Yth. Koali$1 PERMANEN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Majelis Pakar Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani mengungkit investasi politik partainya kepada Prabowo Subianto. Dia juga membeberkan peran PPP dalam mendukung Koalisi Merah Putih (KMP), parpol-parpol pendukung Prabowo - Hatta pada Pilpres 2014 di DPR.
Yani menuturkan sebelum ada partai politik lain mengusung Prabowo Subianto untuk maju menjadi calon Presiden 2014, PPP sudah terlebih dahulu menjagokan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan (Kopssus) itu.
Dukungan PPP diberikan langsung kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto saat masih untuk Pemilu legislatif di Gelora Bung Karno Jakarta, 23 Maret 2014. Saat itu Prabowo belum ditetapkan sebagai capres.
Setelah itu, PPP mendukung pencalonan Prabowo yang berpasangan dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa untuk mengikuti Pilpres 2014. Usai Pemilu dan Pilpres, PPP pun bersatu dengan KMP mengegolkan sejumlah target bersama, seperti mengesahkan Undang-undang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3), tata tertib persidangan DPR dan MPR, pengesahan RUU Pilkada, dan pengisian jabatan di DPR/MPR.
Atas fakta-fakta itu, Yani tidak dapat menerima bila KMP menegasikan investasi yang dilakukan PPP. "Investasi yang begitu banyak, tapi dianggap tidak ada arti dan makna ya silakan saja menilai seperti itu," Kata Yani di gedung parlemen di kawasan Senayan Jakarta, Rabu (8/10/2014).
"Kalau kawan-kawan KMP menggangap bahwa KMP ini mempunyai kesalahan yang cukup besar gara-gara ini silakan dinilai seperti itu. Tapi perlu dicatat bahwa investasi PPP terhadap KMP ini jauh lebih besar juga," kata Yani, anggota DPR RI yang terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I.
Rakyat yang akan membuktikan fakta dan sejarah apabila kubu KMP mempersoalkan keseriusan sikap PPP mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam paket calon pimpinan MPR RI, Selasa (7/10).
"Kalau kawan-kawan KMP manggagap bahwa sikap yang kemarin pelanggaran sangat serius, ya biarlah fakta dan sejarah rakyat yang membuktikan," ujarnya.
Yani mempertanyakan perihal PPP yang tidak mendapat jatah satu pun jabatan di parlemen. "Menurut saya dari 9 slot yang tersedia di DPR maupun MPR masa PPP satu pun enggak dapat, iya kan."
Atas hal itu dia pun meminjam kutipan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bahwa dalam hari raya korban janganlah saling mengorbankan.
Kalaupun sikap PPP tiba-tiba berpaling dari KMP yang mengusung paket pimpinan MPR yang diketuai Zulkifli Hasan, lalu mengalihkan dukungan ke kubu KIH yang mengusung paket Oesman Sapta, hal itu lantaran terdapat perbedaan pandangan dan langkah dengan KMP terkait mengisi jabatan di MPR.
"Kemarin itu, kami minta izin untuk berbeda pandangan, berbeda langkah hanya mengisi jabatan-jabatan di MPR. Kemarin itu bukan dalam konteks pendukungan Jokowi tetapi mengisi jabatan di MPR," imbuhnya.
Saat ditanyakan apakah PPP akan berbalik bergabung dalam pemerintahan Jokow-JK, Yani mengatakan akan melihat respons yang dilakukan KMP terlebih dahulu. "Kita lihat saja perkembangan. Politik itu sangat dinamis, politik itu sangat cair, tergantung respons yang dilakukan oleh kawan-kawan KMP," tuturnya.
Saat ditanyakan apabila nanti PPP didepak oleh KMP, ia pun menjawab bahwa partainya akan pasif. Ia mengakui masih ingin tetap bersama-sama dengan KMP. Hal pasti, hingga saat ini, PPP masih bergabung di Koalisi Merah Putih.
Sementara Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menanggapi dingin sikap PPP yang merapat ke KIH ketika pemilihan pimpinan MPR. Menurut Hidayat, semuanya dikembalikan lagi kepada internal PPP apakah ingin tetap di KMP atau di dengan KIH.
"Kembali kepada PPP maunya bagaimana, dengan kemarin tidak bersama dengan Koalisi Merah Putih. Tidak bersama dengan KMP apa sudah keluar dan ingin kembali lagi," kata Hidayat.
Hidayat mengaku KMP tidak pernah meninggalkan PPP, karena dengan adanya penandatangan kontrak politik permanen oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali beberapa waktu lalu.
"Kami nyatakan, kami tidak pernah meninggalkan rekan-rekan PPP. Ada penandatangan dari Pak Suryadharma Ali termasuk posisi PPP dalam pemipinan MPR kemarin kami ingn menjaga kesolidan ini," kata mantan Presiden PKS dan Ketua MPR periode 2004-2009.
Ia menyatakan KMP ingin mendengarkan klarifikasi politik dari PPP. Namun jika PPP ingin ke Koalisi Indonesia Hebat silakan saja, tetapi kalau mau kembali ke Koalisi Merah Putih akan membahas terlebih dahulu melalui pimpinan-pimpinan Koalisi Merah Putih.
"Ya mereka buat pernyatan terbuka, dan tolong diklarifikasi apakah sebenarnya begitu dan tidak begitu. PPP memang masih ingin bersama dengan KMP atau nyaman dengan KIH," ujar Hidayat. (tribunnews/rahmat patutie)


INILAH.COM, Jakarta - Soliditas tim Koalisi Merah Putih (KMP) jelang pemilihan Pimpinan MPR dalam ancaman serius. Jika dalam debut sebelumnya koalisi ini mendominasi, kini terancam bubar di tengah jalan.
Sukses KMP di sejumlah peristiwa politik di Parlemen mendapat batu sandungan menjelang pemilihan Pimpinan MPR. Ini terkait dengan paket pimpinan MPR yang akan diusung dari koalisi ini yakni dari Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN dan Partai Demokrat.
Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahuruziy mengatakan pihaknya resmi mengajukan Hasrul Azwar sebagai calon Pimpinan MPR. Menurut Romi, usulan ini tidak bisa ditawar lagi. "Keputusan ini sebagai keptuusan bulat yang berada dalam posisi yang tidak bisa ditawar," kata Romi usai rapat internal PPP di ruang Fraksi PPP di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (6/10/2014).
Saat ditanya apakah PPP memungkinkan pindah haluan ke Koalisi Indonesia Hebat? Romi tidak tegas menjawabnya. Hanya saja, ia menegaskan dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi. "Yang pasti perjuangan PPP, dedikasi PPP, loyalitas PPP di KMP dibaca oleh kader PPP di seluruh Indonesia pasca putusan DPR kemarin," urai Romi.
Sementara, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengklaim persoalan di KMP terkait posisi PPP di paket Pimpinan MPR telah tuntas. "Masalah itu selesai, dua hari yang lalu. Yang jelas ada pembicaraan dan menghasilkan kesimpulan," kata Fadli ditemui di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
Namun saat ditanya tentang posisi PPP yang tidak mendapat jabatan paket Pimpinan MPR, Fadli buru-buru menyebutkan peluang PPP mengisi pimpinan MPR belum tertutup. "Belum tentu PPP tidak dapat jabatan," kelit Fadli.
Menurut dia, soal siapa yang bakal mengisi, Fadli menyebutkan tidak ada soal siapa yang mengisi apakah kader PPP dari DPD atau yang dari partai politik.
Sinyal keretakan koalisi ini ditandai dengan rapat gabungan (Ragab) pimpinan fraksi dari fraksi di MPR dan kelompok DPD yang memutuskan sidang paripurna pemilihan Pimpinan MPR dilakukan pada Selasa (7/10/2014) esok.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Edhy Prabowo mengatakan mulanya pihaknya dan beberapa fraksi mendorong sidang paripurna MPR RI dengan agenda memilih Pimpinan MPR dilakukan Senin (6/10/2014) malam ini.
"Kami usulkan jam 21:00 malam ini, KMP juga usul hari ini. Tapi PPP mengubah untuk besok. Mereka punya alasan. Bagi kami besok dan sekarang tidak masalah," tegas Edhy.
Sementara Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan penundaan sidang paripurna MPR semata-mata dikarenakan DPD akan mengerucutkan sembilan nama usulan dari DPD sebagai salah satu pimpinan MPR menjadi satu nama untuk diusung dalam Sidang Paripurna MPR RI. "Sebelum jam 10, Selasa (7/10/2014), kita sudah punya nama," kata Irman. [mdr]

 TEMPO.CO, Jakarta - Legislator yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, menjamin dukungan suara partainya bulat ke koalisi Indonesia Hebat pendukung Joko Widodo. Dalam sejarah pengambilan keputusan tahap paripurna, kata Syaifullah, PPP selalu solid mendukung tokoh yang telah disepakati. (Baca: Setelah Molor Dua Jam, MPR Gelar Rapat Rahasia)

"Kami punya 39 kursi solid dan tak terpecah-pecah," kata Syaifullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 7 Oktober 2014. Dia juga menjamin seluruh anggota fraksi akan hadir. Bila tidak hadir, ujarnya, partai akan memberikan sanksi kepada para kadernya di parlemen. (Baca: Incar Pimpinan MPR, PPP Membelot ke Koalisi Jokowi)

Syaifullah mengatakan sebelum memutuskan pengalihan dukungan, sejumlah petinggi koalisi Prabowo Subianto terus merayu PPP agar membatalkan niatnya. Sampai pukul 18.00 WIB, kata Syaifullah, mereka masih menjamin Koalisi Prabowo menang dengan cara menggerogoti suara Dewan Perwakilan Daerah. (Baca: Koalisi Jokowi Pesimis Paket Pimpinan MPR Diterima dan DPD Pilih Oesman Sapta sebagai Pimpinan MPR)

"Tapi kami tetap menganggap tawaran itu tak menarik," kata Syaifullah. Dia mengatakan PPP hanya tertarik bila diberi posisi sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, politikus Golkar Idrus Marham dan Setya Novanto tak bisa memberikan jaminan apa pun kepada PPP. (Baca: Koalisi Jokowi Sukses Rayu DPD, Siapa Dalangnya? dan Berebut Ketua MPR, DPD Tetap Kompak Satu Nama)

Syaifullah mengatakan kerja sama ini kemungkinan bakal berlanjut pada pembahasan berikutnya, yakni dalam sejumlah posisi di kabinet. Dia mengatakan keputusan ini juga bisa mengubah sikap PPP yang akan diputuskan di musyawarah nasional nanti. (Baca: Paripurna MPR, Koalisi Prabowo Banyak Interupsi dan Lawan Kubu Prabowo, Mega-Jokowi Bisa Kalah 5-0)

SUNDARI SUDJIANTO

DETIK Jakarta - PPP hampir pasti melabuhkan diri dan memilih bergabung dengan paket pimpinan MPR yang diajukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Keputusan PPP itu disebut-sebut hasil dari lobi politik para dewa.

"Seluruh ketua umum telah melakukan komunikasi politik," kata Politisi Hanura Saleh Husein di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/10/2014).

"Kapan tepatnya keputusan itu keluar? Siang ini?" tanya wartawan.

"Ya dewa-dewa kan selalu berkomunikasi," tutur Saleh sambil tersenyum simpul.

Bergabungnya PPP membuat Hanura tak kebagian jatah kursi di paket pimpinan MPR yang diajukan KIH. Hal tersebut dianggap bukanlah masalah dan tidak ada deal-deal tertentu dengan KIH.

"Tidak ada deal deal, yang penting ini bisa cepat selesai. Kita tidak berpikir ke situ (tidak dimasukan paket karena perolehan suara kecil). Ini inisiatif kita sendiri," jelasnya.
JAKARTA wsj, Indonesia — With the passage of legislation that discontinues direct regional elections in Indonesia, a coalition of old-guard parties opposing President-elect Joko Widodo would appear poised to take control of nearly every gubernatorial seat across the Southeast Asian nation.
Appearances, as usual given the fluid politics of the world’s third-largest democracy, can be deceiving.

The parties that passed the new elections bill last week — the same parties that supported the unsuccessful presidential run of former army Gen. Prabowo Subianto — will hold majorities in 31 of the archipelago nation’s 34 provincial legislatures. Aburizal Bakrie, leader of the largest party in the coalition, called it one of the grouping’s biggest victories.
If the coalition’s members stay together at the regional level, the new law would allow them to appoint governors — not to mention thousands of mayors and district heads — in regional elections over the next five years.
But that’s a big “if.” Indonesia has a long history of loose party affiliations, especially at the regional level, and voting across party lines — or switching parties entirely — isn’t uncommon.
“That was the lesson from 1998 to 2004, when this system” of indirect elections previously was in place, said Marcus Mietzner of Australian National University. “There was no coherence in party voting, and caucus members simply voted for the candidate who had given them the most money.”
A difference today, he added, would be if elections across the country were held on a single day, which could make coordinating nominations easier for coalitions within regional legislatures.
There are also a number of ways the law could unravel before local elections take place next year.
The most immediate is via a judicial review of the law at the Constitutional Court. A handful of such appeals have already been filed, each making a case that the law contradicts the constitution. The bar is high for proving their case, though, and a decision will likely come down to interpretation of a few key articles.
All other options will require a significant change in the allegiances of parties in the national legislature.
In a first scenario, President Susilo Bambang Yudhoyono could make good on his stated intent to issue a decree that would effectively call for a new vote on an altered version of the law — one that calls for direct elections. But his decree would still be subject to a vote in the next legislature, which will be controlled by the coalition of Subianto supporters.
In a second scenario, President-elect Widodo could try to amend the law — or introduce a new one — after he assumes power later this month. Getting that passed would  still require approval of the Subianto-controlled legislature.
Thus barring a surprise decision to overturn the law from the Constitutional Court, the key for proponents of direct elections is breaking apart Mr. Subianto’s coalition.
Mr. Widodo has yet to name his cabinet, but has said he will appoint politicians in about half of all positions. If some of those positions go to opposition parties, the thinking goes, he’ll reshape Mr. Subianto’s coalition into a minority power.
Even if Mr. Widodo doesn’t win over the opposition immediately, those parties could still face public pressure to break up in the months ahead. The elections bill was widely unpopular among citizens of all stripes.
“If implemented, the abolition of direct local elections would indeed constitute a major regression in Indonesian democracy,” Mr. Mietzner said. But “we haven’t seen the end of this yet.”

detik Jakarta - Jokowi membentuk sebuah satuan tugas khusus (satgasus) yang berfungsi membahas arah blusukan Joko Widodo. Satgasus ini dipimpin dua orang yaitu putra Ketua Umum PDIP Prananda Prabowo dan orang dekat Hatta Rajasa, Wahyu Sakti Trenggono.

"Dia memang dekat dengan Pak Hatta Rajasa, tapi sesama alumni ITB," kata Deputi Kantor Transisi Andi Widjajanto kepada wartawan di Kantor Transisi, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014).

Penunjukan Wahyu Sakti sebagai pimpinan Satgasus menarik perhatian. Sebagai orang dekat Hatta, namun Wahyu malah memilih mendukung Jokowi.

Andi mengatakan sejak awal Wahyu sudah ikut dengan Tim Pemenangan Jokowi-JK. Bahkan namanya terdaftar sebagai juru kampanye nasional.

"SK-nya di KPU ada kok," ujar Andi.

RMOL. Mahfud MD mengatakan calon wakil presiden Hatta Rajasa sejalan dengan pemikirannya, yakni menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan legawa.
  
Hatta, kata Mahfud, terikat keputusan DPP PAN yang menerima kemenangan pasangan Jokowi-JK. Namun sebagai cawapres, Hatta mengikuti keputusan yang diambil oleh tim Prabowo-Hatta.

Sebelumnya Mahfud menjelaskan, Akbar Tanjung adalah orang yang memunculkan ide menolak hasil pilpres dan menarik diri dari proses rekapitulasi di KPU oleh pasangan Prabowo-Hatta.

Mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta ini mengatakan, ide tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung pada rapat di Rumah Polonia siang kemarin (Selasa, 22/7). Selanjutnya Ide Akbar itu disambut sebagian besar anggota koalisi, karena meyakini ada kecurangan sistematis dalam Pilpres 2104.

"Menurut Akbar Tanjung sikap itu lebih terhormat daripada menerima dengan legawa keputusan KPU," ujar Mahfud seperti dikutip dari JPNN, Rabu (23/7).

Mahfud sendiri berpendapat lain. Sejak pukul 13.00 kemarin (22/7), Mahfud secara resmi telah menyerahkan mandat sebagai ketua tim pemenangan kepada Prabowo. Artinya, sejak siang kemarin, Mahfud sudah bukan bagian dari tim Prabowo-Hatta. Mahfud diganti mantan menteri penerangan Letjen TNI  Purnawirawan Yunus Yosfiah.
   
Mahfud menambahkan, agenda setelah 22 Juli sudah bukan agenda pemenangan capres-cawapres. Agenda yang diusung tim Prabowo-Hatta, lanjut Mahfud, adalah melawan keputusan KPU tentang hasil Pilpres. Prabowo sebenarnya tetap meminta Mahfud bergabung. Namun mantan menteri pertahanan itu menolak. 

"Saya sudah tidak mungkin terlibat. Apalagi kalau membawa kasus ini ke MK, saya sebagai mantan ketua MK tidak mungkin menjadi tim hukumnya," tandas Mahfud. [rus] 

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, terlihat mulai retak di pengujung jalan. Prabowo sudah menyatakan sikap resminya menolak hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi tanpa kehadiran Hatta.

Pernyataan itu pun tak ditandatangani Hatta Rajasa dan hanya mencantumkan nama Prabowo seorang diri.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya mengungkapkan, Hatta nantinya akan menyampaikan sikap atas hasil KPU di DPP PAN sore ini.

Hatta, lanjut Bima Arya, akan menyampaikan bahwa PAN menghormati apa pun hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU.
"Tidak (menolak hasil pemilu). Pak Hatta akan sampaikan tetap menghormati proses yang dilakukan KPU apa pun hasilnya," ungkap Bima saat dihubungi Selasa (22/7/2014).
Bima pun merahasiakan keberadaan Hatta saat ini. Dia meminta agar publik menunggu saja keterangan lengkap yang disampaikan Hatta Rajasa di DPP yang akan dihadiri sejumlah pengurus partai berlambang matahari itu.
"Tunggu saja lengkapnya nanti di jumpa pers," ucap Bima.
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN Viva Yoga Mauladi yang dihubungi terpisah mengungkapkan, sejumlah pengurus PAN tengah menggelar rapat. "Jadi, lebih baik dihubungi ke tim hukum Pak Mahendra Datta," ungkap Viva.
 

Merdeka.com - Prabowo Subianto sudah cukup pede maju menjadi capres dengan banyak partai besar di belakangnya. Namun akhir-akhir ini, ketika ada indikasi kekalahan, satu demi satu partai pendukung Prabowo mulai goyah.

Melihat pertanda ini kubu Prabowo mulai menguatkan kembali partai pendukungnya dengan penetapan koalisi permanen. Tetapi indikasi ketidaksetiaan terus muncul dan Prabowo mulai menyadarinya.

"Apapun yang terjadi, terjadilah. Koalisi itu bisa dibentuk bisa juga berakhir. Bahkan dalam pernikahan kamu juga bisa bercerai," ujar Prabowo seperti yang dikutip The Associated Press (AP), Jumat (18/7).

Sebelumnya ada tanda partai Golkar ingin tinggalkan koalisi permanen Gerinda dan merapat ke Jokowi . Ide ini digagas tokoh Golkar seperti Ginandjar Kartasasmita , Yorrys Raweyai yang kerap mengkritik Ical, tidak ada kinerjanya membesarkan Golkar selama Pemilu 2014.

Partai pendukung Prabowo - Hatta mematenkan Koalisi Merah Putih di Tugu Proklamasi. Mereka mematenkan koalisinya untuk lima tahun ke depan. Acara itu dihadiri masing-masing ketua umum dan sekjen partai pendukung Prabowo - Hatta . Namun, tak ada petinggi DPP Demokrat yang hadir. Padahal Demokrat telah menyatakan diri sebagai partai pendukung Prabowo - Hatta . Hanya ada Ketua DPD Demokrat DKI Nachrowi Ramli dalam deklarasi itu.

Yth. Prabowo Subianto, pahlawan kami (????????)

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan penolakan hasil rekapitulasi suara yang saat ini tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pengamat Ekonomi asal Universitas Gadjah Mada, Toni Prasetyantono mengaku menyesali terkait apa yang dilakukan salah satu pasangan calon presiden tersebut.

"Sangat menyedihkan. Mestinya dia tidak melakukannya untuk kepentingan bangsanya yang lebih besar," kata Toni kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Menurut dia, apa yang terjadi saat ini akan mengganggu laju penguatan pasar saham dan rupiah yang beberapa hari sebelumnya menunjukkan rally.

Namun begitu, Toni mengaku optimis dua pasar keuangan Indonesia itu akan tetap tertahan di batas penguatan masing-masing meski berada di batas bawah.

"Pasar akan terganggu, rally yang terjadi pada rupiah dan IHSG akan tertahan, namun saya duga rupiah masih di sekitar 11.500-11.600 dan IHSG tetap di atas 5100, hanya saja tidak bisa optimal mengalami rally," paparnya.

Seperti diketahui, Pada pukul 14.24 WIB, IHSG melemah 69,09 poin atau 1,35 persen ke level 5.056. Indeks saham LQ45 tergelincir 1,69 persen ke level 866,40. IHSG ini terus tertekan mencapai 1,5 persen atau 77,87 poin ke level 5.049,24 pada pukul 14.27 WIB. Seluruh indeks saham acuan utama melemah pada hari ini.

Pada hari ini, IHSG sempat berada di level tertinggi 5.140,87 pada pukul 10.48 WIB. Menjelang penutupan sesi pertama perdagangan saham hari ini, indeks saham terus melemah hingga ke kisaran 5.103. Setelah calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto menyatakan sikapnya terhadap pemilihan presiden 2014, IHSG makin tertekan mulai pukul 14.24 WIB.

Ada sebanyak 243 saham melemah sehingga menekan indeks saham. Sementara itu, 59 saham menguat dan 68 saham diam di tempat.Seluruh sektor saham juga melemah pada hari ini. Sektor saham konstruksi memimpin penurunan paling tajam sebesar 2,64 persen. Lalu diikuti sektor saham infrastruktur melemah 2,51 persen dan sektor saham industri dasar merosot 1,87 persen.

Sementara itu, berdasarkan data RTI, nilai tukar rupiah juga melemah ke level Rp 11.602 per dolar Amerika Serikat. Kurs tengah Bank Indonesia (BI) sempat berada di kisaran Rp 11.531 per dolar Amerika Serikat (AS). (Yas/Nrm)

(Nurmayanti)

- See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/2081740/pengamat-sebut-menyedihkan-prabowo-tolak-hasil-pilpres#sthash.gDpGVsiC.dpuf

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku, dirinya mendapat laporan bahwa media asing langsung menyerang Koalisi Merah Putih (KMP), usai Rancangan Undang-undang Pilkada (RUU Pilkada) melalui DPRD disahkan dini hari tadi.

"Tujuan kita mulia. Saya diberi laporan tadi malam begitu kita menang voting, langsung pers asing menyerang kita," kata Prabowo dalam acara pembekalan anggota DPR terpilih untuk Koalisi Merah Putih, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus (Danjensus) itu pun menyebut media asing tidak seharusnya mencampuri urusan Indonesia. "Pers asing, ada urusan apa dia urus kita? Emangnya dia kasihan sama kita? Kalau rakyat kita miskin, dia kasihan? Ratusan juta rakyat miskin apa dia kasihan?" tanya Prabowo berapi-api.

"Dia memang ingin Indonesia jadi sapi perahan nggak boleh mati. Karena harus diperah, harus dipelihara. Kalau perlu gemuk kasih rumput, tapi hidungnya dicucut, itu yang mereka kehendaki dari dulu sampai sekarang," sambung dia.

DPR resmi mengesahkan RUU Pilkada tak langsung atau melalui DPRD pada Jumat dini hari. Sebanyak 226 anggota DPR yang notabene tergabung dalam Koalisi Merah Putih setuju Pilkada tak langsung.

Sementara135 anggota DPR dari parpol pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) setuju Pilkada langsung. Fraksi Partai Demokrat yang masuk dalam Koalisi Merah Putih memilih walk out atau meninggalkan rapat paripurna, namun ada 6 anggota Fraksi Demokrat yang tetap tinggal di ruang rapat paripurna. (Mut)

Credit: Rochmanuddin

[JAKARTA suara pembaruan] Pengamat psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk mengatakan, rencana Tim Advokasi Prabowo-Hatta untuk memperkarakan hasil pilpres 2014 setelah penetapan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bentuk ketidakpahaman atas hukum.

Menurut dia, MK adalah lembaga konstitusi tertinggi yang keputusannya final dan mengikat.

"Sudahlah, kita move on. Secara konstitusi sudah selesai. Hasil ini final dan mengikat. Secara rasional pengacara yang masih mengupayakan yang lain berarti tak mengerti hukum. Berarti tak ada peluang lagi untuk membatalkan hasil pemilihan," katanya usai Halalbihalal dan Diskusi Persepi di Oria Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (22/8).

Rasionalitas Prabowo

Anggota Dewan Etik Persepi ini juga mempertanyakan rasionalitas dari calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto.

Sebagai pengamat psikologi politik, perilaku Prabowo yang tidak mau menerima kebenaran setelah penetapan MK merupakan indikasi dari persepsi yang delusional.

"Kalau Prabowo tidak menerima kebenaran, ini ada penyakit psikologis. Itu yang disebut delusi. Orang tidak bisa menerima realitas yang sebenarnya. Dia tidak percaya MK berlaku benar. Dia hanya percaya realitas palsu yang disodorkan orang di sekelilingnya yang tidak mengerti hukum," bebernya.

Hamdi melanjutkan, semua orang yang mengerti hukum di negeri ini paham, tidak ada lagi upaya hukum setelah penetapan MK. Hamdi menilai, Prabowo tidak pernah mau melihat ke luar dari realitas yang dibangun orang di sekelilingnya.

"Ada persoalan serius di Prabowo. Dia lebih senang mendengar komentar yang menyenanginya. Prabowo hidup di realitas dalam kepalanya sendiri," pungkasnya. [HIZ/L-8]

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto memilih tak hadir saat Koalisi Merah Putih menggelar konferensi pers menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa pemilihan presiden, Kamis, 21 Agustus 2014. (Baca juga: Ahok Akui Terjepit Antara Jokowi dan Prabowo)

Seperti dilaporkan majalah Tempo edisi pekan ini, Prabowo memilih pergi meninggalkan para elite politik pengusungnya lantaran tak terima mereka membuat pidato yang isinya antara lain menerima bila MK menolak gugatan sekaligus mengukuhkan kemenangan Jokowi-JK. (Baca Laporan Utama Majalah Tempo, Rencana Baru Koalisi Sang Jenderal)

Ketika draf pidato itu dibaca Prabowo, ia langsung tak sreg. "Kalian berkhianat? Dapat apa dari Jokowi?" katanya dengan suara tinggi di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, seperti ditirukan peserta pertemuan. (Baca selengkapnya: Prabowo: Kalian Berkhianat? Dapat Apa dari Jokowi?)

Hatta kemudian mencoba menyanggah Prabowo. "Mau sampai kapan begini terus?" ujar Hatta. Dia mengatakan putusan Mahkamah bersifat "final dan mengikat". Bila gugatan mereka ditolak, Jokowi tetap akan dilantik sebagai presiden. Namun, Prabowo tetap tak menerima. (Baca selengkapnya: Hatta ke Prabowo: Mau Sampai Kapan Begini Terus)
 

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai dengan berakhirnya keputusan Mahkamah Konsitusi, Jumat (21/8/2014), maka proses hukum pemilu telah berakhir dengan sukses.
"Saya berpendapat Pilpres 2014 ini sukses. Sukses bagi kita semua, baik partai pengusung calon maupun rakyat sebagai pemilih. Be possitive!" katanya dalam siaran pers, (22/8/2014).
Jimly berharap Prabowo-Hatta segera memberi ucapan selamat kepada presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla.
Dia mengatakan keputusan MK yang menolak seluruh gugatan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atas dugaan pelanggaran terstuktur dan massif yang dilakukan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla tersebut memang disikapi secara beragam, namun yang pasti keputusan itu sudah final dan mengikat.
"Dengan keluarnya putusan MK, kemarin, ini berarti semua proses hukum terkait Pilpres sudah berakhir. Tidak dapat diganggu gugat," tuturnya.
Menurut Jimly, Pilpres 2014 menjadi pengalaman paling berharga bagi Indonesia.
Untuk pertama kalinya, ada dua pasangan calon yang bertarung dan kemungkinan besar tidak akan terulang pada Pemilu 2019.
Pasalnya, Pemilu 2019 digelar secara serentak, sehingga masing-masing partai politik akan mengajukan calonnya sendiri.
"Jadi, munculnya dua pasangan calon ini bisa jadi yang pertama dan terakhir di negeri ini. Dan saya sangat bersyukur, semua diakhiri dengan baik," tuturnya.
Karena proses sudah selesai, Jimly berharap pasangan Prabowo-Hatta segera memberi ucapan selamat kepada presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla.
Baginya, ucapan selamat itu sesuatu yang serius dan  menunjukkan kenegarawanan seseorang.
"Kita sudah punya presiden baru yang bakal dilantik 20 Oktober nanti. Kita harus ucapkan selamat. Dua bulan yang ada ini kita manfaatkan untuk healing process, untuk rekonsiliasi," ujar Jimly.

Editor : Saeno

KOMPAS.com — "Becik ketitik, ala ketara...," tertulis dalam akun Twitter calon presiden Prabowo Subianto pada hari putusan Mahkamah Konstitusi akan dibacakan, Kamis (21/8/2014). Terjemahan bebasnya kira-kira adalah "kebaikan akan terlihat dan keburukan bakal ketahuan".

Namun, pepatah ini tampaknya tak menahan laju kubu pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa untuk mempersoalkan hasil Pemilu Presiden 2014. Gelagatnya, langkah kubu Prabowo-Hatta tak akan segera berkesudahan sekalipun Mahkamah Konstitusi telah menolak seluruh gugatan mereka terkait sengketa hasil Pemilu Presiden 2014.

"Langkah hukum lain yang masih berjalan sekarang akan tetap kami kawal, demikian pula langkah politik," ujar Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya, Kamis malam, dalam konferensi pers setelah pembacaan putusan MK.

Pertanyaan yang muncul, masihkah ada gunanya langkah hukum dan politik yang ditempuh kubu Prabowo-Hatta ini? Masihkah ada proses hukum yang bisa mengubah hasil pemilu setelah putusan MK? Apakah rakyat masih butuh semua hiruk pikuk hukum dan politik tersebut?

Terlebih lagi, bila tujuan Prabowo-Hatta mengikuti perhelatan demokrasi ini bukan semata kekuasaan dan bentuk bakti bagi negeri, apakah pepatah becik ketitik ala ketara harus berupa kemenangan dalam salah satu cara untuk berbakti kepada negeri? (Baca juga: Prabowo: Saya dan Pak Hatta Maju Tidak untuk Tujuan Aneh-aneh)

Upaya hukum dan politik

Setidaknya, saat ini proses hukum dan politik yang tengah berjalan, sudah diajukan, maupun baru disuarakan oleh kubu Prabowo Hatta adalah gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), gugatan lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pembentukan panitia khusus kecurangan Pemilu Presiden 2014 di DPR.

Daily Mail Ilustrasi

"Kalau menurut saya, PTUN tidak bisa memutus untuk menerima gugatan itu karena seluruh tahapan pilpres sudah berjalan dan selesai," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso saat dihubungi, Kamis malam. Terlebih lagi, imbuh dia, gugatan tersebut diajukan ketika tahapan yang dipersoalkan sudah selesai.

Gugatan di PTUN dari kubu Prabowo-Hatta menyoal pencalonan Jokowi sebagai calon presiden. Menurut Topo, hukum pemilu merupakan fast track dalam ilmu hukum, yang memiliki batasan waktu dan tahapan.

Meskipun hukum pemilu juga menyediakan beragam jalur untuk mempersoalkan kandidat, tahapan, administrasi, hingga etika penyelenggara, papar Topo, tidak setiap jalur tersebut otomatis berdampak pada jalur lainnya, apalagi dicampuradukkan.

Sebagai contoh, Topo mengatakan putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari beberapa kabupaten kota dan menjatuhkan sanksi peringatan bagi jajaran KPU, Kamis pagi, tidak otomatis berkorelasi dengan sengketa terkait hasil pemilu.

Misalnya, papar Topo, dalil yang dipakai dalam sengketa pilpres adalah perhitungan tidak tepat karena KPU melakukan ini dan itu yang melanggar etik. Menurut dia, dalil ini harus didukung dengan cara pembuktian yang memperlihatkan pelanggaran tersebut memang memengaruhi hasil atau tidak. "Tidak otomatis sanksi pelanggaran etik berkorelasi dengan sengketa hasil pemilu," ujar Topo.

Jalur PTUN

Setali tiga uang, kata Topo, jalur PTUN pun tak bisa dipakai dalam hukum pemilu ketika tahapan yang dipersoalkan sudah jauh terlewati. "Bila tidak begitu, hukum pemilu rusak, selalu terganggu gugatan yang melewati waktu (tahapan)," ujar dia.

Topo mengatakan, dalam hukum pemilu, setiap persoalan punya tahapan. "Bisa protes atau gugat keputusan KPU (soal tahapan). Tapi, kalau saat tahapan berjalan tak ada protes atau gugatan, tahapan itu dianggap sudah benar," ujar dia menyinggung pengajuan gugatan tentang pencalonan yang baru diajukan saat semua tahapan sudah selesai.

Dalam ranah pemilu, lanjut Topo, sengketa hasil pemilu adalah kewenangan penuh MK sebagaimana kewenangannya menurut Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Ketika MK sudah mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat terkait hasil pemilu, jalur hukum lain dalam rezim hukum pemilu seharusnya tak bisa menerima lagi gugatan terkait pemilu.

Satu-satunya proses hukum yang bisa menghentikan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, menurut Topo adalah pidana biasa. "Bukan lagi di rezim hukum pemilu," ujar dia. Pidana biasa yang sudah berkekuatan hukum tetap, ujar dia, bisa memengaruhi hasil pemilu, tetapi dalam konteks di luar rezim pemilu.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, kubu Prabowo-Hatta memang punya hak untuk mengajukan gugatan lewat PTUN bila merasa dirugikan oleh keputusan KPU. "Masalahnya, penggunaan hak ini sangat terlambat karena pemilu sudah selesai dan perselisihan hasil pilpres sudah diputus MK," kata dia, lewat pembicaraan telepon, Kamis malam.

Arif mengatakan, setiap tahapan pemilu bisa dipersoalkan, tetapi tidak boleh dilakukan ketika tahapan yang dipermasalahkan itu sudah selesai. Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif ini menyinggung pula bahwa ada kedaluwarsa untuk penanganan perkara di PTUN sekalipun.

"Secara normatif, mempersoalkan pencalonan Jokowi akan kedaluwarsa pada 29 Agustus 2014. Namun, secara substantif, tahap pencalonan sudah kedaluwarsa setelah melewati tahapan pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, apalagi sudah putusan sengketa hasil di MK yang bersifat final dan mengikat," papar Arif.

Publik sudah lelah

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Arie Djito, mengatakan, upaya hukum dan politik yang masih akan digeber kubu Prabowo-Hatta tak lagi bermanfaat. "Upaya perlawanan hukum dan politik Prabowo sudah kehilangan makna, bahkan tak punya arti," ujar dia.

Menurut Arie, rakyat sudah akan melupakan pemilu presiden setelah putusan sengketa hasil di MK. "Rakyat jelas sudah makin dewasa bersikap. (Bila proses hukum dan politik dipaksakan), rakyat justru makin tak simpatik kepada Prabowo-Hatta," ujar dia.

Secara umum, imbuh Arie, pemilu presiden sudah usai. "Jika perlawanan dilanjutkan, rakyat akan mencibir," kata dia. "Apalagi ketika  Jokowi-JK (calon presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla) sudah mulai bekerja, maka lambat laun (upaya) Prabowo-Hatta akan kehilangan makna."

Terkait upaya politik, Arif Wibowo mengajak kubu Prabowo-Hatta untuk ibaratnya mengukur baju sendiri. "Masa jabatan (periode 2009-2014) kita sudah mau habis. Hiruk pikuk politik akan jadi bumerang, tidak mendidik, serta tak memberi manfaat lebih banyak bagi bangsa dan negara," ujar dia.

Ya sudahlah...

KOMPAS/MOHAMMAD HILMI FAIQ Ilustrasi bendera merah putih

Dalam pernyataan yang ditandatangani semua pejabat teras partai pengusung Prabowo-Hatta, kecuali Partai Demokrat, disebutkan soal niat koalisi ini memburu keadilan substantif. Dibacakan Tantowi, koalisi berpendapat putusan MK tidak mencerminkan keadilan substantif.

Keadilan substantif, kata Tantowi, adalah sebuah esensi yang selama ini menjadi dasar pertimbangan putusan MK. Dinyatakan pula bahwa keadilan substantif merupakan hakikat penting dalam demokrasi.

"Kejadian ini menunjukkan masih banyak perjuangan kita untuk memperbaiki sistem pemilu mendatang," ujar Tantowi. "Kami akan terus berjuang bersama rakyat dan barisan Koalisi Merah Putih untuk memajukan kepentingan bangsa dan negara."

Tak dipungkiri, ada 62,576.444 suara yang menitipkan kepercayaan kepada pasangan Prabowo-Hatta, selain 70.997.833 suara bagi Jokowi-JK. Namun, apakah Indonesia tak bisa diibaratkan satu kelas yang baru saja seusai menggelar pemilihan ketua kelas, yang siapa pun ketua kelasnya harus berbagi jadwal piket untuk kebaikan kelas milik bersama ini?

Terlebih lagi, pada bagian akhir pernyataan bersama Koalisi Merah Putih pun tertera, "Kecintaan kami pada negeri ini membuat kami terus mengawal dan berkontribusi pada bangsa walau ada di luar pemerintahan. Kami tidak ingin bangsa ini dikendalikan segelintir orang."

Posisi yang akan diambil menurut pernyataan itu pun sudah jelas. "(Lewat) perwakilan rakyat di parlemen (kami) akan terus mengawasi pemerintah sebagai kekuatan penyeimbang, (yang) dengan cara itu check and balances berjalan dengan baik."

Sayup-sayup terngiang lirik lagu lawas Elpamas yang juga pernah dinyanyikan Iwan Fals. "Pak Tua, sudahlah... Engkau sudah terlihat lelah... Kami mampu untuk bekerja...." Suara Bondan Prakoso pun sayup-sayup meningkahinya, "Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah... Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah...."

(ANN) 

detik Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj mengimbau pihak Prabowo-Hatta bersikap legowo atas putusan MK yang menolak seluruh gugatan mereka atas hasil pilpres 2014.

"Ya legowolah, legowolah. Nggak boleh anarkis," imbau Said kepada kubu Prabowo-Hatta. Hal ini disampaikan Said usai peluncuran buku dari Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar di Hotel Sultan, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (19/8).

Said secara pribadi meruapakan pendukung pasangan Prabowo-Hatta dalam kontestasi Pilpres 2014. Namun dia mengaku menerima apapun putusan MK.

"Kita menerima pilihan rakyat walaupun ada catatan kecurangan di sana-sini," kata Said.
 Dahlan Iskan berharap Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa legowo menerima hasil rekapitulasi suara pilpres 2014.

"Kalau selisihnya di atas 2 persen, tidak perlu diragukan. Jadi secara hisab dan rukiyat sudah jelas Jokowi yang menang sehingga menurut saya demi Indonesia dan rakyat semua, sebaiknya diterima," kata Dahlan Iskan usai menyaksikan konser 7 Hari Menuju Kemenangan di Salihara, pada 20 Juli lalu.

"Rakyat sangat merindukan pemimpin, negarawan yang sangat legowo, yang mengatakan selamat pada pemenang. Saya mengakui Pak Jokowi lebih unggul kali ini," sambungnya.

Dahlan berharap pihak yang kalah akan memberikan ucapan selamat kepada pasangan yang menang. "Yang kalah harus segera mengakui," ujarnya. "Demi rakyat Indonesia," sambung dia.
 Setelah proses pilpres 2014 berjalan, Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta diminta tidak bertindak di luar batas.

"Saya mewakili umat Islam, dalam Ramadan ini saya berharap agar seluruh rakyat Indonesia bisa melakukan imsak, yakni mengendalikan diri. Yang tidak melakukan hal-hal di luar batas," kata Din Syamsuddin.

Din mengatakan hal ini dalam acara pernyataan sikap bersama Pimpinan dan Tokoh Organisasi Agama di PP Muhammadiyah terkait Pengumuman Hasil Pilpres 9 Juli 2014, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, 23 Juli lalu.

Ia meminta seluruh elemen masyarakat saling membantu mengembalikan kerukunan antar masyarakat yang diakuinya sempat terpecah saat proses Pilkada kemarin. Ia berharap Prabowo-Hatta yang dinyatakan kalah dari Jokowi-JK memperlihatkan sikap negarawanan dan legowo.

"Kami menyampaikan semua pihak untuk menerima hasil dengan legowo dan kesatria," imbuhnya.

Mantan ketua umum Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi berharap hasil penetapan pemenang Pilpres bisa diterima kedua pasangan yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemenang Pilpres tak boleh jumawa, yang kalah harus berlapang dada.

"Kita boleh membela partai dengan segala kepentingannya , tapi tidak boleh mengorbankan Indonesia. Partai untuk Indonesia bukan Indonesia untuk partai," kata Hasyim dalam keterangan tertulisnya, pada 22 Juli lalu.

Hasyim menceritakan perjalanan politiknya ketika mengikuti Pilpres 2014. Saat itu Hasyim yang menjadi cawapres Megawati Soekarnoputri kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

"Ketika saya kalah Pilpres 2004, saya hadir pada pelantikan SBY-JK sebagai presiden dan wapres secara gentle. Karena saya berpendapat bahwa demokrasi untuk Indonesia bukan mengorbankan Indonesia untuk demokrasi," tutur Hasyim.
(sip/nvc)TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Politisi Gerindra Nurcahaya Tandang belakangan bikin heboh. Orasinya saat menyebut Prabowo adalah titisan Allah SWT dalam acara halal bi halal di Rumah Polonia diunggah ke YouTube, dan mendapat reaksi beragam.
Pakar Studi Islam Universitas Indonesia Cholil Nafis menilai pernyataan Nurcahaya yang gagal duduk di Senayan tersebut salah kaprah. Karena dalam ajaran Islam sama sekali tidak dibenarkan adanya pengkultusan kepada seseorang.
"Itu namanya tidak mengerti agama. Visi politiknya salah. Dalam Islam tidak boleh mengkultuskan seseorang. Dan tidak ada titisan Allah. Yang ada waliyullah (wali Allah, red)," ujar Cholil kepada Tribunnews.com di Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Video berjudul "Pidato Nurcahaya Tandang pada Halal Bihalal Prabowo Hatta di Rumah Polonia," Nurcahaya membuka orasinya dengan ucapan Assalamu'alaikum, Syalom dan Om Swastiastu. Kemudian ia mengungkapkan tuntutan MK agar memenangkan Prabowo-Hatta.
Di tengah pidatonya, perempuan ini bercerita alasan harus mendukung Prabowo. Dia menyebut mendukung Prabowo sebagai jihad. "... Bukan cuma jihad nasionalisme, kita tidak hanya mendukung bapak Prabowo tetapi hanya visi besar Pak Prabowo sebagai titisan Allah SWT..." ujarnya berapi-api.
Dia juga menyebut bukan hanya mengusung Prabowo, tetapi juga kejujuran, kebenaran, Pancasila dan UUD 1945. Di sela-sela orasi, pendukung lain bersorak "betul" "betul". Video memutar pidato Nurcahaya hingga berakhir selama 6 menit 41 detik.  
Cholil menambahkan, pernyataan Nurcahaya tersebut terlontar karena faktor terjebak pada militansi komunal yang berlebihan dan tidak mengerti esensi dan misi berpolitik. "Ini bukan karena slip of the tongue. Dia berlebihan menyanjung kelompok atau tokohnya," terang Cholil.
Sampai berita ini diturunkan, Tribunnews.com masih menunggu klarifikasi Nurcahaya atas maksud ucapannya yang disampaikan dalam orasi halal bi halal bersama Prabowo-Hatta di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, beberapa waktu lalu.
Merdeka.com - Meski saat ini dirinya mendukung Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi Dewi Perssik menilai masa Presiden Soeharto berkuasa lebih baik dari siapapun yang berkuasa sesudahnya. Karena di masa itu harga barang-barang pokok masih murah.
"Lebih enak Zaman Pak Harto. Dulu beli permen murah. Kalau sekarang, Dewi Perssik manggung harus kepala jadi kaki," ujar Depe saat ditemui di studio AD, kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (8/8).
Meski demikian, dukungannya kepada Prabowo tidak berubah. Ia tetap memberikan support penuh atas tuntutan pasangan Prabowo - Hatta terkait kontroversi hasil Pilpres 2014 kemarin. Depe juga yakin bahwa Mahkamah Konstitusi bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya.
"Buat saya, MK akan bisa memberikan kebijaksanaan dan tidak ada unsur tekanan dari mana pun. Karena kalau buat saya, ikut pertandingan harus ada perjuangan," lanjutnya.
Untuk membuktikan dukungannya, Depe selalu berkampanye lewat sosial media. Dan tak jarang ia juga terjun langsung ke masyarakat untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya.
Tempat yang ia datangi pun kebanyakan kelas menengah atau ke bawah. Karena di sanalah banyak suara yang tidak terekspose oleh sosial media.
Kini, kisruh pilpres 2014 masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Siapa yang akan ditetapkan sebagai Presiden RI? Kita tunggu saja hasilnya nanti.
(kpl/tov/phi)
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva memberi kesempatan bagi calon presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan sambutan terkait permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden yang diajukan. Lantaran sambutan Prabowo cukup panjang, Hamdan sempat menyela sambutan itu agar dipersingkat.

"Pak Prabowo, bisa dipersingkat!" ujar Hamdan dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2014).

Dalam sambutannya, Prabowo merasa tersakiti dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli lalu. Ia menjelaskan, hal itu dilakukan Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara.

Prabowo mengklaim punya bukti kuat soal kecurangan itu. Selain itu, kubunya siap membuktikannya di persidangan. "Kalau ada waktu kita bisa hadirkan puluhan ribu saksi. Saya sampaikan ke mereka untuk sampaikan testimoni tertulis dan video," ujarnya.

Prabowo  melanjutkan 'orasinya' itu dengan menegaskan mengutuk keras tindakan kecurangan pilpres. Karena pidato Prabowo tak kunjung kelar, akhirnya Ketua MK menyela pembacaan sambutan itu. Setelah itu Prabowo mempersingkat sambutannya.

Setelah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menutup sambutannya, sidang pun dilanjutkan kembali dengan mendengarkan nasihat dari Hakim MK. Sampai berita ini ditulis sidang masih berlangsung.

(Lal)

detik Jakarta - Prabowo Subianto menuding Pilpres 2014 lebih buruk dari pelaksanaan pemilu di Korea Utara. Mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud Md, punya pandangan berbeda dengan Prabowo.

Mahfud menyampaikan pandangannya soal pernyataan Prabowo itu melalui akun twitternya @mohmahfudmd yang dikutip detikcom, Kamis (7/8/2014). Sejumlah pengguna twitter bertanya kepadanya. Salah satu penanya adalah @arsyad_amran, yang bertanya soal ada tidaknya kemiripan pemilu di Korut dan Indonesia.

Menurut Mahfud, tak ada kemiripan antara Pemilu di Indonesia dengan yang diselenggarakan di Korut.

"Tak ada, di Korut pemilu jahat, di Indonesia dasarnya demokrasi," kata Mahfud menjawab pertanyaan.

Mahfud menilai Pemilu di Korea Utara antidemokrasi. Pemilu digelar hanya untuk menangkap rakyat yang anti pemerintah.

"Pemilu di Korut calon Presidennya tunggal, rakyat harus memilih. Yang tak milih dianggap anti Presiden. Jadi pemilu di Korut justru antidemokrasi," tuturnya.

Dalam sidang perdana gugatan Pilpres di MK, Prabowo Subianto protes terhadap hasil perolehan nol suara di ratusan TPS. Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menilai pelaksanaan Pilpres di Indonesia lebih buruk dari Korea Utara.

"Bahkan di Korea Utara pun tidak terjadi, mereka bikin 97,8 persen. Di kita, ada yang 100 persen, ini luar biasa. Ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis dan komunis," kata Prabowo di ruang sidang MK, di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2014).

detik Jakarta - Nurcahaya Tandang meminta maaf atas ucapannya yang menyebut Prabowo Subianto titisan Allah. Politisi Gerindra itu mengaku keseleo lidah karena seharusnya dia menyebut kata 'titipan' bukan 'titisan'.

"Saya minta maaf kepada publik yang salah paham dengan kata-kata saya. Yang benar itu titipan, bukan titisan," ujar Nurcahaya dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (7/8/2014).

Nurcahaya berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang mengoreksi ucapannya yang tersiar luas di Youtube. Perempuan yang mengaku sebagai dosen intelijen strategis di BIN ini menganggap koreksi itu sebagai bentuk kepedulian.

Perempuan asal Makassar yang tinggal di Jakarta ini menilai wajar ucapannya dihujat banyak orang. Dia menduga pihak-pihak tersebut sebagai orang yang tidak senang dengan Prabowo.

"Yang tidak senang pada Pak Prabowo menyerang saya. Saya kan pendukung dan jurkam Pak Prabowo," kata perempuan yang bersuamikan purnawirawan mayor jenderal ini.

Nurcahaya mengaku kaget dengan orasinya yang mendadak tenar di media sosial. Saudaranya di luar negeri bahkan memberi tahu dirinya.

"Saya nggak tahu. Tahu-tahu sudah ramai seperti itu. Anak saya bilang, itu ramai di seluruh Indonesia. Saudara saya di luar negeri lihat semua. Tapi nggak apa-apa, itu wajar," ucap calon doktor dari UGM ini.

Nurcahaya mendadak tenar karena ucapannya yang menyebut Prabowo sebagai titisan Allah di video yang diunggah di Youtube. Saat itu dia tengah berorasi di Rumah Polonia - markas pemenangan Prabowo-Hatta -- saat halalbihalal. Nurcahaya menggebu-gebu berorasi, termasuk dengan menyebut, "Ini jihad fisabilillah, bukan cuma jihad nasionalisme. Kami mendukung visi besar Prabowo sebagai titisan Allah SWT."

Nurcahya pada Pileg 2014 tercatat sebagai caleg Daerah Pemilihan Banten III. Dia lahir di Pare-pare, Sulawesi Selatan, 6 April 1964. Dia menempuh pendidikan sarjana di dua universitas berbeda, yakni Ilmu HI Fisip Unhas dan Ilmu Hukum FH UMI Makassar. Pendidikan master dan doktoralnya ditempuh di Ilmu Politik di UGM.

 Jakarta (ANTARA News) - A senior minister has urged Prabowo Subianto to accept the decision of the General Elections Commission (KPU) to name the Joko Widodo-Jusuf Kalla pair as the winner of the presidential election held on July 9.

"It will be good if he will accept it while hoping for the better in the future," Coordinating Minister for Peoples Welfare Agung Laksono stated at the Presidential Palace compound here on Wednesday.

He made the statement in response to Prabowo Subiantos remarks on Tuesday afternoon that he had rejected the implementation of the presidential election and withdrawn from the election process.

Prabowos statement came just as the KPU was finishing the recapitulation of vote tallies nationally.

Despite the statement, the KPU continued with the recapitulation process that led to its decision to name the Joko Widodo-Jusuf Kalla pair as the winner of the election.

Agung Laksono, who is also the vice general chairman of the Golkar Party, suggested that the Prabowo camp should fight its case in the Constitutional Court for its settlement in line with the rules.

Golkar Party is one of the political parties that has supported Prabowo Subiantos bid for presidency.

When announcing his statement on Tuesday afternoon, Prabowo was also flanked by Golkar Partys General Chairman Aburizal "Ical" Bakrie and Secretary General Idrus Marham.

Agung Laksono congratulated the Joko Widodo-Jusuf Kalla pair for their victory and hoped that they will lead a better government.

He stated that the result of the presidential election was a victory of the people with regard to the development of democracy in the country, and in view of that, he hoped that all sides will accept the result.

Agung confessed that he had not yet personally congratulated the winning pair. Jusuf Kalla, who is a former vice president, is also a Golkar Party figure.

Reporting by Muhammad Arief Iskandar

RMOL. Ketua Umum Pimpinan Besar Nadhlatul Said Aqil Siradj menyayangkan sikap calon presiden Prabowo Subianto yang menarik diri dari proses rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menolak hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

"Saya tidak tahu kenapa Pak Prabowo menarik diri. Itu memang haknya, tapi saya sayangkan. Sikap itu kita sayangkan karena nanti akan dicatat dalam sejarah," kata Kiai Said saat konfrensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (23/7)

Kiai Said pun menegaskan bahwa proses Pilpres sudah usai. Artinya dirinya juga sudah tak mau lagi larut dalam hal dukung mendukung. Sebagaimana diketahui, Kiai Said menyatakan secara eksplisit mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden.

"Kalau sudah selesai semua normal lagi. Beda pilihan memang biasa, tapi sekarang kembali fokus kawal kemajuan bangsa dan negara. Di Muktamar NU juga biasa itu ada dua sampai tiga calon. Ada beda sikap dan pilihan, selesai itu normal lagi," demikian Kiai Said.[wid]


TEMPO.CO, Jakarta - Pengajar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, calon presiden Prabowo Subianto mengalami delusional. Cara berpikir Prabowo, kata dia, dalam kondisi tidak berdasar atau tidak rasional. “Dia mengalami delusi,” kata Hamdi kepada Tempo, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Ketua MPR: Pidato Prabowo Memalukan Demokrasi)

Hamdi mengatakan, kondisi itu terjadi karena sikap Prabowo yang selama ini selalu merasa dicurangi secara masif dan tersistematis. Prabowo memiliki kecurigaan berlebih terhadap jalannya proses pemilihan presiden. Padahal, kecurangan yang dilihat oleh masyarakat tidak seperti itu. “Dia paranoid,” ujar Hamdi.

Hamdi menilai, kecurangan yang terjadi di lapangan bisa saja dilakukan kedua kubu. Prabowo tidak bisa melihat kondisi tersebut. Dengan pribadi yang demikian plus ditambah masukan dari orang-orang di sekitarnya, akan membuat keputusan Prabowo tidak tepat. “Seolah-olah bangsa ini berkonspirasi mencurangi dirinya,” kata Hamdi. (Lihat juga: Ditolak Prabowo, Pilpres Tetap Dianggap Sah)

Prabowo mengatakan dirinya beserta partai dan tim pendukung menarik diri dari proses rekapitulasi perhitungan suara pemilihan presiden yang telah diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Prabowo menilai selama prroses pemilihan, sejak dari pencoblosan hingga pemungutan suara, terdapat indikasi kecurangan yang telah dilakukan.

Ia mempertanyakan sikap KPU yang tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. “Bagaimana bisa yang memiliki hak pilih ada 300 orang, tapi yang memilih ada 800 orang,” kata dia. Pihaknya siap menerima segala kemungkinan terjadi dalam pilpres ini, asalkan tidak ada kecurangan di dalamnya. (Simk pula: Jokowi-Kalla Sah Jadi Presiden/Wakil Presiden)  

SAID HELABY
TEMPO.CO, Jakarta - Pada penetapan hasil rekapitulasi pemilu presiden oleh Komisi Pemilihan Umum hari ini, Selasa, 22 Juli 2014, calon presiden dari poros koalisi PDI Perjuangan, Joko Widodo, berada di Waduk Pluit, Jakarta Utara. Jokowi tiba di Waduk Pluit pada pukul 14.55 WIB.

Jokowi kemudian langsung menuju tepi waduk dan terlihat merenung. Jokowi berbincang singkat dengan Anies Baswedan dan kemudian menerima sebuah telepon. Ia lalu jongkok, menghadap danau dan melamun. Setelah beberapa menit, Jokowi bangkit. Jokowi langsung ditahan oleh puluhan wartawan cetak maupun elektronik yang sudah menunggunya. (Baca juga: JK: Kami Sayangkan Sikap Prabowo)

Menanggapi Prabowo Subianto yang menolak hasil rekapitulasi pemilu, Jokowi mengatakan bahwa capres nomor urut satu itu merupakan seorang negarawan. "Saya yakin Prabowo adalah negarawan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya," katanya di Waduk Pluit, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca juga: JK: Kami Sayangkan Sikap Prabowo)

Mengenai seluruh proses yang terjadi di KPU, Jokowi menegaskan akan tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat. Setelah memberikan tanggapan, Jokowi, ditemani Anies Baswedan langsung duduk di sebuah kursi di taman Waduk Pluit. Keduanya tampak berbincang di hadapan puluhan pewarta. (Baca juga: Isi Pidato Prabowo Tolak Pelaksanaan Pilpres)

Tidak ada satu politikus partai pun yang hadir di Waduk Pluit, hanya tampak Anies Baswedan dan Anggit Nugroho.

ANANDA TERESIA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --Calon Wakil Presiden (Cawapres) pasangan nomor urut 2, Jusuf Kalla (JK), menyayangkan sikap calon presiden (capres), Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang memilih untuk mengundurkan diri dari proses Pemilihan Presiden (pilpres) 2014.
Kepada wartawan di kediamannya, di Jalan Brawijaya nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2014), JK mengatakan pengunduran diri Prabowo - Hatta tidak akan mempengaruhi proses pemilihan presiden yang sudah berlangsung. Pasalnya pencoblosan sudah selesai dilakukan pada 9 Juli lalu,
"Kita tentunya menghargai sikap beliau. Hal ini adalah hak beliau," katanya.
Menurut JK, sikap yang diambil Prabowo - Hatta itu, tidak akan mempengaruhi legitimasi pasangan Joko Widodo (Jokowi) - JK, jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan pasangan nomor urut 2 itu sebagai pemenang.
"Ini tidak mempengaruhi apa-apa, dari kami, tetap saja kita akan lurus." Ujarnya.
Namun demikian JK mengaku juga mengapresiasi, pernyataan Prabowo yang menegaskan pihaknya tidak akan menggunakan kekerasan, dan menghimbau pendukungnya untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
"Beliau bilang tidak akan menggunakan kekerasan, dan memerintahkan orang-orangnya untuk tidak menggunaan kekerasan, kita sangat hargai," tegasnya.
Solopos.com, JAKARTA — Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga putra mantan Ketua Umum PAN Amien Rais, Hanafi Rais, mengucapkan selamat kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang unggul dalam penghitungan data C1 dan real count beberapa pihak. Calon anggota legislatif terpilih ini pun menyampaikan lima pesan terkait Pilpres 2014 ini.
Pertama, sebagai generasi muda Indonesia, dia mengingatkan bahwa tujuan utama berdemokrasi adalah menghargai pilihan rakyat. Pilpres 2014 sebagai bentuk pesta demokrasi harus tetap menjadi pestanya rakyat Indonesia.

“Oleh karena itu, proses Pilpres 2014 tidak boleh membawa rakyat Indonesia menjadi saling membenci dan terpecah belah, yang justru akan menyengsarakan rakyat Indonesia,” kata Hanafi melalui keterangan tertulisnya kepada Detik, Minggu (20/7/2014).
Kedua, Hanafi Rais mengingatkan bahwa setelah Pilpres 2014 ini, masih banyak tugas berat yang harus dikerjakan untuk menyelamatkan Indonesia dari berbagai persoalan dan ancaman bangsa.
Ketiga, sebagai generasi muda Islam Indonesia, Hanafi Rais mengajak semua pihak pada Ramadan ini agar meninggalkan segala nafsu kebencian, dan amarah. Dua nafsu itu menurut dia bisa menimbulkan dampak negatif dalam proses berdemokrasi. “Ukhuwah Islamiyah demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus kembali ditegakkan di dalam bulan suci ini,” kata Hanafi.

Keempat, sebagai generasi muda Partai Amanat Nasional (PAN), dia mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta). Pasangan nomor urut satu itu dinilai telah menjaga secara aktif proses demokratisasi Indonesia melalui Pilpres 2014.
“Kami berterima kasih pula kepada Komisi Pemilihan Umum [KPU] yang telah bekerja keras untuk menjaga dan mengawal proses pemilihan umum yang jujur, bersih dan transparan,” papar Hanafi.
Terakhir, sebagai generasi muda PAN, dia mengajak kepada semua calon pemimpin bangsa, baik yang di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif, untuk selalu menjaga kebersamaan.
“Kita harus tetap menjaga semangat reformasi untuk menyelamatkan Indonesia dari kemiskinan, dari kebodohan, dari ketertinggalan, dari dominasi asing, dari segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, serta dari potensi konflik dan intoleransi,” kata pria kelahiran Chicago, 9 Oktober 1979 itu.
 BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menilai pelaksanaan Pilpres 2014 di

Jawa Barat sejauh ini berjalan kondusif. Belum ada kendala berarti yang menghambat jalannya pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Kami sudah koordinasi, Jawa Barat kondusif. Kita bersyukur Jawa Barat sebagai provinsi terbesar Alhamdulillah kondusivitasnya berjalan baik, masyarakatnya disiplin, bisa diatur, dan tidak emosional,” ujar Aher di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/7/2014).

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pelaksanaan pesta demokrasi di Jawa Barat berlangsung kondusif, baik pilwalkot, pilbup, pilgub, hingga pileg.

“Sudah banyak bukti, pesta demokrasi yang lalu kan tidak ada persoalan berarti," ungkapnya.

Ia pun mengimbau agar semua pihak terus menjaga kondusivitas yang sudah berjalan baik ini. Hal yang terpenting, lanjut dia, jangan sampai ada kekerasangan yang bisa merugikan sejumlah pihak.

“Ini pesta demokrasi lima tahunan, jangan sampai memporakporandakan persatuan dan kesatuan,” tegasnya.

Hal yang terpenting, kata Aher, siapa pun yang menang harus didukung. “Silakan masyarakat berpendapat. Hasilnya sebagai bangsa, kita terima siapa pun (yang terpilih),” tandasnya.
(ton)
TRIBUNMANADO.CO.ID, YOGYAKARTA - Kicauan Butet Kartaredjasa melalui akun miliknya @masbutet laris diretwwet oleh followernya setelah mengeluarkan ocehan soal Prabowo kemarin petang. Hingga Minggu (20/7/2014) pukul 14.10 Wita tweet Butet diretweet 359 kali.

Kicauan Butet soal gagalnya Amien Rais dan Hatta Rajasa yang gagal bertemu Prabowo. "Hatta dan Amien Rais gagal bertemu Prabowo semalam. Amien berniat meyakinkan Prabowo utk menerima kekalahan," tulis Butet. Belum diketahui apakah tweet tersebut benar namun ada 15 akun Twitter yang memfavoritkan tweet ini.

Goenawan Mohamad seorang jurnalis senior melalui akunnya @gm_gm juga meretweet tweet Butet tersebut. Penulis sekaligus pengurus Komunitas Salihara ini juga mengeluarkan tweet terkait Pilpres. "Di billboard di depan kantor PAN di Mampang, Jakarta, tidak tampak lagi gambar Prabowo. Hanya Hatta," kicau Goenawan. (*)

Liputan6.com, Jakarta - Tiga hari menjelang pengumuman hasil penghitungan resmi pemilu presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), beredar pesan singkat di kalangan anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN). Isinya, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN Amien Rais disebut mengakui keunggulan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dari Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Teman2 yg ku sayangi. Dari Bukber di Rmh Menhut, Pak Amien Rais meneruskan laporan dari Timses PH, bahwa kita kalah diatas 4 %. Semoga. Allah memberikan kekuatan dan keichlasan kdp kita. Aamin YRA.Wass." Demikian bunyi pesan singkat yang beredar melalui SMS, Whatsapp, dan BBM.

Saat dikonfirmasi, staf khusus Ketua Umum PAN, Yasin Kara, membenarkan substansi pesan tersebut. Dia mengaku hadir dalam acara buka puasa bersama di rumah Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Sabtu 19 Juli 2014 malam, di Jakarta.

"Pak Amien tidak menyebut angka (selisih perolehan suara), tapi dia mengatakan Tuhan belum memilih apa yang kita pilih," kata Yasin, saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (20/7/2014).

Menurut Yasin, acara buka puasa bersama itu dihadiri sekitar 500 kader PAN, dari jajaran elite hingga kader biasa. Namun minus cawapres Hatta Rajasa.

"Sebenarnya itu penerimaan seorang Muslim yang baik. Itu sikap legowo yang ditunjukkan Pak Amien. Sebagai manusia memang tetap ada kecewa," ujar Yasin.

Menurut Yasin, sikap Amien tersebut didasarkan pada sebagian besar hasil real count yang ada. "Memang bahwa sampai sekian persen suara yang masuk, Jokowi ungguli Prabowo. Kalaupun ada pemilihan ulang, seperti yang terjadi di DKI, angkanya tidak signifikan," ucap mantan calon legislatif PAN itu.

Dalam buka puasa kader PAN itu, Amien juga dikabarkan meminta seluruh kader PAN cooling down. "Saya sependapat dengan Pak Amien, lebih bagus cooling down demi kepentingan bangsa. Sikap untuk menerima kekalahan ini, sudah diteruskan ke pimpinan PAN di daerah," kata Yasin.
Ketika dikonfirmasi hal ini, putra Amien, Hanafi Rais, mengatakan belum ada pernyataan menerima kekalahan dari ayahnya. Tapi dia mengakui, ada permintaan agar kader PAN bersikap cooling down.

"Kalau cooling down itu pernyataan normatif," ujar dia ketika dihubungi Liputan6.com, Minggu (20/7/2014).
Hanafi sendiri mengaku tidak sepenuhnya mengikuti acara buka puasa kader PAN tersebut. "Saya tidak begitu tahu yang terjadi di pusat, tapi tentu yang berhak memberi pendapat soal itu adalah kandidatnya sendiri," kata Hanafi. (Yus)

(Sunariyah)

- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2080575/h-3-pengumuman-kpu-amien-rais-akui-kekalahan-prabowo-hatta#sthash.XDulCk8q.dpuf
Tribunnews.com, Jakarta -  Pengamat Politik Kunto Adi Wibowo mengatakan jika pengumuman hasil Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar ditunda seperti permintaan salah satu pasangan capres, maka hal itu akan mengekskalasi teror di tengah masyarakat yang dapat memicu konflik horisontal.
Menurut dia walau dimungkinkan Undang-undang, penundaan sebaiknya dipikirkan lebih matang melihat akibatnya di tengah masyarakat.
"Penundaan ini akan lebih mengeskalasi teror dan ancaman, serta  akan memicu konflik horisontal," ujarnya, Minggu (20/7/2014).
Kunto mengatakan rakyat sudah kebanjiran informasi politik dari pilpres, yang bila hasilnya ditunda maka partisipasi politik rakyat yang telah tumbuh akan sontak layu.
Penundaan hasil pilpres, katanya, akan menyebabkan rakyat makin muak dengan perilaku elit politik yang lebih mengawal kemenangannya sendiri dari pada mengawal proses demokratisasi yang berlangsung via pilpres.
"Apalagi jika skenario tuntutan ke MK dari pihak yang kalah benar-benar dilakukan dan memakan proses panjang. Maka bisa dibayangkan tingkat ketidakpedulian yang dilhasilkan dari proses politik yang dianggap masyarakat sangat berorientasi kepentingan elit ini," ujarnya.
Menurut Kunto, permintaan timses Prabowo-Hatta untuk menunda Pengumuman Rekapitulasi Nasional pada tanggal 22 Juli 2014 akan dimaknai beragam oleh rakyat Indonesia.
Namun tetap saja rakyat akan mempertanyakan apakah benar, mereka beserta pendukung dan relawannya benar-benar menemukan kecurangan yang masif dan sistematis sehingga perlu untuk mengulang rekapitulasi suara di beberapa daerah bahkan pemungutan suara ulang (PSU).
Kata kecurangan yang dalam beberapa hari ini sering disuarakan oleh kubu salah satu capres, dinilai Kunto, menandakan mereka akan membawa hasil Pilpres ke MK dan akan makin berlarut-larut.
"Selain itu istilah kecurangan justru semakin jarang disuarakan oleh timses dan relawan pasangan lawan politiknya sejak tiga hari terakhir ini" katanya.(bum)

 

 

detik Jakarta - Kubu Prabowo-Hatta meminta rekapitulasi nasional 22 Juli diundur karena menduga ada banyak indikasi kecurangan. Semua pihak pun diminta untuk memberikan kepercayaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena permintaan itu disebut tidak realistis.

"Kalau ada usulan atau ide tentang diundurnya rekapitulasi menurut saya tidak realistis kecuali ada masalah besar. KPU kan bilang baik-baik saja," ujar pengamat politik Ari Sujito kepada detikcom, Sabtu (19/7/2014).

Dosen ilmu Sosiologi di UGM ini pun menilai agar semua pihak mengikuti prosedur yang sesudah ditentukan. Bagi KPU sendiri berarti memenuhi jadwal secara optimal.

"Persis yang Pemilu sebelumnya, waktu pileg. Verifikasi, penghitungan kan sebulan sempat diragukan tapi ternyata bisa. Ternyata KPU bisa kan, apalagi sekarang Pilpres," tambah Ari.

Menurut Ari poinnya saat ini adalah masing-masing pihak mendukung KPU. Selain itu semua pihak diminta jangan mengada-ada dan justru memberi support kepada KPU jika ada kesulitan.

"Bangun trust Kepada KPU, jangan mengada-ada. Jangan belum apa-apa malah disuruh mundur, itu justru akan memperlambat. Beri kesempatan KPU untuk bekerja seoptimal mungkin. Kalau ada hambatan ya disupport," tutur Direktur IRE (Institute for Research and Empowering) itu.

Ari menyebut akan ada implikasi yang cukup signifikan jika rekapitulasi nasional diundur. Semua tahapan justru akan mundur.

"Justru mundur semua nanti. Belum nanti kalau ada sengketa Pilpres. Selama KPU masih bilang Ok saja ya artinya Ok, jangan suruh mundur atau malah bikin warning. Beri trust kepada KPU," kata Ari.

Selain itu menurut ketua Ormas Pergerakan Indonesia ini, implikasinya nanti akan ada image buruk dari masyarakat kepada KPU. Masyarakat akan menilai KPU tidak bekerja dengan baik. Untuk itu Ari meminta agar semua pihak menghormati keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Siapapun yang menang di mata hukum dan politik hormati saja seluruh keputusannya. Kalau ada sengketa bisa melalui MK, kalau tidak ada sengketa mari rekonsiliasi, yang kemarin bermusuhan ya benahi. Energinya untuk memperbaiki bangsa bersama-sama," tutup Ari.
 

 

Ernest Prakasa

Merdeka.com - Komedian ini juga membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Prabowo Subianto . Berikut ini isi suratnya yang ditulis di laman tumblr.com.

Yth. Bapak Prabowo Subianto .

Setelah pemungutan suara dilakukan, beberapa lembaga survey kredibel merilis quick count yang menyatakan bahwa anda kalah.

Saya lantas cemas, apakah Bapak bisa menerima kekalahan ini? Apakah Bapak siap untuk mengakui bahwa setelah segala upaya yang Bapak lakukan, Pak Jokowi tetap unggul?

Saya takut Bapak melakukan segala daya upaya untuk membalikkan hasil ini. Meski itu harus berujung pertumpahan darah.

Saya waswas pesta demokrasi ini berubah menjadi perang antar saudara sebangsa.

Jadi, harap saya hanya satu, Yth. Pak Prabowo.

Saya berharap, semoga saya salah.

Hormat Saya,

Ernest Prakasa

Merdeka.com - Penulis cerpen ini juga ikut menulis surat terbuka untuk Prabowo di tumblr. Berikut isinya:

Pak Prabowo Yang Terhormat,

Saya yakin anda tahu, kehormatan seseorang tidak dipandang dari sekadar kemenangan, tapi kejujuran.

Saya juga yakin anda punya kejujuran itu.

Sebab meskipun kejujuran bisa diabaikan, Ia tak bisu.

Hormat saya,

Djenar Maesa Ayu

Arswendo Atmowiloto

Merdeka.com - Penulis dan sastrawan ini juga menulis surat terbuka untuk Prabowo Subianto . Berikut ini isi surat Arswendo yang ditulis di dalam tumblr.

Disertai salam buat Bapak Prabowo-Hatta yang baik,

Saya, Arswendo, dan sebenarnya kurang percaya bahwa surat seperti ini bisa mengubah sikap. Apa lagi dalam soal di mana kepresidenan dipertaruhkan. Jadi saya lebih percaya kalau ada perubahan, itu semata karena Bapak Prabowo-Hatta menghendaki secara pribadi, bukan semata karena surat yang bahkan kesempatan dibaca dan direnung sangat kecil. Tak apa kalau tak terbaca, biarlah surat ini menjadi doa. Dan karena itu saya berpengharapan.

Perubahan yang saya maksudkan adalah lebih memihak kepada rakyat dengan tidak membuat bingung, cemas, memihak dengan menghormati apa yang rakyat inginkan, meneruskan apa yang mereka pilih. Bahkan kalau Bapak memiliki kemampuan, kekuatan, kuasa untuk mengecoh tidak perlu dilakukan. Bukan karena apa, melainkan sekarang ini kesempatan emas membahagiakan dan mendaulatkan rakyat.

Salam dan terima kasih,

Arswendo Atmowiloto

Riri Riza

Merdeka.com - Sutradara terkemuka Indonesia, Riri Riza juga menulis surat yang sama. Dia menulis panjang lebar di laman tumblr. Berikut ini isinya:

Untuk Bapak Prabowo,

Saya belum pernah bicara dengan Bapak, mungkin karena itu bagi saya tidak terlalu mudah menulis surat ini. Karenanya saya ingin mulai dengan cerita saja: Saya sudah menyaksikan sendiri sebagian kecil keindahan Indonesia, dan bertemu dengan mereka yang adalah bagian penting darinya. Anak-anak Indonesia. Mereka berlarian di pesisir Aceh, berjalan pulang sekolah di kaki gunung di Flores, Bermain bola perbatasan Timor, berlarian di pinggiran kebun kelapa sawit di Lebak atau Jambi.

Mereka adalah orang-orang yang jarang terdengar, Mereka tidak datang dari keluarga terpandang atau kaya raya. Kebanyakan dari mereka orang biasa, orang sederhana.

Di tahun pemilihan presiden ini muncul dua calon yang harus diakui adalah putra terbaik yang lolos dalam sistem seleksi politik kita. Calon pertama adalah Pak Prabowo sendiri, anak ekonom terpandang,? mantan petinggi militer, pengusaha, pendiri partai politik. Calon kedua adalah contoh kebanyakan orang Indonesia yang banyak saya temui dalam perjalanan saya itu, Bapak Joko Widodo. Jokowi orang biasa, tidak terlalu punya citra umum pemimpin di Indonesia, ia kurus dan berpenampilan sederhana serta datang dari keluarga biasa di Solo. Namun, ia melesat sebagai pengusaha, walikota dan gubernur yang dicintai rakyatnya.

Pak Prabowo, walau saya adalah pendukung Jokowi, saya cukup tersentuh oleh sikap bapak? dalam beberapa bagian debat capres di televisi nasional. Bapak menunjukkan sikap terbuka, hangat memeluk Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla, bahkan mengungkapkan akan? bersedia menerima apapun hasil dari pemilihan presiden. Prabowo dan Jokowi adalah putra terbaik, wajar saja bersikap tetap saling hormat dalam sebuah kontes pimpinan nasional.? Kita telah melewati masa kampanye dan pemilihan yang berjalan baik dan relatif damai.

Nah, pada pengumuman resmi 22 Juli 2014 nanti, hanya dua kemungkinan yang bisa terjadi bagi kedua calon: kalah atau menang. Tentu bapak menyadari ini saat memutuskan untuk maju sebagai calon presiden.

Saya tutup surat ini dengan mengirimkan kepada bapak sebuah lagu yang tentu Bapak kenal: Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Lagu yang mengingatkan keindahan Indonesia, yang akan lebih banyak Bapak nikmati sambil berbakti pada bangsa dengan berbagai kelebihan yang yang bapak miliki, jika rakyat ternyata memilih Bapak Joko Widodo sebagai presiden RI.

Demi masa depan, demi anak-anak Indonesia.

Demikian Pak Prabowo.

Salam,

Riri Riza

JAKARTA, KOMPAS.com — Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta belajar sportivitas dari ajang Piala Dunia 2014. Meski ajang yang dimenangi oleh Jerman itu berlangsung keras dan sengit, tetapi semua tim tetap bisa bermain secara sportif.
"Boleh main keras, tapi tunduk pada keputusan wasit. Begitu pula dalam pilpres ini, kontestan pilpres boleh bersaing keras, tapi nanti harus bisa menerima apa pun yang diputuskan oleh wasit, yaitu Komisi Pemilihan Umum," kata peneliti senior Indonesian Public Institute Karyono Wibowo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (18/7/2014).
Dia mengharapkan kedua capres pada penetapan presiden terpilih 22 Juli mendatang bisa mengedepankan sikap negarawan, khususnya bagi pasangan yang kalah. Menurut dia, saat ini ada calon presiden yang sudah mengatakan untuk siap kalah dan menerima keputusan rakyat.
Dia berharap pernyataan itu tidak sekadar ucapan di mulut saja. "Jangan lip service saja, tapi perilakunya tidak seperti itu. Pilpres 2014 sedang menunggu detik-detik akhir, kenegarawanan para capres salah satunya bisa diukur dari kesiapan menerima kekalahan," ujarnya.
Selain belajar dari sepak bola, menurut Karyono, kedua pasang capres juga bisa belajar dari bagaimana tradisi politik yang diterapkan founding fathers seperti Soekarno, Hatta, atau Sutan Syahrir saat pasca-kemerdekaan dulu. Meski ada perbedaan ideologi, menurut dia, mereka tetap saling menghormati satu sama lain.
WARTA KOTA, PALMERAH— Peneliti sekaligus pengamat masalah sosial dan politik asal Indonesia yang bermukim di Amerika Serikat, Made Tony Supriatma, mengaku melihat ada gejala yang tidak beres pada kubu calon presiden (capres) nomor urut 1 Prabowo Subianto.
Alumnus Fisip UGM dan Cornell University yang tinggal di Clifton, New Jersey AS ini menjelaskan, gejala itu terlihat setelah Stasisun TVOne milik Ketua Umum Partai Golkar yang selama kanmpanye Pilpres menjadi corong bagi kubu Prabowo sudah mulai menyiarkan hasil hitung cepat peroleh suara selain versi mereka.
"Sebelumnya Jubir Golkar Tantowi Yahya sudah berhitung dengan kemungkinan Golkar mengalihkan dukungan ke Jokowi. Rasanya, kubu Prabowo retak," tulis Made yang diunggah di akun facebooknya, Jumat (11/7/2014) .
Persoalannya, sambung Made Tony, berapa lama lagikah Prabowo bisa menjaga kesatuan koalisi yang dia bangun. "Apa 'leverage' yang dia miliki?," ujarnya bertanya. "Perlu diingat ini koalisi dengan spektrum ideologi yang sangat warna-warni. Kepentingan di dalamnya juga beraneka warna," tambahnya.
Menurut Made, orang-orang dari berbagai parpol yang berada di koalisi yang dibangun Prabowo bukanlah politisi yang bodoh. Mereka tahu bahwa koalisi ini sudah kalah dan sekarang sedang sibuk mencari konsesi ke pihak Jokowi.
"Ini terutama berlaku untuk partai-partai sekuler nasionalis model Golkar dan Demokrat. Golkar adalah partai yang tidak bisa hidup tanpa kekuasaan. Dia adalah cacing pita politik Indonesia. Sehingga, Golkar paling mudah untuk keluar dari koalisi," ujarnya.
Sementara itu, sambungnya, orang-orang dari Partai Demokrat masuk ke kubu Prabowo secara setengah hati, setelah Megawati yang menurut Made berpolitik dengan mengandalkan dendam, menolak semua proposal koalisi SBY, Presiden RI yang kini menjadi ketua umum partai tersebut.
"Yang paling menderita adalah partai-partai Islam seperti PPP dan PKS. Mendukung Prabowo habis-habisan nggak akan ada gunanya. Kita tunggu apa langkah mereka berikutnya," katanya.
Sebelumnya akademisi yang banyak melakukan penlitian tentang militer ini mengemukakan hasil pengamatannya atas pemberitaan media milik Aburizal Bakrie (VIVAnews) menyusul pengumuman hasil Pilpres versi 'real count' yang dikumpulkan oleh internal tim kampanye kubu Prabowo-Hatta.
"Kebetulan, hari ini, dua ilmuwan politik yang mempelajari Indonesia mengeluarkan sebuah tulisan yang isinya mengingatkan 'game plan' dari kubu Prabowo itu. Tulisan ini sangat penting. Karena tidak saja dikerjakan oleh dua orang akademisi yang profesional tetapi juga karena ketepatan bidikan dan analisisnya," ujar Made Tony.
Made menjelaskan, artikel yang berjudul 'Prabowo's game plan' itu antara lain menyebutkan usaha yang mungkin akan dilakukan oleh kubu Prabowo untuk memenangi pemilihan ini. "Sangat jelas disebutkan dalam artikel ini bahwa Rob Allyn, konsultan politik AS yang disewa Prabowo, sangat ahli dalam membentuk dan mengeksekusi 'game plan' ini," tutur Made lagi.
Usaha pertama ialah "muddy the statistical waters' atau kacaukan statistik dengan mekakai pollsters yang tidak kredibel. Ini menurutnya jelas sudah dilakukan sejak hari pertama setelah pemilihan.
"Quick counts dari beberapa lembaga survei yang sangat kredibel dikacaukan oleh 'temuan' abal-abal dan kemudian dikampanyekan lewat TV yang dikuasai Bakrie dan Hari Tanoe -- para sekutu Prabowo," tulisnya
Usaha kedua, 'steal the results." Curi hasil pilpres ini. Pengacauan hasil quick counts ini tujuannya adalah untuk memunculkan kebingungan di kalangan para pemilih. Ini juga akan memberikan mereka waktu untuk menggoreng hasil pemilihan versi mereka.
"Persis itulah yang hendak mereka lakukan pada saat ini. Mereka akan mengumumkan real count versi mereka, sehingga ketika KPU mengumumkan hasil resminya, mereka sudah punya 'opini' yang terbentuk di masyarakat. Dengan kata lain, tujuan mereka mengumumkan hasil real count versi mereka adalah mendelegitimasi hasil yang akan diumumkan oleh KPU!" tegas Made.

 

 

Prabowo’s game plan

By

Edward Aspinall and Marcus Mietzner, Guest Contributors

– 10 July 2014Posted in: Indonesia Votes

Prabowo Subianto claims ‘victory’ at his campaign headquarters in Jakarta on Wednesday evening. (Photo: Reuters)

Let’s be clear about one thing: Joko Widodo (Jokowi) has won Indonesia’s 9 July presidential election. If the formal vote counting and tabulation process concludes without massive fraud, he will be sworn in as the country’s new president on 20 October of this year.
The reason we can be sure of this despite the absence of an official announcement by the Election Commission (KPU) is the availability of quick counts carried out by Indonesia’s credible survey institutions. Quick counts occur when a survey institute places field workers in a sample of polling booths and, when the formal counting of the ballots at the polling booth is complete, those workers convey the results (usually by telephone) to a central collation centre. If the sample polling booths are properly selected and sufficiently great in number and the count is administered correctly, well-organised quick counts can predict the final outcome of the formal count within a very narrow margin of error.
On voting day, within hours of the polls closing, eight of these institutions released their results showing that Jokowi had won the election by a solid margin:

Critically, most of these organisations are widely respected for their integrity, professionalism, and technical skills in survey methodology—a reputation they earned by producing highly accurate quick counts since 2004, when direct local and presidential elections were introduced. Even RRI (Radio of the Indonesian Republic), the country’s state broadcaster—a relative newcomer to the business of quick counts—had drawn praise for its performance in the 2014 legislative elections; indeed, its quick count came closest to the actual result. The fact that all of Indonesia’s credible survey institutions coincided in finding a Jokowi victory, and by a broadly similar margin, means it is all but a statistical impossibility that Jokowi will not emerge victorious in a properly conducted formal KPU count.
On the basis of these quick counts, Jokowi yesterday claimed victory in the election (though he used typically casual language in doing so) and he called on his followers to closely monitor the formal counting of ballots in the next two weeks. However, at the same time, four organisations produced quick counts of their own that showed a Prabowo Subianto victory, albeit by narrower margins.

On the basis of this smaller number of quick counts, Prabowo Subianto has also claimed victory. Consequently, Indonesia is now set for a period of significant political confusion, uncertainty, and even instability, in the weeks leading to the formal announcement of the results by the KPU on 22 July.
How can this confusion have arisen? We wish to be very clear that this is not a matter of a range of equally credible quick counts showing a wide range of potentially legitimate results. Rather, the confusion is part of Prabowo Subianto’s strategy to steal the election, a strategy that evidently has been long in the making. Reportedly, one of Prabowo’s chief campaign strategists, Rob Allyn, has been known not only for his expertise in negative campaigning but also for producing surveys which create the impression that an electorally weak candidate is competitive, and using the subsequent confusion among the electorate to manoeuvre this candidate into a more favourable position. Allyn has been known for this strategy in Mexican elections. It seems Indonesia is fertile ground for the same method.
Step 1. Muddy the statistical waters.
Over the last decade or so, as well as an array of highly professional survey institutes, it is widely recognized that many organisations have arisen that are willing to tailor their survey results to favour their clients, and even to falsify surveys altogether. They typically do so when producing voter surveys, in the belief that some Indonesian voters are more likely to back a winner and that falsely high survey result will thus boost a sponsor’s chance of being elected.
Though we have no direct evidence that the organisations producing the quick counts favouring Prabowo were paid to falsify their results, their track records give us every reason to be highly suspicious—indeed to be certain—that manipulation of some sort has taken place. For example, one of the organisations mentioned above, LSN (Lembaga Survei Nasional; National Survey Institute) has a consistent record of producing survey findings that show results for Prabowo and his Gerindra party that are much higher than the findings of established pollsters. As early as 2009, LSN predicted in the parliamentary elections then that Gerindra would get 15.6 percent of the votes—it eventually ended up with 4.5 percent. In the 2014 parliamentary elections, LSN issued a very early quick count even before polls had closed—stating that Gerindra would come first with 26.1 percent, obviously hoping that last-minute voters would bandwagon. At the end, Gerindra finished third with 11.8 percent. Two days before the presidential elections, LSN issued a poll that showed Prabowo leading by 9 percentage points—although other, credible pollsters had Jokowi leading by between 2 to 4 percent.
Puskaptis, another pollster whose quick count saw Prabowo ahead on the evening of 9 July, has a similarly questionable history. In 2013, the head of Puskatis, Husin Yazid, had to be rescued from an angry crowd protesting against his manipulation of a quick count in the gubernatorial elections in South Sumatra. JSI (Jaringan Suara Indonesia; Indonesia Vote Network), for its part, has almost no track record, except for falsely predicting Governor Fauzi Bowo’s victory against Jokowi in Jakarta in 2012, and for claiming in the same year that 64 percent of Indonesians thought that Prabowo was the most suitable candidate for the Indonesian presidency. Finally, IRC (Indonesian Research Center) is reportedly owned by Hary Tanoesoedibjo, a media tycoon aligned with Prabowo. In June 2014, IRC predicted that Prabowo would win the presidency against Jokowi with 48 to 43 percent—using a thus far unheard-of methodology: it combined the polling numbers of all presidential candidates into an index and redistributed them based on whether they now supported Prabowo or Jokowi. It is hard to think of a less professional approach to opinion polling.
It is unsurprising, then, that these organisations came to the quick count results that they published on 9 July. And it is equally telling that all these organisations released their findings on tvOne—the television channel owned by Prabowo ally Aburizal Bakrie which has produced blatantly pro-Prabowo coverage throughout the election. In the lead-up to the presidential elections, tvOne had signed an exclusive contract with Poltracking, a new but relatively reputable institution. On the morning of voting day, however, Poltracking was told by tvOne that other institutions would join the quick count coverage of the pro-Prabowo station. Knowing about the questionable reputation of these institutions, Poltracking resigned from the contract with tvOne at 10am on 9 July. It later announced a quick count result that, like other credible survey institutions, saw Jokowi as the winner. The others, as explained above, followed tvOne’s very obvious preference and published the quick counts that falsely declared Prabowo to have won.
Step 2. Steal the results.
Why produce fake quick results? Votes have already been cast, so the intention cannot be to influence voter behavior. The purpose is clear: to buy time and sow public confusion about the election result, while preparing other methods to produce a victory in the formal count.
There are two ways through which Prabowo could potentially win at this stage. The first would be to wait for the formal announcement of the result and then challenge it in the Constitutional Court. The margin of Jokowi’s victory, however, means that even if the Prabowo camp can find examples of maladministration in the count here and there—it will almost certainly be able to do this because Indonesian elections are far from flawless in their execution—it will not be able to overturn the result through a formal challenge. Jokowi’s current advantage is an estimated 6.5 million votes; thus, Prabowo would have to swing around 3.3 million votes to draw even with Jokowi or gain a slight lead. No Constitutional Court decision, whether on cases at the local or national level, has ever shifted this amount of votes from one candidate to another. In rare cases, the Court agreed to move a few hundred or few thousand votes—but nothing of this magnitude. Similarly, the Court has ordered re-votes in some cases, but mostly in individual voting stations or districts.
This leaves one other option: manipulation of the formal counting and vote tabulation process. We know from other Indonesian elections—most recently the April legislative election—that vote ‘trading’ in the counting process is widespread. Candidates can and do bribe election officials at every level—from the individual polling booths up through the various levels of village, subdistrict, district and then provincial level commissions that collate the results—to shift votes from one party or candidate to another, to enter votes ‘on behalf’ of voters that did not turn up at the booth, or engage in other forms of manipulation. In the April legislative elections, fraud was massive but likely had little effect on the overall share of the votes attained by different parties because candidates from all parties engaged in such practices in highly fragmented and uncoordinated patterns.
It will be unprecedented in Indonesia’s democratic experience for a candidate to try to steal the presidential result. But it is highly likely that Prabowo’s camp will make the attempt. Particularly vulnerable are areas (such as the island of Madura) where Prabowo supporters dominate local power structures and where Jokowi or his PDI-P had few scrutineers at the polling booths to record the results as they were counted (exit polls on voting day showed that Prabowo had observers at 88 percent of all voting stations, against Jokowi’s 83 percent). It’s also especially likely that such manipulation will occur in areas where governors are district heads are Prabowo supporters, and where they will be able to exert pressure on local officials to intervene in the count.
Where to now?
During the election campaign, Prabowo Subianto posed as a democrat. In fact, he protested regularly against being portrayed as a “dictator”—even in his last Facebook message to supporters before the election, he complained about the non-democratic image given to him by unspecified forces. Now, however, he delivers the final piece of evidence that he truly is a would-be autocrat who has no respect for the will of the people and would stop at nothing to win power, even if he has to lie and cheat his way to the presidency.
We think that it is likely that Prabowo will fail in his efforts. The scale of Jokowi’s victory is such that too many votes would need to be shifted to Prabowo’s side of the ledger in order to steal the result. However, we cannot be fully confident about this prediction: what we know about Prabowo’s ruthlessness, past experiences of widespread fraud in vote counting, the weakness of the PDI-P’s monitoring apparatus, the strength of the Prabowo’s political networks in the regions, and the vast material resources they have at their disposal all suggest that the Prabowo camp will be able to make a concerted effort to overturn the result. Doing so, however, will not be easy. The scale of the manipulation required means it will be relatively easy to detect, and it will invite massive resistance from Jokowi’s supporters. A major escalation of political conflict is possible.
Indonesian democracy is not out of danger. In a series of previous posts (here, here and here) we have warned that Indonesia’s post-Suharto democratic system would be endangered should Prabowo be elected president. He now looks prepared to destroy it in order to gain the post.
……………
Edward Aspinall & Marcus Mietzner conduct research on Indonesian politics at the Department of Political and Social Change at the Australian National University’s College of Asia & the Pacific. They have been in Indonesia observing the 2014 legislative and presidential elections.


JAKARTA, KOMPAS.com — Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha menyarankan agar Ketua Umum Hatta Rajasa yang maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto untuk tidak ngotot atas kemenangannya.

Toha berharap, baik Hatta maupun Prabowo, bersikap gentle, seperti negarawan, sehingga tak menimbulkan potensi perpecahan bangsa Indonesia. Toha secara terbuka menyampaikan seruan ini dalam surat terbuka yang ditulisnya di Kompasiana. (Baca: Kirim Surat Terbuka, Pendiri PAN Kecewa Hatta Rajasa Percaya Survei "Abal-abal")

"Saya sarankan, mereka melihat kenyataan saja. Saya yakin di dalam hati kecil, mereka sudah tahu mereka kalah. Sudahlah akui saja, jadi gentlement, jadi negarawan, kan delapan lembaga survei ini melakukan quick count tidak pernah salah," ujar Toha saat dihubungi Kompas.com, Minggu (13/7/2014).

Menurut Toha, hasil hitung cepat dilakukan di hampir pemilu-pemilu dunia. Hasil hitung cepat itu, lanjut Toha, dilakukan untuk mengontrol jangan sampai terjadi kecurangan. Oleh karena itu, Toha mengaku menyesalkan sikap Hatta yang justru lebih percaya pada lembaga survei yang disebutnya "abal-abal".

"Jadi, maksud saya, ngotot untuk apa? Jangan kemudian nanti menimbulkan kesan, kalau ada-apa. Bersikaplah negarawan. Menunggu hasil KPU boleh, tapi terimalah hasil quick count lembaga yang profesional. Tenangkanlah pendukung di bawah," ujarnya.

Toha menganggap sikap Hatta sangat berpengaruh kepada partai. Apabila Hatta dengan jiwa besar menerima kekalahan, Toha mengaku PAN akan dianggap partai yang berakal sehat.

"Tapi, kalau partai ikut-ikutan ngotot suatu hal tidak benar, hanya untuk mencari kemenangan dengan segala cara, PAN bisa saja ditinggal kader-kadernya," kata dia.

Seperti diketahui, pasca-pemungutan suara 9 Juli ini, sejumlah lembaga survei mengadakan hitung cepat. Namun, hasil hitung cepat ini ternyata berbeda-beda. Setidaknya ada 7 lembaga survei yang memprediksi Jokowi-JK menang, di antaranya Cyrus Network-CSIS, Lingkaran Survei Indonesia, Litbang Kompas, Populi Center, dan Indikator Politik.

Sementara itu, empat lembaga survei memprediksi Prabowo-Hatta menang, yakni Jaringan Survei Indonesia (JSI), Lembaga Survei Nusantara (LSN), IRC, dan Puskaptis.

Dengan hasil itu, masing-masing kubu pun mengklaim kemenangan. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah mendeklarasikan kemenangan bagi kubu Jokowi-JK.

Di sisi lain, Prabowo sujud syukur dan berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang sudah memilihnya sebagai presiden Indonesia selanjutnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung mengumpulkan setiap kandidat capres dan cawapres di kediamannya pada Kamis malam lalu agar kedua kubu dari pasangan itu bisa menahan diri.

SBY pun sudah menginstruksikan jajaran TNI untuk siaga dalam level tertinggi dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik horizontal. 
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh, seniman, dan produser film membuat surat terbuka kepada calon presiden Prabowo Subianto. Tentu ini bukan balasan dari surat yang pernah dibuat Prabowo sebelumnya kepada para guru, nelayan, dan sejumlah tokoh di Tanah Air. (Baca: Kivlan: Apa Salahnya Prabowo Surati Guru?)

Kumpulan surat terbuka untuk Prabowo Subianto di jejaring sosial Tumblr itu berjudul "Surat untuk Pak Bowo". Sejumlah tokoh yang menulis surat di situ antara lain penulis Djenar Maesa Ayu, Erikar Lebang (pelaku pola makan sehat food combining), komikus Anto Motulz, produser film Mira Lesmana dan Joko Anwar, dan aktris Happy Salma.

Dalam suratnya, Joko Anwar, misalnya, mengatakan, lantaran bekerja sebagai sutradara, dia terbiasa memperhatikan dan menilai orang dalam berakting. "Saya memiliki insting yang kuat, kapan seseorang berpura-pura, kapan seseorang berlaku tulus," begitu tulisan Joko yang dikutip pada Ahad, 13 Juli 2014.

Joko mengatakan dirinya mengikuti kampanye tahun ini dengan sangat saksama. Kesimpulannya, "Bapak (Prabowo) tulus ketika Bapak mengatakan, Bapak ingin berbuat sesuatu bagi bangsa. Saya yakin Bapak tulus ketika Bapak mengatakan Bapak ingin mengubah nasib kami." Namun, Joko menambahkan, bangsa Indonesia lebih membutuhkan seorang pahlawan ketimbang presiden.

"Presiden belum tentu membawa kebaikan kepada rakyat. Tapi menjadi seorang pahlawan, pasti berarti bahwa orang itu telah berjasa atas hidup rakyat," ujar dia. Menurut Joko, inilah saat yang tepat bagi Prabowo untuk menjadi pahlawan, meski bukan berarti harus menjadi presiden. "Bapak telah dicintai dan dipilih 48 persen rakyat Indonesia, relakanlah presiden dipegang oleh yang dipilih 52 persen lainnya," kata Joko. "Jadilah pahlawan kami."

Adapun Happy Salma hanya menulis sebuah surat singkat buat Prabowo. Mengutip surat tersebut, Happy menyatakan tak meragukan kecintaan dan sumbangsih Prabowo bagi Tanah Air. "Dan karena kecintaanmu juga-lah, saya yakin seorang pemimpin harus lahir dari sebuah proses yang jujur dan adil," demikian tulisan dia.

RINI KUSTIANI