welcome, the #7 President

bbc Setelah kampanye yang panjang dan pemilihan umum bertensi tinggi, Joko Widodo dinyatakan sebagai presiden negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Lalu, apa arti seorang Jokowi sebagai presiden bagi rakyat Indonesia? Editor BBC Indonesia, Karishma Vaswani, menjelaskan lebih lanjut:

Saya pertama kali bertemu Joko Widodo, atau Jokowi sebagaimana ia sering disebut, di salah satu taman hijau di Jakarta--sesuatu yang langka di ibu kota Indonesia ini.

Kala itu, ia baru saja terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan mengejutkan para elite politik melalui kemenangan luar biasa berkat dukungan dari warga Jakarta kelas bawah dan menengah.
Awalnya tidak ada yang menyadari Jokowi berjalan sambil menikmati musik orkestra di taman dengan santai tanpa pengawalan keamanan, kemegahan, atau gembar-gembor.
Mengenakan kemeja putih sederhana, celana panjang hitam dan sandal kulit, ia tampak sama dengan orang awam.
Banyak pihak mengatakan citra “pria bersahaja” seperti yang saya saksikan di taman itulah yang membantunya terpilih sebagai presiden Indonesia.

Jokowi menjabat sebagai Gubenur DKI Jakarta sejak Oktober 2012

"Ini akan menjadi pencapaian yang paling penting dari kepresidenannya," kata Dharsono Hartono, seorang pengusaha Indonesia dan pendukung Jokowi.

Jokowi didukung PDIP, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Hanura

"Dia memungkinkan kita untuk mengatakan kepada anak-anak kita, 'Lihatlah Jokowi. Dia dulu menjual furnitur dan dibesarkan di dekat sebuah perkampungan kumuh dan sekarang dia presiden kita. Sekarang siapa pun bisa menjadi presiden'."

Penuh rintangan

Pencapaian Jokowi bukan prestasi yang bisa dianggap biasa.
Sejak Indonesia merdeka 68 tahun lampau, hanya anggota elite politik dan militer yang terpilih sebagai presiden.
Klik Jokowi adalah pemimpin pertama dari luar dua golongan tersebut yang terpilih sebagai orang nomor satu di Indonesia.
Namun, meskipun Jokowi dipuji orang Indonesia dan pemerintah asing, bukan berarti masa jabatannya bakal tanpa rintangan.
"Jangan berharap kepresidenan Jokowi akan lancar," kata Dr Marcus Mietzner, Associate Professor dari Australian National University kepada saya.
"Dia tidak akan menjadi juru selamat yang diharapkan banyak orang. Dia juga kemungkinan besar tidak akan menjadi presiden yang hebat.

Jokowi mengusung Jusuf Kalla sebagai calon wakil presidennya

Jokowi akan mengalami kesulitan terkait gaya pemerintahannya di tingkat nasional. Tidak ada yang pernah mencoba apa yang dia lakukan sebelumnya. "
Dr Mietzner mengacu pada gaya informal Jokowi, gaya yang ia jalani semasa menjadi wali kota Solo, sebuah kota kecil di Jawa Tengah, Indonesia.
Di sanalah dia menjadi terkenal, menggerakkan 500.000 penduduknya dengan janji-janji untuk memberantas korupsi dan menghilangkan sistem birokrasi bertele-tele.
Dan justru karena janji-janji seperti itulah Jokowi mendapatkan begitu banyak penggemar di seluruh negeri ini.
Inspeksi mendadak ke kantor-kantor pemerintahan dan gaya "blusukan-nya" membuat Jokowi menjadi pahlawan di antara kaum miskin Indonesia.
"Dia adalah pria yang baik," kata Ngatirin, seorang pria berusia 45 tahun yang memilih Jokowi pada pilpres 9 Juli lalu.
"Dia bekerja keras dan dia mencoba berbuat baik untuk orang-orang. Dia adalah salah satu dari kami."

Jokowi ketika menghadap SBY sebelum kampanye pemilu presiden

Kendati dukungan rakyat penting dalam memenangi pemilihan umum dan pemilihan presiden, dukungan rakyat saja tidak akan banyak berguna ketika Jokowi berkuasa dan harus menghadapi anggota-anggota parlemen.
"Jokowi akan menghadapi tantangan internal di dalam koalisi," kata Dr Mietzner.
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki mayoritas 70% di parlemen dan itu tidak membantu sama sekali. Joko Widodo akan mencoba untuk melibatkan parlemen secara langsung dibandingkan membangun koalisi, tetapi itu akan menjadi tantangan."
Hal itu karena Klik koalisi Jokowi dari partai-partai saat ini memegang sekitar sepertiga dari seluruh kursi di parlemen Indonesia, sedangkan koalisi Prabowo Subianto menguasai sekitar dua pertiga dari keseluruhan kursi.

Hapus subsidi BBM

Dari daftar pekerjaan rumah Jokowi, aspek teratas adalah penanganan ekonomi Indonesia – terutama subsidi bahan bakar minyak.
Indonesia menghabiskan sekitar US$20 miliar setiap tahun untuk subsidi BBM sehingga harga bensin di Indonesia menjadi salah satu yang termurah di dunia.
Selama kampanye, Jokowi berjanji untuk menghilangkan subsidi ini, tetapi hal itu tidak akan mudah.
Upaya-upaya serupa oleh presiden-presiden sebelumnya telah terbukti berantakan dan kacau, menuai protes di jalanan serentak secara nasional.

Meningkatkan ekonomi Indonesia adalah salah satu prioritas utama pemerintah mendatang

Jokowi akan membutuhkan dukungan dari orang-orang yang memilih dia ke puncak kekuasaan, jika dia akan melakukan semua reformasi yang sulit tetapi penting untuk negaranya.
Jokowi juga harus mengarahkan ekonomi kembali ke kondisi yang baik.
Indonesia telah menderita akhir booming komoditas - yang berarti bahwa uang tidak akan lagi mengalir deras ketika harga batubara setinggi langit.
Jokowi juga harus menjangkau investor asing untuk membantu membangun kembali kepercayaan tanpa membuat pendukungnya beranggapan aset Indonesia telah dijual kepada pembeli asing dengan harga murah.
Kunci keberhasilan Jokowi terletak pada kabinetnya. Wajah menteri-menteri yang akan dia tunjuk memang belum tampak, tapi kalau dilihat dari janji ketika ia menjadi gubernur Jakarta, para menteri akan ditunjuk berdasarkan rekam jejak mereka, bukan afiliasi politik.
Gaya pemerintahan semacam ini tergolong baru di Indonesia sehingga banyak anggota elite bisnis dan politik mungkin akan kesulitan membiasakan diri.

Senyum sederhana

Sementara itu, di taman tempat saya Klik bertemu Jokowi, kelompok penggemar Jokowi bertambah besar.
Dia menunjukkan kepada publik senyum sederhananya yang sekarang terkenal dan memberi tos kepada beberapa anak - termasuk anak saya.
Tidak dapat disangkal Jokowi adalah pahlawan bagi banyak orang Indonesia yang melihatnya sebagai obat mujarab untuk semua penyakit mereka.
Tantangan terbesarnya adalah mencoba merealisasikan harapan mereka.

By Zakir Hussain Indonesia Bureau Chief In Jakarta  

JAKARTA - Indonesia's Election Commission (KPU) is this evening set to declare Jakarta governor Joko Widodo as the winner of the July 9 presidential election, with 53.15 per cent of the vote to his rival Prabowo Subianto's 46.85 per cent.
Mr Joko got 70.6 million votes, a clear 8.3 million more than Mr Prabowo's 62.3 million, according to official results that confirm what eight reputable polling agencies had projected hours after polls closed two weeks ago.
Still, today's announcement - slated after 8PM Jakarta time (9PM Singapore time) - will not see closure yet to two weeks of uncertainty over the country's most fiercely contested direct presidential election.
Hours before the KPU concluded the national vote tally, an adamant Mr Prabowo called a press conference where he attacked the commission and said he was withdrawing from the count, calling the conduct of the process "legally defective". 

- See more at: http://www.straitstimes.com/news/asia/south-east-asia/story/joko-widodo-wins-indonesian-presidential-election-53-final-tally-201#sthash.b0icJWYo.dpuf

By Zakir Hussain Indonesia Bureau Chief In Jakarta JAKARTA - Indonesia's Election Commission (KPU) is this evening set to declare Jakarta governor Joko Widodo as the winner of the July 9 presidential election, with 53.15 per cent of the vote to his rival Prabowo Subianto's 46.85 per cent. Mr Joko got 70.6 million votes, a clear 8.3 million more than Mr Prabowo's 62.3 million, according to official results that confirm what eight reputable polling agencies had projected hours after polls closed two weeks ago. Still, today's announcement - slated after 8PM Jakarta time (9PM Singapore time) - will not see closure yet to two weeks of uncertainty over the country's most fiercely contested direct presidential election. Hours before the KPU concluded the national vote tally, an adamant Mr Prabowo called a press conference where he attacked the commission and said he was withdrawing from the count, calling the conduct of the process "legally defective". - See more at: http://www.straitstimes.com/news/asia/south-east-asia/story/joko-widodo-wins-indonesian-presidential-election-53-final-tally-201#sthash.b0icJWYo.dpuf JAKARTA (AFP) - He was raised in a bamboo shack in a riverbank slum on Indonesia's main island of Java. Now Joko Widodo will become the country's next president, a remarkable rise for the down-to-earth outsider in a political scene long dominated by aloof dynasties and elites from the era of dictator Suharto. Final results on Tuesday showed that Widodo, known by his nickname Jokowi, won the closely-fought election on July 9 against ex-general Prabowo Subianto, with 53 per cent to 47 per cent. Prabowo earlier said he was withdrawing from the race alleging massive fraud, although most independent analysts have said that the election has largely been free and fair. - See more at: http://www.straitstimes.com/news/asia/south-east-asia/story/jokowi-bamboo-shack-the-presidential-palace-20140722#sthash.tmIferZK.dpuf

Yth. Puskaptis

Merdeka.com - Jika Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memiliki hasil hitung cepat (quick count) yang tidak jauh berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka sebaliknya dengan quick count yang dimiliki Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis). Lembaga yang dipimpin Husin Yazid ini justru memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan selisih yang sangat jauh.

Hasil tersebut sempat menimbulkan polemik di masyarakat, sebab hitung cepat yang mereka terbitkan berbanding terbalik dengan quick count dari 8 lembaga survei lainnya. Akibatnya, Puskaptis pun dikeluarkan dari keanggotaan mereka di Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Dalam hitung cepat Puskaptis, Prabowo-Hatta mendapatkan 52,03% suara dan Jokowi-Jusuf Kalla meraih 47,97% suara. Sedangkan hasil resmi yang ditetapkan KPU, Prabowo-Hatta memperoleh 46,85 persen, sedangkan Jokowi-Jusuf Kalla mendapat 54,95 persen.

Seperti diketahui, KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi nasional sekaligus menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Pasangan ini mendapat 46,85 persen, sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya memperoleh 5 suara.

Rekapitulasi KPU tingkat provinsi telah digelar selama dua hari. Dengan hasil itu, Jokowi akan menjadi presiden RI ke-7 dan akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Berikut lembaga survei dengan hasil hitung cepat yang paling meleset jauh:

1. Puskaptis: Prabowo-Hatta 52,03%, Jokowi-Jusuf kalla 47.97%;
2. IRC: Prabowo-Hatta 51,11%, Jokowi 48,89%.
3. JSI: Prabowo-Hatta 50,16%, Jokowi-JK 49,84%; dan,
4. LSN: Prabowo-Hatta 50,56%, Jokowi 49,44%.

[did]

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Hasil hitung cepat Pusat Kajian dan Pengembangan Strategis (Puskaptis) menyatakan Prabowo meraup 52,05 persen sehingga mengalahkan Jokowi yang memperoleh 47,95 persen.
Hasil itu bertolak belakang dari hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei yang mengambil data dari 2.000 sampai 4.000 tempat pemungutan suara (TPS).
Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) menyatakan, perbedaan hasil quick count atau hitung cepat dalam Pilpres 2014 bisa saja dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk merusak proses demokrasi pilpres.
Menurut Persepi, apabila mengikuti metode pengumpulan data yang melandaskan diri pada kaidah metodologis yang benar, maka hasil hitung cepat dari berbagai lembaga penelitian menghasilkan perhitungan yang kurang lebih sama.
Namun, karena adanya perbedaan signifikan dari sejumlah lembaga survei pada hasil hitung cepat pada Pilpres 2014 kali ini, Persepi akan mememinta pertanggungjawaban dan akan melakukan audit menyeluruh terhadap lembaga survei yang berada di bawah Persepi, dalam hal ini Peskaptis.
"Penilaian kami lebih konsen pada, bagaimana metodologinya, apa prosesnya sudah benar. Tentu soal lain, apakah ada keterkaitan dengan pihak stasiun televisi tersebut," kata anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, di Jakarta, Rabu (9/7/2014).
Direktur Eksekutif Puskaptis, Husin Yazid, santai saja menanggapi permintaan tanggung jawab dan rencana audit tersebut. Malah, ia menantang pelaksanaan audit.
"Nggak apa-apa diaudit, kami akan buktikan lembaga mana yang benar dan paling jujur dan lembaga mana yang tidak benar dan tidak jujur," ujar Husin di Jakarta, Rabu (9/7/2014).

Yth. Fadli Zon

Tribunnews.com, Jakarta — Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi tidak mempermasalahkan dirinya dilaporkan Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fadli Zon, ke Mabes Polri. Pelaporan tersebut terkait ucapan Burhan yang menilai Komisi Pemilihan Umum salah jika hasil Pemilu Presiden 2014 tidak sesuai dengan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei .
"Secara normatif, saya menghargai proses hukum. Tapi, seharusnya masalah ini lebih baik diselesaikan melalui forum diskusi. Kontan dan Sindo katanya sudah mendorong untuk memfasilitasi debat antara saya sama Fadli Zon. Saya sebenarnya lebih memilih cara-cara yang akademis seperti itu," kata Burhan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (16/7/2014) malam.
Burhan tidak menyesali pernyataannya yang menimbulkan protes dari berbagai pihak. Menurut dia, hasil hitung cepat bertujuan mengawal pemilu dari proses kecurangan. Mengetahui siapa pemenang pemilu, menurut dia, hanyalah bonus yang didapat dari hitung cepat.
"Di semua negara, quick count itu fungsinya mengawal kecurangan. Hanya di Indonesia orang lupa dan menganggap quick count itu digunakan untuk mengetahui siapa presiden yang menang," ujar dia.
Fadli melaporkan Burhan ke Mabes Polri pada Senin (14/7/2014). Selain Burhan, Fadli juga melaporkan anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK, Akbar Faizal, dan Direktur Lingkaran Survei Indonesia Denny JA karena menyebut Jokowi sebagai presiden.
Hasil hitung cepat Indikator dan tujuh lembaga survei lain memprediksi keunggulan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla atas Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Hasil tersebut berbeda dari empat lembaga survei lain, yang memprediksi keunggulan Prabowo-Hatta 

mammon @pilpres ... 170714

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembukaan rekening sumbangan dana kampanye yang dilakukan tim kampanye calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla rupanya berpengaruh banyak pada pencatatan keuangan dana kampanye calon itu.
Hal itu terlihat dari jumlah halaman laporan penerimaan dana kampanye (LPDK) tahap kedua pasangan tersebut yang mencapai lebih dari seribu halaman.
Pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, melaporkan dana kampanye yang dimuat dalam 10 halaman.
Adapun pasangan nomor urut 2, Joko Widodo dan Jusuf Kalla melaporkan 1.008 halaman sumbangan dana kampanye.
Demikian yang terlihat dari LPDK tahap kedua capres-cawapres yang ditampilkan di website Komisi Pemilihan Umum (KPU).
LPDK tersebut merupakan catatan keuangan yang masuk pembukuan dana kampanye kandidat mulai awal kampanye, 4 Juni 2014, hingga akhir masa kampanye, 5 Juli 2014.
Jumlah sumbangan tahap kedua yang diterima Prabowo-Hatta tercatat sebanyak Rp 108.022.763.304.
Sumbangan tersebut berasal dari satu partai politik, yaitu Partai Gerindra, 42 penyumbang perorangan, satu penyumbang kelompok, dan 11 penyumbang dari badan usaha.
Sementara itu, yang diterima Jokowi-JK mencapai Rp 295.043.986.598. Penyumbangnya terdiri dari Jokowi, JK, sumbangan lima partai politik pendukung, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Ada pula sumbangan perseorangan yang dicatat dalam lebih dari 40.000 transaksi dan sumbangan dari 12 perusahaan.
Setelah penyampaian LPDK tahap kedua, pasca-pemungutan suara, KPU menetapkan laporan penggunaan dana kampanye oleh tim kampanye nasional paling lambat pada Jumat (18/7/2014) mendatang. Laporan tersebut akan diaudit oleh aditor publik yang telah ditunjuk KPU.

YTH. Sdr(i) Tasniem Fauzia (ke 2) dan Ayahanda

Merdeka.com - Di sebuah panggung di depan rakyat dan anggota DPR, sang Presiden memainkan gitar sembari menyanyikan sebuah lagu sebagai jeritan hatinya yang ia pendam selama ini.
"Kau yang telah memilih aku kau juga yang sakiti aku. Kau putar cerita sehingga aku yang salah..." (Syahrini)
Rakyat yang mendengar nyanyian beliau kontan menjawab, tentunya dalam bentuk nyanyian pula.
"Benar ku memilihmu, tapi tak begini. Kau khianati hati ini kau curangi aku.." (Anang)
Merasa tersentuh oleh nyanyian Presiden, anggota DPR pun ikut bernyanyi sebagai wujud dukungan.
"Apapun yang terjadi ku kan selalu ada untukmu.." (Bondan Prakoso)
Dukungan DPR itu pun langsung disambut oleh Presiden.
"Terimakasihku untuk semua waktumu yang kau berikan seutuhnya padaku..." (Jamrud)
Kali ini rakyat benar-benar dibuat marah melihat kemesraan yang diperlihatkan antara Presiden dan wakil rakyat. Merekapun sontak bernyanyi sambil lalu.
"Dasar kau keong racun!"

[cza]

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa hari menjelang pemilu presiden, banyak warga berkirim surat kepada calon presiden tentang harapan mereka mengenai pelaksanaan pemilu dan pemerintahan baru lima tahun ke depan. Rohaniawan Katolik Romo Franz Magnis Suseno juga mengirimkan suratnya yang ditujukan kepada Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 1.

Saudara-saudari,

Pertama, saya mohon maaf kalau kiriman ini yang jelas berpihak, tidak berkenan, apalagi di masa puasa. Namun beberapa hari sebelum pilpres saya merasa terdorong sharing kekhawatiran saya.

Saya mau menjelaskan dengan terus terang mengapa saya tidak mungkin memberi suara saya kepada Bapak Prabowo Subiyanto. Masalah saya bukan dalam program Prabowo. Saya tidak meragukan bahwa Pak Prabowo, sama seperti Pak Joko Widodo, mau menyelamatkan bangsa Indonesia. Saya tidak meragukan bahwa ia mau mendasarkan diri pada Pancasila. Saya tidak menuduh Beliau antipluralis. Saya tidak meragukan iktikat baik Prabowo sendiri.

Yang bikin saya khawatir adalah lingkungannya. Kok Prabowo sekarang sepertinya menjadi tumpuan pihak Islam garis keras. Seakan-akan apa yang sampai sekarang tidak berhasil mereka peroleh mereka harapkan bisa berhasil diperoleh andaikata saja Prabowo menjadi presiden? Adalah Amien Rais yang membuat jelas yang dirasakan oleh garis keras itu: Ia secara eksplisit menempatkan kontes Prabowo – Jokowi dalam konteks perang Badar, yang tak lain adalah perang suci Nabi Muhammad melawan kafir dari Makkah yang menyerang ke Madinah mau menghancurkan umat Islam yang masih kecil! Itulah bukan slip of the tongue Amien Rais, memang itulah bagaimana mereka melihat pemilihan presiden mendatang. (Baca:Pasien Kanker Ini Berharap Jokowi Jadi Presiden)





Mereka melihat Prabowo sebagai panglima dalam perang melawan kafir. Entah Prabowo sendiri menghendakinya atau tidak. Dilaporkan ada masjid-masjid di mana dikhotbahkan bahwa coblos Jokowi adalah haram. Bukan hanya PKS dan PPP yang merangkul Prabowo, FPI saja merangkul.

Mengapa? Saya bertanya: Kalau Prabowo nanti menjadi presiden karena dukungan pihak-pihak garis keras itu: Bukankah akan tiba pay-back-time, bukankah akan tiba saatnya di mana ia harus bayar kembali hutang itu? Bukankah rangkulan itu berarti bahwa Prabowo sudah tersandera oleh kelompok-kelompok garis keras itu?

Lalu kalimat gawat dalam Manifesto Perjuangan Gerindra: "Negara dituntut untmenjamin kemurnian ajaran agama yang diakui dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama". Kalimat itu jelas pertentangan dengan Pancasila karena membenarkan penindasan terhadap Achmadiyah, kaum Syia, Taman Eden dan kelompok-kelompok kepercayaan.

Sesudah diprotes Dr. Andreas Yewangoe, Ketua PGI, Pak Hashim, adik Prabowo, sowan pada Pak Yewangoe dan mengaku bahwa kalimat itu memang keliru, bahwa Prabowo 2009 sudah mengatakan harus diperbaiki dan sekarang sudah dihilangkan. Akan tetapi sampai tanggal 25 Juni lalu kalimat itu tetap ada di Manifesto itu di website resmi Gerindra. Bukankah itu berarti bahwa Hashim tidak punya pengaruh nyata atas Gerindra maupun Prabowo?

Terus terang, saya merasa ngeri kalau negara kita dikuasai oleh orang yang begitu semangat dirangkul dan diharapkan oleh, serta berhutang budi kepada, kelompok-kelompok ekstremis yang sekarang saja sudah semakin menakutkan.

Lagi pula, sekarang para mantan yang mau membuka aib Prabowo dikritik. Tetapi yang perlu dikritik adalah bahwa kok baru saja sekarang orang bicara. Bukankah kita berhak mengetahui latar belakang para calon pemimpin kita?

Prabowo sendiri tak pernah menyangkal bahwa penculikan dan penyiksaan sembilan aktivis yang kemudian muncul kembali, yang menjadi alasan ia diberhentikan dari militer, memang tanggungjawabnya. Prabowo itu melakukannya atas inisiatifnya sendiri.

Saya bertanya: Apa kita betul-betul mau menyerahkan negara ini ke tangan orang yang kalau ia menganggapnya perlu, tak ragu melanggar hak asasi orang-orang yang dianggapnya berbahaya? Apa jaminan bahwa Prabowo akan taat undang-undang dasar dan undang-undang kalau dulu ia merasa tak terikat oleh ketaatan di militer?

Aneh juga, Gerindra menganggap bicara tentang hak-hak asasi manusia sebagai barang usang. Padahal sesudah reformasi hak-hak asasi manusia justru diakarkan ke dalam undang-undang dasar kitab agar kita tidak kembali ke masa di mana orang dapat dibunuh begitu saja, ditangkap dan ditahan tanpa ‎​proses hukum.

Jakarta, 25 Juni 2014
Franz Magnis-Suseno SJ


KOMPAS.com - Surat terbuka yang diposting putri petinggi Partai Amanat Nasional Amien Rais, Tasniem Fauzia, di laman Facebook-nya beberapa waktu lalu mengundang perhatian. Ada komentar positif, ada pula yang mempertanyakan sejumlah hal yang dimuat Tasniem dalam surat yang ditujukannya untuk calon presiden Joko Widodo itu. (Baca: Dukung Prabowo, Putri Amien Rais Buat Surat Terbuka untuk Jokowi)

Dalam surat terbukanya itu, Tasniem banyak memberi pertanyaan kepada Jokowi. Di akhir pertanyaan, ia meminta Jokowi menjawab, tetapi tidak perlu membalas surat tersebut. Tasniem meminta siapa saja yang membaca suratnya dan mengenal Jokowi, agar menyampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu. Sejumlah hal yang dipertanyakan Tasniem kepada Jokowi, di antaranya mengenai Jokowi yang dinilainya tidak amanah karena tak menyelesaikan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta dan kemampuan mantan Wali Kota Solo itu memimpin ratusan juta rakyat Indonesia.

Surat Tasniem sempat mendapatkan jawaban dari Achmad Room Fitrianto, yang mengaku sebagai anak petani dan tengah menyelesaikan pendidikan doktoral di Perth, Australia. (Baca: Anak Petani Jawab Surat Terbuka Anak Amien Rais soal Jokowi).

Kini, Tasniem kembali mendapatkan balasan atas surat terbukanya itu. Kali ini, dari mantan adik kelasnya saat menempuh pendidikan di SMP 5 Yogyakarta, Dian Paramita. Dian mengunggah surat untuk Tasniem di laman situs pribadinya, www.dianparamita.com, dengan judul "Surat Terbuka untuk Tasniem Fauzia".

Dalam suratnya, Dian mengungkapkan kesannya terhadap Tasniem saat masih sama-sama duduk di bangku SMP. Ia mengaku mengagumi Tasniem yang disebutnya sederhana meski berstatus anak pejabat negara. Akan tetapi, kekaguman Dian terhadap Tasniem buyar setelah ia membaca surat terbuka Tasniem untuk Jokowi.

"Kekaguman saya buyar setelah membaca surat terbuka Mbak untuk Jokowi, 26 Juni 2014 lalu. Karena surat itu tidak seperti surat dari Mbak Tasniem yang saya kenal humble, sederhana, dan jujur. Jika saya berpikiran dangkal, tentu saja saya akan berfikir Mbak menulis itu karena Mbak adalah anak dari Amien Rais, pendukung Prabowo. Namun saya menahan diri untuk tidak berfikir seperti itu dulu," demikian Dian dalam salah satu bagian suratnya.

Selengkapnya, berikut surat terbuka Dian untuk Tasniem:

Surat Terbuka untuk Tasniem Fauzia

Yang Terhormat Mbak Tasniem Fauzia,
yang dulu sangat saya kagumi sebagai kakak kelas di SMP 5 Yogyakarta.
Mungkin Mbak lupa siapa saya. Panggilan saya Mimit. Saat saya kelas 1 dan Mbak Tasniem kelas 3, kita mendapat kursi bersebelahan untuk mengikuti ulangan umum. Saya ingat betul, Mbak selalu meminjam pensil saya, lalu pulpen saya, lalu penghapus saya, kemudian Mbak berbisik, "sorry ya Dek, aku kere..." Saya tertawa senang mendengarnya. Karena saat itu Mbak Tasniem adalah anak dari Ketua MPR, Amien Rais.
Kita sering mengobrol saat ujian. Dari situ Mbak tau saya fans berat grup musik The Moffatts. Kita bercerita mengenai pengalaman kita nonton konser The Moffatts. Saya nonton yang di Jakarta, Mbak yang di Bandung. Beberapa hari kemudian, Mbak jauh-jauh jalan dari kelas Mbak untuk mendatangi kelas saya, lalu memberikan foto-foto The Moffatts yang Mbak jepret di Bandung. Saya senang sekali. Sampai sekarang foto itu saya simpan.
Setelah Mbak sudah SMA dan saya masih SMP, saya sempat bertemu dengan Mbak di sebuah toko buku. Saat itu Mbak memakai celana baggy hijau dan kaos band berwarna hitam. Mbak terlihat tomboy dan sederhana. Dengan senyum Mbak membalas sapaan saya. Saya yakin, di toko buku itu tak ada yang tau bahwa Mbak Tasniem adalah anak seorang Ketua MPR.
Berulang kali saya ceritakan tentang sosok Mbak Tasniem yang saya kenal dan kagumi. Saya ceritakan ke ibu saya, ke teman-teman saya, ke siapapun jika sedang membicarakan anak pejabat. Karena Mbak berbeda dengan anak pejabat lainnya, saya bangga pernah mengenal Mbak Tasniem.  
Namun maaf Mbak, kekaguman saya buyar setelah membaca surat terbuka Mbak untuk Jokowi, 26 Juni 2014 lalu. Karena surat itu tidak seperti surat dari Mbak Tasniem yang saya kenal humble, sederhana, dan jujur. Jika saya berpikiran dangkal, tentu saja saya akan berfikir Mbak menulis itu karena Mbak adalah anak dari Amien Rais, pendukung Prabowo. Namun saya menahan diri untuk tidak berfikir seperti itu dulu.
Oleh karena itu, saya sungguh-sungguh ingin bertanya, apakah benar Mbak Tasniem yang menulis surat itu? Tanpa desakan atau pengaruh dari orang lain? Saya juga berharap Mbak menjawab dengan hati nurani yang paling dalam, jika benar Mbak menulis surat itu, apakah Mbak yakin surat itu baik untuk bangsa ini?
Saya yakin sulit bagi Mbak Tasniem untuk menjawabnya dengan hati nurani yang paling dalam jika di sekeliling Mbak Tasniem adalah pendukung Prabowo. Apalagi mereka adalah keluarga tercinta. Oleh karena itu ijinkan saya membantu Mbak untuk merenunginya dan menjawab beberapa pertanyaan Mbak untuk Jokowi yang saya rasa tidak tepat.
Sumpah Jabatan Jokowi
Pertanyaan Mbak mengenai Jokowi yang meninggalkan Jakarta bukan pertanyaan baru. Saya sudah sering mendengar pertanyaan template ini dari para pendukung Prabowo. Mengapa Jokowi melanggar sumpah jabatannya untuk menyelesaikan Jakarta dan justru mencalonkan diri sebagai presiden? 
Sebelum menjawab terlalu jauh, ada yang harus diluruskan terlebih dahulu agar Mbak Tasniem maupun semua pembaca surat Mbak tidak salah mengerti apa isi sumpah jabatan. Berikut isi sumpah jabatan yang disebutkan Jokowi maupun Ahok di pelantikan mereka 2012 lalu.

Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji.

Akan memenuhi kewajiban saya,

sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,

memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya,

dengan selurus-lurusnya,

serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.

Semoga Tuhan menolong saya.

Agar lebih jelas, Mbak Tasniem bisa menonton video sumpah jabatan Jokowi-Ahok disini: Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI masa periode 2012-2017.
Mendengarkan ulang pelantikan itulah yang membuat saya bertanya, apakah Mbak Tasniem betul-betul sudah membaca atau mendengar ulang isi pelantikan Jokowi dengan Ahok tersebut? Karena dalam pelantikan itu saya tidak menemukan satu katapun sumpah Jokowi harus menyelesaikan Jakarta hingga beres. Seperti yang sudah diatur, Jokowi mengucapkan ulang sumpah jabatan itu untuk menjadi Gubernur DKI yang baik, adil, lurus, sesuai UUD '45, UU, dan peraturan, untuk berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Lalu dimana letak Jokowi melanggar sumpah jabatan seperti kata Mbak Tasniem?
Kalaupun kita mengalah menggunakan logika Mbak Tasniem untuk menuntut sumpah Jokowi agar membereskan Jakarta, maka semua gubernur sebelum Jokowi juga harus kita tuntut. Mereka semua juga belum membereskan Jakarta. Mengapa hanya Jokowi saja yang dituntut? Toh Jakarta "tidak beres" bukan karena Jokowi. Justru seharusnya kita menuntut mereka yang membuat Jakarta sedemikian rupa buruknya.
Saya setuju Jakarta itu penting untuk segera diperbaiki. Tetapi Jakarta tidak serta merta hancur lebur jika ditinggalkan Jokowi. Jokowi memiliki wakil sehebat Ahok. Jokowi tahu itu. Ahok pun adalah sosok yang diunggulkan Prabowo. Maka jika Jokowi bisa mempercayakan Ahok untuk menggantikannya memimpin Jakarta, mengapa Prabowo sebagai pencalon Ahok tidak bisa percaya kepadanya? Mengapa Mbak Tasniem tidak bisa percaya kepada Ahok?
Mungkin Mbak Tasniem hanya sedikit tidak teliti membaca sumpah jabatan Jokowi. Saya pahami. Itu normal terjadi. Namun Mbak, dari tuntutan Mbak tersebut, yang paling menggelisahkan adalah seakan mengingatkan Jokowi untuk menyelesaikan Jakarta itu jauh lebih penting daripada mengingatkan Prabowo untuk menyelesaikan kasus penculikan 1998. Ada 23 orang diculik, 9 mengaku disiksa, 13 belum kembali, dan 1 mati ditembak. Beberapa korban yang kembali pernah bertemu korban yang masih hilang di markas Kopassus Cijantung. Sehingga Prabowo tidak serta merta terlepas dari keterkaitan kasus korban yang masih hilang.
Mungkin Mbak Tasniem tidak tau, bahwa kasus penculikan 1998 belum selesai. Prabowo belum dinyatakan bersalah atau tidak bersalah oleh pengadilan karena pengadilan untuk kasus ini tidak kunjung dilakukan. Sejak 1998, 3 lembaga negara antara lain Dewan Kehormatan Perwira (DKP), Tim Ad Hoc Komnas HAM, dan Tim Gabungan Pencari Fakta, sudah melakukan penyelidikan dan menemukan keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan 1998 tersebut. Dalam penyelidikannya, tahun 2005-2006 Tim Ad Hoc Komnas HAM memanggil Prabowo untuk bersaksi, namun ia mangkir tak pernah memenuhi panggilan. Tahun 2006, dibantu DPR, Komnas HAM mengajukan pengadilan kasus ini ke Jaksa Agung. Namun hingga detik ini, pengadilan kasus ini belum juga disetujui. Jadi sekali lagi, belum ada pengadilan untuk kasus ini. Maka belum ada kejelasan hukum mengenai status Prabowo bersalah atau tidak bersalah. Untuk lebih jelasnya, saya pernah menulis disini: Rangkaian Penculikan dan Keterlibatan Prabowo.
Lalu apakah memintanya untuk segera menyelesaikan kasus ini di pengadilan tidak jauh lebih penting? Ada 9 keluarga korban yang selama 16 tahun menanti kejelasan dimana orang tercinta mereka, Mbak. 16 tahun dan belum ada keadilan. Kata seorang ibu korban yang masih hilang, "separuh usiaku untuk membesarkan anakku. Separuh jiwaku terus sepi menunggu dia kembali..." 
Tidak seperti Jokowi yang bisa digantikan Ahok dalam memimpin Jakarta, penyelesaian kasus penculikan 1998 hanya bisa dimulai dari kesaksian Prabowo. Tak ada yang bisa menyelesaikan kasus ini tanpa Prabowo ke pengadilan dan membuka semua kebenaran. Termasuk menyeret semua jendral yang terlibat. 
Lagipula, menurut surat rekomendasi DKP pun Prabowo direkomendasikan untuk diberhentikan dari dinas keprajuritan karena melanggar Sapta Marga dan sumpah prajurit. Salah satu sumpah prajurit adalah tidak membantah perintah atasan dan salah satu isi Sapta Marga adalah membela kejujuran, kebenaran, maupun keadilan. Prabowo melanggar sumpah prajuritnya dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai komando atasannya. Prabowo pun melanggar Sapta Marga-nya karena tidak bersedia memberi kesaksian saat dipanggil Komnas HAM terkait kasus penculikan 1998. Walaupun kesaksiaan Prabowo penting untuk memberikan keadilan kepada korban dan keluarga korban.
Mbak Tasniem, justru inilah yang disebut melanggar sumpah jabatan. Apa yang diucap Prabowo, tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Lalu mengapa Mbak Tasniem lebih menggelisahkan Jakarta dan Jokowi yang ternyata tidak melanggar ucapan sumpahnya, daripada menggelisahkan nasib kakak-kakak kita yang diculik, disiksa, dibunuh, dihilangkan, dan Prabowo yang jelas melanggar ucapan sumpahnya?
Ditakut vs Disegani
Mbak Tasniem yang cantik, ingat tidak kita pernah mengidolai The Moffatts? Sampai rela berdesak-desakan untuk menonton mereka dan mengambil gambar mereka. The Moffatts adalah band asing asal Kanada. Namun apakah kita takut kepada mereka? Kita menyukai dan mengaggumi mereka, bukan takut pada mereka. Itulah yang penting dalam menjalin hubungan antar bangsa. Saling menghormati dan dihormati. Bukan saling menakuti dan ditakuti.
Menurut Mbak Tasniem founding father kita pernah berpesan untuk memiliki pemimpin yang ditakuti, dibenci, dan dicaci maki asing karena pemimpin yang seperti itulah yang akan membela kepentingan bangsa. Tapi saya rasa ini tidak tepat untuk di jaman yang lebih ramah seperti sekarang. Saya katakan ramah karena di jaman sekarang ini, segala permasalah antar negara tidak lagi diselesaikan dengan perang. Tetapi sebisa mungkin kita selesaikan dengan menggunakan cara damai kekeluargaan yaitu jalur diplomasi.
Maka untuk apa memiliki pemimpin yang ditakuti bangsa lain? Kita tidak sedang berperang. Kita sedang menjalin hubungan baik saling menguntungkan antar bangsa. Memiliki pemimpin yang ditakuti tidak akan memberi dampak yang positif bagi bangsa ini. Contohnya Korea Utara. Amerika Serikat bahkan PBB pun tak dapat ikut campur dengan apa yang sudah Kim Jong Un perbuat dengan keji kepada rakyatnya. Karena mereka takut. Lalu apakah ketakutan AS pada Kim Jong Un itu berdampak baik bagi rakyat Korea Utara? Justru tidak. Jika kita kaget dan iba menonton film jaman dahulu yang rajanya menyiksa rakyat dan memperlakukan rakyat dengan tidak adil, maka jangan kaget pula jika itu masih terjadi di Korea Utara. Hingga detik ini.
Sehingga bagi saya Mbak Tasniem, kita tidak lagi membutuhkan pemimpin yang ditakuti, namun disegani bangsa asing. Karena di jaman kita sekarang, kita tidak lagi sedang berperang, namun kita sedang bekerja sama yang saling menguntungkan. Saya mohon Mbak Tasniem, jangan lagi memandang bangsa asing sebagai musuh. Karena itu akan menghacurkan kita sendiri. Pandanglah bangsa asing sebagai teman baik untuk bekerja sama dan berkompetisi. Untuk memiliki teman baik seperti itu, maka kita harus ramah namun disegani, bukan ditakuti.
Saya percaya, bahwa Jokowi tidak akan sempurna nantinya. Namun saya pun percaya, dia bukan jenis pemimpin yang represif atau yang memaksakan perintahnya kepada rakyat. Sehingga nantinya, jika Mbak Tasniem merasa Jokowi tidak bisa membela kepentingan bangsa di atas kepentingan asing, kita bisa dengan lantang tanpa rasa takut untuk mengkritisinya.
Jokowi dan Bangsa Asing

Sumber: dianparamita.com Sumber: dianparamita.com

Tentu saja sosok Jokowi sudah menjadi sosok yang disegani bangsa asing. Ia berulang kali disorot media asing dengan positif. Salah satunya, seperti yang Mbak Tasniem sebutkan, Jokowi masuk dalam majalah Fortune. Tidak tanggung-tanggung ia dinobatkan sebagai salah satu dari 50 pemimpin terbaik di dunia. Ia disandingkan dengan para pemimpin hebat lainnya seperti Dalai Lama, Bill Clinton, Pope Francis, dan Aung San Suu Kyi. Mengutip majalah Fortune sebelum memperkenalkan 50 pemimpin hebat versi mereka, 

In era that feels starved for leadership, we've found men and women who will inspire you - some famous, others little known, all of them energizing their followers and making the world better.

Membaca kutipan itu dan mengetahui bahwa ada orang Indonesia termasuk yang disebut di dalam kutipan itu, maka seharusnya Mbak Tasniem bangga, bukan khawatir. Bahwa ada calon pemimpin kita yang disegani bangsa asing sedemikian rupa. Sehingga akan membantu kita berhubungan baik saling menguntungkan dengan mereka.
Jokowi Mampu
Mbak Tasniem yang manis, sebenarnya apa yang Mbak tanyakan kepada Jokowi mengenai kemampuannya memimpin 250 juta jiwa Indonesia seharusnya ditanyakan juga kepada Prabowo. Apakah Prabowo mampu? Namun baik Jokowi maupun Prabowo tidak perlu menjawab. Hanya rekam jejak mereka yang bisa menjawab dengan jujur, apakah mereka mampu atau tidak memimpin bangsa ini?
Rekam jejak Jokowi mengatakan ia mampu. Ia telah memimpin Kota Solo dengan baik. Kalo tidak baik, mengapa rakyat Solo menyanjung dan menghormatinya hingga sekarang? Bahkan mendukungnya untuk menjadi presiden? Kalo tidak baik, mengapa sejak dahulu kita sudah mendengar nama Jokowi walaupun ia hanya seorang walikota? Saya ingat betul saya mendengar nama besar Jokowi pada tahun 2011, di acara Provocative Proactive yang dipandu teman baik saya Pandji Pragiwaksono. Acara ini adalah sebuah acara remaja yang membahas politik. Di kesempatan itu Mas Pandji menyebut Jokowi sebagai seorang walikota yang hebat. Beberapa bulan kemudian banyak sekali berita baik mengenai kinerjanya. Karena itu masyarakat memohon kepada PDIP untuk mencalonkan Jokowi agar memimpin ibukota Indonesia, Jakarta. Ia pun berangkat ke Jakarta dan terpilih. Tidak sampai disitu, ia pun melakukan berbagai perubahan berarti, seperti pembangunan MRT, penertiban Tanah Abang, penertiban topeng monyet, dsb. Kemudian masyarakat memohon kepada Megawati dan PDIP untuk mencalonkan Jokowi sebagai presiden. Termasuk saya. Termasuk keluarga saya. Termasuk teman-teman saya. Banyak. Ia mencalonkan diri sebagai presiden bukan karena paksaan Megawati, namun karena paksaan saya dan jutaan rakyat lainnya.
Sementara rekam jejak Prabowo belum menunjukkan ia mampu memimpin 250 juta jiwa Indonesia. Ia adalah mantan seorang pemimpin prajurit militer. Mbak Tasniem, prajurit militer itu berbeda dengan rakyat sipil. Dimana prajurit harus menuruti semua komando pemimpinnya, tanpa boleh protes. Berbeda dengan rakyat sipil yang justru idealnya terus mengkritisi pemerintah jika dirasa kebijakannya tidak baik. Bahkan sebagai prajurit pun Prabowo pernah diberhentikan dari ABRI 11 tahun sebelum masa pensiunnya. Disini letak perbedaannya. Jokowi sudah teruji dan dipuji saat memimpin rakyat sipil di 2 wilayah Indonesia, sementara Prabowo belum teruji dan bahkan pernah diberhentikan dari militer. 
Maka dari itu Mbak Tasniem, bertanyalah pada hati yang terdalam, apakah seseorang bisa kita percaya akan menjadi pemimpin yang baik jika belum teruji dan pernah diberhentikan? Menurut rekam jejak kedua calon, siapakah yang lebih siap dan mampu memimpin 250 juta jiwa Indonesia yang mayoritas sipil itu?
Blusukan Jokowi
Saya tahu Mbak Tasniem dari keluarga muslim yang dihormati. Saya pun yakin Mbak Tasniem adalah seorang muslimah yang baik. Karena muslimah yang baik adalah mereka yang selalu berprasangka baik. Maka mari kita berprasangka baik pada blusukan Jokowi.
Blusukan Jokowi tidak begitu saja langsung diketahui media lalu disorot. Ada prosesnya. Darimana media tau Jokowi blusukan jika sebelumnya Jokowi tidak blusukan di berbagai tempat? Blusukan Jokowi dilakukannya jauh sebelum media tahu, lalu kemudian menjadi pembahasan masyarakat, lalu kemudian media tertarik dan meliput.
Namun untuk menjawab keraguan Mbak Tasniem mengenai keikhlasan Jokowi dalam blusukan dan kesederhanaannya, mungkin Mbak Tasniem perlu mengetahui cerita kesaksian dari 3 anak bangsa ini. Namanya Maya Eliza, Vicky Nidya Putri, dan Fandy.

Sumber: dianparamita.com Cuplikan testimoni Jokowi yang dimuat dalam surat terbuka untuk Tasniem Fauzia Rais oleh Dian Paramita.

Karena kagum, baik Maya, Vicky, maupun Fandy membagikan cerita dan fotonya ke Facebook. Pengalaman mereka ini menjadi viral dibagikan oleh anak bangsa lainnya. Ini bukan cerita dari media. Ini cerita dari anak bangsa seperti kita, Mbak Tasniem. 

Dana dan Kebocoran
Menanggapi pertanyaan Mbak tentang asal dana untuk program Jokowi akan sulit. Karena itu memang hanya bisa ditanggapi oleh Jokowi dan timnya sendiri. Namun kemudian Mbak Tasniem menyebutkan kebocoran kekayaan alam Indonesia yang dijelaskan Prabowo di dalam debat capres kedua.
Mbak Tasniem yang cerdas, bukankah kebocoran yang disebut Prabowo itu penuh perdebatan? Jika Prabowo mengaku mendapatkan data kebocoran itu dari Abraham Samad, maka sebenarnya maksud Abraham Samad yang bocor itu bukan dana yang sudah ada, bukan pula alam Indonesia. Maksud Abraham Samad mengenai kebocoran adalah hilangnya potensi pendapatan negara. Potensi ini hilang bukan karena dicuri, namun karena banyak pengusaha yang tidak membayar pajak atau banyaknya produk impor yang masuk.
Jika menurut Mbak Tasniem dana program Prabowo berasal dari kebocoran itu, maka ini berarti pihak Prabowo menggantungkan dana program mereka dari sesuatu yang masih bersifat potensi. Potensi yang masih mungkin berhasil didapatkan, tetapi mungkin juga tidak berhasil didapatkan. Kemungkinan potensi ini berhasil didapatkan negara adalah melalui perbaikan peraturan pajak atau ketegasan pemerintah dalam menarik pajak kepada pengusaha. Lain lagi dalam impor, potensi baru bisa berhasil didapatkan jika pemerintah mampu melindungi produk dalam negri dari impor.
Tentu saja untuk menuju keberhasilan, kedua cara ini prosesnya bersifat lama. Jika demikian, sambil menunggu proses mendapatkan dana dari potensi itu, dari mana dana untuk program-program Prabowo? Bahkan potensi dana belum tentu berhasil didapatkan. Jika tidak berhasil didapatkan kemudian pertanyaannya, dari mana dana untuk program-program Prabowo? 
Bertanya Pada Hati Nurani
Sejujurnya saya kecewa dengan isi surat Mbak Tasniem. Surat Mbak Tasniem menggelisahkan untuk bangsa ini. Karena Mbak Tasniem seakan lebih mengkhawatirkan Jakarta dipimpin Ahok daripada mengkhawatirkan 13 anak bangsa yang masih hilang di bawah komando Prabowo. Seakan sumpah jabatan Jokowi itu lebih berdosa daripada Prabowo melanggar sumpah prajuritnya. Seakan blusukan Jokowi itu perlu dicurigai daripada mencurigai koalisi gemuk dan koruptor pengemplang pajak di belakang Prabowo. Seakan jaman sekarang lebih butuh pemimpin yang ditakuti karena pernah melanggar HAM daripada pemimpin yang disegani dan dipuji bangsa lain. Seakan lebih tepat meremehkan kemampuan Jokowi yang terbukti sudah mampu memimpin 2 wilayah di Indonesia daripada meremehkan Prabowo yang belum pernah memimpin sipil dan jelas diberhentikan atasannya. Seakan lebih baik memaklumi masa lalu kelam Prabowo dan orang-orang lama bermasalah di belakangnya daripada memaklumi masa lalu Jokowi yang terbukti baik.
Kita tidak sedang bertaruh seperti suporter sepak bola dengan taruhan uang pribadi. Kita sedang menentukan masa depan bangsa, yang taruhannya anak-cucu kita nanti. Memang betul kita harus selalu bertanya pada hati nurani yang paling dalam untuk keputusan kita memilih pemimpin nanti. Maka Mbak Tasniem, mohon tanyakan pada diri sendiri, apakah benar Mbak Tasniem menulis surat itu dengan hati yang paling dalam?
Surat tulus dari mantan adik kelasmu yang dulu mengaggumimu,
Jakarta, 30 Juni 2014,
Dian Paramita

PS: Surat ini tak perlu dibalas.

Kepada saudari  Tasniem Fauzia,

Belum lama ini saya membaca surat saudari di berbagai media massa. Saya merasa gusar. Untuk itu saya ingin membalas surat saudari. Saya, seperti juga saudari, dan seluruh warga Indonesia, adalah anak bangsa yang berhak mendapatkan kehidupan lebih baik. Namun, begitu membaca surat saudari, saya kemudian bertanya-tanya: sebegitukah pesimistis puteri seorang “tokoh reformasi “?

Kita tidak sedang mencari supermen. Republik ini tidak dimenangkan oleh satu dua orang. Republik ini dilahirkan oleh jutaan orang yang sudah bosan dengan ketakutannya sendiri akibat penindasan kolonialisme beratus tahun lamanya. Republik ini kemudian berikhar untuk mencerdaskan anak bangsa, menyejahrerakan warganya dan turut serta mendorong peradaban dunia yang lebih baik.

Mengharapkan akan datang supermen yang bisa menyelamatkan Republik ini dari segala kekurangannya dalam waktu sekejap adalah mimpi, kalau bukan utopia.Tidak ada satu pun manusia di dunia ini yang sempurna, bukan? Pak Jokowi bukanlah supermen, saudari Tasniem.

Presiden dalam benak saudari barangkali adalah seorang yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam waktu sekejap karena ia sempurna. Tapi tidak bagi saya. Republik ini bukanlah negeri dongengan atau negeri seribu satu malam. Negeri ini bukanlah surga yang begitu Anda minta, misalnya dengan Anda mengatakan “hei datangkanlah kau kemakmuran” maka kemakmuran itu akan datang segera. Bukan. Kita dididik untuk bergotong-royong. Kita dididik untuk belajar bersama-sama dan bekerja sama-sama.

Kita bernegara adalah untuk mewujudkan mimpi kolektif kita sebagai warga negara, sebagai manusia. Presiden hebat bukanlah presiden yang merasa bisa dan mampu memimpin jutaan rakyat Indonesia dengan perasaan jumawa. Presiden hebat bagi saya adalah ia yang mampu mendengarkan apa yang rakyat mau, mencarikan solusi, dan mewujudkannya.

Keputusan diambil bukan atas dasar diri merasa pintar. Keputusan diambil atas dasar musyawarah, menjaring aspirasi: jangan sampai rakyat mau ke utara tapi presidennya membawanya ke selatan. Ini sangatlah keliru. Dan saya, mungkin juga jutaan pemuda lainnya, berkeyakinan bahwa Pak Jokowi mampu melakukan itu. Mengapa yakin? Karena ia sudah melakukannya.

Mungin baru Pak Jokowi seorang wali kota di Indonesia yang begitu terpilih—pada tahun 2005—langsung mengumpulkan puluhan tokoh asal Solo. Para tokoh yang sukses di bidangnya masing-masing itu kemudian diberi kesempatan untuk ngomong apa saja, memberikan pendapat apa saja agar Solo bisa lebih baik. Lalu apa yang terjadi begitu mereka berkumpul? Pak Jokowi mendengarkan!

Tidak cukup sampai di situ. Pak Jokowi juga mengadakan rembug kota. Ribuan warga bisa hadir bersamaan di Balai Kota Solo untuk mencurahkan kegelisahan-kegelisahan mereka. Dalam lingkup kecamatan, Pak Jokowi mengadakan rembug. Ratusan warga juga bisa mencurahkan aspirasi mereka. Dalam lingkup lebih kecil lagi, Pak Jokowi blusukan! Turun ke lapangan: mengecek apakah program untuk masyarakat sudah berjalan dengan baik atau belum.

Maka sebenarnya bukanlah hal mengejutkan jika Pak Jokowi mengajak makan sampai 54 kali ketika hendak memindahkan PKL. Pedagang diajak ngobrol, diajak bermusyawarah, diajak bernegosiasi. Pedagang diberikan ruang agar mereka berbicara tentang ketakutan-ketakutan mereka apabila tempat mencari nafkahnya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Bukankah ini merupakan wujud realisasi demokrasi musyawarah yang tercantum dalam Pancasila?

Saya, dan pemuda Indonesia lainnya, berhak memiliki pemimpin baik-baik. Kami siap berada di barisan perubahan untuk mengawalnya. Dan saudari bisa lihat sendiri betapa jutaan rakyat Indonesia ini merasa tergerak dan kemudian bergerak bersama-sama untuk memenangkan Pak Jokowi. Ya, kita butuh presiden yang bisa menggerakkan rakyat untuk bekerja bersama-sama melunasi janji kemerdekaan sebagaimana diikrarkan dalam Pembukaan Undang Undang 1945.

Saudari jangan khawatir Pak Jokowi tidak mampu memimpin Indonesia. Bung Karno pernah mengatakan, “beri aku sepuluh pemuda maka akan kuguncang dunia!” Dan saya, dengan jutaan pemuda Indonesia—bukan hanya sepuluh—akan dengan suka rela membantunya menyelesaikan persoalan bangsa.

Saya berharap saudari juga ikut turun tangan. Bekerja harus optimis. Bekerja tidak boleh pesimis. Bapak Bangsa kita mengajarkan itu.

Salam Dua Jari

Respati Wasesa (mahasiswa biasa, anak orang desa)

 Jakarta, 28 Juni 2014

ON TV TODAY: the new president to be (01 Juli 2014)

Jakarta - Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini akan ke KPU untuk menghadiri pengumuman kekayaan capres-cawapres. Namun sebelum bertolak ke sana, Jokowi melayani permintaan wawancara oleh sejumlah media televisi.

Pantauan di lokasi Jl Subang No 3A, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2014) Jokowi tiba pukul 10.00 WIB. Dia yang mengenakan kemeja kotak-kotak langsung menuju ruang tunggu didampingi oleh Teten Masduki, kemudian Luhut Panjaitan terlihat berbincang-bincang di teras luar.

Sementara itu kru stasiun televisi mempersiapkan lokasi untuk wawancara. Rencananya Jokowi akan secara bergantian menyambangi lokasi setiap 'studio mini' yang disiapkan oleh masing-masing kru stasiun televisi.

Tampak telah bersiap-siap adalah TVRI, Trans7, Metro TV, Rajawali TV, dan lainnya. Sementara untuk media asing telah hadir VOA dan media asal Australia.

Jokowi dijadwalkan akan menuju KPU pada pukul 13.00 WIB. Setelah itu pria asal Solo ini akan hadir pada serangkaian agenda kampanye di Jawa Barat dan Banten.

kerakuSan

Christianity Today, December (Web-only), 2013

MOVIE REVIEW

The Wolf of Wall Street

If you Google "off the hook," this is where you land.

Alissa Wilkinson [ posted 12/26/2013 ]

This month American Hustle, based on the Abscam scandal of the 1970s, garnered comparisons toBoogie Nights, P.T. Anderson's 1997 movie about the pre-AIDS heyday and subsequent fall of the pornography industry in the 1970s. They're alike mostly aesthetically—outlandish costumes, period music, that sort of thing. You can see the point, but where Boogie Nights careens wildly and joyously off its rails, American Hustle plods here and there (here's my review).

Some also said American Hustle felt like it was directed by Martin Scorsese. But now there's an actual Scorsese movie out, The Wolf of Wall Street, in which Leonardo DiCaprio plays Jordan Belfort, a real-life stockbroker who lives the veryhigh life in the 1990s while committing securities fraud and the sorts of (mostly) white-collar crimes that land you in federal prison.

L

With Wolf, things come full circle—it's this film that's got everything in common with Boogie Nights. Anderson's movie told the story of a working class boy named Eddie Adams who re-christens himself Dirk Diggler and rises to the top of an industry built on giving people what they want: the illusion of being wanted, the feeling of being in control, the fulfillment of a base desire. That all comes crashing down, because it simply can't last. A heck of a hangover is in store for everyone.

Scorsese tells the same story, though this time it's set in the 1990s, when Belfort founded his brokerage (which he named Stratton Oakmont largely because it sounds posh) after getting hooked on the Wall Street high life. Through some fancy financial wrangling and hard sells, Belfort and his buddies get filthy rich in a hurry, quickly becoming the sort of vulgar young men Tom Wolfe skewered as "masters of the universe" in Bonfire of the Vanities.

What happens after that isn't really of any consequence: it's just one huge insane party from start to finish, with so much money floating around that Belfort crumples up hundreds and throws them in the garbage when he gets bored, or tosses them off his yacht at departing FBI agents, hollering that he calls them "fun coupons." Whatever he wants, he gets—until it all starts to catch up with him.

Belfort and Adams/Diggler have a single life philosophy, best expressed in the hashtag of the summer: #yolo (you only live once). You're young once, and if you snort enough cocaine you're invincible anyhow, so why not do it all and experience it all? The party will probably never end.

Let's be clear: The Wolf of Wall Street is a great and possibly terrific movie, as movies go, one of the best Scorsese has made in a long while. It makes no sense for a three-hour movie in which you basically know what will happen to be this engrossing. In that regard, it's actually better than Boogie Nights, which loses steam in its final hour. Wolf is also very funny, with a screenplay by Terence Winter, Boardwalk Empire's creator/writer/executive producer (Scorsese was heavily involved with the creation of that show; he directed the pilot and remains an executive producer).

And for once, DiCaprio is not playing anyone who is insane or carefully wooing a pretty girl or keeping a few cards up his sleeve. He's flinging his cards around, a whirling dervish of a broker with the magnetism and reckless abandon of Tom Cruise's evil genius/motivational speaker in Magnolia. Someone finally let him just go for it, and by gum, he sure is. (It's not just him—the movie's populated by great performances all around, from Jonah Hill to Rob Reiner to the weirdest Matthew McConaughey ever and dozens more.)

Basically, if you Google "off the hook," you'll get redirected to Wolf's IMDB page.

In what seems almost too obvious a comparison, Wolf is the film that this summer's Great Gatsby probably ought have been, if it was being honest. In both, DiCaprio plays a wildly lonely man who, dissatisfied with his working-class upbringings, reinvents himself as moneyed elite, new money who can throw the biggest parties, buy his friends, and make everyone love him. But whereas Gatsby played it safe and thereby undercut the level of insanity that both gave the '20s their name and made the crash of 1929 so tragic, Wolf goes all out, turning it up to eleven. (It's worth noting Belfort's similarity to Mad Men's Don Draper, too; here's our piece on Gatsby and Draper from earlier this year.)

But Gatsby's failures aside, it's important to note that both films do more than merely indict their protagonists. They chronicle periods of our recent history (the Roaring Twenties and Roaring Nineties) in which it was possible to reinvent oneself and become one of the big dogs without much fear of repercussion.

This is important, for two main reasons. First, as Wolf makes clear, Belfort has suffered, but it's more his pride that's taken a hit than anything else. As he points out, being wealthy insulates him from most of the consequences of his actions. Sure, Belfort went to prison, but his time there was suspiciously close to the proverbial walk in the park. And just this October, federal prosecutors filed a complaint against Belfort because he's made nearly $2 million in sales of his memoirs, movie rights, and motivational speaking engagements in the last six years, but paid out only a fraction of the restitution requirement mandated by his sentencing agreement. According to Businessweek, the government is not holding Belfort in default of his payments, in order to keep negotiations open. It seems at least troublesome that this is true.

And that brings up the second reason this is important: Gatsby gets rich from shady deals in bootlegging during Prohibition. Adams/Diggler gets rich from his work making pornography. Both men provide a vice that people want in order to fulfill a desire for something gone out of control.

Belfort gets rich because, as he puts it, everyone wants to be rich, and he can dangle that promise in front of them and reap all the rewards for himself. Yet he sells not by convincing people that they want money, but that they want a particular life. (The movie makes a small, but important nod to what the "big guys" like Goldman and Lehman are doing while Belfort's scampering around: collateralized debt obligations—which include the sort of securities that made subprime mortgates possible. Those are the debt instruments that took down the global economy not too long ago by making it possible for people buy houses they couldn't afford.)

Money, too, brings power—the power to get what you want, the power to make people do what you want, and the power to escape misery. And power is intoxicating. Handled unwisely, it quickly turns to corruption, as a thousand movies and television shows illustrate in vivid detail.

There is certainly a legitimate place for market-making and investment and wealth; those are the rails on which an economy runs. What Wolf of Wall Street (and Gatsby and Mad Men and Boogie Nights) reminds us is that guys like Belfort find the loopholes and get away with their excesses because they're selling our desires back to us.

He's in the wrong. That's for sure. But to walk away and not realize we're at least a little complicit, too, would be foolhardy.

Caveat Spectator

Few CT readers would be glad they saw this film, so let's just stave that off at the outset. Take a quick mental inventory of the commandments handed down on Mt. Sinai: they're definitely all broken here, with the possible exception of murder, often quite graphically (the film got what we might call a "hard R"), generally with glee—though from what I know of certain pockets of Wall Street culture, this movie is no overstatement.

I can't really enumerate everything here, but here's a sampling: Nudity of all sorts, male and female. Profanities and obscenities from start to finish. Rampant drug use of many varieties, including cocaine, alcohol, crack, and a bunch of pills you supposedly can't get anymore. Prostitution, crossed with drugs and other things, occurs. Several people get beat up badly, sometimes drawing blood. People vomit and spit and spew. People get very high. People mimic the sexual act frequently and perform it quite a bit, too. There's a long scene discussing what I guess can only be described as "midget throwing" in fairly offensive terms. One character is married to his first cousin, and a crass conversation ensues that also uses an offensive word for the mentally disabled. Masturbation is discussed, and in one case happens on screen while a character is very, very under the influence. Characters, obviously, cheat on their wives. I could go on, but all this (and more I'm forgetting) mostly conspires to paint an accurate picture of Belfort's level of debauchery. The crowd did audibly gasp and tut in one scene, in which a declining Belfort hits his wife, then punches her in the stomach.

Perhaps most disturbingly, it's not necessarily that all of these things are depicted that's the problem so much as the fact that the viewer's response to them will vary based on whether or not he or she finds the lifestyle shown attractive, or despicable. In other words, in ways that are similar to Mad Men, a viewer's desire for Belfort's money and the lifestyle it brings could be a factor in making some viewers more or less tone deaf to the moral judgments buried in the film.

Critics and viewers have been divided on whether the film goes far enough in indicting Belfort, or whether the film functions as a playbook for future would-be Belforts; I'd argue the film shows that our system is set up such that some people can get away with their crimes, so long as they're rich enough. But some viewers may want what they see and be willing to take the risk. The best piece I've read on this discussion is by Indiewire's Sam Adams, and I'd recommend reading his take to the end (it contains two profanities), even if you have absolutely no plans to see the movie, as a starting point for conversation.

Alissa Wilkinson is Christianity Today's chief film critic and an assistant professor of English and humanities at The King's College in New York City. She tweets at @alissamarie.