Jumat, 08 Juli 2016

Human Right "new equilibrium": the US Racialism

reuters: A black U.S. military veteran of the Afghan war who said he wanted to "kill white people" opened fire in a sniper attack in which five police officers were slain at a protest decrying police shootings of black men, officials said on Friday.
Seven other police officers and two civilians were wounded in the ambush in downtown Dallas on Thursday night, officials said. Police killed the gunman, identified by a U.S. government source as Micah Xavier Johnson, with a bomb-carrying robot after cornering him in a parking lot, ending an hours-long standoff.
The sound of gunfire sent a panicked crowd of hundreds of protesters screaming and running for their lives near the end of a march to protest police killings of black men this week in Minnesota and Louisiana. Police officers patrolling the demonstration at the time believed they were under attack by several gunmen.
Three other people were detained by police, and authorities have not publicly ruled out that other shooters were involved. Several U.S. media outlets, citing unnamed law enforcement sources, reported investigators now believed Johnson worked alone in carrying out the attack.
The Louisiana and Minnesota shootings, both the subject of federal investigations, were the latest in a series of similar incidents that have triggered protests over police use of force against black suspects and racial disparities in the American criminal justice system.
The march was affiliated with Black Lives Matter, a decentralized movement that arose after the series of police killings to protest the treatment of black people by U.S. law enforcement.
Dallas Police Chief David Brown called the incident "a well-planned, well-thought-out, evil tragedy," adding, "We are determined to not let this person steal this democracy from us."
During lengthy negotiations with police, the gunman told reporters he was angry about the Louisiana and Minnesota killings, Brown told reporters.
"The suspect said he was upset at white people. The suspect stated that he wanted to kill white people, especially white officers," said Brown, who is black.

Some details began to emerge about Johnson, who public records indicated lived in Mesquite, a Dallas suburb. He posted a rant against white people on a black nationalist Facebook group called Black Panther Party Mississippi last Saturday, denouncing the lynching and brutalizing of black people.
DALLAS, KOMPAS.com - Sejumlah media AS, Jumat (8/7/2016), menyebut tersangka pelaku penembakan polisi di Dallas yang menewaskan lima orang polisi adalah Micah Johnson (25) warga negara bagian Texas.

Johnson tinggal di Mesquite, pinggiran kota Dallas, seperti diberikatan CBS News dan NBC News. Dia tewas setelah terkepung selama beberapa jam.

Sebelumnya, kepala kepolisian Dallas David Brown menyampaikan kata-kata terakhir pria yang menembak mati lima petugas polisi pada Jumat (8/7/2016) pagi.

"Tersangka mengatakan dia kecewa dengan Black Lives Matter, kasus penembakan oleh polisi, kecewa dengan orang kulit putih dan ingin membunuh orang kulit putih, terutama polisi kulit putih," kata Brown.

Black Lives Matter (BLM) yang dimaksud adalah sebuah gerakan internasional yang berasal dari komunitas warga Afrika-Amerika yang mengkampanyekan keadilan untuk warga AS berkulit hitam.

BLM secara reguler menggelar aksi protes terkait kematian warga kulit hitam khususnya yang diakibatkan oleh penegak hukum.

BLM juga memperjuangkan isu yang lebih besar yaitu profiling rasial, kebrutalan polisi dan sistem hukum AS yang dinilai sangat rasialis.

David Brown menambahkan, sejumlah laporan yang beredar bahwa tersangka bunuh diri adalah tidak akurat.

"Dia tewas karena ledakan bom," ujar Brown.

Bom itu, kata Brown, diluncurkan pada sebuah robot, diledakkan setelah pengepungan tersangka berlangsung hingga beberapa jam.

"Dia sangat marah. Dia menginginkan untuk membunuh polisi kulit putih. Dia marah untuk Black Lives Matter," kata Brown.

Brown melanjutkan, tersangka mengaku dia tidak tergabung dalam kelompok apapun. Meski demikian hal itu tidak menutup kemungkinan tak ada tersangka lain.

Sementara itu, wali kota Dallas Mike Rawlings mengatakan, identitas tersangka tidak akan dipublikasikan selama investigasi kriminal masih berlangsung.

Tersangka, yang berkulit hitam, menembak sejumlah polisi yang mengamankan unjuk rasa Black Lives Matter. Dia bersembunyi di antara pilar gedung dan menembak dalam sebuah serangan yang terencana dengan baik.

Aksi protes BLM ini digelar terkait tewasnya dua pria kulit hitam Alton Sterling dan Philando Castile di tangan petugas polisi.

amnesty international: 

U.S. Training of Foreign Police and Soldiers

One of the purported benefits of this training is that it instills respect for human rights and democratic institutions. Yet the vast majority of U.S.-administered training courses do not include specific instruction in the human rights or humanitarian law obligations that soldiers must obey. Unfortunately, many of the government forces the U.S. has trained have poor human rights records.
  • Human Rights and Humanitarian Law. It is vital that the U.S. military mainstream human rights and humanitarian law into all foreign military and police training. Such instruction should be mandatory for all U.S. and foreign trainees attending courses, and it should be reinforced through operational exercises.
  • The Training Schools. The United States trains at least 100,000 foreign soldiers and police from more than 150 countries each year at a cost of tens of millions of dollars. Tens of thousands study in the United States at the approximately 275 known military schools and installations that provide training; the United States trains many more in their own nations through a variety of programs.
  • The U.S. Military: Who, Where and What Are They Teaching? It's hard to know what kinds of skills and tactics are being conveyed to which foreign soldiers at the hundreds of military training schools within the United States, but it's practically impossible to monitor U.S. military training activities abroad. An estimated half of all U.S. training of foreign troops takes place overseas, with U.S. soldiers training foreign troops from at least 150 countries annually.
amnesty international: Amnesty International USA Statement on Shootings in Dallas

“Last night’s shootings are a devastating reminder that gun violence in the U.S. is a human rights crisis that impacts everyone. Our thoughts are with the victims and their families,” said Margaret Huang, Amnesty International USA interim executive director. “Killings both by and of police demand justice. The right to life is universal and everyone – both civilians and officers alike – should be able live free from fear and feel safe in their communities."
“We must remember that the public’s response to the deaths of Alton Sterling, Philando Castile and Jerry Williams have been overwhelmingly peaceful. Last night’s tragedy should not affect the ability and the safety of those who will continue to exercise their right to protest peacefully. We call on law enforcement officers to facilitate that right.”

Sabtu, 02 Juli 2016

hakim WAKIL TUHAN ...POL1S1 hamba TUHAN


[JAKARTA] SP: Banyaknya kasus suap yang terungkap di lingkungan peradilan harus direspons oleh Mahkamah Agung (MA) dengan meningkatkan pola pengawasan. Apalagi sejauh ini dalam waktu yang berdekatan sudah belasan aparat peradilan yang terdiri dari hakim dan nonhakim ditangkap KPK.
"Membersihkan korupsi harus berada di peradilan yang benar-benar bersih. Hanya sapu bersih yang dapat membersihkan. Sapu kotor justru membuat kondisi makin terpuruk. Karena itu ke depan diharapkan benar pimpinan MA dapat memimpin upaya bersih-bersih dan pembenahan internal," kata Jubir Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi, di Jakarta, Jumat (1/7).
Farid men‎gatakan, MA harus mampu menjawab keraguan publik terhadap peradilan berkaca pada banyaknya kasus suap. Pimpinan MA tidak cukup hanya menyatakan prihatin terhadap kasus-kasus yang terkuak belakangan ini. Apalagi pelakunya adalah aparat nonhakim yang sepenuhnya berada dalam pengawasan MA.
"Pimpinan MA tidak cukup hanya sekadar menyatakan prihatin atas rentetan penangkapan itu. Memang praktik perdagangan hukum adalah sebuah pilihan bagi oknum hakim dan pejabat pengadilan," ujarnya.
Menurut Farid, MA harus bisa menjamin bersihnya sistem peradilan untuk menjawab stigma keadilan hanya untuk orang yang memiliki uang. Padahal, peradilan sepatutnya tempat pencari keadilan.

"‎Jika para pencari keadilan sudah tidak percaya, tentu masyarakat perlu berpikir ulang, apakah lembaga peradilan betul berfungsi sebagai rumah keadilan. Kasus-kasus penangkapan atau perbuatan merendahkan martabat peradilan lainnya terus menggerus kepercayaan publik," jelasnya. [E-11]

TEMPO.COSurabaya - Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengaku mengenal baik tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti. Hatta tak memungkiri bahwa La Nyalla masih punya hubungan kekerabatan dengannya.

"Memang saya punya hubungan kekeluargaan dengan dia. Dia adalah keponakan saya secara langsung," ujar Hatta setelah menghadiri acara di kampus C Universitas Airlangga, Surabaya, Jumat, 27 Mei 2016.

Meski begitu, Hatta meminta hubungan kekerabatan itu tidak dikait-kaitkan dengan kasus hukum yang tengah membelit La Nyalla, termasuk dalam kemenangan dua kali sidang praperadilan yang diajukan pria yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia itu.

Hatta menegaskan, sebagai Ketua Mahkamah Agung, dia berusaha menempatkan diri sesuai dengan posisinya. "Saya sama sekali tidak punya pemikiran sedikit pun untuk mencampuri hal-hal yang bersifat hukum," tutur Hatta.

Ketua Ikatan Alumni Universitas Airlangga itu mengaku tidak ingin menutup-nutupi bahwa dia masih punya hubungan kekerabatan dengan La Nyalla. "Siapa pun manusia, kalau namanya keluarga, tetap tidak bisa dipungkiri. Tapi silakan diamati. Yang penting tidak ada intervensi."

Hatta meminta masyarakat menyerahkan proses hukum dan praperadilan La Nyalla sesuai dengan kewenangan penegak hukum. Ia sendiri enggan berkomentar mengenai kemenangan La Nyalla dalam praperadilan untuk kali kedua. "Itu sepenuhnya kewenangan hakim."

La Nyalla kembali mengalahkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam sidang praperadilan pada Senin, 23 Mei 2016, di Pengadilan Negeri Surabaya dengan dipimpin hakim tunggal Mangapul Girsang. Ia menyatakan penyidikan dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur pada 2011-2014 yang diselenggarakan tidak sah.

Sampai saat ini, keberadaan La Nyalla masih misterius. Menurut informasi yang beredar, ia berada di Singapura. Jaksa Agung sempat menuduhnya telah dibantu seseorang sehingga berhasil bertahan di negara tersebut meski paspornya sudah tidak berlaku dan masa tinggalnya telah habis.

ARTIKA RACHMI FARMITA



Jakarta kontan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menyarankan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertemu dengan Presiden Joko Widodo guna membahas permasalahan di tubuh aparatur penegak hukum. Hal ini terkait dengan maraknya kasus korupsi di lingkup kehakiman.
"Kalau kita memikirkan, ini masalah negara, masalah kita bersama. Mari kemudian teman-teman DPR ketemu dengan Presiden untuk melakukan reformasi secara mendasar di Mahkamah Agung," kata Agus dalam acara rapat koordinasi Nasional Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, Kamis (26/4/2016).
Agus menilai enam hakim yang tertangkap oleh KPK sudah terlalu banyak. Ia khawatir jika ini adalah fenomena gunung es.
Agus pun mempertanyakan motif hakim yang menerima suap. Kata dia, seharusnya para hakim sudah merasa cukup dengan pendapatan yang diterima.
"Itu berarti kan mengenai rekruitmen mungkin. Mengenai rotasi dan mutasi. Mengenai penanganan perkakara yang harus lebih transparan. Karena itu penting. Jadi bagaimana kasus itu setelah diputuskan segera diketahui oleh yang berperkara," ucap Agus. Agus mengatakan, KPK akan meminta banyak pihak untuk duduk bersama membahas permasalah di MA.
Senin kemarin (23/5/2016), KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah menggelar operasi tangkap tangan di Bengkulu. Dari lima orang tersangka, dua di antaranya adalah hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bengkulu bernama Janner Purba dan Toton.
Keduanya diduga menerima uang sebesar Rp 650 juta dari dua orang terdakwa yang perkaranya sedang ditangani. Uang tersebut diduga untuk membebaskan kedua terdakwa tersebut.
Penangkapan ini sekaligus menambah daftar hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor yang justru terjerat kasus korupsi. Hingga kini, enam hakim tipikor telah ditangkap tangan oleh KPK.

(Lutfy Mairizal Putra)

Jakarta detik - Bripka Seladi, anggota Polantas Polres Malang Kota memilih bekerja sebagai pemulung sebagai pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ia menegaskan tidak pernah menerima suap sepeser pun selama 16 tahun bekerja sebagai anggota Polri.

"Saya belum pernah 16 tahun menerima suap, baik makanan, uang atau apa pun. Saya lebih memilih jadi pemulung karena mudah kerjanya," ujar Bripka Seladi yang diboyong ke Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2016).

Bripka Seladi hari ini diterima oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin dan beberapa anggota DPR lainnya untuk mendapatkan piagam penghargaan. Dalam ceritanya, Bripka Seladi menyayangkan perilaku masyarakat yang kurang menghargai nilai kejujuran. Lebih khusus, ia menyoroti praktik suap dalam pembuatan SIM yang marak terjadi di Indonesia.

"Bikin SIM di kota itu mudah, yang bilang susah itu hanya makelar, calo. Sebelum tes saya harus telaten memberikan contoh, biar mereka lolos tanpa embel-embel," tutur dia.



Diceritakan Seladi, di saat ia sudah berusaha jujur masih ada saja diantara masyarakat yang berusaha memberikan uang kepadanya setelah membantu membuat SIM. Padahal baginya, membantu masyarakat adalah pekerjaan yang dijalankannya secara ikhlas.

"Setelah saya loloskan saya salaman, di sini ada uang. Setelah saya salaman ada uangnya, saya lepaskan. Semua orang tahu karena yang bikin SIM banyak. Jadi saya inginkan seperti itu kalau membantu, seperti yang diajarkan pimpinan, ikhlas tanpa pamrih," kata Bripka Seladi.

Berkat kejujuran dan kesederhanaan yang diterapkan dalam kehidupannya, Bripka Seladi saat ini mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai kelompok masyarakat. Termasuk, salah satunya apa yang diberikan ketua DPR Ade Komarudin hari ini yang memberikannya sertifikat penghargaan.


Selain Akom, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo juga memberikan bantuannya kepada Bripka Seladi. Bamsoet menyerahkan gajinya sebagai anggota dewan dari bulan Juni sampai Desember kepada Bripka Seladi.

Namun bagi Bripka Seladi penghargaan yang terpenting adalah dari masyarakat. Ia ingin masyarakat lebih menghargai pekerjaannya sebagai anggota polisi dengan tidak memberikan suap kepada petugas dalam bentuk apa pun.

"Yang penting masyarakat harus jujur. Jujur dalam apa pun, dan menghargai pekerjaan kami dengan tidak memberikan suap," jelasnya. 
(aws/aws)

Pasca 8 Poin Kode Etik Dihapus MA, Hakim Bisa Sewenang-wenang Andi Saputra - detikNews Kamis, 16/02/2012 05:47 WIB Jakarta - Pasca Mahkamah Agung (MA) menghapus 8 poin kode etik hakim dikhawatirkan hakim akan sewenang-wenang dalam menyidangkan suatu perkara. Terutama karena dihapusnya etika profesionalitas dan larangan hakim mengabaikan apa yang terjadi di pengadilan. "Hakim akan sewenang-wenang dalam menyidangkan suatu perkara," kata Ketua YLBHI, Alvon Kurnia saat berbincang dengan detikcom, Kamis (15/2/2012). Sebab 8 poin tersebut yang mengharuskan hakim bertindak profesional dalam menyidang serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. "Kalau kode etik ini di hapus, dengan parameter apa lagi hakim menjaga etikanya?," tambahnya. Tidak hanya substansi, penghapusan MA juga menjadi masalah. Sebagai sebuah kesepakatan bersama antara Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial (KY) maka ketika dirasa tidak sesuai maka dihapusnya lewat perundingan kedua belah pihak. Tidak bisa MA membatalkan tanpa persetujuan KY. "SKB itu sebuah kebijakan yang dibuat 2 lembaga. Oleh karenanya tidak boleh dihapuskan oleh MA sendiri," ungkap Alvon Kurnia. Ditambah argumen bahwa SKB adlah kebijakan (beshicking) bukan peraturan (regeling). Sehingga MA tidak berwenang menguji apakan kode etik ini sah atau tidak. "MA hanya menguji peraturan yang di bawah UU. Nah, SKB ini kan kebijakan. Jadi bukan ranah MA untuk menguji. Kalau seperti ini, ke depan akan menjadi preseden buruk, bisa saja SKB antar menteri di uji ke MA," ungkap Alvon cemas. Berikut kode etik yang dihapus MA berdasarkan Putusan MA tertanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Paulus Effendi Lotulung Ahmad Sukardja, Rehngena Purba, Takdir Rahmadi, dan Supandi: 8.1 Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. 8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. 8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8.4 Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan. 10.1 Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik. 10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan. 10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya diatas kegiatan yang lain secara profesional. 10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya. (asp/van)

Sabtu, 09 April 2016

muslim ada di mana-mana

Most Americans would be unaware that Ramadan, the Muslim month of fasting, begins on Thursday. Many would only be casually aware that this is one of the five pillars of Islam, its date changing each year due to the lunar calendar. Faithful adherents fast from dawn to dusk until the month concludes with the Feast of Eid.
Having studied Islam, we were familiar with this expression of piety, but learned much more during the years we lived in a Muslim country—the largest Muslim country in the world, Indonesia. In more observant places, fasting is compulsory, though allowances are made for foreigners and non-Muslims. All do without food, but more devout Muslims refuse to drink water, and some don’t even swallow their saliva.
There is irony, however, in the fact that Muslims probably eat more during the month than at any other time. Women of the house arise in the early morning to prepare an elaborate breakfast to provide nourishment throughout the day. When the call to evening prayer signals the breaking of the fast, everyone hurries home to indulge in what could be described as a Thanksgiving dinner. Not much gets done during Ramadan as offices are open for only a few hours, no one has the strength for much physical labor, and it is easier to endure the denial of food by sleeping through the afternoon.
During Ramadan, we found our Muslim friends were more open to talking about spiritual things. We would ask them about their practice, why they were fasting, and what they hoped to gain by it. It was surprising to them when we shared our own practice of fasting from time to time to seek God. We do not fast to get something from God but out of a desire for God himself that exceeds our desire for food. Wonderfully, God does meet our needs and answer our prayers, but we should not fast presuming by our piety we are obligating God to do something for us.
While most Muslims observe the fast because they are commanded to and believe there is merit to be gained, many do it as a perfunctory obligation. Some want to avoid the condemnation from more pious family members. However, for the devout, the Muslim month of fasting is actually for the same purpose that we as Christians may occasionally fast: the desire to know God in a deeper more intimate relationship.
Fasting during Ramadan is intended to be a time to seek God, and many sincerely do. While recognizing the futility of seeking to please God by one’s own piety and works, we avoided expressing disrespect in conversation with Muslim friends. We shared our common desire to know God. It was an opportunity to bear witness to the futility of our own efforts and how we discovered the unmerited grace of God through Jesus Christ.
Among Muslims, you’ll hear of testimonies from those who had dreams and visions of Jesus appearing to them and saying, “Follow Me.” Others will be impressed to find someone with “the book” that tells the way to eternal life. None of these revelations are sufficient for salvation, but they break down the barriers in their heart and can lead to finding out who Jesus is or knowing what the Bible says.
What does this have to do with us?
When we first arrived in Indonesia we were irritated at the dissonant sound of the call to prayer from the mosque five times a day, especially when it awakened us at 4:30 a.m. But it became a call to us and a reminder to pray for Muslims as they were praying to Allah.
What if Christians fervently prayed during the month of Ramadan that God would reveal himself to Muslims in this time of seeking? What if we covered millions of fasting Muslims with 30 days of intense intercession that something would happen in their spiritual search? Believing in the power of prayer, could we not expect God to respond to our heartfelt burden for the lost millions of the world?
It is tragic that we should be so wrapped up in our self-interests and worldview that we would be indifferent to more than a billion followers of Islam in the world that are dying without Christ, but this month are seeking what only he can provide. We are repulsed by a religion that seems to justify terrorism and suicide bombers committed to the destruction of life, but don’t we realize that Jesus is the answer? Rather than hardening our hearts and dismissing their lostness to the judgment of God as something they deserve, we should plead for their hearts to be open to God revealing himself.
Join me this month in praying for Muslims in our own communities as well as those around the world. Pray that they would truly seek God and be open to revelation that would lead them to the truth. In seeking Allah, an impersonal deity that is aloof and cannot be known, may they find a loving, compassionate God who revealed himself through Jesus Christ and died for their sins.
We have a responsibility to observe Ramadan also, to pray for those who are far from the kingdom and for generations have been locked into the bondage of sin and futile religious traditions.
After all, Christ died for them, too. God loves them. Shouldn’t we?
Jerry Rankin is the executive director of the Zwemer Center and president emeritus of the Southern Baptist International Mission Board (IMB). He served with the IMB for 40 years, the last 17 years as president. Prior to becoming president of the IMB, Dr. Rankin and his wife Bobbye served for 23 years in Asia, initially as missionaries in Indonesia, the largest Muslim country in the world. This article originally appeared on the Zwemer Center for Muslim Studies website.

Muslim Diaspora
Friday, 12 February 2010
KETIGA agama yang pembawanya masih serumpun sebagai keturunan Nabi Ibrahim semuanya pernah dan tengah mengalami diaspora.

Pengikutnya berkembang dan merantau jauh melampaui batas kelahirannya.Diaspora mirip sekali dengan peristiwa hijrah dan dengan hijrah banyak hal serta peristiwa baru dijumpai.Bahkan ketiga agama itu berkembang pesat dan melahirkan peradaban besar justru setelah keluar dari tempat kelahirannya. Yahudi dan Nasrani lahir di wilayah Timur Tengah,tetapi berkembang pesat justru di Eropa dan Amerika. Islam yang lahir di Mekkah dan Madinah pernah melahirkan peradaban besar setelah berkembang di Baghdad, Iran, Mesir, dan Spanyol. Kini Islam menyusul dan merambah dunia Barat mengikuti agama pendahulunya,Yahudi dan Nasrani.

Yang tidak pernah habis dibahas, dipertanyakan, dan digugat adalah mengapa tiga agama besar yang pendirinya masih bersaudara dan mengimani Tuhan yang sama selalu saja terlibat permusuhan dan perkelahian sepanjang sejarah? Untuk memahami bagaimana pergulatan, perjuangan, dan tantangan umat Islam di Barat,banyak buku yang mencoba menjelaskannya. Salah satunya adalah A Heart Turned East: Among the Muslims of Europe and America (1997) oleh Adam Lebor yang kemudian diindonesiakan menjadi Pergulatan Muslim di Barat, Antara Identitas danIntegrasi (Mizan 2009).Kondisi dan status sosial umat Islam di Amerika Serikat (AS) dan Eropa memiliki perbedaan yang signifikan.

AS yang bangga dengan masyarakatnya yang sangat plural lebih akomodatif terhadap kehadiran beragam agama dan budaya,termasuk Islam. Hanya saja setelah peristiwa 11 September (9ll) 2001, umat Islam di sana merasa tertekan karena selalu dicurigai. Namun dibandingkan di Eropa,umat Islam di AS lebih baik kondisinya.Mereka lebih terpelajar.Pusat-pusat studi Islam bermunculan.Semua universitas besar di AS merasa belum lengkap jika belum memiliki departemen studi Islam dengan jajaran profesor ahli yang sebagian didatangkan dari dunia Islam. Eropa dulu dikenal sebagai imperialis dan menjajah sebagian besar dunia Islam.

Hubungan pahit itu bekasnya masih berlanjut sampai sekarang. Negara Inggris dan Prancis, misalnya, sekarang tengah mencaricari formula dan solusi menghadapi umat Islam yang semula datang dari bekas negara jajahannya. Begitu pun di Jerman yang pada Perang Dunia I pernah merayu Turki untuk bergabung melawan sekutu––dan ternyata kalah–– banyak imigran muslim Turki yang sampai hari ini menimbulkan banyak masalah sosial. Baik di Inggris,Prancis maupun Jerman para imigran itu umumnya datang dari kalangan buruh. Mereka hidup secara komunal dan eksklusif, sulit melebur dalam budaya setempat baik karena alasan bahasa, budaya maupun agama. Problem baru muncul pada generasi kedua dan ketiga.

Mereka merasa gamang dan bingung menemukan identitas dirinya. Meski lahir di Eropa, mereka tidak merasa sebagai orang Eropa dan tidak pula merasa akrab dengan budaya asal usul orang tuanya.Ketika terjadi konflik rasial dan agama dengan pemerintah setempat, keturunan imigran muslim ini serbabingung. Mereka tidak memiliki rumah budaya dan tanah air yang memberikan kenyamanan. Mereka lahir dan berbicara dengan bahasa Eropa, tetapi tidak memperoleh pengakuan sepenuhnya sebagai orang Eropa. Sebagian besar muslim di Inggris berasal dari anak benua India. Tidak seperti Kristen dan Yahudi,muslim Inggris tidak memiliki kepemimpinan komunal tingkat nasional yang terlembaga. Hal serupa juga terjadi di Prancis dan Jerman.

Mereka terbagi-bagi pada kelompok wilayah asal daerah dan negaranya sehingga kekuatan lobinya tidak kuat dalam memperjuangkan kepentingan Islam.Perbedaan lebih lanjut juga terlihat dalam paham keagamaannya serta sikap mereka terhadap pemerintah setempat.Pengelompokan ini diawetkan oleh tampilnya ulama, aktivis, dan pimpinan gerakan Islam dengan aspirasi dan ideologi yang berbeda-beda. Ada yang bersikap radikal,tidak mau berkompromi dan beradaptasi dengan budaya setempat, dengan alasan Islam dan budaya Barat tidak mungkin dipertemukan. Jangan sampai Islam terbaratkan, melainkan sebaliknya, Barat yang mesti diislamkan.Gerakan radikal ini diduga memperoleh dukungan dana dan aktor intelektual dari negaranegara Arab.

Sadar sebagai kelompok minoritas, ada lagi yang bersikap adaptif. Bagaimanapun, mereka sebagai pendatang atau tamu mesti menghargai dan mengikuti tradisi tuan rumah, asal tidak mengorbankan nilai-nilai dasar Islam. Namun ada juga yang berpandangan lain lagi bahwa banyak tradisi dan cara berpikir Barat yang sesungguhnya sangat Islami, hanya saja minus syahadat. Dengan demikian Barat merupakan lahan subur bagi munculnya masyarakat Islam baru.

Karena Islam tidak sekadar sistem keimanan, melainkan juga ada seperangkat aturan dan kewajiban ritual serta etika sosial, kehadiran Islam di Barat ada yang melihatnya sebagai counter sistem nilai sehingga benturan dengan tradisi setempat tidak bisa dielakkan. Secara kasatmata, kemunculan masjid dan tradisi salat Jumat, berpuasa,mengenakan jilbab,dan ketersediaan makanan halal menjadi fenomenal dan sering menimbulkan gesekan. Pendeknya, muslim diaspora saat ini telah menjadi objek tersendiri bagi peminat studi Islam di Barat khususnya.

Umat Islam di sana merasakan bagaimana rasanya sebagai minoritas dengan identitas etnis yang kabur.Pergulatan ini tampaknya baru akan mulai dan akan berkembang terus. Jika di Indonesia sering muncul istilah “westernisasi” dan “Kristenisasi”, di Barat yang tengah berlangsung adalah “Islamisasi” meskipun istilah westernisasi,Kristenisasi, dan Islamisasi ini sebuah konsep yang longgar dan adakalanya kabur. (*)

PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT
Rektor UIN Syarif Hidayatullah

Jumat, 24 April 2015

(SBY) Jokow1 + polri V. KPK

 
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menilai, putusan hakim Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan terbilang nekat. Menurut dia, putusan tersebut bukan merupakan hasil penafsiran hukum, melainkan menambahkan objek hukum dalam praperadilan.
"Dari putusan itu Sarpin tidak langsung mengatakan, objek praperadilan boleh ditambahkan. Itu kan bukan penafsiran. Jadi dia nekat benar," ujar Bagir melalui sambungan telepon dalam diskusi di Jakarta, Kamis (23/4/2015) malam.
Berdasarkan Pasal 77 juncto Pasal 82 huruf b juncto Pasal ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan lembaga praperadilan hanya meliputi penanganan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dalam hal ini, penetapan tersangka tidak termasuk dalam objek praperadilan.
Sementara itu, dalam putusannya, Sarpin mengabulkan gugatan Budi atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. "Dia tidak lagi bicara prosedur, tapi substansi ketika dia nyatakan BG sebagai tersangka dinyatakan tidak sah," kata Bagir.
Menurut Bagir, putusan Sarpin sudah masuk ke pokok perkara karena menyatakan bahwa penyidikan KPK terhadap Budi tidak sah saat menganggap Budi bukan pejabat negara. Dalam membuat putusan, adanya terobosan hukum oleh hakim sebenarnya diperbolehkan selama menyangkut hajat masyarakat. Namun, putusan Sarpin lagi-lagi dianggap nekat karena dianggap menciptakan hukum sendiri.
"Dia gunakan dalih penemuan hukum untuk memutuskan itu. Ini agak nekat lagi karena menemukan hukum tidak sama dengan menciptakan hukum," kata Bagir.
Dalam putusannya, hakim Sarpin menganggap penetapan tersangka termasuk dalam objek praperadilan. Ia menilai KPK tidak berwenang mengusut kasus Budi Gunawan. Dampaknya, KPK melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan.
Namun, kemudian Kejaksaan melimpahkan penyelidikan kasus Budi ke Mabes Polri dengan alasan Bareskrim Polri pernah menangani penyelidikan kasus dugaan rekening gendut Budi.
Budi sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.


 JAKARTA. Terpilihnya Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri sejak Jumat (17/4) pekan lalu di sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri.

"Memang tanggal 17 April itu sudah ada sidang. Tapi, belum bisa (dihadiri anggota Wanjakti, red) secara keseluruhan. Baru sebagian, karena memang sebagian ada yang berada di luar kota. Ada yang di Bali, ada yang ke New Zealand dan Singapura," ungkap Badrodin di depan Komisi III DPR RI, Rabu (22/4).

Pada Selasa (21/4), anggota Wanjakti lengkap dan baru melaksanakan keputusan untuk menunjuk Kepala Lembaga Diklat Polri Komjen BG sebagai pendamping Jenderal Badrodin.

Pernyataan Kapolri sekaligus Ketua Wanjakti Polri ini berbeda dengan pernyataan dia sebelumnya. Di Kejaksaan Agung kemarin, Badrodin menyampaikan sidang Wanjakti, Jumat lalu belum menghasilkan keputusan Komjen BG sebagai Wakapolri. (Abdul Qodir)



http://nasional.kontan.co.id/news/sejak-pekan-lalu-bg-terpilih-jadi-wakapolri




Sumber : KONTAN.CO.ID

Penyidikan Kasus Simulator SIM di KPK Diduga Terhenti TEMPO.COTEMPO.CO – 2 jam 57 menit lalu TEMPO.CO, Jakarta: Sejumlah pihak khawatir penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan korupsi simulator ujian Surat Ijin Mengemudi (SIM) telah terhenti. Indikasinya, barang bukti kasus korupsi pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi yang disimpan dalam kontainer di halaman belakang kantor KPK, sampai Senin 13 Agustus 2012 masih tergembok rapat. Berarti sudah dua pekan barang bukti tersebut tak tersentuh. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., membenarkan barang bukti itu belum diperiksa. Ia juga belum bisa memastikan waktu penelaahan bukti. Besar kemungkinan, bukti itu baru dibuka pekan ini. »Tapi saya belum tahu hari apa dimulai,” ujar Johan Senin 13 Agustus 2012. KPK menggeledah kantor Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian pada akhir Juli lalu. Penggeledahan dilakukan setelah KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi simulator. Saat itu sempat terjadi perlawanan dari polisi sehingga upaya penggeledahan berlangsung hampir 24 jam. Setelah lobi digelar antara pimpinan KPK dan Kepala Kepolisian Timur Pradopo, barulah barang bukti bisa dibawa ke markas KPK. Dari pantauan Tempo, empat polisi masih menjaga kontainer itu. Beberapa waktu lalu mereka menggunakan pakaian sipil. Tapi kemarin mereka mengenakan seragam polisi. Pekan lalu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan penyidik belum memeriksa bukti karena belum diperlukan. Lembaga penggiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga kuat saat ini ada tekanan terhadap KPK Menurut dia, KPK tak perlu khawatir memeriksa barang bukti. "Gebrakan penyitaan sudah baik. Tapi, kalau tidak ditindaklanjuti, untuk apa,” katanya. Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, juga menyarankan komisi antirasuah tak gentar mengusut kasus simulator. "Kami sarankan agar KPK maju terus," kata Abdullah. TRI SUHARMAN | INDRA WIJAYA | PRAM