandia Baru
• Ini Senjata yang Dipakai Pelaku Penembakan Brutal di Masjid Selandia Baru

Aksi penembakan di dua masjid di Selandia Baru tersebut telah merenggut nyawa 49 orang dan 48 lainnya dirawat di sejumlah rumah sakit.

Brenton Tarrant, salah seorang pelaku penembakan masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru, mengungkapkan alasannya melakukan tindakan keji itu -- dari supremasi kulit putih, anti-imigran, hingga balas dendam -- dalam manifestonya.

Ia menyebut banyak nama dalam pernyataan sikap itu. Salah satunya Ebba Akerlund. Tarrant berdalih penembakan sadisnya adalah 'balas dendam' atas kematiannya.

Brenton Tarrant sudah adalah salah satu pelaku penembakan yang telah ditangkap oleh polisi. Ia diidentifikasi sebagai warga negara Selandia Baru kelahiran Australia, seorang ekstremis sayap kanan yang tidak termasuk dalam daftar teroris yang dimiliki oleh pemerintah.

Siapa Ebba Akerlund yang ia sebutkan dalam manifesto?

Nama Ebba Akerlund merujuk pada gadis kecil berusia 11 tahun yang meninggal pada April 2017.

Mengutip BBC News, Akerlund adalah korban termuda dalam serangan teror di Drottninggatan, Kota Stockholm, Swedia. Ia seharusnya merayakan ulang tahun beberapa hari setelah serangan yang menewaskannya terjadi.

Saat kejadian, Akerlund tengah berjalan dari rumahnya ke sekolah, ketika sebuah truk menabraknya dengan tiba-tiba. Kendaraan itu dibajak oleh pelaku tindakan teror, Rakhmat Akilov, yang berlatar belakang imigran ilegal.

Akilov mengendarai truk dengan serampangan, menabrak kerumunan dan masuk ke dalam tempat perbelanjaan bernama Ahlens. Selain Akerlund, empat orang lain juga tewas dalam serangan itu.

Orangtua Akerlund sempat memasang iklan orang hilang di internet, namun kemudian polisi mengabarkan bahwa anaknya telah meninggal sebagai korban serangan terorisme.

Sang ayah, Stefan, mengatakan kepada tabloid Expressen bahwa dirinya merasa hancur karena anaknya tidak sempat merayakan hari paling membahagiakan dalam hidupnya.

Sejumlah warga Swedia memberikan dukungan terhadap keluarga Akerlund. Teman-teman sekelas mengadakan kegiatan doa bersama untuk mengenang gadis kecil itu.

"Sepenuh hati kami mengucapkan terima kasih untuk kehangatan dan cinta yang kalian telah berikan kepada kami di masa sulit ini," kata keluarga Akerlund.

"Sekarang kami butuh kedamaian dan ketenangan untuk menghadapi kesedihan ini," lanjut pernyataan itu.

Negara kemudian dikabarkan memberikan santunan duka senilai 60.000 kronor (sekira Rp 92.000.000). Meskipun demikian, kepergian Akerlund tetap menjadi hal besar yang tidak mudah dilupakan oleh keluarga.

Belakangan, makam Akerlund dikabarkan dirusak oleh sejumlah orang, lebih dari 30 kali.

🐯

Extremist websites booming, but hard to police
7:58am EDT
By Michael Holden
LONDON (Reuters Life!) - Western authorities say the number of extremist websites is skyrocketing but taking action to remove them remains difficult and the head of a specialist British police unit said engagement was needed as well as enforcement.
Increasingly in recent years, politicians and global law enforcement agencies have spoken of their fears that militant groups were using the internet to radicalize and recruit people to their cause.
The failed bombing attempt on a U.S. commercial jet on Christmas Day in 2009 and the Army major who shot 13 people last year at Fort Hood in Texas were both linked to a U.S.-born Muslim cleric who uses the Web to spread pro-al Qaeda views.
"To a considerable extent we are faced by a technology arms race with terrorists," British Security Minister Pauline Neville-Jones said in a speech in July.
"The communications revolution has made it easier for terrorist groups to reach out to vulnerable individuals with their violent extremist ideology and propaganda."
Just last week (Sept 21) Ronald Noble, secretary general of international police agency Interpol, told a conference of senior officers in Paris that the number of extremist sites was "skyrocketing," expanding from 12 in 1998 to 4,500 in 2006.
"The threat is global; it is virtual; and it is on our doorsteps," he said.
So what are countries doing?
One response from Britain, one of the most vociferous countries calling for action particularly after the deadly July 2005 London suicide bombings, has been to set up a specialist unit, the Counter Terrorism Internet Referral Unit (CTIRU).
Launched as a pilot earlier this year, the seven-person unit relies on the public or other police agencies to refer websites that they are concerned about.
These are assessed and, if necessary, action can be taken under terrorism laws to force websites to remove material or bring prosecutions against those responsible.
HOSTILE ENVIRONMENT
The aim was "to try to make the internet ... a more hostile environment for terrorists and violent extremists to operate," the CTIRU's head Detective Chief Inspector Jayne Snelgrove told Reuters in her first interview since the unit's launch.
However she said there was a disconnect between what people thought was offensive and what was actually criminal.
"The majority of sites that we will see will actually be moderate, or certainly won't be breaching UK law. Even very extreme sites don't breach UK legislation," she said.
"I would certainly suggest what a member of the public might consider unpalatable is a significant way off what would be breaching UK legislation."
She had no detailed figures for the number of referrals they had received, or how many sites had been taken down, saying the unit was still in its infancy.
"We have got a number of investigations taking place but it's too early to start giving details," she said.
"It's not just about removal and prosecution, it's also about understanding what's out there. We are not policing the internet."
Most of the sites referred to the CTIRU relate to radicalization, with a smaller number involving practical matters such as how to make a bomb or suicide vest.
The referrals have included sites linked to dissident Irish republican militants, although Snelgrove could not say whether such groups were actively recruiting via the web.
DIFFICULT
Although industry has been helpful, she said, the unit only has authority over UK-hosted or administered sites and most offending material is based outside Britain, requiring the cooperation of overseas police forces.
"The internet has made policing in general more difficult. Offences that occur over the internet are jurisdictionally difficult to respond to," she said.
"The fact it's difficult doesn't mean we shouldn't try."
Snelgrove is also conscious that they are not seen to be censoring the internet. Indeed, she says for sites that are not flagrantly breaching the law, she would rather see the use of "counter messaging" or engagement by moderate individuals, rather than a reliance on enforcement action.
"Personally I feel if there's a discussion going on, whether it be foreign policy or issues around UK legislation or policing, that actually we engage in that debate and we have a discussion as opposed to trying to remove content," she said.
"The only content we would remove is that which is unlawful and the threshold for that unlawfulness is very high. Material should only be removed when we are sure, otherwise we would be regarded as censoring material and that's not we are here for."
Interpol's Noble said only international police networks could prevent radicalization and Snelgrove agreed that such cooperation was key.
"It will have to be governments overseas and the UK government who need to work together to combat this issue over time," she said. "I'm sure there is an appetite to do so."
(Editing by Steve Addison)