Warga Gadel Ijinkan Siami Pulang
Kamis, 16 Juni 2011 17:58 wib
SURABAYA- Warga Gadel, Surabaya sepakat menerima kembali Siami, pengungkap kecurangan Ujian Nasional (UN), pulang ke rumahnya setelah diusir dari kampung mereka. Warga juga menyambut baik keputusan Mendiknas Muhammad Nuh yang tidak akan melakukan ujian ulang di SD Negeri Gadel II.
Hal tersebut dikatakan Dwi Siswanto, Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) usai rapat dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama Desa Gadel Surabaya, Kamis (16/6/2011).
Warga sepakat akan menerima pengungkap kasus contek massal di SD Negeri 2 Gadel kembali ke rumahnya di Desa Gadel Sari Gang Dua Tandes, Surabaya.
Dwi Siswanto mengatakan, warga juga berjanji akan menjamin kemanan dan menganggap kasus sudah selesai. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi warga dan berharap tidak akan terjadi lagi di masa datang.
Sementara itu terkait keputusan Mendiknas yang mengatakan tidak ada contek masal di SD Gadel II langsung disambut baik oleh para orang tua murid.
Seperti diberitakan sebelumnya dugaan contek massal di SD Negeri Gadel II Surabaya ini mencuat setelah Siami orangtua siswa mengungkapkan praktek contek massal saat ujian nasional berlangsung.
(Hari Tambayong/RCTI/ugo)
Kamis, 16 Juni 2011
Selasa, 14 Juni 2011
survei yang diplintir
Dua Lembaga Survei Saling Bantah
Oleh Abdullah Mubarok | Inilah – 10 jam yang lalu
14 Juni 2011
INILAH.COM, Jakarta - Dua lembaga survei ternama di Indonesia, Lembaga Survei Indonesia dan Lingkaran Survei Indonesia 'satu suara' bahwa Partai Demokrat (PD) mengalami penurunan suara. Tapi mereka beda pendapat soal kemana suara itu lari. Ke Golkar atau ke partai lain?
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dimotori oleh Saiful Mujani menunjukkan Partai Demokrat masih unggul jika Pemilu dilakukan bulan Mei 2011. PD memperoleh persentase tertinggi mencapai 18,9 persen.
Sedangkan, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin oleh Denny JA menyebutkan perolehan suara PD sebesar 15,5%. PD tidak lagi berada di nomor satu. Posisinya digeser oleh Partai Golkar dengan 17,9% suara. Diikuti dengan PDI Perjuangan dengan 14,5 persen suara.
Duo LSI 'sepakat' suara PD menurun. Yang membedakan jumlah prosentase penurunan. LSI Saiful Mujani sekitar dua persen, LSI Denny JA sekitar lima persen.
Namun, yang menjadi perdebatan apakah suara Demokrat yang hilang seluruhnya beralih ke Partai Golkar sebagai klaim LSI Denny JA? Berdasarkan survei LSI Denny JA, angka lima persen penurunan suara Demokrat 'lari' ke Partai Golkar (PG).
Sebab, kedua partai memiliki spektrum yang sama. PDIP, Gerindra, lebih nasionalis dan cenderung sosialis. PPP dan PKS agamis. Sedangkan Golkar, Demokrat berada di tengah.
Apabila Golkar diterpa persoalan maka pemilihnya akan beralih ke Demokrat. “Kalau Golkar turun, Demokrat naik, kalau Demokrat naik, Golkar turun,” imbuhnya.
Peneliti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi mempertanyakan kesimpulan Denny JA soal penyebab suara Demokrat turun. Menurutnya, mustahil PG mendapatkan 'berkah' dari Demokrat. Seharusnya PDI Perjuangan yang beruntung.
"Tak pernah kita menemukan sentimen negatif ke Partai Demokrat dan SBY, pemilih lari ke Golkar. Agak kurang make sense (masuk akal) kalau ke Golkar karena citra buruk Golkar soal pemberantasan korupsi," kata Burhanuddin saat dihubungi wartawan (13/6/2011).
Bukan hanya Burhanuddin yang mengkritisi survei LSI Denny JA. Pengamat politik dari Charta Politika Yunartho Wijaya menilai survei Denny JA tidak masuk akal. "Saya tidak percaya bila suara yang hilang larinya ke Golkar dan tidak masuk akal kasus Nazaruddin dapat menghilangkan hasil suara,” katanya.
Guru besar ilmu politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah ikutan. Menurutnya, survei LSI Denny JA politis. “Ya. Bisa saja, karena dulu kan Denny JA termasuk dekat dengan Demokrat terus enggak kebagian posisi. Hasil-hasil surveinya juga sering untungkan Demokrat, tapi sekarang beda. Ya bisa saja dia dendam pada Demokrat,” ungkapnya.
Entah survei mana yang mesti dijadikan pegangan. Yang jelas, partai yang merasa 'diuntungkan' senang dengan survei yang menguntungkan namanya. Ahli survei sibuk bersilang pendapat. [mah]
Oleh Abdullah Mubarok | Inilah – 10 jam yang lalu
14 Juni 2011
INILAH.COM, Jakarta - Dua lembaga survei ternama di Indonesia, Lembaga Survei Indonesia dan Lingkaran Survei Indonesia 'satu suara' bahwa Partai Demokrat (PD) mengalami penurunan suara. Tapi mereka beda pendapat soal kemana suara itu lari. Ke Golkar atau ke partai lain?
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dimotori oleh Saiful Mujani menunjukkan Partai Demokrat masih unggul jika Pemilu dilakukan bulan Mei 2011. PD memperoleh persentase tertinggi mencapai 18,9 persen.
Sedangkan, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin oleh Denny JA menyebutkan perolehan suara PD sebesar 15,5%. PD tidak lagi berada di nomor satu. Posisinya digeser oleh Partai Golkar dengan 17,9% suara. Diikuti dengan PDI Perjuangan dengan 14,5 persen suara.
Duo LSI 'sepakat' suara PD menurun. Yang membedakan jumlah prosentase penurunan. LSI Saiful Mujani sekitar dua persen, LSI Denny JA sekitar lima persen.
Namun, yang menjadi perdebatan apakah suara Demokrat yang hilang seluruhnya beralih ke Partai Golkar sebagai klaim LSI Denny JA? Berdasarkan survei LSI Denny JA, angka lima persen penurunan suara Demokrat 'lari' ke Partai Golkar (PG).
Sebab, kedua partai memiliki spektrum yang sama. PDIP, Gerindra, lebih nasionalis dan cenderung sosialis. PPP dan PKS agamis. Sedangkan Golkar, Demokrat berada di tengah.
Apabila Golkar diterpa persoalan maka pemilihnya akan beralih ke Demokrat. “Kalau Golkar turun, Demokrat naik, kalau Demokrat naik, Golkar turun,” imbuhnya.
Peneliti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi mempertanyakan kesimpulan Denny JA soal penyebab suara Demokrat turun. Menurutnya, mustahil PG mendapatkan 'berkah' dari Demokrat. Seharusnya PDI Perjuangan yang beruntung.
"Tak pernah kita menemukan sentimen negatif ke Partai Demokrat dan SBY, pemilih lari ke Golkar. Agak kurang make sense (masuk akal) kalau ke Golkar karena citra buruk Golkar soal pemberantasan korupsi," kata Burhanuddin saat dihubungi wartawan (13/6/2011).
Bukan hanya Burhanuddin yang mengkritisi survei LSI Denny JA. Pengamat politik dari Charta Politika Yunartho Wijaya menilai survei Denny JA tidak masuk akal. "Saya tidak percaya bila suara yang hilang larinya ke Golkar dan tidak masuk akal kasus Nazaruddin dapat menghilangkan hasil suara,” katanya.
Guru besar ilmu politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah ikutan. Menurutnya, survei LSI Denny JA politis. “Ya. Bisa saja, karena dulu kan Denny JA termasuk dekat dengan Demokrat terus enggak kebagian posisi. Hasil-hasil surveinya juga sering untungkan Demokrat, tapi sekarang beda. Ya bisa saja dia dendam pada Demokrat,” ungkapnya.
Entah survei mana yang mesti dijadikan pegangan. Yang jelas, partai yang merasa 'diuntungkan' senang dengan survei yang menguntungkan namanya. Ahli survei sibuk bersilang pendapat. [mah]
Politician No, Opposition Parties Yes
RI’s Muslim youth not interested in politics: Survey
Bagus BT Saragih, The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 06/14/2011 7:28 PM
Getting involved in politics apparently is not something that is appealing to young Muslims in Indonesia, a survey shows.
The survey, held in November last year and conducted by the Indonesia Survey Institute (LSI) in cooperation with the German culture center Goethe-Institute and the Friedrich Naumann Foundation for Freedom, concluded that Indonesian Muslim youngsters were optimistic about the country’s democracy system even though most of them refused to become politicians.
Forty-one percent of the 1,496 Muslim respondents, aged between 15 and 25 and taken from all 33 provinces, said that they had little interest in politics, and 29 percent said they did not have any interest at all.
When asked what were their goals and dreams were, none answered “to become a politician”.
“But it does not mean they are indifferent about what is good or bad for democracy. Other parts of the survey showed that they actually had a high degree of trust in democracy and its institutions,” Vera Jasini Putri of the Friedrich Naumann Foundation told a press conference on Tuesday.
She said that the survey had seen 66 percent respondents agree that opposition political parties were needed for a good democracy. “The majority of the respondents, or 89 percent, agrees on the freedom of speech which is an essential prerequisite for a functioning democracy,” Vera said.
LSI director Burhanuddin Muhtadi said the survey should add optimism over the country’s politics which is currently being tarnished by numerous scandals and corruption allegations by lawmakers.
“Most respondents expressed disappointment in the implementation of politics, meaning that they are dissatisfied with culprits from certain political parties, not with the democratic system in general,” he said.
Burhanuddin, however, warned the elites of political parties to seriously address current scandals fairly and openly to prevent the youth’s optimism from declining.
“Because the youth are precious assets of the country,” he said.
Muslim youth OK with female president: Survey
The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 06/14/2011 7:21 PM
A recent survey on the political preferences of Muslim youth found that a majority were fine with a woman as the country’s leader, something that would have ignited controversy if it happened a decade ago.
“As many as 70 percent of the 1,496 respondents from all provinces had no complaints if a woman was appointed as the country’s leader. This is good news as back then most Muslim voters objected to a woman’s leadership,” Burhanuddin Muhtadi of the Indonesian Survey Institution (LSI) said Tuesday.
The survey was conducted in cooperation with the Goethe Institute and the Friedrich Naumann Foundation for Freedom.
Muhtadi said that contrary to increasing optimism, the survey found that 41.4 percent of the respondents stated that they had little interest in politics and the other 28.9 percent even stated that they had no interest in politics at all.
He said only 28.6 percent of the respondents said they still spared some faith in politics, he said.
“When we asked how many want to cast votes in the upcoming general elections, only 16.1 percent said they would vote,” he said.
Bagus BT Saragih, The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 06/14/2011 7:28 PM
Getting involved in politics apparently is not something that is appealing to young Muslims in Indonesia, a survey shows.
The survey, held in November last year and conducted by the Indonesia Survey Institute (LSI) in cooperation with the German culture center Goethe-Institute and the Friedrich Naumann Foundation for Freedom, concluded that Indonesian Muslim youngsters were optimistic about the country’s democracy system even though most of them refused to become politicians.
Forty-one percent of the 1,496 Muslim respondents, aged between 15 and 25 and taken from all 33 provinces, said that they had little interest in politics, and 29 percent said they did not have any interest at all.
When asked what were their goals and dreams were, none answered “to become a politician”.
“But it does not mean they are indifferent about what is good or bad for democracy. Other parts of the survey showed that they actually had a high degree of trust in democracy and its institutions,” Vera Jasini Putri of the Friedrich Naumann Foundation told a press conference on Tuesday.
She said that the survey had seen 66 percent respondents agree that opposition political parties were needed for a good democracy. “The majority of the respondents, or 89 percent, agrees on the freedom of speech which is an essential prerequisite for a functioning democracy,” Vera said.
LSI director Burhanuddin Muhtadi said the survey should add optimism over the country’s politics which is currently being tarnished by numerous scandals and corruption allegations by lawmakers.
“Most respondents expressed disappointment in the implementation of politics, meaning that they are dissatisfied with culprits from certain political parties, not with the democratic system in general,” he said.
Burhanuddin, however, warned the elites of political parties to seriously address current scandals fairly and openly to prevent the youth’s optimism from declining.
“Because the youth are precious assets of the country,” he said.
Muslim youth OK with female president: Survey
The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 06/14/2011 7:21 PM
A recent survey on the political preferences of Muslim youth found that a majority were fine with a woman as the country’s leader, something that would have ignited controversy if it happened a decade ago.
“As many as 70 percent of the 1,496 respondents from all provinces had no complaints if a woman was appointed as the country’s leader. This is good news as back then most Muslim voters objected to a woman’s leadership,” Burhanuddin Muhtadi of the Indonesian Survey Institution (LSI) said Tuesday.
The survey was conducted in cooperation with the Goethe Institute and the Friedrich Naumann Foundation for Freedom.
Muhtadi said that contrary to increasing optimism, the survey found that 41.4 percent of the respondents stated that they had little interest in politics and the other 28.9 percent even stated that they had no interest in politics at all.
He said only 28.6 percent of the respondents said they still spared some faith in politics, he said.
“When we asked how many want to cast votes in the upcoming general elections, only 16.1 percent said they would vote,” he said.
Minggu, 12 Juni 2011
perempuan CARI KERJA, cowo ...
June 11, 2011
When It Comes to Scandal, Girls Won’t Be Boys
By SHERYL GAY STOLBERG
WASHINGTON — There was a collective rolling of the eyes and a distinct sense of “Here we go again” among the women of the House of Representatives last week when yet another male politician, Representative Anthony D. Weiner, confessed his “terrible mistakes” and declared himself “deeply sorry for the pain” he had caused in sexual escapades so adolescent as to almost seem laughable.
“I’m telling you,” said Representative Candice Miller, a Michigan Republican, “every time one of these sex scandals goes, we just look at each other, like, ‘What is it with these guys? Don’t they think they’re going to get caught?’ ”
Ms. Miller’s question raises an intriguing point: Female politicians rarely get caught up in sex scandals. Women in elective office have not, for instance, blubbered about Argentine soul mates (see: Sanford, Mark); been captured on federal wiretaps arranging to meet high-priced call girls (Spitzer, Eliot); resigned in disgrace after their parents paid $96,000 to a paramour’s spouse (Ensign, John) or, as in the case of Mr. Weiner, blasted lewd self-portraits into cyberspace.
It would be easy to file this under the category of “men behaving badly,” to dismiss it as a testosterone-induced, hard-wired connection between sex and power (powerful men attract women, powerful women repel men). And some might conclude that busy working women don’t have time to cheat. (“While I’m at home changing diapers, I just couldn’t conceive of it,” Senator Kirsten Gillibrand, the New York Democrat, once said.)
But there may be something else at work: Research points to a substantial gender gap in the way women and men approach running for office. Women have different reasons for running, are more reluctant to do so and, because there are so few of them in politics, are acutely aware of the scrutiny they draw — all of which seems to lead to differences in the way they handle their jobs once elected.
“The shorthand of it is that women run for office to do something, and men run for office to be somebody,” said Debbie Walsh, director of the Center for American Women and Politics at Rutgers University. “Women run because there is some public issue that they care about, some change they want to make, some issue that is a priority for them, and men tend to run for office because they see this as a career path.”
Studies show that women are less likely to run for office; it is more difficult to recruit them, even when they have the same professional and educational qualifications as men. Men who run for office tend to look at people already elected “and say, ‘I’m as good as that,’ ” said Jennifer Lawless, director of the Women and Politics Institute at American University here. “Women hold themselves up to this hypothetical standard no candidate has ever achieved.”
And so, despite great inroads made by women, politics is still overwhelmingly a man’s game. Data compiled by Rutgers shows women currently hold 16.6 percent of the 535 seats in Congress and 23.5 percent of the seats in state legislatures. There are 6 female governors; of the 100 big-city mayors, 8 are women.
Once elected, women feel pressure to work harder, said Kathryn Pearson, an expert on Congress at the University of Minnesota. Her studies of the House show women introduce more bills, participate more vigorously in key legislative debates and give more of the one-minute speeches that open each daily session. In 2005 and 2006, women averaged 14.9 one-minute speeches; men averaged 6.5.
“I have no hard evidence that women are less likely to engage in risky or somewhat stupid behavior,” Ms. Pearson said. “But women in Congress are still really in a situation where they have to prove themselves to their male colleagues and constituents. There’s sort of this extra level of seriousness.”
And voters demand it. Celinda Lake, a Democratic strategist, says women politicians are punished more harshly than men for misbehavior. “When voters find out men have ethics and honesty issues, they say, ‘Well, I expected that.’ ‘’ Ms. Lake said. “When they find out it’s a woman, they say, ‘I thought she was better than that.’ ‘’
Of course, it is a big leap to suggest that voter expectations and an “extra level of seriousness” among women in public office translate into an absence of sexual peccadilloes. Helen Fisher, an anthropologist at Rutgers, said her studies on adultery show that, at least under the age of 40, women are equally as likely to engage in it as men. She theorizes that perhaps women are simply more clever about not getting caught.
Female politicians are not immune to scandal in the sex department. Nikki Haley, the South Carolina governor, was accused of adultery last year while running for office; she denied it, and was elected. Helen Chenoweth-Hage, the late Republican congresswoman from Idaho, once confessed to a six-year affair with a married man.
There have even been “crotch shot” allegations; when Barbara Cubin, then a state legislator in Wyoming, ran for the House in 1994, Democrats accused her of “lewd pranks,” including photographing male colleagues’ crotches and distributing penis-shaped cookies. She later said the cookies were a gift from someone else and dismissed the picture charges as scurrilous. Still, all of that seems tame compared to the recent string of spectacular Weiner-like implosions, and here in Washington and around the country last week, there was considerable speculation as to why.
Dee Dee Myers, a former press secretary to President Bill Clinton (who managed to survive his sex scandal) and the author of “Why Women Should Rule the World,” surmises that male politicians feel invincible. It would be impossible, she said, to imagine Nancy Pelosi, the former House speaker, doing anything like what Mr. Weiner did.
“There are certain men that the more visible they get, the more bulletproof they feel,” Ms. Myers said. “You just don’t see women doing that; they don’t get reckless when they’re empowered.”
Whatever the reason, it was perhaps no coincidence that it was a woman — Representative Allyson Y. Schwartz of Pennsylvania – who last week became the first Democrat to call on Mr. Weiner to resign. Ms. Schwartz is the only female member of her state’s Congressional delegation, and she says that her Pennsylvania colleagues joke and talk in a different way when she is in the room.
“Having a woman in that mix changes the dynamic,” she said, “and it’s actually not even subtle. It’s very obvious.”
When It Comes to Scandal, Girls Won’t Be Boys
By SHERYL GAY STOLBERG
WASHINGTON — There was a collective rolling of the eyes and a distinct sense of “Here we go again” among the women of the House of Representatives last week when yet another male politician, Representative Anthony D. Weiner, confessed his “terrible mistakes” and declared himself “deeply sorry for the pain” he had caused in sexual escapades so adolescent as to almost seem laughable.
“I’m telling you,” said Representative Candice Miller, a Michigan Republican, “every time one of these sex scandals goes, we just look at each other, like, ‘What is it with these guys? Don’t they think they’re going to get caught?’ ”
Ms. Miller’s question raises an intriguing point: Female politicians rarely get caught up in sex scandals. Women in elective office have not, for instance, blubbered about Argentine soul mates (see: Sanford, Mark); been captured on federal wiretaps arranging to meet high-priced call girls (Spitzer, Eliot); resigned in disgrace after their parents paid $96,000 to a paramour’s spouse (Ensign, John) or, as in the case of Mr. Weiner, blasted lewd self-portraits into cyberspace.
It would be easy to file this under the category of “men behaving badly,” to dismiss it as a testosterone-induced, hard-wired connection between sex and power (powerful men attract women, powerful women repel men). And some might conclude that busy working women don’t have time to cheat. (“While I’m at home changing diapers, I just couldn’t conceive of it,” Senator Kirsten Gillibrand, the New York Democrat, once said.)
But there may be something else at work: Research points to a substantial gender gap in the way women and men approach running for office. Women have different reasons for running, are more reluctant to do so and, because there are so few of them in politics, are acutely aware of the scrutiny they draw — all of which seems to lead to differences in the way they handle their jobs once elected.
“The shorthand of it is that women run for office to do something, and men run for office to be somebody,” said Debbie Walsh, director of the Center for American Women and Politics at Rutgers University. “Women run because there is some public issue that they care about, some change they want to make, some issue that is a priority for them, and men tend to run for office because they see this as a career path.”
Studies show that women are less likely to run for office; it is more difficult to recruit them, even when they have the same professional and educational qualifications as men. Men who run for office tend to look at people already elected “and say, ‘I’m as good as that,’ ” said Jennifer Lawless, director of the Women and Politics Institute at American University here. “Women hold themselves up to this hypothetical standard no candidate has ever achieved.”
And so, despite great inroads made by women, politics is still overwhelmingly a man’s game. Data compiled by Rutgers shows women currently hold 16.6 percent of the 535 seats in Congress and 23.5 percent of the seats in state legislatures. There are 6 female governors; of the 100 big-city mayors, 8 are women.
Once elected, women feel pressure to work harder, said Kathryn Pearson, an expert on Congress at the University of Minnesota. Her studies of the House show women introduce more bills, participate more vigorously in key legislative debates and give more of the one-minute speeches that open each daily session. In 2005 and 2006, women averaged 14.9 one-minute speeches; men averaged 6.5.
“I have no hard evidence that women are less likely to engage in risky or somewhat stupid behavior,” Ms. Pearson said. “But women in Congress are still really in a situation where they have to prove themselves to their male colleagues and constituents. There’s sort of this extra level of seriousness.”
And voters demand it. Celinda Lake, a Democratic strategist, says women politicians are punished more harshly than men for misbehavior. “When voters find out men have ethics and honesty issues, they say, ‘Well, I expected that.’ ‘’ Ms. Lake said. “When they find out it’s a woman, they say, ‘I thought she was better than that.’ ‘’
Of course, it is a big leap to suggest that voter expectations and an “extra level of seriousness” among women in public office translate into an absence of sexual peccadilloes. Helen Fisher, an anthropologist at Rutgers, said her studies on adultery show that, at least under the age of 40, women are equally as likely to engage in it as men. She theorizes that perhaps women are simply more clever about not getting caught.
Female politicians are not immune to scandal in the sex department. Nikki Haley, the South Carolina governor, was accused of adultery last year while running for office; she denied it, and was elected. Helen Chenoweth-Hage, the late Republican congresswoman from Idaho, once confessed to a six-year affair with a married man.
There have even been “crotch shot” allegations; when Barbara Cubin, then a state legislator in Wyoming, ran for the House in 1994, Democrats accused her of “lewd pranks,” including photographing male colleagues’ crotches and distributing penis-shaped cookies. She later said the cookies were a gift from someone else and dismissed the picture charges as scurrilous. Still, all of that seems tame compared to the recent string of spectacular Weiner-like implosions, and here in Washington and around the country last week, there was considerable speculation as to why.
Dee Dee Myers, a former press secretary to President Bill Clinton (who managed to survive his sex scandal) and the author of “Why Women Should Rule the World,” surmises that male politicians feel invincible. It would be impossible, she said, to imagine Nancy Pelosi, the former House speaker, doing anything like what Mr. Weiner did.
“There are certain men that the more visible they get, the more bulletproof they feel,” Ms. Myers said. “You just don’t see women doing that; they don’t get reckless when they’re empowered.”
Whatever the reason, it was perhaps no coincidence that it was a woman — Representative Allyson Y. Schwartz of Pennsylvania – who last week became the first Democrat to call on Mr. Weiner to resign. Ms. Schwartz is the only female member of her state’s Congressional delegation, and she says that her Pennsylvania colleagues joke and talk in a different way when she is in the room.
“Having a woman in that mix changes the dynamic,” she said, “and it’s actually not even subtle. It’s very obvious.”
Kamis, 09 Juni 2011
sang autoriter, antara dipuja dan dicerca
Sejarah Kelam Pak Harto
Peristiwa Berdarah Malari
Fahmi Firdaus - Okezone
Jum'at, 10 Juni 2011 08:06 wib
JAKARTA - Peristiwa berdarah banyak menghiasi perjalanan mantan presiden Soeharto semasa berkuasa. Peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) adalah peristiwa yang pertama kali terjadi.
Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri Jepang, Tanaka Kakuei berkunjung ke Jakarta 14-17 Januari 1974. Saat itu mahasiswa, menyambutnya dengan demonstrasi di Halim Perdanakusuma.
Namun, mahasiswa tidak berhasil karena dijaga ketat oleh aparat. PM Jepang itu berangkat dari Istana tidak dengan mobil, melainkan diantar Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara.
Pada saat itu, Hariman Siregar memimpin demonstrasi 400-an mahasiswa untuk menolak kedatangan PM Jepang Kakue Tanaka ke Indonesia. Jakarta dipenuhi asap hitam dan bara api berasal dari pembakaran mobil-mobil buatan Jepang, yang dibakar mahasiswa ditambah ribuan masyarakat luas sebagai simbol perlawanan atas hegemoni Jepang terhadap perekonomian Indonesia.
Dalam Peristiwa tersebut, selain mengakibatkan pembakaran mobil dan motor produksi Jepang, korban jiwa juga jatuh akibat bentrokan yang terjadi antara aparat dengan mahasiswa.
“Zaman Soeharto gagal, dia meninggalkan banyak masalah sekarang,” kata Hariman kepada okezone, Kamis (9/6/2011).
Menurut Hariman, saat ini pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah gagal.
“Jangan membanding-bandingkan zaman dulu dengan sekarang, SBY juga sudah gagal artinya SBY juga harus mawas diri,” tegasnya.
Dalam peristiwa Malari itu juga berimbas kepada sejumlah perwira tinggi. Mereka diberhentikan oleh Presiden Soeharto, salah satunya, Panglima Kopkamtib, Soemitro. Sementara itu aktivis Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Ali Nursahid mengatakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga sudah membuat daftar kejahatan Soeharto dalam tindakan kejahatan kemanusian.
“Komnas HAM juga sudah membuat daftar kejahatan Soeharto disana juga bisa dilihat apa saja kejahatanya,” ujar Ali.
(abe)
Peristiwa Berdarah Malari
Fahmi Firdaus - Okezone
Jum'at, 10 Juni 2011 08:06 wib
JAKARTA - Peristiwa berdarah banyak menghiasi perjalanan mantan presiden Soeharto semasa berkuasa. Peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) adalah peristiwa yang pertama kali terjadi.
Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri Jepang, Tanaka Kakuei berkunjung ke Jakarta 14-17 Januari 1974. Saat itu mahasiswa, menyambutnya dengan demonstrasi di Halim Perdanakusuma.
Namun, mahasiswa tidak berhasil karena dijaga ketat oleh aparat. PM Jepang itu berangkat dari Istana tidak dengan mobil, melainkan diantar Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara.
Pada saat itu, Hariman Siregar memimpin demonstrasi 400-an mahasiswa untuk menolak kedatangan PM Jepang Kakue Tanaka ke Indonesia. Jakarta dipenuhi asap hitam dan bara api berasal dari pembakaran mobil-mobil buatan Jepang, yang dibakar mahasiswa ditambah ribuan masyarakat luas sebagai simbol perlawanan atas hegemoni Jepang terhadap perekonomian Indonesia.
Dalam Peristiwa tersebut, selain mengakibatkan pembakaran mobil dan motor produksi Jepang, korban jiwa juga jatuh akibat bentrokan yang terjadi antara aparat dengan mahasiswa.
“Zaman Soeharto gagal, dia meninggalkan banyak masalah sekarang,” kata Hariman kepada okezone, Kamis (9/6/2011).
Menurut Hariman, saat ini pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah gagal.
“Jangan membanding-bandingkan zaman dulu dengan sekarang, SBY juga sudah gagal artinya SBY juga harus mawas diri,” tegasnya.
Dalam peristiwa Malari itu juga berimbas kepada sejumlah perwira tinggi. Mereka diberhentikan oleh Presiden Soeharto, salah satunya, Panglima Kopkamtib, Soemitro. Sementara itu aktivis Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Ali Nursahid mengatakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga sudah membuat daftar kejahatan Soeharto dalam tindakan kejahatan kemanusian.
“Komnas HAM juga sudah membuat daftar kejahatan Soeharto disana juga bisa dilihat apa saja kejahatanya,” ujar Ali.
(abe)
Senin, 23 Mei 2011
kiamat itu gempa bumi, jadi sama2 TIDAK BISA DIPREDIKSI PASTI
Maaf, Jadwal Kiamat Ditunda
SELASA, 24 MEI 2011 | 09:07 WIB
TEMPO Interaktif, California - Setelah bersembunyi selama tiga hari, peramal kiamat Harold Camping hari ini mengungkapkan kiamat pasti akan datang. Kali ini, ia memperkirakan Hari Akhir itu akan tiba pada 21 Oktober, lima bulan dari prediksi sebelumnya.
Lelaki 89 tahun ini sudah dua kali salah memprediksi datangnya Hari Kehancuran, yakni pada 1994 dan terakhir 21 Mei lalu. Saking bingung atau malunya, ia bersama istrinya sampai mengungsi ke sebuah motel karena kiamat tidak datang juga seperti yang ia yakini.
Menurut dia, proses kehancuran pada 21 Oktober mendatang akan berlangsung sangat cepat. “Pada 21 Oktober, kalian semua akan melepaskan kekayaan dunia,” kata Camping dalam acara "Open Forum" di Family Radio miliknya. Ia menambahkan pihaknya tidak akan lagi berkampanye untuk menyambut kiamat mendatang.
Selama berbulan-bulan, Camping dan para pengikutnya menyebarluaskan ke seluruh dunia soal datangnya kiamat pada 21 Mei lalu. Kampanye yang menghabiskan jutaan dolar itu berlangsung lewat papan iklan, televisi, radio, dan Internet.
Pada kesempatan itu, Camping mengakui ia telah membuat kesalahan. Meski begitu, ia menegaskan kesalahan prediksi itu tidak menggangu pikirannya. “Jika orang ingin saya minta maaf, saya akan minta maaf,” ujar penganut Kristen aliran Evangelis ini.
Bahkan, ia menegaskan penduduk Bumi harus menyadari proses datangnya kiamat sedang berlangsung. Ia menunjukkan salah satu tanda kiamat akan tiba, yakni makin banyaknya kaum gay yang bangga dengan identitas mereka.
HUFFTINGTON POST | FAISAL ASSEGAF
Istri Peramal Kiamat (21/5):Harold Camping Bingung
dailymail.co.uk
Oleh: Billy A. Banggawan
Teknologi - Senin, 23 Mei 2011 | 15:03 WIB
TERKAIT
Peramal Kiamat Buat Tanggal Baru Hari Pembalasan
Kenapa Peramal Kiamat 21 Mei Harold Camping Diam?
Tak Terbukti, Inilah Reaksi Pengikut Kiamat (21/5)
Ramalan Gempa Kiamat 21 Mei 2011 Tidak Terjadi
Pro Kontra Kiamat (21/5) di Selandia Baru
INILAH.COM, London – Sebelumnya, Harold Camping salah meramalkan kiamat di 1994. Kini ia mengulangi kesalahannya melalui ramalan 21 Mei 2011. Istrinya pun mengaku, Camping bingung.
Anggota dewan Family Radio International milik Camping, Tom Evans, mengatakan, istri Camping memberitahunya, Camping aman di rumah di Oakland. Selain itu, istri Camping mengatakan, Camping tak ingin membicarakan seputar gagalnya ramalan ini.
Istri Camping menggambarkan kondisi Camping saat ini sedang ‘bingung’ karena 21 Mei 2011, dunia tak mengalami kiamat. Selain itu, istrinya juga mengatakan, Camping bingung manusia masih hidup hingga hari ini.
Sebelumnya, Camping meramalkan, kiamat terjadi di 21 Mei 2011. Kiamat diawali gempa dahsyat di Selandia Baru yang terjadi pada pukul 18.00 waktu setempat. Namun, hingga kini ramalan itu sama sekali tak terbukti. [mor]
SELASA, 24 MEI 2011 | 09:07 WIB
TEMPO Interaktif, California - Setelah bersembunyi selama tiga hari, peramal kiamat Harold Camping hari ini mengungkapkan kiamat pasti akan datang. Kali ini, ia memperkirakan Hari Akhir itu akan tiba pada 21 Oktober, lima bulan dari prediksi sebelumnya.
Lelaki 89 tahun ini sudah dua kali salah memprediksi datangnya Hari Kehancuran, yakni pada 1994 dan terakhir 21 Mei lalu. Saking bingung atau malunya, ia bersama istrinya sampai mengungsi ke sebuah motel karena kiamat tidak datang juga seperti yang ia yakini.
Menurut dia, proses kehancuran pada 21 Oktober mendatang akan berlangsung sangat cepat. “Pada 21 Oktober, kalian semua akan melepaskan kekayaan dunia,” kata Camping dalam acara "Open Forum" di Family Radio miliknya. Ia menambahkan pihaknya tidak akan lagi berkampanye untuk menyambut kiamat mendatang.
Selama berbulan-bulan, Camping dan para pengikutnya menyebarluaskan ke seluruh dunia soal datangnya kiamat pada 21 Mei lalu. Kampanye yang menghabiskan jutaan dolar itu berlangsung lewat papan iklan, televisi, radio, dan Internet.
Pada kesempatan itu, Camping mengakui ia telah membuat kesalahan. Meski begitu, ia menegaskan kesalahan prediksi itu tidak menggangu pikirannya. “Jika orang ingin saya minta maaf, saya akan minta maaf,” ujar penganut Kristen aliran Evangelis ini.
Bahkan, ia menegaskan penduduk Bumi harus menyadari proses datangnya kiamat sedang berlangsung. Ia menunjukkan salah satu tanda kiamat akan tiba, yakni makin banyaknya kaum gay yang bangga dengan identitas mereka.
HUFFTINGTON POST | FAISAL ASSEGAF
Istri Peramal Kiamat (21/5):Harold Camping Bingung
dailymail.co.uk
Oleh: Billy A. Banggawan
Teknologi - Senin, 23 Mei 2011 | 15:03 WIB
TERKAIT
Peramal Kiamat Buat Tanggal Baru Hari Pembalasan
Kenapa Peramal Kiamat 21 Mei Harold Camping Diam?
Tak Terbukti, Inilah Reaksi Pengikut Kiamat (21/5)
Ramalan Gempa Kiamat 21 Mei 2011 Tidak Terjadi
Pro Kontra Kiamat (21/5) di Selandia Baru
INILAH.COM, London – Sebelumnya, Harold Camping salah meramalkan kiamat di 1994. Kini ia mengulangi kesalahannya melalui ramalan 21 Mei 2011. Istrinya pun mengaku, Camping bingung.
Anggota dewan Family Radio International milik Camping, Tom Evans, mengatakan, istri Camping memberitahunya, Camping aman di rumah di Oakland. Selain itu, istri Camping mengatakan, Camping tak ingin membicarakan seputar gagalnya ramalan ini.
Istri Camping menggambarkan kondisi Camping saat ini sedang ‘bingung’ karena 21 Mei 2011, dunia tak mengalami kiamat. Selain itu, istrinya juga mengatakan, Camping bingung manusia masih hidup hingga hari ini.
Sebelumnya, Camping meramalkan, kiamat terjadi di 21 Mei 2011. Kiamat diawali gempa dahsyat di Selandia Baru yang terjadi pada pukul 18.00 waktu setempat. Namun, hingga kini ramalan itu sama sekali tak terbukti. [mor]
orang biasa memakai nama nabi
Senin, 23/05/2011 11:26 WIB
Eks NII KW 9 Sebut Panji Gumilang Akan Luncurkan Gerakan MIM 1 Juni
Nurvita Indarini - detikNews
Jakarta - Gerakan Masyarakat Indonesia Membangun (MIM). Itulah gerakan yang disebut-sebut akan diluncurkan pemimpin Ma'had Al Zaytun, Indramayu, Panji Gumilang. Namun mantan anggota NII KW 9 menyebut, gerakan ini hanyalah kedok.
"Awalnya akan dilakukan di Gelora Bung Karno pada 1 Juni. Namun karena ada pertimbangan baru, lalu dipindah ke Al Zaytun," ujar mantan Camat Tebet NII KW 9, Sukanto, pada detikcom, Senin (23/5/2011).
Menurutnya, ini adalah program penyegaran di mana fajar telah menyingsing sehingga sudah saatnya mereka muncul ke permukaan dengan label Masyarakat Indonesia Membangun. Ini adalah gerakan legal yang akan bergerak ke seluruh Indonesia.
"Nasionalisme diangkat, namun orientasi akhirnya adalah Negara Islam Indonesia. Mereka akan bergerak di semua sektor seperti memberi kursus, universitas, perekonomian, peternakan, pertanian, yayasan, koperasi," imbuh Sukanto.
Dengan gerakan MIM, imbuh Sukanto, ada penyegaran tindakan. Jika sebelumnya tindakannya keras maka menjadi lemah lembut, jika semula ada kriminalitas maka sekarang dengan akhlakul karimah. Hal itu dilakukan karena politik Indonesia yang dianggap kondusif oleh mereka.
Mantan pengikut NII KW 9, Ken Setiawan, menjelaskan ada filosofi di balik nama MIM. MIM diambil dari ayat Alif Lam Mim. Alif diartikan sebagai Allah, Lam diartikan Malaikat dan Mim diartikan sebagai Muhammad. Filofosinya adalah berakhlaqul karimah untuk menaklukkan. Sebagaimana Muhammad mampu menaklukkan hati para penduduk Makkah dan Madinah dengan akhlaqnya yang mulia. Maka, sesuai dengan perkembangan politik dalam negeri Indonesia yang kondusif, maka sudah waktunya Ashabul Kahfi muncul ke permukaan.
"Gerakan ini memiliki 7 misi," ujar Ken.
Ketujuh misi itu adalah membangun untuk bersatu, membangun untuk berdaulah, membangun untuk adil dan makmur, membangun kesejahteraan umum, membangun untuk mencerdaskan bangsa, membangun untuk ketertiban dunia dan membangun untuk pertahanan kedaulatan.
Sejumlah tokoh, sambung Ken, diundang hadir dalam acara tersebut. Sebut saja, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto, Menteri Agama Suryadharma Ali, Mendagri Gamawan Fauzi, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo serta perwakilan negara sahabat. Acara ini konon terbuka untuk umum.
"Lambang gerakan menggunakan Monas, latar belakangnya merah putih, dan gerakan diluncurkan pada 1 Juni bertepatan dengan kesaktian Pancasila agar dianggap nasionalis. Padahal tidak ada yang berubah dengan Panji Gumilang dan gerakan NII-nya, masih sama," ucap Ken.
(vit/nrl)
Selasa, 24/05/2011 01:00 WIB
Kasus Skandal Seks Juga Jadi Pertimbangan Pemecatan Nazaruddin
Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta -
Kasus skandal seks Muhammad Nazaruddin bersama seorang Sales Promotion Girl (SPG) sempat menyeruak ke media massa. Kasus tersebut juga jadi pertimbangan Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam mengambil keputusan mencopot Nazaruddin dari posisi Bendahara Umum PD.
"Ya Termasuk (kasus skandal seks). Pokoknya semua kasus dipertimbangkan," ujar anggota DK PD Jero Wacik usai jumpa pers di Kantor DPP PD, Jl Kramat VII, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2011) malam.
Senada dengan Jero, Sekretaris Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin juga mengatakan kasus tersebut menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan dipecatnya Nazaruddin sebagai Bendum PD.
"Saya kira sangat jelas apa yang disampaikan tadi," jawabnya singkat.
Isu miring tersebut menyeruak dan diangkat dalam tabloid Cek&Ricek. Namun isu tersebut dibantah mentah-mentah oleh Nazaruddin, kelanjutan kasusnya pun seperti menghilang ditelan bumi.
DK PD baru saja memecata Nazaruddin dari posisi Bendahara Umum PD. Pemecatan terkait pelanggaran kode etik PD pasal 15. Nazar disebutkan telah menempatkan posisi PD pada masa sulit karena dugaan terlibat kasus suap Kemenpora dan juga usaha memberi uang ke pejabat MK.
(mpr/van)
Senin, 23/05/2011 21:28 WIB
Dipecat dari Bendahara Umum PD, Nazaruddin Tetap Anggota DPR
Mega Putra Ratya - detikNews
Shakespeare pernah membuat pertanyaan legendaris: what is in a NAME? orang juga suka membuat ungkapan: KEBERATAN NAMA
Jakarta - Partai Demokrat (PD) resmi memberhentikan Muhammad Nazaruddin dari posisi Bendahara Umum Partai Demokrat. Namun keputusan DKPD ini ternyata tidak membuat Nazaruddin lengser dari posisinya anggota DPR dari PD.
"Status Muhammad Nazaruddin di DPR masih tetap seperti semula sebagai wakil PD, anggota DPR," ujar Sekretaris Dewan Kehormatan PD, Amir Syamsuddin, dalam konferensi pers di Kantor DPP PD, Jl Kramat, Jakarta, Senin (23/5/2011).
Amir menuturkan Nazaruddin akan tetap menjalankan tugas sebagai anggota Komisi VII DPR. Menurut Amir, pemberhentian Nazar semata-mata karena pertimbangan etika partai bukan pertimbangan sebagai anggota DPR.
"Semata-mata diputuskan berdasarkan pertimbangan kode etik partai. Tidak ada menganggu citra tersebut (DPR),"tutur Amir.
Namun Amir enggan mengungkap pelanggaran kode etik yang dilakukan Nazaruddin. Sekalipun pemberhentian Nazar diyakini akan menyelamatkan citra PD.
"Kami tidak dalam posisi secara detail menyampaikan kepada publik untuk menyampaikan hal-hal menyangkut pelanggaran etika, itu adalah internal PD,"tandasnya.
(van/lh)
Eks NII KW 9 Sebut Panji Gumilang Akan Luncurkan Gerakan MIM 1 Juni
Nurvita Indarini - detikNews
Jakarta - Gerakan Masyarakat Indonesia Membangun (MIM). Itulah gerakan yang disebut-sebut akan diluncurkan pemimpin Ma'had Al Zaytun, Indramayu, Panji Gumilang. Namun mantan anggota NII KW 9 menyebut, gerakan ini hanyalah kedok.
"Awalnya akan dilakukan di Gelora Bung Karno pada 1 Juni. Namun karena ada pertimbangan baru, lalu dipindah ke Al Zaytun," ujar mantan Camat Tebet NII KW 9, Sukanto, pada detikcom, Senin (23/5/2011).
Menurutnya, ini adalah program penyegaran di mana fajar telah menyingsing sehingga sudah saatnya mereka muncul ke permukaan dengan label Masyarakat Indonesia Membangun. Ini adalah gerakan legal yang akan bergerak ke seluruh Indonesia.
"Nasionalisme diangkat, namun orientasi akhirnya adalah Negara Islam Indonesia. Mereka akan bergerak di semua sektor seperti memberi kursus, universitas, perekonomian, peternakan, pertanian, yayasan, koperasi," imbuh Sukanto.
Dengan gerakan MIM, imbuh Sukanto, ada penyegaran tindakan. Jika sebelumnya tindakannya keras maka menjadi lemah lembut, jika semula ada kriminalitas maka sekarang dengan akhlakul karimah. Hal itu dilakukan karena politik Indonesia yang dianggap kondusif oleh mereka.
Mantan pengikut NII KW 9, Ken Setiawan, menjelaskan ada filosofi di balik nama MIM. MIM diambil dari ayat Alif Lam Mim. Alif diartikan sebagai Allah, Lam diartikan Malaikat dan Mim diartikan sebagai Muhammad. Filofosinya adalah berakhlaqul karimah untuk menaklukkan. Sebagaimana Muhammad mampu menaklukkan hati para penduduk Makkah dan Madinah dengan akhlaqnya yang mulia. Maka, sesuai dengan perkembangan politik dalam negeri Indonesia yang kondusif, maka sudah waktunya Ashabul Kahfi muncul ke permukaan.
"Gerakan ini memiliki 7 misi," ujar Ken.
Ketujuh misi itu adalah membangun untuk bersatu, membangun untuk berdaulah, membangun untuk adil dan makmur, membangun kesejahteraan umum, membangun untuk mencerdaskan bangsa, membangun untuk ketertiban dunia dan membangun untuk pertahanan kedaulatan.
Sejumlah tokoh, sambung Ken, diundang hadir dalam acara tersebut. Sebut saja, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto, Menteri Agama Suryadharma Ali, Mendagri Gamawan Fauzi, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo serta perwakilan negara sahabat. Acara ini konon terbuka untuk umum.
"Lambang gerakan menggunakan Monas, latar belakangnya merah putih, dan gerakan diluncurkan pada 1 Juni bertepatan dengan kesaktian Pancasila agar dianggap nasionalis. Padahal tidak ada yang berubah dengan Panji Gumilang dan gerakan NII-nya, masih sama," ucap Ken.
(vit/nrl)
Selasa, 24/05/2011 01:00 WIB
Kasus Skandal Seks Juga Jadi Pertimbangan Pemecatan Nazaruddin
Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta -
Kasus skandal seks Muhammad Nazaruddin bersama seorang Sales Promotion Girl (SPG) sempat menyeruak ke media massa. Kasus tersebut juga jadi pertimbangan Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam mengambil keputusan mencopot Nazaruddin dari posisi Bendahara Umum PD.
"Ya Termasuk (kasus skandal seks). Pokoknya semua kasus dipertimbangkan," ujar anggota DK PD Jero Wacik usai jumpa pers di Kantor DPP PD, Jl Kramat VII, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2011) malam.
Senada dengan Jero, Sekretaris Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin juga mengatakan kasus tersebut menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan dipecatnya Nazaruddin sebagai Bendum PD.
"Saya kira sangat jelas apa yang disampaikan tadi," jawabnya singkat.
Isu miring tersebut menyeruak dan diangkat dalam tabloid Cek&Ricek. Namun isu tersebut dibantah mentah-mentah oleh Nazaruddin, kelanjutan kasusnya pun seperti menghilang ditelan bumi.
DK PD baru saja memecata Nazaruddin dari posisi Bendahara Umum PD. Pemecatan terkait pelanggaran kode etik PD pasal 15. Nazar disebutkan telah menempatkan posisi PD pada masa sulit karena dugaan terlibat kasus suap Kemenpora dan juga usaha memberi uang ke pejabat MK.
(mpr/van)
Senin, 23/05/2011 21:28 WIB
Dipecat dari Bendahara Umum PD, Nazaruddin Tetap Anggota DPR
Mega Putra Ratya - detikNews
Shakespeare pernah membuat pertanyaan legendaris: what is in a NAME? orang juga suka membuat ungkapan: KEBERATAN NAMA
Jakarta - Partai Demokrat (PD) resmi memberhentikan Muhammad Nazaruddin dari posisi Bendahara Umum Partai Demokrat. Namun keputusan DKPD ini ternyata tidak membuat Nazaruddin lengser dari posisinya anggota DPR dari PD.
"Status Muhammad Nazaruddin di DPR masih tetap seperti semula sebagai wakil PD, anggota DPR," ujar Sekretaris Dewan Kehormatan PD, Amir Syamsuddin, dalam konferensi pers di Kantor DPP PD, Jl Kramat, Jakarta, Senin (23/5/2011).
Amir menuturkan Nazaruddin akan tetap menjalankan tugas sebagai anggota Komisi VII DPR. Menurut Amir, pemberhentian Nazar semata-mata karena pertimbangan etika partai bukan pertimbangan sebagai anggota DPR.
"Semata-mata diputuskan berdasarkan pertimbangan kode etik partai. Tidak ada menganggu citra tersebut (DPR),"tutur Amir.
Namun Amir enggan mengungkap pelanggaran kode etik yang dilakukan Nazaruddin. Sekalipun pemberhentian Nazar diyakini akan menyelamatkan citra PD.
"Kami tidak dalam posisi secara detail menyampaikan kepada publik untuk menyampaikan hal-hal menyangkut pelanggaran etika, itu adalah internal PD,"tandasnya.
(van/lh)
Langganan:
Postingan (Atom)